Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 8 November, saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

  • Menyiasati turunnya fiskal daerah

    Menyiasati turunnya fiskal daerah

    Mataram (ANTARA) – Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada dana transfer dari pusat, kini kantong fiskal daerah mulai menipis.

    Kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan belanja publik di tingkat lokal.

    Di banyak provinsi, anggaran pembangunan terpaksa dipangkas, belanja rutin dirasionalisasi, sementara defisit fiskal mengintai.

    Bagi kepala daerah, situasi ini bagaikan menakhodai kapal di tengah badai. Ombak kebijakan pusat datang bertubi-tubi, sementara para penumpang yang tak lain adalah rakyat tetap berharap perjalanan pembangunan tidak terhenti.

    Fenomena ini bukan sekadar urusan angka dalam tabel anggaran. Di baliknya tersimpan tantangan serius, yakni bagaimana daerah tetap bisa menjalankan fungsi pelayanan publik dengan sumber daya yang kian terbatas.

    Ketika TKD berkurang, ruang fiskal menyempit, dan prioritas pembangunan harus dipilih secara ketat, maka kemampuan inovasi dan efisiensi pemerintah daerah benar-benar diuji.

    Dari Aceh hingga Papua, pola yang sama terlihat. Pendapatan daerah menurun, belanja dikurangi, dan defisit harus dikelola hati-hati.

    Namun, di tengah keterbatasan itu, muncul pula daerah-daerah yang mencoba bertahan dengan cara lebih kreatif. Salah satu contohnya datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini berhadapan langsung dengan tekanan fiskal cukup besar namun memilih mengubahnya menjadi momentum untuk berbenah.

    Tekanan anggaran

    Provinsi NTB menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan fiskal nasional berimbas langsung ke daerah.

    Dalam rancangan APBD 2026, total anggaran NTB turun menjadi Rp5,4 triliun, atau berkurang 15,4 persen dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp6,4 triliun.

    Penurunan itu terjadi akibat pengalihan dana transfer dari pusat senilai lebih dari Rp1 triliun.

    Pemerintah provinsi mengakui kondisi fiskal tahun depan akan sangat menantang. Penurunan transfer pusat menyebabkan hilangnya banyak kantong pendanaan untuk urusan pemerintahan.

    Namun, alih-alih menyerah, Pemerintah Provinsi NTB memilih menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk berinovasi dan menata ulang prioritas pembangunan.

    Arah kebijakan difokuskan pada tiga hal utama, yakni efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan reformasi regulasi pajak serta retribusi daerah.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Salurkan 13.000 Ton Beras SPHP ke Enam Provinsi di Tanah Papua

    Bulog Salurkan 13.000 Ton Beras SPHP ke Enam Provinsi di Tanah Papua

    JAYAPURA – Total ada 13.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog Perum Kanwil Papua di enam provinsi di Tanah Papua yang menjadi wilayah tugasnya.

    Enam provinsi yang menjadi wilayah tugas Perum Bulog Kanwil Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari, di Jayapura, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 November, mengatakan penyaluran beras SPHP selain dilakukan Bulog juga dilaksanakan TNI-Polri.

    Polri sendiri telah menyalurkan 800 ton beras SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 67.500/lima kilogram atau Rp 13.500/kilogram melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Beras SPHP merupakan beras dengan kualitas medium, kata Ahmad Mustari.

    Menurutnya lagi, harga beras SPHP tidak boleh diatas HET yakni diharapkan masyarakat ikut memantau dan bila mendapatkan adanya harga diatas HET dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

    Hal itu disebabkan dilaksanakannya program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar masyarakat dapat menjangkaunya.

    “Bulog sendiri siap menyediakan beras SPHP berapapun yang dibutuhkan,” kata Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari.

  • KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    KKP Berdayakan Masyarakat Pesisir Secara Berkelanjutan Lewat Program KNMP

    Jakarta –

    Di bawah langit biru dan di atas lautan yang tak bertepi, Indonesia tumbuh sebagai negeri maritim yang diberkahi kekayaan alam melimpah. Laut menjadi urat nadi perekonomian bangsa-dari hasil tangkapan nelayan, budidaya perikanan, hingga pariwisata bahari yang menopang kesejahteraan rakyat.

    Namun, di balik gemerlap potensi itu, masih banyak masyarakat pesisir yang belum merasakan sepenuhnya manfaat dari kekayaan laut negeri sendiri. Banyak nelayan masih hidup dalam keterbatasan fasilitas, akses ekonomi, dan peluang untuk berkembang.

    Berangkat dari kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan sebuah inisiatif besar yang dirancang untuk membangkitkan kembali martabat nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir.

    “Kita ingin petani dan nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus,” ujar Prabowo, beberapa waktu lalu.

    “Untuk itu kita akan bangun 1.100 desa nelayan,” sambungnya.

    Bangun Ekonomi dari Laut, Kuatkan Rakyat dari Pesisir

    Program KNMP menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Prabowo dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), pemerintah membangun 1.100 kampung nelayan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia di dalamnya.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” sambungnya.

    Fasilitas yang dibangun mencakup area tambat kapal, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin (cold storage), stasiun pengisian bahan bakar nelayan, serta sarana pengolahan hasil laut.

    Namun, esensi dari program ini jauh melampaui bangunan fisik. Infrastruktur hadir bukan sekadar berdiri, tetapi menjadi ruang yang menumbuhkan harapan, melindungi aktivitas, dan membuka kesempatan. Adapun pembangunan 65 dari 100 titik KNMP ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

    Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan kreatif, sehingga melalui kegiatan ini para pengelola KNMP di 65 lokasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

    “Kita menyadari bahwa sebaik apapun infrastruktur dibangun tanpa dukungan SDM yang kompeten dan kreativitas hasilnya tidak akan optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola operasi desa Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi KNMP akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi manajerial koperasi secara optimal,” ucapnya.

    Nelayan Mandiri, Ekonomi Berdaya

    Di setiap KNMP, rasa aman dan kemandirian menjadi fondasi. Melalui pelatihan dan pendampingan, para nelayan dibekali keterampilan baru mulai dari cara menangkap dan mengolah hasil laut, hingga memasarkan produknya secara mandiri. Langkah ini menjadikan nelayan bukan lagi sekadar pekerja, melainkan wirausaha pesisir yang memahami seluruh rantai nilai ekonomi perikanan.

    Integrasi kelembagaan juga dilakukan lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang berperan mengelola fasilitas, memastikan keberlanjutan usaha, dan menjamin manfaat ekonomi kembali langsung ke masyarakat. Tak hanya fasilitas, kolaborasi ini juga membangun pemberdayaan di dalamnya.

    “Dengan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang berdaya, kita bisa melahirkan ekonomi pesisir yang tangguh,” demikian pesan semangat yang mewarnai pelaksanaan KNMP.

    Perkuat Sektor Ekonomi di Biak Numfor

    Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Biak Numfor, Papua menyebut program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluar nelayan di pesisir.

    “Biak Numfor diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP, seperti halnya replikasi Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri,” ujar Kepala DKP Biak Numfor Effendi Igrisa, dikutip dari Antara.

    Senada dengan Trenggono, Effendi mengatakan KNMP dirancang khusus untuk mengubah wajah kampung atau desa pesisir menjadi kampung budidaya lebih produktif dan terintegrasi. Keberadaan KNMP di Biak Numfor sendiri telah menjadi percontohan dalam KNMP di seluruh wilayah di Indonesia.

    (akd/ega)

  • Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Robert J. Kardinal mendukung usulan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Robert menilai Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasioan karena kontribusinya yang besar bagi pembangunan di Papua.

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,” kata dia dalam siaran pers tersebut.

    Sebagai latar, sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto dipercaya Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

    Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

    Bagi Robert, strategi militer yang dijalankan Soeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.

    Puncaknya, kata Robert, ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

    “Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

    Tidak hanya itu, Robert menilai Soeharto juga membuka pintu pembangunan untuk tanah Papua melalui program transmigrasi.

    “Melalui program itu, pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua,” ujarnya

    Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.

    Karenaya, Robert berharap rentetan jasa yang telah diberikan Soeharto dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit Regional 8 November 2025

    Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit Regional 8 November 2025

    Pencarian 18 Korban Banjir dan Longsor di Nduga Terkendala Medan Sulit
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Upaya pencarian terhadap korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan keluarga maupun kerabat para korban. 
    Dari 23 warga yang hilang akibat banjir dan longsor di Distrik Dal dan Mebarok, lima orang sudah berhasil ditemukan dan dimakamkan. Sementara 18 lainnya masih dalam pencarian. 
    Komandan Pos Dal Yonif 400/Banteng Riders, Letda Inf Prabdi Susanto, mengatakan bahwa upaya pencarian para korban terkendala medan sulit dan faktor keamanan. Sebab, lokasi pencarian merupakan daerah rawan.
    “Kami berupaya membantu sebisa kami dengan menerbangkan drone dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Panpan karena lokasi yang sangat rawan. Tentunya kami juga mengutamakan keselamatan personel dalam melakukan pencarian para korban,” katanya pada Sabtu (8/11/2025).
    Selain medan sulit, Prabdi menyebut bahwa tim SAR gabungan terkendala dengan putusnya akses jalan dari Distrik Mbua menuju Distrik Dal sehingga membuat pasokan logistik terputus.
    “Bencana alam yang terjadi membuat akses jalan putus dan tidak bisa dilewati dari Mbua ke Dal. Akibatnya, dorongan logistik baik sembako maupun pakaian tak bisa dibawa ke Distrik Dal atau ke lokasi warga terdampak bencana,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa perbaikan jalan dan jembatan sangat mendesak agar bantuan kemanusiaan dan logistik bisa segera menjangkau masyarakat yang terdampak.
    “Harapan kami pemerintah provinsi atau pusat bisa membantu memperbaiki jalan dan jembatan sehingga bisa membuka akses ke lokasi terdsampak bencana,” pintanya.
    Sementara itu, Anggota Majelis Rakyat
    Papua Pegunungan
    (MRPP) Pdt. Eliaser Tabuni, meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Pusat, BNPB hingga TNI dan Polri untuk turut membantu proses pencarian.
    “Kepada pemerintah dan pihak terkait, kami minta bantu cari para korban yang masih hilang. Mereka harus ditemukan dan dimakamkan dengan cara yang layak dan terhormat. Untuk itu, pencarian belum berhenti dan terus dilakukan dengan cara penyisiran dari Distrik Dal hingga ibu kota Kenyam,” ujarnya.
    Disamping itu, Eliaser meminta kepada Pemda
    Nduga
    , Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak sehingga transportasi kembali lancar dan bantuan dapat disalurkan kelokasi bencana.
    “Kalau bisa ada alat berat yang diturunkan untuk membuat jalan dan jembatan darurat. Dengan begitu maka bantuan sembako yang sudah ada di Wamena, Mbua dan Kenyam dapat disalurkan kepada keluarga korban dan masyarakat terdampak,” pintanya.
    Atas nama masyarakat Nduga, Eliaser juga meminta agar bencana ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa. Semua harus bersatu dan mendukung agar proses pencarian korban dapat dipercepat dan kehidupan masyarakat bisa segera pulih.
    “Kami tidak ingin dilupakan. Kami bagian dari Indonesia dan kami percaya negara hadir untuk kami,” tutup Eliaser.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,”

    Manokwari (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membentuk komponen cadangan (komcad) dari unsur transmigran untuk membangun kawasan transmigrasi di berbagai daerah Tanah Air.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk transformasi transmigrasi dari aspek pembangunan sumber daya manusia, di samping optimalisasi potensi wilayah. 

    Menurutnya, peran transmigrasi saat ini telah bergeser dari pola lama yang terbatas pada pemindahan penduduk, menuju peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.

    “Salah satu bentuk transformasinya adalah kita bentuk komponen cadangan. Karena tadi kan, supaya produktif, bagaimana ini manusianya? Nah, manusianya kita latih dalam komponen cadangan,” kata Iftitah dalam kuliah publik di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

    Dia melanjutkan, eksistensi komponen cadangan tidak terbatas pada perang, melainkan juga untuk situasi kedaruratan lain seperti bencana.

    Iftitah lantas berujar pemerintah saat ini telah memulai pelatihan bagi satu batalion komponen cadangan unsur transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia.

    Di samping pelatihan militer, pihaknya saat ini juga memberikan pelatihan berbasis kemampuan lainnya, mulai dari bahasa asing hingga pemagangan.

    Harapannya, anggota komcad dari kalangan transmigran itu akan dapat kembali ke kawasan transmigrasi masing-masing untuk menggencarkan pembangunan, serta sebagai tentara cadangan dalam kondisi darurat atau kebencanaan.

    “Jangan dibayangkan misalnya komcad-nya ini pendatang dari Jawa yang datang ke Sulawesi. Bukan. Kita kembangkan justru ya masyarakat Sulawesi itu sendiri, karena transmigrasi hari ini fokus kepada [masyarakat] lokal,” tutur Iftitah.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementrans telah melepas 306 peserta seleksi calon anggota komcad dari unsur transmigrasi pada September lalu. 

    Peserta seleksi tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Papua Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, hingga Aceh.

    Masing-masing peserta mengikuti pendidikan militer dasar selama dua bulan. Anggota terpilih lulusan SMP akan ditempatkan dengan pangkat tamtama, SMA sebagai bintara, sedangkan sarjana menjadi perwira.

  • dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    dari Misi Menjaga Kesatuan Menjadi yang Penting Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan satelit di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. Sebagai negara kepulauan, konektivitas yang dihadirkan satelit sangat dibutuhkan karena sangat sulit untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi dari ujung Aceh hingga Papua.

    Teknologi satelit pun terus berkembang dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto. 

    Kiprah Indonesia di dunia satelit dimulai 49 tahun silam seiring dengan diluncurkan Satelit Palapa A-1. Satelit pertama Indonesia itu memiliki bobot 574 kilogram dengan tinggi sekitar 3,7 meter (dengan antena) dan diameter 1,9 meter. Satelit Palapa A-1 mengorbit pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. 

    Saat itu, Satelit Palapa 1 disebut juga sebagai Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Dipakai kata ‘Domestik’ karena pada tahun tersebut hanya ada 3 negara di dunia yang memiliki satelit sendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia. 

    Sementara itu Presiden Soeharto memilih nama Palapa untuk mengingat janji Gajah Mada yang mempersatukan seluruh wilayah. 

    Dalam konteks satelit Palapa, dengan kehadiran Satelit Palapa I seluruh jengkal tanah Indonesia telah terhubung oleh satelit komunikasi. Layanan radio, televisi, dan telekomunikasi dapat dilayani oleh teknologi ini sehingga Indonesia tidak hanya berdaulat dari sisi militer, juga dari sisi sistem komunikasi. 

    Setelah Palapa A-I, Indonesia kembali meluncurkan satelit kedua yaitu Satelit Palapa A-2. Satelit kedua ini sebenarnya adalah satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit A-1 mengalami kegagalan.

    Ilustrasi satelit Palapa

    Kehadiran satelit cadangan penting agar layanan satelit yang telah dijanjikan tetap dapat melayani. Di sisi lain, satelit cadangan juga dapat menambah kapasitas satelit utama sehingga layanan yang diberikan lebih optimal. 

    Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977 diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi. 

    Pasca Palapa A-2

    Dilansir dari laman Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada tahun 1983-1990, pemerintah selanjutnya meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenge. 

    Dibuat oleh perusahaan yang sama dengan satelit palapa A, satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City. 

    Layanan satelit ini lebih luas yaitu mencakup Asia Tenggara, di mana beberapa negara memiliki wilayah kepulauan. 

    Jalan pemerintah dalam meluncurkan satelit tak sepenuhnya mulus. Pemerintah juga sempat gagal dan merugi. Satelit yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1 dalam peluncurannya mengalami kegagalan pada tanggal 3 Februari 1984 akibat motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Dampaknya, satelit tersesat di orbit yang salah sehingga tidak dapat digunakan sesuai rencana. 

    Oleh karena itu untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya, pemerintah akhirnya membuat proyek Satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P.

    Pada tanggal 20 Maret 1987 Satelit B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket seperti halnya satelit A-1 dan A-2. Hal ini merupakan imbas dari kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat. Sehingga peluncuran yang tadinya dijadwalkan pada tahun 1986 ditunda hingga tahun 1987.

    Pada 1996-1999 atau di penghujung pemerintahan Soeharto, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa C1. Ini adalah satelit komunikasi pertama dari generasi Palapa C yang diluncurkan pada 31 Januari 1996, tetapi dinyatakan tidak layak beroperasi pada 24 November 1998 karena kegagalan baterai.

    Satelit ini diproduksi oleh Hughes dan diluncurkan oleh PT Satelindo, dengan misi menggantikan satelit Palapa B4 di orbit geosinkron 113°BT. Kegagalan Palapa C-1 menyebabkan peluncuran satelit pengganti, Palapa C2. 

    Setelah 10 tahun, Indonesia kemudian kembali meluncurkan Satelit Palapa D yang dibuat oleh thales Alenia space di Prancis dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk menggantikan Palapa C2, dengan cakupan wilayah Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia. 

    Era Satria ….

  • Ribuan Bikers Bakal Buat Sesak Garut!

    Ribuan Bikers Bakal Buat Sesak Garut!

    Jakarta –

    Puncak Honda Bikers Day akan digelar di Garut! Ajang bikers Honda dari seluruh Indonesia ini bakal buat padat daerah yang terkenal dengan julukan ‘Swiss Van Java’ dan kerajinan kulitnya tersebut.

    Dikutip dari siaran resmi Astra Honda Motor (AHM), semangat persaudaraan para bikers Honda pada rangkaian gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2025 yang telah berlangsung meriah di tiga pulau besar Indonesia.

    Sebanyak 11.909 bikers dari berbagai komunitas dan penjuru wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkumpul, menyambut pesta persaudaraan bikers terbesar di Tanah Air, sebelum menuju puncak perayaan HBD pada 15 November 2025 di Yonif 303 SSM Cibuluh, Garut, Jawa Barat.

    Rangkaian kegiatan HBD dimulai dari Sumatera, tepatnya di Istana Maimun, Medan pada 11 Oktober 2025, dilanjut ke DOME BSCC Balikpapan, Kalimantan Timur pada 25 Oktober 2025, kemudian berlanjut ke pulau Sulawesi yang diadakan di Lapangan KONI Manado, Sulawesi Utara pada 1 November 2025. Pada setiap lokasi, bikers Honda dari berbagai klub dan komunitas berkumpul, merasakan kebersamaan yang erat dengan semangat solidaritas yang semakin kuat. Aksi kebersamaan ini semakin lengkap dengan adanya kegiatan kontribusi bagi keberlanjutan bangsa Indonesia melalui kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga aktivitas sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ilustrasi Touring ADV 160 RoadSync di Bali. Foto: dok. Astra Honda Motor (AHM)

    General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM), Andy Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme yang luar biasa dari para peserta komunitas sepeda motor Honda di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Kami bersyukur rangkaian HBD 2025 di tiga pulau besar ini berjalan dengan sangat baik. Honda Bikers Day bukan hanya ajang kumpul komunitas, melainkan wujud nyata persaudaraan dan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar Honda. Kami mengundang para bikers hadir pada perayaan puncak HBD di Garut sebagai perayaan kebersamaan penuh arti dengan sepeda motor Honda,” ujar Andy.

    Rangkaian HBD di 3 pulau ini merupakan kerjasama AHM dengan jaringan main dealer Honda yaitu PT Indako Trading Coy, PT Daya Adicipta Wisesa, dan Astra Motor Kalimantan Timur I. Perayaan puncak HBD 2025 yang bekerjasama dengan PT Daya Adicipta Motora, para bikers siap disambut dengan rangkaian kegiatan yang lebih meriah dan berkesan. Final battle Honda Modif Contest, aktivitas komunitas dan generasi muda, hingga hiburan musik spektakuler akan menjadi bagian dari puncak kebersamaan ini.

    Mengusung tema “Brotherhood Festival,” gelaran tahun ini semakin menegaskan posisi HBD sebagai ajang wajib yang selalu dinantikan para bikers di Indonesia setiap tahun.

    HBD menghadirkan semangat kebersamaan yang melampaui pertemuan komunitas, menjadikannya simbol persaudaraan dan ruang ekspresi bikers lintas generasi dan merek motor di Tanah Air. Rangkaian acara di tiap pulau menghadirkan ragam aktivitas kekinian yang dekat dengan semangat dan gaya hidup generasi muda, seperti parade, aktivitas lapak komunitas kalcer, serta hiburan musik yang semakin mengukuhkan identitas persaudaraan.

    HBD telah hadir lebih dari satu dekade sebagai ajang tahunan yang mempertemukan puluhan ribu pengguna sepeda motor Honda dari Sabang hingga Merauke. Melalui gelaran ini, AHM berkomitmen untuk terus mendampingi komunitas Honda dan mendorong budaya berkendara yang aman, solid, dan penuh semangat kebersamaan.

    (lth/din)