Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti cuaca ekstrem sepekan ke depan, termasuk di DKI Jakarta. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang.

    Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat menyiapkan ‘starter kit’ dan menjaga pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya soal higiene atau kebersihan lingkungan, tetapi juga memerhatikan asupan makanan.

    “Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, rutin aktivitas fisik, jaga kebersihan diri dan lingkungan,” tandas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2025).

    Bila mengeluhkan gejala batuk, Aji mengimbau pemakaian masker agar menekan risiko penularan. Di tengah cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, kasus influenza juga dilaporkan meningkat.

    Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi influenza rutin, untuk setidaknya menerima suntikan satu kali dalam setahun. Terlebih, bagi mereka yang masuk kelompok berisiko tinggi.

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” cerita dia.

    “Meskipun vaksin influenza tahunan belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia, namun tetap direkomendasikan,” pungkasnya.

    Saat keluhan dirasa tidak membaik, Aji juga menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta termasuk wilayah yang menjadi perhatian, lantaran berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat di periode 10 sampai 12 November, bersama sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hujan lebat disertai angin kencang juga masih akan terjadi di DKI Jakarta hingga pekan berikutnya. Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Banten juga dihantui potensi yang sama.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Ada beberapa wilayah yang diperkirakan masuk status Siaga atau kondisi hujan lebat dan sangat lebat, yakni:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    BMKG juga memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah wilayah hingga periode 13-16 November 2025

    Penyebab Cuaca Ekstrem

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan peningkatan intensitas hujan kali ini dipicu oleh berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG kini terpantau di Laut Filipina timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, yang bisa berdampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini mendorong peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Kombinasi antara Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator memperkuat pembentukan awan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Wilayah yang Terdampak

    Di periode 10-12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di:

    Sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    Sementara di periode 13-16 November, wilayah dengan status Siaga mencakup:

    Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Imbauan BMKG untuk Masyarakat

    BMKG mengimbau agar masyarakat yang ada di wilayah dengan intensitas hujan tinggi, perlu ada kesiapsiagaan terkait potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ini terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

    Maka dari itu, BMKG meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas saat hujan lebat turun yang disertai petir dan angin kencang. Hindari beberapa area, seperti:

    Area terbuka.Pohon.Bangunan yang rapuh.

    Wanti-wanti Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem

    Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan juga mengimbau agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit selama menghadapi cuaca ekstrem tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin melakukan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

    “Cuci tangan dengan air mengalir dan sabut atau hand sanitizer. Gunakan juga masker bagi orang yang sedang sakit atau jika di keramaian, dan terapkan etika batuk atau bersin,” beber Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11).

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi. Misalnya seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” tambahnya.

    Aji mengungkapkan vaksin influenza tahunan memang belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia. Tetapi, vaksin tersebut tetap direkomendasikan bila dibutuhkan.

    “Jika sakit memberat, segera ke dokter atau fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Mensos Imbau Masyarakat Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)

  • Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.

    “Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Bahlil menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.

    “Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.

    Bahlil menyampaikan proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China.

    “Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.

    “Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.

    Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.

    Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makan Bergizi Gratis Dongkrak Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa di Papua

    Makan Bergizi Gratis Dongkrak Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa di Papua

    Jayapura: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Program besutan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkatkan semangat anak-anak untuk datang ke sekolah, seperti yang terlihat di wilayah pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

    Salah satu pelaksana program adalah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asei Besar di Distrik Sentani Timur, yang melayani program MBG untuk 35 sekolah di wilayah pesisir Danau Sentani. Program ini digerakkan bersama Yayasan Teker Harapan Papua.

    SPPG Asei Besar melayani sekitar 4.000 anak di 35 sekolah. Kehadiran layanan ini bertujuan agar anak-anak di wilayah pesisir Danau Sentani juga mendapatkan gizi seimbang seperti anak-anak di pusat kota, sekaligus memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar, sesuai arahan pemerintah pusat.

    Kepala Sekolah TK PAUD di Kampung Asei Besar, Yosepina Ongge, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG yang dinilai sangat tepat untuk anak-anak usia dini. Menurutnya, program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi kecerdasan dan pertumbuhan anak.
     

    Sebelum ada MBG, kata Yosepina, banyak anak yang malas datang ke sekolah, bahkan guru sering kali harus menjemput mereka ke rumah. Namun kini, suasana berubah total.

    “Dengan MBG ini, saya melihat ada perkembangan anak. Mereka tidak di rumah, mereka langsung cepat-cepat ke sekolah karena mereka tahu pasti dapat makan MBG ini. Jadi mereka sangat rajin ke sekolah. Tak perlu lagi jalan untuk antar mereka. Mereka rajin ke sekolah tanpa harus dijemput,” ujar Yosepina Ongge dikutip pada Selasa, 11 November 2025.

    Peningkatan semangat para pelajar untuk belajar juga dirasakan oleh Inike Rumbewas, guru SD YPK Ayapo. Ia menilai sejak adanya program MBG, antusiasme siswa ke sekolah semakin tinggi.

    “Khusus untuk SPPG di Sentani Timur, saya sebagai guru berterima kasih karena mereka sudah bersedia mengelola MBG ini sehingga anak-anak boleh makan makanan bergizi. Ketika mereka makan makanan bergizi, mereka bilang, kami senang masuk sekolah karena ada MBG. Terus saya tanya kepada mereka, kenapa? Kenapa anak-anak suka sekali ada MBG? Karena makanannya enak-enak. Kita makan dan bisa lebih pintar untuk mencapai cita-cita. Kalau anak-anak bisa berpikiran seperti itu bagus,” tutur Inike.
     
    Sementara itu, guru SMP Satu Atap Ayapo, Gledis Nere, menilai program yang digagas Presiden Prabowo ini memiliki dampak besar terhadap motivasi belajar siswa.

    “Membantu siswa semakin rajin. Kami semakin semangat untuk mengajar karena siswa lebih aktif di sekolah. Harapan kami ke depan, program ini harus terus berlanjut. Karena program ini secara khusus membantu gizi dari anak-anak murid, tetapi juga membuat murid-murid lebih rajin untuk dapat bersekolah,” kata Gledis Nere.

    Salah satu siswa SMP Satu Atap Ayapo, Elisabet Apena Deda, juga mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa lebih hemat dan sehat berkat adanya makanan bergizi dari program MBG.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden. Karena adanya MBG kami bisa hemat jajan dan sehat terus. Harapan saya MBG bisa tetap berlanjut,” ujarnya.

    Kegembiraan juga datang dari kalangan orang tua. Diana Jowei, perwakilan orang tua pelajar Papua, menilai MBG sangat membantu keluarga. Sebelum ada program ini, anak-anak sering enggan ke sekolah bila tidak diberi uang jajan.

    “Terima kasih bapak presiden. Program MBG ini buat anak-anak jadi rajin ke sekolah,” kata Diana Jowei.

    Program Makan Bergizi Gratis di wilayah pesisir Danau Sentani ini bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memupuk semangat belajar dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Dampak nyata yang terlihat, anak-anak Papua kini semakin rajin bersekolah dan lebih bersemangat menuntut ilmu.

    Jayapura: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Program besutan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkatkan semangat anak-anak untuk datang ke sekolah, seperti yang terlihat di wilayah pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
     
    Salah satu pelaksana program adalah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asei Besar di Distrik Sentani Timur, yang melayani program MBG untuk 35 sekolah di wilayah pesisir Danau Sentani. Program ini digerakkan bersama Yayasan Teker Harapan Papua.
     
    SPPG Asei Besar melayani sekitar 4.000 anak di 35 sekolah. Kehadiran layanan ini bertujuan agar anak-anak di wilayah pesisir Danau Sentani juga mendapatkan gizi seimbang seperti anak-anak di pusat kota, sekaligus memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar, sesuai arahan pemerintah pusat.

    Kepala Sekolah TK PAUD di Kampung Asei Besar, Yosepina Ongge, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG yang dinilai sangat tepat untuk anak-anak usia dini. Menurutnya, program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi kecerdasan dan pertumbuhan anak.
     

    Sebelum ada MBG, kata Yosepina, banyak anak yang malas datang ke sekolah, bahkan guru sering kali harus menjemput mereka ke rumah. Namun kini, suasana berubah total.
     
    “Dengan MBG ini, saya melihat ada perkembangan anak. Mereka tidak di rumah, mereka langsung cepat-cepat ke sekolah karena mereka tahu pasti dapat makan MBG ini. Jadi mereka sangat rajin ke sekolah. Tak perlu lagi jalan untuk antar mereka. Mereka rajin ke sekolah tanpa harus dijemput,” ujar Yosepina Ongge dikutip pada Selasa, 11 November 2025.
     
    Peningkatan semangat para pelajar untuk belajar juga dirasakan oleh Inike Rumbewas, guru SD YPK Ayapo. Ia menilai sejak adanya program MBG, antusiasme siswa ke sekolah semakin tinggi.
     
    “Khusus untuk SPPG di Sentani Timur, saya sebagai guru berterima kasih karena mereka sudah bersedia mengelola MBG ini sehingga anak-anak boleh makan makanan bergizi. Ketika mereka makan makanan bergizi, mereka bilang, kami senang masuk sekolah karena ada MBG. Terus saya tanya kepada mereka, kenapa? Kenapa anak-anak suka sekali ada MBG? Karena makanannya enak-enak. Kita makan dan bisa lebih pintar untuk mencapai cita-cita. Kalau anak-anak bisa berpikiran seperti itu bagus,” tutur Inike.
     
    Sementara itu, guru SMP Satu Atap Ayapo, Gledis Nere, menilai program yang digagas Presiden Prabowo ini memiliki dampak besar terhadap motivasi belajar siswa.
     
    “Membantu siswa semakin rajin. Kami semakin semangat untuk mengajar karena siswa lebih aktif di sekolah. Harapan kami ke depan, program ini harus terus berlanjut. Karena program ini secara khusus membantu gizi dari anak-anak murid, tetapi juga membuat murid-murid lebih rajin untuk dapat bersekolah,” kata Gledis Nere.
     
    Salah satu siswa SMP Satu Atap Ayapo, Elisabet Apena Deda, juga mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa lebih hemat dan sehat berkat adanya makanan bergizi dari program MBG.
     
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden. Karena adanya MBG kami bisa hemat jajan dan sehat terus. Harapan saya MBG bisa tetap berlanjut,” ujarnya.
     
    Kegembiraan juga datang dari kalangan orang tua. Diana Jowei, perwakilan orang tua pelajar Papua, menilai MBG sangat membantu keluarga. Sebelum ada program ini, anak-anak sering enggan ke sekolah bila tidak diberi uang jajan.
     
    “Terima kasih bapak presiden. Program MBG ini buat anak-anak jadi rajin ke sekolah,” kata Diana Jowei.
     
    Program Makan Bergizi Gratis di wilayah pesisir Danau Sentani ini bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memupuk semangat belajar dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Dampak nyata yang terlihat, anak-anak Papua kini semakin rajin bersekolah dan lebih bersemangat menuntut ilmu.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dapat membeli beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang.

    Rizal mengatakan kebijakan khusus itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di wilayah 3TP yang dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dan logistik dibandingkan daerah lain.

    “Kalau (warga) 3TP bisa lebih dua pack (membeli beras SPHP),” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah afirmatif agar masyarakat di wilayah 3TP tetap mendapatkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau melalui program SPHP.

    “Karena kita memaklumi karena kondisinya memang betul-betul prihatinlah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Bulog juga mengimbau agar beras SPHP yang telah disubsidi pemerintah tidak diperjualbelikan kembali, karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur secara berbeda di tiap wilayah Indonesia.

    Melalui kebijakan ini, Bulog berharap pemerataan akses pangan dapat terwujud hingga pelosok negeri, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3TP, menikmati manfaat program SPHP secara langsung dan berkeadilan.

    Dia menambahkan hingga 10 November 2025, sepanjang tahun 2025 BUMN pangan itu telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton. Adapun target distribusi beras SPHP periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis outlet atau gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).

    Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.

    Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.

    Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).

    Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.

    Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.

    Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos Kirim Bantuan Korban Banjir dan Longsor di Nduga

    Kemensos Kirim Bantuan Korban Banjir dan Longsor di Nduga

    Jakarta –

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) bergerak membantu para korban banjir dan longsor di Distrik Dal dan Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Bantuan disalurkan melalui Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, Papua.

    “Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik kedaruratan melalui Gudang BBPPKS Papua yang selanjutnya didistribusikan kepada warga yang terdampak,” kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    Longsor dan banjir di dua distrik tersebut terjadi pada Sabtu (1/11) pukul 16.00 WIT, mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang. Peristiwa ini disebabkan hujan ekstrem dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Bantuan logistik sudah didistribusikan ke Distrik Dal pada Minggu (9/11) dan Senin (10/11). Bantuan yang diberikan terdiri dari makanan siap saji sebanyak 500 paket; makanan anak 504 paket; tenda gulung 200 lembar; selimut dan kasur masing-masing 100 lembar; family kit 100 paket; sandang dewasa 300 paket; serta sandang bayi 200 paket.

    Bantuan penanganan bencana alam untuk korban di Distrik Mebarok rencananya didistribusikan pada 11-14 November 2025 dengan menyesuaikan keadaan.

    Sementara itu, dari Distrik Kuyawage ke Distrik Mebarok butuh Waktu 2-3 hari dengan berjalan kaki. Kemudian, cuaca yang tidak bisa diprediksi, serta jaringan telepon seluler maupun internet yang terbatas menjadi hambatan lainnya dalam proses pendistribusian bantuan.

    Selain bantuan logistik, Kemensos juga menyiapkan bantuan kedaruratan melalui belanja langsung di lokasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor.

    Jenis bantuan belanja langsung untuk Distrik Dal terdiri dari, beras 500 kg; mie instan 2.500 bungkus, minyak goreng (1 liter) 500 botol, gula 50 kg, kopi bubuk dan garam dapur masing-masing sebanyak 50 bungkus, serta biskuit 500 bungkus.

    Kemudian barang bantuan belanja langsung untuk Distrik Mebarok berupa beras 500 kg, mie instan 2.500 bungkus, minyak goreng (1 liter) 500 botol, gula 50 kg, kopi bubuk dan garam dapur masing-masing sebanyak 50 bungkus, biskuit 500 bungkus, sandang dewasa 100 pasang, pakaian anak 100 stel, serta tenda gulung 30 lembar.

    Berdasarkan data sementara yang dihimpun, total ada 530 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana ini. Dari jumlah tersebut, 350 KK di antaranya berada di Distrik Dal, dan 180 KK lainnya di Distrik Mebarok.

    Akibat banjir dan longsor ini diperkirakan 23 orang dari dua distrik meninggal dunia. Dengan rincian 15 orang di Distrik Dal dan delapan orang korban di Distrik Mebarok.

    Dari total 15 korban banjir yang meninggal dunia di Distrik Dal, sembilan di antaranya telah ditemukan dan sedang dalam proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban. Sedangkan enam korban lainnya masih proses pencarian.

    Sementara itu, dari delapan korban jiwa di Distrik Mebarok, baru satu korban yang ditemukan pada hari kejadian. Tujuh korban lainnya masih dalam proses pencarian karena tertimbun longsor.

    Asesmen dan pendataan korban terdampak sampai saat ini masih dilakukan dan terus berkembang.

    (akd/ega)

  • Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 603 ribu ton hingga 10 November 2025.

    “Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    “Pendekatan kolaborasi pentahelix ini memungkinkan Bulog mempercepat distribusi beras dari gudang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Bahkan sebelumnya Bulog juga berkolaborasi dengan PT Pegadaian, sebagai salah satu saluran resmi penjualan beras SPHP, yaitu melalui gerai BUMN. Kolaborasi itu dilakukan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan operasi pasar murah.

    Dalam program ini, Pegadaian memberikan kupon stimulus senilai Rp40 ribu dan Rp50 ribu yang dapat digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang lebih terjangkau. Penerima kupon juga otomatis terdaftar sebagai nasabah baru Pegadaian.

    “Program kolaborasi ini telah digelar di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, akan diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia,” beber Rizal.

    Selain itu, Bulog sedang menyusun kolaborasi strategis dengan jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kerja sama itu secara spesifik bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), khususnya melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dalam implementasinya, penyaluran beras SPHP ke Lapas akan melibatkan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) sebagai mitra outlet resmi yang bertanggung jawab atas pendistribusian SPHP di lingkungan Lapas.

    Di balik masifnya penyaluran tersebut, lanjut Rizal, Bulog tidak menyampingkan kualitas beras SPHP. Pemeliharaan beras di Gudang Bulog dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan awal saat beras masuk, hingga pengawasan rutin harian, mingguan, bulanan, hingga semester.

    “Setiap gudang juga dijaga kebersihannya melalui sanitasi, spraying dan fumigasi bila ditemukan indikasi hama atau penurunan mutu,” kata Rizal.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras tetap berjalan meskipun memasuki masa panen raya demi stabilitas harga komoditas itu.

    Amran menegaskan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di seluruh daerah, terutama di wilayah yang bukan termasuk sentra produksi padi utama.

    “Terus (berlanjut). Nggak pernah terhenti, terus bergulir,” kata Amran saat dikonfirmasi di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong di Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Dikatakan, apabila memasuki panen raya, pendistribusian beras subsidi itu akan difokuskan ke wilayah pegunungan dan nonproduksi padi, agar masyarakat di daerah tersebut tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau dan stabil.

    Diketahui target distribusi beras SPHP hingga periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.