Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Manokwari (ANTARA) – Tiga dari tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat telah melaksanakan musyawarah adat pengusulan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo di Manokwari, Senin, mengatakan tiga kabupaten yang dimaksud yaitu Teluk Bintuni, Kaimana, dan Pegunungan Arfak.

    “Hanya tiga kabupaten yang berhasil melakukan musyawarah dan sudah mencapai kata sepakat,” kata Thamrin.

    Ia menjelaskan bahwa musyawarah tersebut melibatkan lembaga masyarakat adat (LMA) di masing-masing kabupaten dengan durasi waktu selama tujuh hari yang kemudian diperpanjang tiga hari.

    Dalam tahapan musyawarah tersebut terdapat empat kabupaten yang tidak memperoleh kesepakatan untuk menentukan calon sesuai kuota usulan, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Fakfak, dan Teluk Wondama.

    “Empat kabupaten tidak mencapai kata sepakat, maka panitia seleksi (pansel) ambil alih dan itu sesuai peraturan Pansel Nomor 2 Tahun 2024,” kata Thamrin.

    Pansel, kata dia, juga telah menyelenggarakan seleksi kompetensi dasar terkait kebijakan otsus bagi peserta seleksi calon anggota DPRPB dari empat kabupaten yang tidak mencapai kesepakatan musyawarah.

    Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta sekaligus menentukan nama sesuai jumlah usulan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

    “Nilai hasil seleksi digunakan untuk menentukan siapa-siapa lolos masuk ke daftar usulan dari kabupaten,” ujar Thamrin.

    Dia menegaskan bahwa setiap peserta yang diusulkan untuk mengikuti tahapan seleksi calon anggota DPRPB jalur otsus harus sesuai ketentuan, dan salah satunya tidak berafiliasi dengan partai politik.

    “Pansel melakukan pendalaman terhadap semua berkas yang masuk. Kalau sudah beres, baru diumumkan hasil seleksi kompetensi dasar,” ucap Thamrin.

    Anggota Pansel DPRPB Irene Manibuy mengatakan, seleksi kompetensi dasar bermaksud melahirkan anggota DPRPB yang benar-benar memahami dan menguasai tentang undang-undang otsus serta regulasi turunan.

    Anggota DPRPB jalur otsus memiliki peran strategis memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat asli Papua, demi mewujudkan visi dan misi percepatan pembangunan Papua.

    “Keberhasilan implementasi Otsus Papua sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan calon anggota DPRPB dalam mengelola hal-hal terkait kelembagaan dan kewenangan,” ujar Irene.

    Pemerintah provinsi telah menetapkan sembilan kursi anggota DPRPB jalur otonomi khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 72 Tahun 2024, meliputi Kabupaten Fakfak dua kursi, Manokwari dua kursi, Teluk Bintuni satu kursi, Teluk Wondama satu kursi, Pegunungan Arfak satu kursi, Manokwari Selatan satu kursi, dan Kaimana satu kursi.

    Jumlah yang diusulkan untuk diseleksi sebanyak 27 orang, terdiri atas Fakfak dan Manokwari masing-masing 6 orang dan empat kabupaten lainnya masing-masing 3 orang dengan memperhatikan 30 persen perempuan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Istana: Menu-menu makan bergizi gratis dirotasi tiap hari

    Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

    Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

    “Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    “Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menekankan susu bukan bagian dari menu wajib makan bergizi gratis sehingga susu tidak harus diberikan setiap waktunya kepada penerima manfaat makan bergizi gratis.

    “Suplai susu belum merata di setiap daerah,” kata Hasan menjelaskan alasan susu tak masuk dalam menu wajib.

    “Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    Istana: Presiden tinjau program MBG secara mendadak agar lebih alami

    sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mendadak agar terlihat alami, tanpa persiapan khusus.

    “Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Pernyataan Hasan Nasbi tersebut berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Hasan pun menjelaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan MBG di titik tertentu, baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sekolah-sekolah.

    Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah meninjau langsung SPPG dan sekolah-sekolah pada hari pertama program MBG serentak dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia pada hari pertama (6/1) atau Senin.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

    Kepala Kantor Hasan Nasbi pun meninjau dapur umum SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor dan dua sekolah tingkat SD dan SMP.

    Adapun program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Badan Gizi Pakai APBN untuk Sokong Program Makan Bergizi Gratis

    Bos Badan Gizi Pakai APBN untuk Sokong Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya  sudah mulai menggunakan APBN untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Dia menjelaskan bahwa apabila sebelumnya, BGN mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak untuk melakukan simulasi. Namun, pada awal tahun, kebutuhan program sudah disokong APBN.

    “Kan kami mendapatkan anggaran biaya tambahan pada Desember untuk uji coba di bulan Desember ya kan. Kemudian termasuk pembiayaan anggota Badan Gizi Nasional. Dan kemudian untuk 2025 ke depan ini sudah masuk di dalam APBN yang digunakan,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025). 

    Program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan. 

    Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

    SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program. 

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

    Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

  • Ketua DKPP apresiasi Polri jaga kamtibmas selama pemilu dan pilkada

    Ketua DKPP apresiasi Polri jaga kamtibmas selama pemilu dan pilkada

    DKPP sangat terbantu karena Polri mengizinkan DKPP untuk menggunakan tempat dan fasilitasnya untuk bersidang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DKPP Heddy Lugito mengapresiasi peran Polri yang berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Termasuk aparat keamanan, terutama Polri, karena harus akui pemilu kita berjalan dengan aman dan tertib,” kata Heddy dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Tahun DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin.

    Heddy bersyukur tidak terjadi gangguan keamanan dan gesekan sosial yang membahayakan persatuan nasional. Padahal, sebelumnya banyak pihak memprediksi bahwa pilkada akan berlangsung keras di daerah yang diikuti dua pasangan calon.

    Selain itu, selama tahapan Pemilu/Pilkada 2024, Polri telah memfasilitasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di sejumlah daerah seperti Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Sumatera Selatan.

    “DKPP sangat terbantu karena Polri mengizinkan DKPP untuk menggunakan tempat dan fasilitasnya untuk bersidang,” ujarnya.

    Menurut dia, infrastruktur Polri yang paling siap untuk menyelenggarakan sidang. Tak hanya itu, keamanannya pun terjamin.

    “Saya sendiri sudah membuktikan ketika bersidang meminjam ruangan serta peralatan Polri di daerah,” jelas Heddy.

    Selain itu, Heddy mengungkapkan hal itu terjadi lantaran DKPP tidak memiliki kantor perwakilan di provinsi.

    Ketua DKPP juga mengaku kesulitan mendapat tempat sidang di kantor KPU maupun bawaslu daerah sebab dua lembaga penyelenggara pemilu itu juga menangani proses tahapan pemilu.

    Ia berharap DKPP bisa memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.

    “Semoga ke depan DKPP bisa memiliki kantor perwakilan sendiri di setiap provinsi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala sekolah dan wali murid optimistis MBG bantu cetak generasi emas

    Kepala sekolah dan wali murid optimistis MBG bantu cetak generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Perwakilan guru-guru dan wali murid di salah satu SD negeri di Boyolali, Jawa Tengah, optimistis program makan bergizi gratis dapat membantu pemerintah mencetak generasi emas, yaitu generasi penerus yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing.

    Di SDN 01 Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, seluruh murid sebanyak 136 orang menikmati makanan bergizi yang diberikan kepada mereka pada pagi hari.

    Dalam siaran resmi yang disiarkan Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Senin, Kepala SDN 01 Donohudan Sri Sunarti menyambut baik makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Benar-benar kami rasakan sangat menunjang kebiasaan anak Indonesia hebat sehingga nanti ke depan dapat mencetak generasi muda yang benar-benar unggul dan handal di segala bidang,” kata Kepala SDN 01 Donohudan, Boyolali.

    Dia pun berharap kegiatan itu dapat terus berjalan sehingga manfaatnya dapat dirasakan ke depannya.

    Di lokasi yang sama, salah seorang guru, Apri Dwi Prasetyo mengungkap rasa harunya dan harapannya terhadap program makan bergizi gratis.

    “(Saya) terharu dan bersyukur karena anak-anak mendapat makanan bergizi gratis ini tanpa biaya. Harapan saya, program ini dapat terus berkembang, kemudian membawa kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup di masa yang akan datang dari anak-anak tersebut,” kata Apri.

    Sebanyak 136 murid SDN 01 Donohudan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 setiap anak menikmati satu porsi santap pagi bergizi, yang terdiri atas nasi, daging, sayur, dan susu.

    Salah seorang siswa Kelas 5 SDN 01 Donohudan, Ataya, mengaku menikmati santap pagi bergizi pada pagi hari ini. Dia mengaku berkat makan bergizi gratis, dia dapat berhemat karena tak perlu lagi membeli makanan di kantin.

    “Makan gratis ini sangat bermanfaat, dan bisa menghemat uang,” kata Ataya.

    Kesan yang sama juga disampaikan oleh dua siswa lainnya di SDN 01 Donohudan, Rifky dan Alfino. Keduanya senang dapat makan bersama-sama teman sekelasnya. Keduanya pun berharap program itu dapat terus berjalan ke depannya.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Istana Buka Suara

    Tak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Istana Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari ini (6/1/2024). Berdasarkan pantauan Bisnis di Sekolah Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, tak ada produk susu kemasan dalam menu makan siang untuk siswa.  

    Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi mengatakan soal tak ada susu di menu MBG. Menurutnya, tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.   

    “Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu,” jelasnya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024). 

    Kemudian, dia juga memberikan perumpamaan pada karbohidrat. Salah satu contohnya jika pada kasus tadi ditemukan anak yang tidak bisa makan nasi karena phobia, maka pemenuhannya dapat diganti dengan kentang. 

    “Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Saudara-saudara kita di daerah lain ada yang dengan singkong. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma juga tidak dilengkapi dengan susu. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan, bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu Makan Bergizi Gratis masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu. 

    “Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu, salah satunya yang berlokasi di Pangalengan. 

  • 10 Tambang Emas Terbesar di Indonesia, Papua hingga Aceh

    10 Tambang Emas Terbesar di Indonesia, Papua hingga Aceh

    Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya memiliki sejumlah Tambang Emas besar di berbagai wilayah. Setiap tahunnya, diperkirakan Indonesia menghasilkan sekitar 48 ton emas dan cadangan emas sekitar 5% dari total cadangan dunia atau sekitar 2.600 ton.

    Tambang emas utama di Indonesia terletak di sejumlah wilayah, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatra. Berikut daftar tambang emas terbesar di Indonesia serta perusahaan yang mengelolanya. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Tambang emas Grasberg, Mimika, Papua

    Tambang emas terbesar di Indonesia terletak di Mimika, Papua yang dikenal dengan nama Tambang Grasberg. Tambang emas ini memiliki kapasitas produksi mencapai 3 juta konsentrat per tahun dan bahkan diklaim menghasilkan 240 kg emas murni setiap hari.

    Lokasi tambang di Mimika, Papua ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia dan berada hanya 4 km dari puncak Pegunungan Jayawijaya, yang juga dikenal dengan nama Cartensz.

    2. Tambang emas Deep Mill Level Zone, Papua Tengah

    Tanah Papua telah lama dikenal sebagai wilayah dengan potensi tambang yang besar di Indonesia. Salah satu tambang terbesar di sana adalah Deep Mill Level Zone yang merupakan tambang emas bawah tanah.

    Pengembangan tambang ini dimulai pada 2016 dan diperkirakan akan beroperasi hingga tahun 2040. Deep Mill Level Zone dikelola oleh PT Inalum. Pada 2021, produksi emas dari tambang ini tercatat mencapai 548,8 ribu ons.

    3. Tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi

    Banyuwangi dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk tambang emas. Salah satu tambang besar di daerah ini adalah Tambang Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu yang merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia.

    Daerah tambang ini memiliki cadangan mineral yang sangat besar, yaitu mencapai 1,9 miliar ton dengan sekitar 28 juta ons di antaranya berupa emas. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesinfo Tbk (BSI).

    Keunikan dari tambang ini terletak pada penggunaan teknologi heap leach yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode lainnya. Alasannya teknologi heap leach tidak menghasilkan tailing atau limbah merkuri dari proses pengolahan emas.

    4. Tambang emas Pohuwato, Gorontalo

    Selanjutnya, ada Tambang Pani di Gorontalo yang merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia. Pertambangan di Gorontalo ini dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk.

    Pada Februari 2023, cadangan emas di tambang ini diperkirakan mencapai 6,35 juta ons. Lokasi tambang ini terletak di area Zona Baganite, yang belum pernah diuji sejak pengeboran terakhir pada 1982.

    5. Tambang emas Halmahera, Maluku Utara

    Di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera, terdapat tambang emas dengan cadangan emas terbesar di Indonesia, yaitu Tambang Emas Gosowong. Pertambangan ini dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan telah ditemukan sejak 1996 dengan sumber daya sekitar 770 ribu ons.

    Selain Gosowong, terdapat dua wilayah lain di sekitar Halmahera, yaitu Ngailamo dan Sesewet, yang diperkirakan juga memiliki cadangan emas yang melimpah.

    6. Tambang emas Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

    Sumbawa, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penghasil emas terbesar di Indonesia, khususnya di Batu Hijau. Di kawasan ini, ditemukan cadangan emas mentah sebanyak 2,77 juta ons.

    Awalnya, Tambang Batu Hijau dikelola oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, kini menjadi bagian dari anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Nama tambang ini pun diubah menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

    Pada akhir 2020, PT Amman Mineral memulai tahap akhir penambangan di Batu Hijau, menghasilkan 4,12 juta ons emas dan 4,47 miliar pon tembaga.

    7. Tambang emas Kapuas, Kalimantan Tengah

    Tambang emas terbesar di Indonesia selanjutnya berada di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Wilayah ini memang terkenal sebagai wilayah penghasil emas. Sebagian besar penduduk desa mengandalkan penambangan emas, baik legal maupun ilegal, sebagai mata pencaharian.

    Sejak 1980-an, aktivitas ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Namun, warga juga sering kali menghadapi masalah bencana dan konflik akibat penambangan ilegal.

    8. Tambang emas Gunung Pongkor, Bogor

    Tambang emas terbesar di Indonesia lainnya terletak di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor. Tambang emas di Gunung Pongkor oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    Pada 1989, PT Antam melalui tim geologinya melakukan survei di Gunung Pongkor dan berhasil menemukan potensi emas di daerah tersebut. Untuk melakukan penambangan, PT Antam membangun tujuh terowongan meskipun hanya tiga yang digunakan.

    Areal tambang yang dimiliki PT Antam mencakup sekitar 6.042 hektare. Produksi emas di Pongkor diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 ton per tahun, setara dengan sekitar 48.226 hingga 64.301 ons.

    9. Tambang emas Martabe, Sumatra Utara

    Daerah penghasil emas di Indonesia berikutnya terdapat di Martabe, Sumatra Utara, tepatnya di perbukitan Tapanuli Selatan. Pulau Sumatra memang dikenal memiliki cadangan emas yang melimpah, dengan estimasi sekitar 168 juta ton.

    Tambang emas Martabe mulai beroperasi pada 2008 dan dikelola oleh PT Agincourt Resources (PT AR). Luas area tambang ini mencapai 1.303 km persegi.

    Pada 2017, tambang emas di Martabe telah menghasilkan sekitar 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak, serta masih memiliki cadangan bijih emas sekitar 4,7 juta ons emas.

    10. Tambang emas di Aceh Tengah

    Tambang emas di Aceh Tengah dikelola oleh PT Linge Mineral Resources dan terletak di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Tambang ini telah menjadi sorotan publik karena berbagai isu kontroversial yang menyertainya.

    Meskipun menuai kontroversi, tambang emas di Aceh Tengah tetap memainkan peran penting sebagai aset ekonomi bagi daerah tersebut. Potensi sumber daya alam, terutama emas, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian baik lokal maupun nasional.

    Pengelolaan dari PT Linge Mineral Resources fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial, menjadi kunci agar manfaat tambang ini dapat dinikmati oleh masyarakat setempat secara lebih luas.

    Demikianlah daftar tambang emas terbesar di Indonesia serta perusahaan pengelola dan perkiraan cadangan emas yang dimiliki.

  • Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti Indonesia akan mengalami defisit produksi beras selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.

    “Di bulan Januari—Februari tahun ini, kita akan defisit [produksi beras], sebelum nanti masuk ke musim panen di bulan Maret atau April,” kata Edy, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

    Untuk itu, Edy menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Perum bulog perlu menyalurkan beras SPHP dan fokus ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Serta, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

    Seperti diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari yang masing-masing akan digelontorkan 150.000 ton setiap bulan.

    Teranyar, pemerintah telah menyetujui penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan pada 2025 dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Menurut Edy, dengan adanya bantuan beras SPHP ini, maka yang perlu dilakukan adalah penajaman agar beras SPHP bisa dikonsentrasikan di daerah-daerah yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional [Bapanas] ini menjadi sangat penting. Secara khusus, kami mengajak di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota untuk lebih bersikap proaktif,” tuturnya.

    Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengamati harga beras dan gabah di daerah masing-masing dan bersikap proaktif, salah satunya bisa dipantau melalui data Panel Bapanas atau data lain.

    “Tapi intinya, Pemda khususnya di kabupaten/kota yang harus lebih peduli, karena Bapak/Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, bahkan kalau bapak ibu punya kesempatan untuk ngecek ke pasar akan lebih baik,” imbuhnya.

    Per 3 Januari 2025, Edy menyampaikan harga beras medium di zona 1 berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana, harga beras medium di pasar adalah Rp13.419,17 per kilogram, sedangkan HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kg.

    Sementara itu, harga beras medium di di zona 2 adalah Rp14.401,54 per kg atau jauh di atas HET yang semestinya Rp13.100 per kg.

    KSP juga menyoroti harga beras medium di zona 3 yang juga berada di atas HET yang semestinya Rp13.500 per kilogram, namun harga di pasar adalah Rp16.973,96 per kilogram.

    Adapun, provinsi dengan harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yang menembus Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium terendah terjadi di Sulawesi Barat, yakni senilai Rp12.608 per kilogram.

    “Sebelumnya kami menduga bahwa kenaikan ini karena kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani ini tidak terlalu besar, meskipun ini lebih tinggi daripada acuan atau harga pembelian pemerintah [HPP], tetapi ini jaraknya tidak terlalu besar,” tuturnya.

    Data per 3 Januari 2025 menunjukkan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp6.460 per kilogram, sedangkan HPP adalah Rp6.000 per kilogram.