Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menghabiskan waktu bersama warga saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Manokwari, Papua Barat.

    Pada Selasa (4/11/2025) sore, Gibran mengenakan jersey bernomor punggung 24 dan bermain sepak bola bersama masyarakat Manokwari.

    Gibran tiba di Lapangan Biryosi usai memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat setempat.

    Diketahui saat itu, Gibran bermain bola bersama dengan rekan tim siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Persatuan Sepak Bola (PS) Kasuari.

    Yang menarik, Gibran bertanding melawan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, yang memakai jersey putih nomor 21.

    Sebelum pertandingan dimulai, Gibran mewakili PS Kasuari dan tim lawan berfoto bersama dengan balutan langit sore Manokwari berwarna jingga.

    Selain bertanding melawan tim Gubernur Papua Barat, Gibran juga berhadapan dengan tim dari jurnalis peliput Istana Wakil Presiden.

    Selama pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit itu, Gibran berhasil mencetak gol sebanyak tiga kali.

    Setiap kali membobol gawang lawan, orang nomor dua di Indonesia itu kerap mendapat teriakan dari warga.

    Gibran didampingi sang istri, Selvi Ananda, melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari

    Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari

    Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyempatkan untuk membelikan anak-anak buku dan alat tulis ketika melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
    Pantauan Kompas.com, Gibran dan rombongan menyambangi salah satu toko buku yang ada di Kalawai Mart,
    Manokwari
    , sekitar pukul 19.00 WIT.
    Gibran datang ke lokasi toko buku mengenakan kemeja safari warna cokelat muda dilengkapi ikat kepala khas Papua atau topi Kasuari.
    Setibanya di lokasi, Gibran langsung disambut antusias oleh warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama.
    Orang nomor dua di Indonesia ini pun berkeliling mendatangi anak-anak yang sedang memilih alat tulis di toko tersebut.
    Gibran juga menanyakan dan mengecek barang-barang yang dibelanjakan anak-anak agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
    Dari data Sekretariat Wakil Presiden, secara total ada sekitar 69 anak, baik yatim, piatu, maupun yatim piatu, yang ditraktir Gibran di toko buku tersebut.
    Masing-masing anak diberi kesempatan untuk memilih alat tulis yang dibutuhkannya.
    Banyak dari mereka juga membeli tas, buku tulis, hingga pulpen dan pensil warna.
    Salah satu siswi, Anita (10), mengungkapkan sempat diajak ngobrol oleh Gibran.
    Menurutnya, Gibran turut mengecek barang yang dibelanjakannya.
    “Tadi mas Wapres periksa belanjaan, terus nanya beli tas enggak, terus disuruh beli tas. Tadi beli buku, krayon, pensil, sama tas, sampai Rp 400.000-an lebih,” ungkap Anita.
    Anita pun mengucapkan terima kasih kepada Wapres RI dan berharap eks Wali Kota Solo itu sering berkunjung ke kotanya. “Terima kasih Pak Wapres. Semoga sering ke Manokwari,” tutur dia.
    Senada, siswi lainnya, Anna (10), juga mengucapkan terima kasih kepada Gibran karena sudah dibelanjakan buku dan alat tulis. “Kalau saya tidak beli tas, karena mama di rumah sudah beli. Beli buku tulis saja sama pensil banyak,” ujar Anna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Setelah Tiga Hari Hilang, Satu Korban Banjir di Dal Nduga Akhirnya Ditemukan

    Setelah Tiga Hari Hilang, Satu Korban Banjir di Dal Nduga Akhirnya Ditemukan

    Liputan6.com, Jakarta Jenazah Yupin Pokniangge (17), korban banjir di Distrik Dal Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan ditemukan di sekitar Ginid Bawah, Selasa (4/11/2025) sekira pukul 13.30 WIT.

    Salah satu keluarga korban, Walo menjelaskan sekitar pukul 08.00 WIT, keluarga melakukan ritual adat sebelum mencari korban jenazah. Dalam ritual diberikan petunjuk korban berada di Ginid Bawah terbawa arus Kali Kenyam hingga terhanyut di Ginid Bawah.

    “Dan betul, keluarga melakukan pencarian ke lokasi yang dimaksud dan menemukan mayat korban,” kata Walo.

    Pihak keluarga melaporkan kepada polisi dan rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

    Kapolres Nduga AKBP Alredo A Rumbiak mengirimkan delapan personel untuk membantu warga dan pihak rumah sakit mengevakuasi dan membersihkan jenazah. Setelah bersih, jenazah dibawa ke rumah duka.

    Alredo menjelaskan dari keterangan sejumlah saksi yang didapat, korban sebelum kejadian bencana bermain voli di Distrik Dal.

    Lalu, melanjutkan dengan berselancar dengan fasilitas wifi yang ada di sekitar lokasi. Setelah bermain wifi, korban yang ingin menyeberang Kali Dal hanyut terbawa arus banjir.

    “Rencananya jenazah akan dimakamkan esok di Kompleks Barak Merah Distrik Kenyam Kabupaten Nduga,” kata Kapolres.

    Banjir dan longsor melanda Distrik Dal pada Jumat (1/11/2025), usai hujan deras melanda daerah itu. Dilaporkan 15 orang hilang dalam bencana tersebut.

    Banjir dan longsor juga menghancurkan fasilitas publik hingga rumah warga.

  • Koops Habema Dirikan Posko, Bantu Korban Longsor dan Banjir Bandang di Nduga

    Koops Habema Dirikan Posko, Bantu Korban Longsor dan Banjir Bandang di Nduga

    Koops Habema Dirikan Posko, Bantu Korban Longsor dan Banjir Bandang di Nduga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komando Operasi (Koops) Habema mendirikan posko kemanusiaan untuk membantu korban tanah longsor dan banjir bandang di Distrik Dal, Kecamatan Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Minggu (2/11/2025).
    Pendirian posko itu dilakukan setelah sejumlah warga dilaporkan hanyut terbawa arus sungai akibat
    bencana alam
    tersebut.
    Panglima
    Koops Habema
    , Mayor Jenderal TNI Lucky Avianto, menyampaikan duka cita atas hilangnya sejumlah warga yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
    “Koops Habema mendirikan
    posko kemanusiaan
    di lokasi terdampak untuk membantu proses pencarian, penyaluran bantuan, dan pelayanan kesehatan bagi warga,” ujar Lucky dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/11/2025).
    Jenderal bintang dua itu mengatakan, hadirnya TNI di tanah Papua bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga bagian dari solusi kemanusiaan.
    “Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terdampak mendapatkan bantuan dan perlindungan,” ucap dia.
    Dia menjelaskan, posko kemanusiaan mempunyai empat fokus utama, yakni mendukung pencarian dan evakuasi korban, menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok, serta memberikan layanan kesehatan darurat.
    “Serta menjadi pusat koordinasi antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan relawan masyarakat,” jelas dia.
    Pendirian posko kemanusiaan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam membantu masyarakat Papua yang terdampak bencana.
    Koops Habema juga telah menyiapkan personel dan peralatan lapangan untuk membantu akses distribusi bantuan di wilayah yang sulit dijangkau.
    Adapun tragedi banjir dan longsor melanda Distrik Dal dan Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga,
    Papua Pegunungan
    , pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 17.00 WIT.
    Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan tanah longsor di wilayah aliran Sungai Yuguru hingga menyebabkan 23 warga hilang terbawa arus.
    Peristiwa tersebut disebut sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena baru pertama kali terjadi di Kabupaten Nduga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pembangunan di Papua lebih cepat dengan adanya dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Pleno BP30KP didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    “Karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Wapres dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa.

    Gibran menjelaskan bahwa dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, terutama Komite Eksekutif Papua yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada bulan lalu, bersifat saling melengkapi agar tujuan Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua segera terwujud.

    Menurut Gibran, pembangunan di Papua harus berkelanjutan, tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu 1-2 tahun.

    Gibran pun memaparkan sejumlah indikator yang harus diperhatikan, seperti usia harapan hidup di Papua, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah Puskesmas, hingga jumlah masyarakat yang sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis.

    “Kalau di RPJMN 2025-2029 ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua,” kata Gibran.

    Pada saat kunjungannya ke Jayapura pada bulan lalu, Gibran mengungkapkan peralatan rumah sakit sudah cukup memadai dan lengkap, seperti CT-Scan MRI, Head Lab, Mammography, Digital Panoramic, hingga dokter spesialis.

    Gibran berharap masyarakat Papua yang hendak melakukan pengobatan tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar, karena mampu ditangani di Papua.

    Adapun Gibran kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengintip Menu MBG untuk Murid PAUD Hingga SMA di Jayapura Papua

    Mengintip Menu MBG untuk Murid PAUD Hingga SMA di Jayapura Papua

    Dapur SPPG Polri di bawah pengelolaan Polda Papua menyediakan makanan khas Papua berupa umbi-umbian, sagu dan olahan papeda.

    “Bahan baku di dapur SPPG ini juga mengolah hasil bumi Papua dari kebun-kebun masyarakat setempat,” katanya.

    Termasuk ikan, sayur dan telur yang dipasok dari peternak lokal. “Sampai dengan relawan yang masak juga melibatkan mama-mama asli Papua, sehingga penerapan kearifan lokal sangat terasa di dapur ini,” ujarnya.

    Dapur SPPG yang dibangun Polri merupakan wujud dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fasilitas ini adalah dapur umum dengan standar tinggi dan memastikan keamanan pangan, kebersihan dan keseimbangan gizi sebelum didistribusikan, terutama untuk sekolah-sekolah.

    Sementara di Papua, baru 2 unit SPPG Polri yang beroperasi dan satu unit di SPPG Merauke sedang dalam proses pembangunan.

    Sejumlah kelengkapan SPPG Polri di Jayapura juga terus dibenahi, termasuk akan dibangun lokasi pencucian alat-alat masak tersendiri.

    “Alat masak yang digunakan bentuknya besar-besar, sehingga akan dibangun ruangan atau lokasi tersendiri untuk proses pembersihan dan pencuciannya,” pungkasnya.

  • Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh lembaga yang mendapat mandat untuk menangani otonomi khusus (Otsus) Papua agar menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

    “Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

    Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

    Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

    “Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujarnya.

    Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

    Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua.

    Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

    “Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

    Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

    Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.