Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur Beroperasi di 26 Provinsi

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur Beroperasi di 26 Provinsi

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur Beroperasi di 26 Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan meluncurkan program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) besok, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
    Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai hanya dalam waktu 78 hari sejak pelantikan Presiden.
    “Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).
    Menurut Hasan, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur-dapur ini tersebar di provinsi seperti Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Selatan, dan lainnya.
    Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan distribusi makanan.
    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.
    Selain itu, SPPG bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di dapur-dapur tersebut.
    Hasan menjelaskan bahwa pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi, dan jumlahnya akan terus bertambah setiap hari.
    “Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” ujarnya.
    Program ini juga dirancang bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah pekan ini.
    Hasan menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur MBG Siap Beroperasi di 26 Provinsi

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur MBG Siap Beroperasi di 26 Provinsi

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur MBG Siap Beroperasi di 26 Provinsi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Program ini dapat terealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan
    Presiden Prabowo
    Subianto dan
    Wakil Presiden Gibran
    Rakabuming Raka.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program MBG merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui.
    “Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 (menjabat) Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” kata Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2025).
    Hasan mengungkapkan,  Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
    Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
    Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
    BGN pun berkomitmen meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan
    stainless steel
    yang higienis dan dapat digunakan ulang.
    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada semester genap.
    Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.
    Pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Jumlah ini akan terus meningkat setiap hari.
    Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
    Antusiasme masyarakat terhadap program itu pun tinggi. Saat ini, 140 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah ini akan terus bertambah.
    Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lain pun telah mendaftar dan tengah melalui evaluasi.
    Pemerintah turut memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi
    bgn.go.id.
    Hasan melanjutkan, geliat perekonomian lokal pun dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. Sebab, program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.
    Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Dengan begitu, unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kopontren. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.
    “Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.
    Selama Januari hingga Maret 2025, imbuhnya, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.
    Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.
    “Angka ini (akan) terus bertambah secara bertahap hingga 2029. (Diharapkan) target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” tuturnya.
    Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Program itu dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Makan Bergizi Gratis Mulai Digulirkan, Langkah Nyata Menuju Generasi Emas 2045

    Program Makan Bergizi Gratis Mulai Digulirkan, Langkah Nyata Menuju Generasi Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat tonggak penting dengan dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini diluncurkan pada hari ke-78 masa pemerintahan, lebih cepat dari target 100 hari kerja.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

    Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

    “Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

    Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

    Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

    “Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” tuturnya.

    Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025. 

    “Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” pungkasnya.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025, menjadi langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan dirancang untuk menyediakan asupan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

  • Makan Bergizi Gratis Siap Dimulai di 190 Titik 26 Provinsi

    Makan Bergizi Gratis Siap Dimulai di 190 Titik 26 Provinsi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1) esok.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

    Hasan merinci berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi.

    Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

    Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelas dia.

    Hasan mengatakan pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG.

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

    “Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya,” kata dia.

    Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Wujudkan Generasi Emas Indonesia 2045

    Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Wujudkan Generasi Emas Indonesia 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) resmi diluncurkan sebagai langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, hanya 78 hari setelah pemerintahan baru terbentuk.

    “Kita bersyukur, program MBG dimulai tanpa menunggu 100 hari kerja. Ini adalah tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

    Menurut data dari Badan Gizi Nasional (BGN), 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi. Lokasi dapur ini tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Setiap Dapur MBG dikelola oleh kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, serta distribusi makanan berjalan lancar.

    “Untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang dari bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelas Hasan.

    Pada tahap awal, 190 dapur mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Pemerintah menargetkan 937 dapur makan bergizi gratis akan aktif hingga akhir Januari 2025, dengan implementasi dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah.

    Program ini juga melibatkan 140 UMKM lokal dalam rantai pasok bahan makanan. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar untuk berpartisipasi.

    Selain memberikan asupan gizi bagi balita, santri, siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan menyusui, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Para petani, peternak, dan UMKM setempat dilibatkan dalam penyediaan bahan baku.

    “Program MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang luar biasa,” tambah Hasan.

    Program MBG didukung oleh anggaran Rp 71 triliun dari APBN 2025. Selama Januari hingga Maret 2025, program ini ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan meningkat hingga 15 juta penerima pada akhir tahun 2025, dengan target akhir 82,9 juta penerima manfaat pada 2029.

    Program makan bergizi gratis menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui gizi seimbang dan kolaborasi multisektor.

  • Program Makan Bergizi Gratis Mulai Besok, Dipasok 190 Dapur

    Program Makan Bergizi Gratis Mulai Besok, Dipasok 190 Dapur

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai besok, Senin (6/1/2025).

    SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

    “Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

    Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    Program Makan Bergizi Gratis memang bakal diluncurkan mulai Senin (6/1/2025). Adapun, 190 dapur yang disiapkan ini sejatinya lebih sedikit dibandingkan rencana awal.

    Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air. 

    Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

    “Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu. 

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

    Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program makan bergizi gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui. 

  • Program Makan Bergizi Gratis Perdana Digelar Besok Sasar 15 Juta Penerima

    Program Makan Bergizi Gratis Perdana Digelar Besok Sasar 15 Juta Penerima

    Jakarta, Beritasatu.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap pada Senin (6/1/2025). Hal itu terkait baru berdirinya 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi.

    “Pemerintah melakukannya secara gradual dan bertahap. Tahap awal ini terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur dalam pelakasanaan program makan bergizi gratis,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komaruddin saat berbincang dengan BTV, Minggu (5/1/2025).

    Menurut dia, data yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait 190 SPPG di 26 provinsi berdasarkan kesiapan program akan bergizi gratis dalam semua aspek.

    “Provinsi-provinsi lain yang belum tentu akan dilakukan kemudian sehinggga penerima manfaat bertambah dari Januari hingga Desember,” kata Ujang.

    Ujang menjelaskan, target yang ditetapkan BGN pada pelaksanaan perdana ini adalah 15 juta penerima program makan bergizi gratis.

    “Tahapan atau lokasi yang belum tersentuh akan dilakukan evaluasi sehingga target yang diinginkan presiden hingga akhir tahun dan lima tahun ke depan dapat terealisasi. Begitu juga dengan SDM dan, infrastruktur,” pungkasnya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengungkapkan ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah siap beroperasi.

    “Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu.

    Sebanyak 190 lokasi tersebut berada di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak yakni 57 lokasi.

    Lokasi SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Lampung.

    Selain itu SPPG program makan bergizi gratis, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara.

  • Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua

    Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Hariyanto ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Sentani. (ANTARA/Yudhi Efendi)

    Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mendorong peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) orang asli Papua (OAP) di daerah itu.

    Jumlah pelaku UMKM yang terdata hingga Desember 2024 kurang lebih sebanyak 5.800 orang.

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Hariyanto di Sentani, Minggu, mengatakan pelaku UMKM di daerah perbandingannya 60:40.

    “Pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura khususnya daerah perkotaan seperti Sentani, Sentani Timur dan Waibu masih didominasi oleh masyarakat non-OAP,” katanya.

    Menurut Hariyanto, hal ini menjadi catatan pihaknya untuk terus mendorong sektor UMKM kepada OAP.

    “Pelatihan dan modal usaha tetap diberikan pada tahun ini seperti yang sudah dilakukan tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Dia menjelaskan strategi yang dilakukan 2025, memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM yang berjalan normal dan menjadi binaan.

    “Kami akan fokus kepada pelaku UMKM OAP yang usahanya berjalan normal, sedangkan yang tidak berjalan baik tidak mendapat dukungan supaya menjadi evaluasi bagi mereka,” katanya.

    Dia menambahkan pelatihan peningkatan kewirausahaan tetap diberikan yang difokuskan pada bidang manajemen.

    “Kami memperkuat kapasitas manajemen dari setiap pelaku UMKM dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, supaya usaha yang mereka geluti dapat terus berkembang dan meningkat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • RI Heboh, Harta Karun 30 Ribu Ton Emas Ditemukan Dekat Jakarta

    RI Heboh, Harta Karun 30 Ribu Ton Emas Ditemukan Dekat Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Emas, sifatnya yang stabil dan nilainya yang terus meningkat, selalu menjadi buruan banyak orang. Misalnya ketika penemuan emas skala besar terjadi di dekat Jakarta.

    Sejarah mencatat bahwa penemuan emas besar-besaran di Jakarta menghasilkan total 30 ribu ton emas. Temuan ini tidak hanya membawa “durian runtuh”, tetapi juga menjadi tonggak penting yang membuka era baru dalam industri pertambangan emas nasional.

    Harta Karun Emas Dekat Jakarta

    Awalnya, sudah sejak lama pemerintah kolonial mendengar desas-desus tentang wilayah sumber emas di Selatan Batavia (kini Jakarta) bernama Cikotok yang berada di wilayah administrasi Banten. Jika dihitung, Cikotok cukup dekat dari pusat kota Batavia. Hanya 200 Km.

    Kabar ini jelas membuat orang terbelalak sebab akan sangat menguntungkan. Maka, agar tidak dianggap khayalan, pemerintah melakukan penelitian geologi yang dipimpin peneliti Belanda, W.F.F Oppenoorth.

    Sejak 1919, Oppenoorth dan tim berangkat dari Sukabumi untuk menyusuri hutan Jawa hingga ke titik yang dianggap sumber emas. Penyusuran juga dibarengi pembukaan jalan dan terowongan seandainya tambang emas bisa dilakukan.

    Singkat cerita, penelitian Oppenoorth membuahkan hasil. Ternyata benar, di daerah Cikotok terdapat sumber emas yang sangat melimpah. Hanya saja, penambangan tidak mudah dilakukan. Pemerintah harus membabat hutan dan membuka banyak terowongan baru.

    Pada 1928, total ada 25 terowongan sukses dibangun. Ini membelah perbukitan terjal, dataran tinggi, dan lembah sempit.

    “Sebanyak kurang lebih 25 terowongan kini telah dibangun, hanya sebagian yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 135 meter,” tulis harian Sumatra-bode (2 Maret 1928).

    Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tercatat, pemerintah mengeluarkan 80.000 gulden atau setara miliaran rupiah per tahun.

    Namun, pengeluaran terbukti sebanding dengan hasil yang diterima. Sampai akhirnya, pada Maret 1928, rumor emas yang selama ini beredar berhasil terbongkar. Di Cikotok berhasil ditemukan 30 ribu ton emas tersembunyi di bawah tanah.

    “Hingga saat ini ditemukan emas sebesar 30.000 ton dari Cikotok,” tulis Sumatra-bode.

    Jika dikonversikan pada masa sekarang, maka temuan tersebut setara Rp30 kuadriliun (1 gram: Rp1 juta). Sejak temuan tersebut, praktis satu Indonesia dibuat geger sebab pemerintah akan mendapat keuntungan melimpah. Setelahnya, pemerintah kolonial memberikan hak operasional kepada NV Mijnbouw Maatchappij Zuid Bantam.

    Dari sini, penambangan emas dilakukan secara masif. Jalur pengangkutan tambang pun tak hanya diakses dari Sukabumi. Menurut harian de Indische Courant (25 Juli 1939), pemerintah kolonial membangun akses baru dari Rangkasbitung dan Pelabuhan Ratu.

    Selain itu dibangun pula pabrik berkapasitas 20 ton per hari. Hanya saja, pabrik tersebut tak bisa menampung semua hasil eksploitasi emas saking banyaknya. Bahkan, selama pekerjaan pun, para kuli sering menemukan emas dengan berat bervariasi.

    “Selama pekerjaan, sering ditemukan emas dengan berat beragam. Paling tinggi mencapai 126 gram,” tulis de Indische Courant (25 Juli 1939).

    Pada 1933, penambangan emas sudah memberikan catatan baik. Tercatat ada 400 Km2 wilayah penambangan di Cikotok. Emas pun bisa diraih hanya dengan menggali 50 meter. Bahkan, pemerintah bisa mendapat emas jauh lebih besar.

    “Jumlah emas yang terungkap dari eksplorasi berjumlah lebih dari 61.000 ton emas dengan nilai 3,68 miliar gulden,” tulis de Locomotief (29 Maret 1933).

    Meski begitu, banyaknya emas hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni pemerintah kolonial. Mereka makin kaya raya. Sementara, penduduk pribumi sama sekali tak mendapat keuntungan dan kesejahteraan dari penambangan emas, sekalipun pemerintah kolonial menjanjikan kesejahteraan bagi pribumi.

    Singkat cerita, sumber emas Cikotok menjadi penambangan emas terbesar yang pernah dimiliki pemerintah kolonial hingga berlanjut ke pemerintah Republik Indonesia. Pada era kemerdekaan, tambang emas Cikotok diambil alih NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dan kemudian diteruskan PT. Aneka Tambang pada 1974.

    Riwayat tambang emas Cikotok harus berakhir pada 2005 karena kandungan emasnya habis. Meski habis, kejayaan tambang emas Cikotok diteruskan oleh tambang emas yang lebih besar, yakni Freeport di Papua.

    (pgr/pgr)

  • Aparat Gabungan Sweeping Distrik Mulia, Amankan Busur, Anak Panah hingga Sajam dari Warga – Halaman all

    Aparat Gabungan Sweeping Distrik Mulia, Amankan Busur, Anak Panah hingga Sajam dari Warga – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparat gabungan dari Kodim 1714/PJ dan Polri menggelar sweeping dan patroli di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Jumat (3/1/2025).

    Kegiatan itu disebut dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

    Dari hasil kegiatan tersebut Gabungan TNI/Polri berhasil mendapatkan beberapa barang bukti yang disita dari warga, di antaranya beberapa busur dan anak panahnya, serta senjata tajam (sajam).

    Pasiter Kodim 1714/PJ mengatakan, sweeping tersebut difokuskan untuk mencegah masyarakat Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyalahgunaan senjata tajam atau tradisional dan juga senjata api, munisi serta bahan peledak ilegal.

    Selain itu, lanjut dia, sweeping itu dilakukan guna menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

    “Kegiatan sweeping gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya,” kata Pasiter Kodim 1714/PJ dalam keterangan resmi Penerangan Kodim 1714/PJ pada Minggu (5/1/2025).

    “Kami akan melakukan penyitaan apabila kedapatan warga menyimpan senjata tajam/tradisonal, utamanya senjata api, munisi dan bahan peledak ilegal, karena ini menyalahi peraturan Undang-undang dan Perda Kab. Puncak Jaya yang berlaku,” sambung dia.

    Menurutnya, kegiatan sweeping aparat TNI/Polri ini mendapatkan sambutan positif dari warga masyarakat setempat.

    “Warga berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin demi terwujudnya situasi dan kondisi Kota Mulia yang aman, nyaman dan tertib,” pungkas dia.