provinsi: PAPUA

Menhan Sjafrie Malam Tahun Baru Bersama Prajurit TNI di Papua, Presiden Prabowo Beri Wejangan Penting

FAJAR.CO.ID, PAPUA — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menggelar Malam Akrab Tahun Baru 2025 bersama prajurit TNI di Papua, Selasa (31/12/2024). Acara yang diselenggarakan di Aula Batalyon 754 ini dihadiri langsung oleh 440 prajurit Koop TNI Habema,

Pada kesempatan penuh semangat dan suka cita menyambut tahun baru, 3.000 prajurit lainnya bergabung secara online dari berbagai pos di pedalaman Papua.

Presiden RI Prabowo Subianto turut memberikan sambutan melalui video call dalam acara tersebut.

Pangkogabwilhan III melaporkan capaian signifikan selama operasi tahun 2024. TNI berhasil melumpuhkan 107 anggota OPM, meratakan 31 anggota, dan menangkap 10 tokoh danyon operasional.

Operasi juga menghasilkan perampasan 6 pucuk senjata dan penguasaan 12 markas OPM. Keberhasilan ini dicapai melalui pembentukan Satgas Rajawali yang menerapkan konsep smart approach, memadukan operasi militer dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Sebagai penanda tegaknya kedaulatan NKRI, TNI berhasil menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2024 di daerah-daerah yang telah dikuasai. Upacara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, menunjukkan kuatnya dukungan terhadap NKRI.

Menhan memberikan dukungan logistik berupa 221 dus minuman bergizi, 70 dus tolak angin cair, 42 dus vitamin C, 2 dus obat malaria, dan 50 dus cairan infus. Bantuan ini sangat vital mengingat kondisi medan dan cuaca ekstrem yang dihadapi prajurit setiap hari.

Dalam sambutannya, Presiden RI menegaskan peran vital TNI sebagai benteng terakhir NKRI.

31/12/2024 22:57
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Menko AHY Cek Langsung Terminal Penumpang Pelindo

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung fasilitas di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelindo, Tanjung Priok, Minggu (29/12/2024) serta menyapa para penumpang yang akan berlayar dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Baubau, Ambon hingga beberapa wilayah di Papua.

Kunjungan Menko AHY yang didampingi Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo ini diterima oleh Wakil Direktur Utama Pelindo, Hambra dan Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto. Menko AHY secara langsung menyampaikan apresiasinya atas upaya Pelindo dalam memaksimalkan Terminal Penumpang dengan menyiapkan segala kebutuhan penumpang pada Nataru 2024/2025.

“Tadi sempat menyapa para penumpang dan by the way ruangannya cukup besar. Terima kasih Pelindo untuk penyiapan ini,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menambahkan bahwa harapannya agar transportasi laut khususnya Pelindo semakin maju ke depan di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan.

“Kita semua yang mengawaki infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini bisa sama-sama mengawal modernisasi dan penguatan sektor transportasi laut,” tambah Menko AHY.

Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu titik krusial pergerakan penumpang keluar dan masuk Jakarta.

“Seperti diprediksi sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang transportasi laut dan penyeberangan selama Nataru dibanding hari biasa, yang semuanya dapat dilayani dengan baik oleh Pelindo dan para operator kapal,” ungkap Menhub Dudy.

Pada kesempatan tersebut, sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN yang disampaikan Wamen BUMN Tiko, Wadirut Pelindo Hambra turut menyampaikan dukungan Pelindo terhadap komitmen tersebut dalam memastikan kelancaran arus angkutan laut selama periode Nataru 2024/2025.

“Kami terus berupaya memastikan pelayanan optimal bagi para penumpang sesuai dengan arahan kementerian BUMN, baik dari sisi kenyamanan terminal, keamanan, maupun kelancaran operasional. Terminal Penumpang Nusantara Pura dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan penumpang, mulai dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, hingga sistem informasi yang terintegrasi,” kata Hambra.

Lebih lanjut, Hambra menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memastikan pelayanan terbaik di tengah lonjakan jumlah penumpang.

“Sinergi dengan instansi/stakeholder kepelabuhanan menjadi kunci dalam memastikan semua berjalan lancar. Kami senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan fasilitas di seluruh terminal yang dikelola oleh Pelindo,” pungkas Hambra.

31/12/2024 20:38
Fakta Puluhan Katering di Kediri Tertipu Program Makan Siang Gratis, Dikontrak 5 Tahun, Rugi 72 Juta

TRIBUNJATIM.COM – Puluhan katering di Kediri menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan penyelenggara program makan siang gratis.

Mereka dijanjikan kontrak selama lima tahun.

Kebanyakan dari mereka tergiur lantaran merasa hal ini adalah peluang.

Sayangnya, mereka ternyata ditipu dan merugi hingga Rp72 juta.

Selengkapnya, simak fakta-fakta puluhan katering di Kediri tertipu program makan siang gratis di bawah ini.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

fakta puluhan katering di Kediri tertipu program makan siang gratis

Janji kontrak 5 tahun

Awalnya, penyedia jasa katering mengaku diiming-imingi peluang menjadi pemasok makanan bergizi gratis dengan syarat menyetor sejumlah uang muka (DP).

Salah satu korban, Diah menyatakan, dirinya tertarik setelah dijanjikan akan tergabung program tersebut.

“Saya diminta menyetor uang DP sebesar Rp1 juta oleh koordinator untuk mendapatkan pesanan 1.000 kotak makanan bergizi.

Karena merasa ini peluang, saya akhirnya mengambil paket 2.000 kotak dengan menyetor DP Rp2 juta,” kata Diah, Senin (30/12/2024), melansir Tribun Mataraman.

Korban lain bernama Nining mengaku, DP yang diserahkan akan dikembalikan saat program berjalan.

Selain itu, menurut informasi yang ia dapatkan, program MBG ini terbatas hanya dapat diikuti oleh beberapa jasa katering tercepat.

“Tapi kok terus dibuka dan siapapun bisa mendaftar. Ini kami mulai curiga. Akhirnya coba datang ke kantor yang tertulis di proposal. Ternyata saat datang alamat yang tertera itu rumah kosong,” terangnya.

Belakangan, pelaku M diduga telah mengumpulkan uang dari berbagai jasa katering di Kediri dengan total mencapai Rp72 juta rupiah.

Viral di media social

Video puluhan pemilik katering yang ngamuk karena ditipu ini pun beredar viral di media sosial.

Salah satunya yang membagikan video viral tersebut adalah akun X @Hera**.

“Puluhan Pemilik Katering Tertipu Rp 72 Juta, Dijanjikan Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis oleh oknum Pokmas (27/12/2024),” tertulis dalam unggahannya.

Diduga para pemilik usaha katering ini tergiur karena dijanjikan kontrak selama satu periode pemerintahan atau lima tahun.

Dalam video yang dibagikan, para pemilik usaha katering tersebut beradu mulut dengan pihak yang diduga pokmas di sebuah rumah tinggal.

“Enggak ada sabar, harus jelas!” teriak salah satu pemilik usaha katering.

Hingga artikel ini ditulis, Senin (30/12/2024), video viral itu telah dilihat sebanyak satu juta kali.

Unggahan ini pun menuai beragam komentar netizen.

“Ibu saya katering di papua, sampe saat ini paling tidak sdh ada 5 org dari jalur yg berbeda yg menawarkan.. ada yg mengaku dri badan gizi nasional, relawan2 (3 simpul relawan yg berbeda), yg terakhir dri organisasi profesi (Iwapi) besok sdh mau survey dapur operasional malah..”

“Ngakak… Emang paling gampang itu korupsi wkwk. Tanpa modal, cuan tebal”

“haha rakyat masih kesal denga 300T tp vonisnya cuma 6thn”

Korban diminta segera lapor polisi

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa penipuan tersebut mencatut nama institusi Komando Disktrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

Pihaknya pun menyesalkan bahwa ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang telah mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis untuk menipu warga.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat,” kata Lalu Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi agar kasus ini segera diusut,” tambah Iwan.

Iwan menyebutkan, BGN akan mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa pada masa mendatang.

“Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” tutur Iwan.

BGN juga menggarisbawahi komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami percaya, program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran,” kata Iwan.

Pokmas buka suara

Sementara itu, Pembina Kelompok Masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso Kediri, Nuriko Pramega, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memungut biaya apa pun kepada penyedia jasa katering yang ingin bergabung dalam program MBG.

Ia juga mengaku terkejut atas insiden ini.

“Kami sama sekali tidak pernah meminta biaya kepada mitra-mitra katering kami. Apalagi sampai sebesar Rp1 juta atau Rp2 juta.”

“Jadi, ini murni ulah oknum yang mencatut nama kami,” tegas Nuriko.

Nuriko mengungkapkan bahwa tindakan pungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh seorang pengurus berinisial M.

M juga menjabat sebagai koordinator pendataan sub-koordinator di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Ia menjelaskan bahwa program pemerintah Makan Bergizi Gratis menjadi peluang bagi sejumlah pihak untuk mencari keuntungan pribadi.

Menurut Nuriko, oknum tersebut memanfaatkan program ini untuk mendapatkan keuntungan dengan mengumpulkan kemitraan para pemilik katering yang tertarik ikut serta dalam program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menarik iuran atau meminta jaminan dari para sub yang ingin bergabung.”

“Padahal, kami di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah meminta biaya apa pun dari mereka yang bermitra,” tegasnya.

—–

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

31/12/2024 19:54
Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

loading…

Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama 2024 dipenuhi dengan tantangan. Foto/Dok. SINDOnews

JAKARTA – Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama
2024 dipenuhi dengan tantangan. Diketahui, 2024 merupakan tahun Pemilu dan Pilkada, yang rawan potensi gangguan meningkat.

Selain itu, tahun ini berbagai kasus banyak menjadi perhatian masyarakat dan dapat tertangani dengan baik.
“Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, Selasa (31/12/2024).

Kolaborasi dan sinergi Polri dengan TNI juga dilakukan sepanjang 2024. Salah satunya operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. “Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon ini.

Sementara itu, salah satu program Polri Presisi , yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan. Baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

“Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 (46%). Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 (42%). Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas.

Mengenai peristiwa atau berbagai kasus pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Simon berpendapat perlu adanya komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai situasi yang berkembang sehingga tidak salah diterima oleh masyarakat.

Polri sudah seharusnya memproses dan menangani secara lebih proporsional dan akuntabel supaya tidak terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkungan Polri. “Ada sejumlah hal yang harus diseimbangkan secara bersamaan, yaitu kepercayaan publik, pengawasan internal, dan penguatan mental dari Anggota Polri itu sendiri,” tandasnya.

Dalam pandangan Simon, Polri ke depan perlu mengevaluasi regulasi, sistem pengawasan, dan rekrutmen. “Misalnya saja, perlu pengaturan lebih rigid terkait izin penggunaan senjata api, penggunaan peluru tajam dan sebagainya,” jelasnya.

“Saya yakin dengan pembinaan yang terus menerus, keteladanan kepemimpinan dari level Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen) hingga top manager di kepolisian dapat memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri untuk lebih profesional dan tegak lurus terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

(poe)

31/12/2024 19:21
Penurunan tiket pesawat “kado istimewa” 2024

Jakarta (ANTARA) – Penantian panjang terkait penurunan harga tiket pesawat akhirnya terbayarkan. Masyarakat kini bisa bernapas lega dengan kebijakan baru ini.

Tiket pesawat yang selama ini dianggap terlalu mahal, sering kali menjadi topik perbincangan hangat di banyak kalangan. Banyak orang berharap harga bisa lebih terjangkau agar perjalanan jadi lebih mudah.

Kehadiran pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar untuk sektor transportasi udara. Banyak kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan tiket pesawat.

Melalui pemerintahan baru, kebijakan penurunan harga tiket pesawat khusus untuk angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akhirnya disahkan. Ini menjadi kabar baik bagi mereka yang merencanakan perjalanan liburan.

Dengan kebijakan ini, masyarakat yang selama ini kesulitan merencanakan perjalanan jauh, kini merasa terbantu. Banyak keluarga yang merencanakan untuk berkumpul di kampung halaman dapat merealisasikan perjalanan mereka lebih mudah.

Meskipun ada banyak pertimbangan sebelum kebijakan ini dikeluarkan, hasilnya sangat dinantikan. Penurunan harga tiket pesawat menjadi solusi tepat di tengah tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat pada akhir tahun.

Bagi banyak orang, kebijakan ini bagaikan kado istimewa yang sangat dinantikan. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga tercinta, yang sebelumnya terasa begitu jauh.

Turun 10 persen

Kebijakan penurunan harga tiket pesawat menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan mobilitas, sekaligus mendorong perekonomian, khususnya sektor pariwisata di momen libur akhir tahun.

Penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen ini tidak hanya berlaku untuk penerbangan tertentu, tetapi berlaku untuk seluruh penerbangan domestik di Indonesia selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kebijakan ini merupakan hasil kerja sama intensif yang melibatkan berbagai pihak.

Langkah kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini ditujukan untuk memastikan tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk menurunkan biaya operasional yang berpengaruh langsung pada harga tiket, termasuk biaya jasa kebandarudaraan dan avtur.

Intervensi yang dilakukan, antara lain potongan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50 persen, diskon harga avtur 5,3 persen, serta pengurangan fuel surcharge untuk mesin jet hingga 8 persen.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat biaya tiket pesawat rata-rata sebesar Rp 157.500 per penumpang, dengan total estimasi penghematan mencapai Rp 472,5 miliar selama masa liburan tersebut.

Berdasarkan data, dampak kebijakan ini akan dirasakan oleh seluruh kategori penumpang, mulai dari layanan full-service hingga no-frills. Estimasi penghematan secara keseluruhan mencapai Rp472,5 miliar selama masa liburan.

Langkah-langkah itu diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata domestik dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan antarkota selama liburan panjang, khususnya pada musim Natal dan Tahun Baru.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan lancar, dengan semua pihak terkait berperan aktif agar instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam penurunan harga tiket pesawat terlaksana dengan baik.

Penurunan harga tiket pesawat juga dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali permintaan dan penawaran penerbangan, mengingat tingginya kebutuhan mobilitas pada akhir tahun.

Kolaborasi lintas sektor

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan penurunan harga tiket pesawat dapat tercapai berkat kolaborasi lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor transportasi udara.

Kolaborasi tersebut melibatkan maskapai, PT. Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina, serta Airnav, yang berperan menurunkan fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur guna menurunkan tiket.

Penurunan harga tiket ini diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Upaya itu bertujuan agar masyarakat dapat merayakan liburan dengan aman, nyaman, dan selamat, sembari memastikan kelancaran transportasi udara.

Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa survei menunjukkan potensi pergerakan masyarakat mencapai 110,67 juta orang selama periode Natal dan Tahun Baru.

Seiring dengan itu, inspeksi berkala terhadap berbagai moda transportasi, termasuk pesawat, terus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran angkutan selama masa liburan.

Langkah-langkah itu sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat dan menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik selama libur akhir tahun.

Berlaku 16 hari

Kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri menyatakan bahwa kebijakan itu berlaku bagi penerbangan domestik di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

Penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) melibatkan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10 persen.

Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

Sementara bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai, jika masih memungkinkan.

Keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat libur akhir tahun.

Keputusan ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024

PT Pertamina Persero Group akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Natal dan Tahun Baru di 19 lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak).

PT Pertamina Persero Group akan memberikan dukungan di masa Natal dan Tahun Baru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5-10 persen.

Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh unit pelayanan bandar udara (UPBU) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50 persen dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50 persen.

Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8 persen (menjadi 2 persen) dan diskon propeller 5 persen (menjadi 20 menjadi), sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8 persen (menjadi 2 persen) dan diskon propeller 5 persen (menjadi 20 persen), diskon PJP2U 50 persen dan PJP4U 50 persen, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10 persen.

Maskapai siap

Maskapai penerbangan Indonesia menyambut baik kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode libur akhir tahun. Garuda Indonesia, Citilink, Lion Group, dan Pelita Air siap mendukung kebijakan tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan menyatakan komitmennya untuk menyukseskan penurunan harga tiket pesawat natal dan tahun baru.

Maskapai lainnya, seperti Citilink, Lion Group, dan Pelita Air juga sepakat mendukung langkah ini.

Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah. Mereka berkomitmen untuk menyediakan tiket pesawat yang lebih terjangkau selama libur akhir tahun.

Penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan pemerintah dinilai maskapai dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam mendukung kebijakan ini, Indonesia AirAsia memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga. Mereka fokus pada keselamatan dan kenyamanan penerbangan, sembari mengimplementasikan kebijakan harga yang lebih terjangkau.

Pelita Air juga menunjukkan kesiapan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Presiden Direktur Pelita Air Dendy Kurniawan menyatakan bahwa mereka akan menerapkan penurunan harga sesuai arahan pemerintah, bahkan memberikan diskon lebih besar di beberapa rute.

Lion Group, melalui perwakilannya Danang Mandala Prihantoro, juga mendukung kebijakan ini. Mereka menganggap langkah ini dapat mengurangi beban masyarakat dan berperan dalam mendorong perekonomian nasional, terutama sektor transportasi udara.

Penurunan harga tiket pesawat menjadi “kado istimewa” di penghujung 2024, mendongkrak mobilitas, pariwisata, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga diharapkan tidak hanya berlaku pada masa akhir tahun.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

31/12/2024 18:13
Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid buka suara merespons kabar pemindahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron menegaskan tidak ada pemindahan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

Nusron menjelaskan untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027 mendatang, membutuhkan banyak lahan, termasuk Kalimantan, Papua, hingga Sumatera.

“Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menekankan butuh 1,6 juta hektare sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang terkoreksi untuk menjadi LSD.

Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut.

“Setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun. Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan.

“Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambung Nusron.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

“Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (26/9).

Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

(hns/hns)

31/12/2024 17:34
Nusron Sediakan 209.780 Ha Tanah Terlantar buat Ketahanan Pangan

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan jumlah tanah terlantar mencapai 856.000 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, 209.780 ha di antaranya disiapkan untuk ketahanan pangan.

Nusron mengatakan pada 2024, potensi tanah terlantar mencapai 856.000 ha. Dari total tersebut, 209.780 ha untuk ketahanan pangan.

“Untuk tanah terlantar potensinya di tahun 2024 itu adalah 856.000 hektare, yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu sekitar 209.780 hektare,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menjelaskan untuk permukiman, pihaknya menyediakan 79.125-80.000 ha tanah terlantar. “Kalau untuk pemukiman sekitar 79.125-80.000 hektar lah untuk pemukiman. Ini kalau pertanyaannya tanah terlantar,” terang Nusron.

Sebelumnya, Nusron sempat menyampaikan target dan luasan wilayah di Tanah Air yang akan dijadikan sebagai lahan swasembada pangan. Ada 3 juta ha lahan yang disediakan untuk mengejar target swasembada pangan.

“Di Papua 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah 1 juta hektar, Kalimantan Selatan 400.000 hektare, Kalimantan Timur 400.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar. Totalnya 3 juta hektar lahan,” papar Nusron sesaat setelah rapat koordinasi bersama Kementerian Transmigrasi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

“Supaya rakyat memotret gampang memang itu dibutuhkan satu kebijakan tata ruang, sehingga orang melihat tata ruang itu utuh secara makro. Termasuk antisipasi bencana, potensi ekonomi, potensi pertahanan, potensi pertambangan. Semua itu masuk satu kawasan, sebuah peta tata ruang. Karena setiap tata ruang itu mempunyai potensi,” beber Nusron.

Ke depannya, Nusron bilang lahan untuk keperluan transmigrasi akan disiapkan 564.000 ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur yang berkaitan dengan cetak sawah sesuai dengan ketahanan pangan.

(ara/ara)

31/12/2024 16:58
Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Sebab dibutuhkan banyak lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Nusron menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan. Untuk itu, fokus food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron dalam Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

Dalam catatan Bisnis, Prabowo sebelumnya sempat berencana untuk memindahkan fokus pengembangan food estate dari Kalimantan ke Merauke.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kala itu menuturkan, pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.

“Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Untuk itu, Drajad menyebut bahwa pemerintah ke depannya akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke. Wilayah ini dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar.

Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah tanaman pangan lainnya.

Namun, persoalan utama dalam mengembangkan lumbung pangan di Merauke adalah infrastruktur yang kurang memadai.

“Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” pungkasnya.

31/12/2024 16:53
Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, program food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Menurutnya, program food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Merauke Papua itu merupakan langkah keberlanjutan demi menciptakan swasembada pangan. Nusron mengeklaim program tersebut tetap berjalan di dua wilayah itu.

“Food estate tidak digeser dari Kalteng ke Merauke Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan memang kita butuh Kalimantan, butuh juga Papua, dan juga butuh Sumatera,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

“Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada 3, Sumatera, Kalimantan, sama Papua,” sambungnya.

Nusron mengatakan, pemerintah Indonesia masih perlu lahan sekitar 1,6 juta hektare untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.

Padahal dalam catatannya, rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap tahun di Jawa dan Sumatera itu terkoreksi plus minus antara 100 ribu sampai 150 ribu hektare.

Ini menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Jadi untuk mengejar hari ini saja, kita itu butuh 1,6 juta hektare. Belum untuk menutup kira-kira 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya 5 tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu sampai 150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” jelas dia.

Bahkan, KP2B di Pulau Jawa terkoreksi setiap tahunnya. Sehingga perlu ada tambahan tamah serta persediaan lahan pengganti imbas lahan sawah yang sudah terkoreksi itu.

“Tanah itu gimana caranya? Ada tambahan baru plus persediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi, terkoreksi untuk kepentingan, baik kepentingan hilirisasi maupun kepentingan perumahan yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera,” jelas dia.

“Kenapa karena dua-duanya membutuhkan. Manusia juga butuh lahan karena butuh papan juga. Tapi manusia juga butuh pangan. Kalau semuanya dipakai ke rumah, gak ada yang buat nanak, ke depan masakan makan apa juga,” imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, pemerintah akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

Ini merupakan salah satu langkah Indonesia mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Upaya menempatkan transmigran di kawasan pertanian modern ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

“Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementerans dalam program transmigrasi.

Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

“Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbung pangan tersebut.

Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

“Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya,” kata Iftitah.

Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.

Rencana ini disebut akan dimulai pada Januari 2025 dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.

31/12/2024 16:49
Nusron Ungkap Baru 3,8 Juta Ha Tanah Adat yang Teridentifikasi

Jakarta –

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat baru 3,8 juta hektare (ha) tanah adat yang teridentifikasi. Angka tersebut masih jauh dari data Konsorsium Pembaruan Agraria yang mencapai 8-9 juta ha.

“Sampai tahun ini, hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat seluas plus minus 3,8 juta hektare. Ini masih terjadi gap data tanah ulayat, karena kalau kita mengacu kepada Konsorsium Reforma Agraria, maupun data-data dari NGO (Non-Governmental Organization), maupun lembaga-lembaga yang lain yang menyebutkan bahwa tanah ulayat dan adat itu angkanya mencapai 8 juta hektare, dan ini memang terjadi klaim di mana-mana,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menyebut lahan 8 juta ha tersebut belum teridentifikasi semuanya apakah termasuk Area Penggunaan Lain (APL) atau masuk kawasan hutan. Tak menutup kemungkinan angka tersebut sudah termasuk kawasan hutan.

“Bisa jadi yang disampaikan oleh teman-teman dari NGO maupun lembaga-lembaga yang lain yang mengatakan bahwa plus minus tanah ulayat itu mencapai angka 8-9 juta hektare. Kalau itu termasuk hutan bisa jadi angka itu, tapi kalau yang APL saja, yang teridentifikasi di kita ada 3,8 juta hektare,” jelas Nusron.

Nusron menyinggung terkait lumbung pangan atau food estate di Papua yang sempat memicu konflik dengan masyarakat adat. Nusron menjelaskan mulanya tanah tersebut tidak bersinggungan dengan milik masyarakat adat setempat.

“Pada awalnya diidentifikasi tanah tersebut tidak ada singgungan dengan hak adat. Tapi ketika mau dibuka, sudah mulai menjadi sawah, sudah mulai nampak balang, baru muncullah orang-orang, pihak-pihak tertentu yang kemudian mengklaim, mengatakan bahwa itu adalah hak adat, yang ujung-ujungnya harus minta persetujuan hak adat, dan ujung-ujungnya minta ganti rugi dan sebagainya. Padahal di dalam catatannya, semula adalah tidak tercatat di dalam hak adat,” jelas Nusron.

Hal tersebut juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Saat pemerintah telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, muncul pihak-pihak tertentu yang mengklaim hak adat.

Untuk itu, Nusron mengatakan pendaftaran tanah adat penting. Dia akan terus melanjutkan program tersebut dan melakukan pendekatan dengan kepala suku.

“Mau ditanam, apakah untuk kepentingan kelapa sawit, apakah untuk kepentingan hutan, apakah untuk kepentingan tanaman yang lain. Itu awalnya nggak ada hak adatnya, tapi begitu sudah mulai, muncul itu klaim-klaim dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa itu adalah hak adat. Kita terus melakukan pendekatan kepala suku pemangku adat untuk segera mencatatkan hak tanah adatnya,” imbuh Nusron.

(ara/ara)

31/12/2024 16:42