Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Nataru, BRINS Sebar Program TJSL Serentak di Berbagai Kota

    Nataru, BRINS Sebar Program TJSL Serentak di Berbagai Kota

    Jakarta: PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) secara serentak di berbagai kota. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi beban warga menjelang libur Natal dan tahun baru 2026.

    Untuk wilayah Jakarta, TJSL dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Yayasan Elsafan di Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Panti Werdha Berea di Kedoya Jakarta Barat. Selain di Jakarta juga dilakukan secara serentak di kota lain di antaranya Medan, Surabaya, Denpasar, Manado, Jayapura, Solo.

    Melalui kegiatan tersebut, BRI Insurance menyalurkan sarana penunjang ibadah, seragam, paket sembako, hampers Natal, popok dewasa, serta kebutuhan lainnya. 

    Bantuan ini secara simbolis diberikan Direktur Bisnis Recky Plangiten kepada Ketua Yayasan untuk dibagikan ke anak-anak di Yayasan Elsafan dan Jimmy Prawiradigja SEVP Teknik di Panti Werdha Berea untuk para lansia.

    Recky menyebut program TJSL menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Recky tidak ingin perusahaan hanya dilihat dari capaian bisnis, tetapi juga dari kontribusi sosial yang memberikan manfaat nyata.

    “Kami yakin bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis semata, tetapi juga dari kepedulian dan kebermanfaatan yang dapat dirasakan langsung masyarakat,” kata Recky.

    SEVP Teknik Jimmy Prawiradigja berharap bantuan yang disalurkan dapat menghadirkan sukacita serta memperkuat semangat kebersamaan bagi para penerima manfaat.

    “Kami menyadari bantuan ini mungkin tidak seberapa, namun besar harapan kami agar dapat menjadi penyemangat, menghadirkan kehangatan dan bermanfaat serta menumbuhkan keyakinan bahwa untuk tumbuh kita tidak berjalan sendiri,” Ucap Jimmy

    Ketua Yayasan Elsafan Ritson Manyonyo mengatakan, bantuan itu sangat berarti bagi anak-anak disabilitas dan seluruh keluarga besar Yayasan Elsafan.

    “Perhatian dan kepedulian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melangkah ke depan,” kata Ritson.

    Hal senaga juga diungkapkan pengurus Panti Werdha Berea Zefanya Herman Sukirno, bahwa bantuan yang diberikan memberikan manfaat langsung bagi para lansia serta menghadirkan kehangatan di tengah perayaan Natal.

    “Ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan para lansia, tetapi juga membawa kebahagiaan dan rasa kebersamaan di panti kami,” kata Zefanya.

    Jakarta: PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) secara serentak di berbagai kota. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi beban warga menjelang libur Natal dan tahun baru 2026.
     
    Untuk wilayah Jakarta, TJSL dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Yayasan Elsafan di Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Panti Werdha Berea di Kedoya Jakarta Barat. Selain di Jakarta juga dilakukan secara serentak di kota lain di antaranya Medan, Surabaya, Denpasar, Manado, Jayapura, Solo.
     
    Melalui kegiatan tersebut, BRI Insurance menyalurkan sarana penunjang ibadah, seragam, paket sembako, hampers Natal, popok dewasa, serta kebutuhan lainnya. 

    Bantuan ini secara simbolis diberikan Direktur Bisnis Recky Plangiten kepada Ketua Yayasan untuk dibagikan ke anak-anak di Yayasan Elsafan dan Jimmy Prawiradigja SEVP Teknik di Panti Werdha Berea untuk para lansia.
     
    Recky menyebut program TJSL menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Recky tidak ingin perusahaan hanya dilihat dari capaian bisnis, tetapi juga dari kontribusi sosial yang memberikan manfaat nyata.
     
    “Kami yakin bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis semata, tetapi juga dari kepedulian dan kebermanfaatan yang dapat dirasakan langsung masyarakat,” kata Recky.
     
    SEVP Teknik Jimmy Prawiradigja berharap bantuan yang disalurkan dapat menghadirkan sukacita serta memperkuat semangat kebersamaan bagi para penerima manfaat.
     
    “Kami menyadari bantuan ini mungkin tidak seberapa, namun besar harapan kami agar dapat menjadi penyemangat, menghadirkan kehangatan dan bermanfaat serta menumbuhkan keyakinan bahwa untuk tumbuh kita tidak berjalan sendiri,” Ucap Jimmy
     
    Ketua Yayasan Elsafan Ritson Manyonyo mengatakan, bantuan itu sangat berarti bagi anak-anak disabilitas dan seluruh keluarga besar Yayasan Elsafan.
     
    “Perhatian dan kepedulian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melangkah ke depan,” kata Ritson.
     
    Hal senaga juga diungkapkan pengurus Panti Werdha Berea Zefanya Herman Sukirno, bahwa bantuan yang diberikan memberikan manfaat langsung bagi para lansia serta menghadirkan kehangatan di tengah perayaan Natal.
     
    “Ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan para lansia, tetapi juga membawa kebahagiaan dan rasa kebersamaan di panti kami,” kata Zefanya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Telkom Bidik Pasar Fiber di Atas 25% Usai Lepas Aset ke Anak Usaha

    Telkom Bidik Pasar Fiber di Atas 25% Usai Lepas Aset ke Anak Usaha

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membidik peningkatan pangsa pasar pada bisnis wholesale fiber connectivity di atas 25% usai melepas bisnis dan aset ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau InfraNexia. Adapun saat ini, pangsa pasar Telkom di segmen ini baru mencapai 16%.

    Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Budi Satria Dharma Purba, menjelaskan pengalihan aset dan bisnis ke TIF dapat mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing, yang mendongkrak pertumbuhan pangsa pasar perseroan.

    “Saat ini kita market share sekitar 16% dengan pengalihan ke TIF nanti dengan efisiensi dan competitiveness yang akan dibangun, kita berharap bahwa market share itu berada di atas 25%,” ungkap Budi dalam konferensi persnya di The Telkom Hub, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, peningkatan market share di segmen wholesale fiber juga berdampak langsung pada optimalisasi nilai aset infrastruktur yang selama ini belum tergarap. Dengan penguatan peran TIF sebagai entitas khusus pengelola bisnis wholesale fiber, Telkom berharap dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dengan valuasi di atas Rp 100 triliun.

    “Harapannya kalau kita bisa drive minimum 25% untuk mencapai valuasi tadi di atas Rp 100 triliun tentunya kalau harapan dan ekspektasi kita lebih dari itu,” imbuhnya.

    Adapun saat ini, aset InfraNexia usai spin-off mencapai Rp 35 triliun di tahap 1. Ke depan, spin-off ditargetkan hingga 99,99% atau sekitar Rp 90 triliun. Meski memiliki aset yang terbilang besar, Telkom sendiri belum berencana membawa InfraNexia Initial Public Offering (IPO) di pasar modal.

    Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswarini, mengatakan perseroan belum mengambil keputusan terkait rencana tersebut. Adapun anak usaha Telkom Indonesia yang terakhir IPO adalah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel pada November 2021 lalu.

    “Jadi kalau saat ini kami belum mengambil keputusan terkait rencana ya membawa Infranexia ini ke pasar melalui mekanisme IPO karena memang sekarang ini fokus kami masih ke dalam menyelesaikan proses spin off asset wholesale fiber connectivity yang sekarang kami sedang lakukan tahap 1 dan nanti untuk tahap 2 nya di semester pertama tahun 2026,” ungkapnya.

    Meski begitu, Dian tak menutup kemungkinan melakukan IPO untuk anak usaha tersebut. Akan tetapi, kemungkinan tersebut dapat dilakukan jika proses spin off rampung dilaksanakan.

    “Opsi masih terbuka ya, baik itu IPO maupun menggandeng mitra strategis. Karena prioritas saat ini masih memastikan bahwa Infranexia bisa menjadi integritas fiberco yang mumpuni yang bisa membawa pertubuhan yang lebih tinggi lagi untuk Telkom dan bisa meng-create value terhadap Telkom grup. Jadi jawabannya adalah opsi masih terbuka, kemungkinannya belum dipastikan sebagai suatu keputusan di saat sekarang,” lanjutnya.

    Tonton juga video “Langkah Nyata Telkom: Jangkau Merauke, Menggerakkan Ekonomi Digital Lokal”

    (ahi/hns)

  • Bos Ritel Curhat Banyak Pemda Minta Mal Dibangun di Luar Jawa

    Bos Ritel Curhat Banyak Pemda Minta Mal Dibangun di Luar Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel mengungkap banyak pemerintah daerah (Pemda) meminta agar pusat perbelanjaan ikut meramaikan di kota tier 2 dan tier 3.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan banyak permintaan dari Pemda agar pembangunan mal tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

    “Dua hari lalu kami baru pulang dari Kutai Kartanegara, karena Pak Bupati minta dibuka mal di sana. Jadi banyak sekali Pak Menteri [Budi Santoso], Bu Menteri [Widiyanti Putri Wardhana], pemerintah-pemerintah daerah yang berharap memiliki pusat belanja,” kata Alphonzus dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Alphonzus menuturkan sebagian besar pusat perbelanjaan saat ini masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Bahkan, dia mengungkap dari sekitar 412 pusat perbelanjaan anggota APPBI, 25% berada di Jakarta, sedangkan 250 lainnya tersebar di Jawa dan Bali.

    Kendati demikian, menurutnya, konsentrasi mal di Pulau Jawa merupakan hal yang wajar lantaran populasi yang terpusat di sana. Namun, lanjut dia, di luar Jawa masih banyak peluang untuk pembangunan mal baru untuk mendukung ekonomi lokal dan pemerataan fasilitas.

    “Banyak pemerintah daerah ingin memiliki mal untuk memajukan daerah-daerah tersebut karena sekarang banyak juga penduduk yang dari kota-kota tersebut kalau mau belanja ke kota besar,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai keberadaan mal di tier 2 dan tier 3 juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah. 

    Sayangnya, dia tak membeberkan akan ada berapa banyak pusat perbelanjaan yang akan dibangun pada 2026. Meskipun tidak membeberkan lokasi pembangunan mall 2026, Alphonzus menyebut setiap tahun setidaknya terdapat 5–6 pusat perbelanjaan baru di tier 2 dan tier tier 3.

    Adapun, pusat perbelanjaan yang dibangun di tier 2 dan 3 dengan ukuran yang relatif sedang yang menyesuaikan pasar lokal dan masa konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

    Lebih lanjut, Alphonzus juga membeberkan daerah yang paling maju dalam hal pusat perbelanjaan di luar Jawa adalah Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Indonesia Timur.

  • APPBI ungkap banyak pemda di luar Jawa dorong pembangunan mal

    APPBI ungkap banyak pemda di luar Jawa dorong pembangunan mal

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan banyak pemerintah daerah di luar Pulau Jawa yang kini mendorong pembangunan pusat perbelanjaan sebagai upaya memajukan ekonomi daerah.

    Ketua umum APPBI Alphonzus Widjaja, ditemui di Jakarta, Kamis, menyampaikan dari total sekitar 412 pusat perbelanjaan anggota asosiasi, 25 persen berada di Jakarta dan 250 persen di antaranya terpusat di Jawa dan Bali.

    Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan pemerataan pusat belanja masih terbatas. Sementara di luar Jawa, khususnya di kota-kota tier 2 dan tier 3, masih banyak daerah yang belum memiliki mal.

    “Banyak pemerintah daerah ingin memiliki mal karena di kota-kota tersebut masyarakat harus pergi ke kota besar untuk berbelanja,” kata dia.

    “Jika ada mal di daerah sendiri, tentu akan membantu ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan daerah,” ujarnya menambahkan.

    Alphonzus belum dapat memastikan jumlah mal yang akan dibangun di Indonesia pada tahun depan.

    Namun, ia menyebut pembangunan pusat perbelanjaan di kota-kota tier 2 dan tier 3 rata-rata mencapai 5 hingga 6 unit per tahun, dengan ukuran relatif sedang menyesuaikan pasar.

    Ia menjelaskan masa konstruksi pembangunan mal umumnya membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

    Menurut Alphonzus, permintaan pembangunan pusat perbelanjaan di daerah paling banyak datang dari Sulawesi, disusul Kalimantan, kemudian Sumatera, serta wilayah timur seperti Papua.

    “Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Indonesia Timur lainnya menunjukkan permintaan cukup tinggi untuk pembangunan pusat perbelanjaan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tepuk Tangan Pemerintah Berani Cabut Izin Tambang, tapi Tunggu Dulu!

    Tepuk Tangan Pemerintah Berani Cabut Izin Tambang, tapi Tunggu Dulu!

    0leh:Rosadi Jamani

       

    PAPUA mau disawitkan juga ya? Ups, salah. Nanti kita bahas itu. Saya mau bahas soal izin tambang atau konsesi. 

    Banyak tepuk tangan ketika pemerintahan Prabowo Subianto mencabut izin perusahaan tambang yang merusak lingkungan. But, wait the minute! 

    Jangan senang dulu kalau dengar pemerintah mencabut izin. Jangan cepat mengira hutan menang dan ekskavator kalah. 

    Di rimba tropis Indonesia, yang sering dicabut itu bukan izinnya, tapi namanya. Papan perusahaan diturunkan, papan baru dipasang. Pohonnya tetap sama. Lahannya tetap sama. Nasibnya pun sama, dikeruk sampai hancur lebur, sampai tanah kehilangan ingatan.

    Sejak 2022, negara rajin sekali memainkan jurus pencabutan. Ada 2.078 IUP minerba dicabut, 192 izin kehutanan seluas lebih dari 3 juta hektare ditarik, ditambah puluhan HGU perkebunan. Dari jauh terlihat seperti badai besar yang menyapu hutan hujan tropis. 

    Tapi anehnya, setelah badai berlalu, hutan kapital tetap berdiri. Yang tumbang hanya daun administrasi.

    Masuk ke 2025, narasinya makin canggih. Empat IUP nikel di Raja Ampat dicabut, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, karena melanggar lingkungan dan status geopark. 

    Sebelumnya, 18 PBPH termasuk HTI juga dicabut, ratusan ribu hektare tersebar dari Sumatera sampai Papua. Publik kembali bersorak. Media kembali menulis “negara hadir”.

    Namun di bawah kanopi lebat, di antara akar bakau dan rawa gambut, transaksi sunyi berlangsung. Izin yang dicabut tidak benar-benar mati. 

    Ia berpindah tubuh. Seperti roh lama yang masuk ke jasad baru. Inilah fase berikutnya, redistribusi konsesi, bukan penyelamatan ekologi.

    Hingga akhir 2025, pemerintah telah menawarkan sedikitnya 27 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. 

    Dasarnya sah, legal, dan rapi: PP No. 25 Tahun 2024, perubahan atas PP No. 96/2021. Dalam aturan ini, ormas keagamaan disetarakan dengan BUMN dan BUMD sebagai penerima prioritas WIUPK. Alasannya terdengar luhur, pemberdayaan ekonomi, agar ormas tidak bergantung pada donasi.

    Di atas kertas, ini terlihat seperti keadilan distributif. Di lapangan, ini terasa seperti pergantian penjaga altar, sementara korban yang disembelih tetap sama: hutan tropis.

    Dari 27 WIUPK yang ditawarkan hingga pertengahan 2025, pemerintah belum membuka secara terang berapa yang sudah resmi menjadi izin. Transparansi menguap seperti kabut pagi di hutan dataran rendah. 

    Beberapa ormas besar merespons berbeda. Ada yang menerima seperti durian runtuh sampai akhirnya ormas terpecah belah. Ada yang waras, menolak. 

    “Maaf kami tak ikutan, ngurus ummat aja susah.” Ada juga budek, di hutan itu seolah ada tumpukan emas yang harus dikeruk sebanyak-banyak. 

    Penolakan ini bukan tanpa alasan. JATAM dan WALHI sejak awal mengecam kebijakan ini sebagai obral konsesi dan politik balas budi. Mereka mencium aroma konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan politisasi agama. 

    Pertanyaannya tajam, ketika tambang dikelola ormas, siapa yang mengawasi? Kepada siapa publik bisa menuntut pertanggungjawaban ketika sungai tercemar dan tanah adat retak?

    Di titik inilah konspirasi itu terasa utuh. Pencabutan izin lama membuka jalan bagi izin baru. Dari korporasi ke korporasi, dari perusahaan ke ormas, dari satu badan hukum ke badan hukum lain. 

    Secara formal, negara tampak tegas. Secara substantif, tak ada izin yang benar-benar dicabut. Yang ada hanya ganti kepemilikan. Hutan tetap diposisikan sebagai objek ekonomi yang sah untuk dilubangi.

    Padahal undang-undang menyediakan jalan lain: pidana. 10-15 tahun penjara bagi pengurus korporasi dengan prinsip corporate liability dalam UU Minerba dan UU PPLH. 

    Tapi senjata ini jarang ditembakkan. Kasus Raja Ampat 2025 membuka peluang pidana, namun hingga akhir tahun, pemilik tetap aman di balik badan usaha dan jejaring kuasa. Yang dihukum hanya entitas abstrak, bukan manusia yang mengambil keputusan.

    Maka, pencabutan izin, penawaran WIUPK ke ormas, dan narasi pemberdayaan ekonomi itu semua menyatu dalam satu siklus. Seperti aliran sungai hutan hujan, berkelok, tertutup kanopi, tapi ujungnya sama, ke laut eksploitasi. 

    Selama objeknya tetap lahan hutan yang harus dikeruk, selama tambang hanya berpindah tangan tanpa perubahan paradigma, semua ini hanyalah drama pergantian pemain, bukan perubahan cerita.

    Sampai akhir 2025, pertanyaan besarnya belum dijawab, apakah negara sedang mendistribusikan keadilan, atau sekadar mendistribusikan izin kehancuran dengan wajah baru, kadang korporasi, kadang ormas, kadang dibungkus moral, kadang dibungkus hukum.

    Hutan tropis kita tahu jawabannya. Ia tak peduli siapa pemilik izinnya. Baginya, setiap izin yang sah untuk mengeruk adalah vonis. Vonis itu, sejauh ini, selalu sama.

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan

    Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan

    Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.
    Kepala negara bahkan mengumpulkan para kepala daerah serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mendengarkan masukan dan keluhan para kepala daerah se-Papua.
    Memulai rapat di Istana, Prabowo didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, langsung berkeliling ruangan untuk menyalami enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota yang hadir langsung di lokasi.
    Dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal.
    “Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” tegas Prabowo dalam pengarahannya.
    Menurut Prabowo, setiap daerah di Indonesia harus diperlakukan sama.
    “Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” ujar Prabowo.

    Di tengah cobaan yang ada di Tanah Air, kata Prabowo, pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh berhenti. Ia berharap, Indonesia bisa menjadi negara modern, maju, dan makmur.
    “Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan,” lanjut dia.
    Masih dalam rapat yang sama, Prabowo menyebut masih ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam kesulitan hingga kelaparan.
    “Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ujarnya.
    Ia pun menyoroti bahwa pemerataan di Indonesia masih menjadi masalah. Oleh karenanya, Prabowo mendorong jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, untuk bisa mengelola kekayaan alam secara bijak.
    “Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa,” ucap Prabowo.
    “Bahwa kita harus memanage mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuh dia.
    Terkait
    pembangunan Papua
    , Presiden RI meminta pengerjaan jalan Trans Papua harus dituntaskan demi membuka akses ke daerah-daerah terpencil di Papua.
    Dengan dibukanya akses jalan Trans Papua, tentu akan berdampak mengurangi harga logistik.
    “Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi,” terangnya.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, serta
    food estate
    di Papua harus diprioritaskan.
    “Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate ini menjadi prioritas,” kata Prabowo.
    Selain itu, Prabowo berharap Papua bisa
    swasembada pangan
    dan energi.
    Bukan sekadar swasembada pangan, ia ingin swasembada pangan dilakukan di setiap provinsi, di tingkat bahkan kabupaten/kota.
    “Ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyakanlah kepada kakek-kakek kita dulu, ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” imbuh dia.
    Begitu juga dengan energi, Prabowo meminta setiap daerah bisa mandiri terkait energi.
    Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
    Orang nomor satu di Indonesia ini berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
    Selain sawit, Papua juga perlu ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
    Selanjutnya, Prabowo juga ingin pemanfaatan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua. Ia menambahkan, teknologi tenaga surya dan tenaga air sudah semakin murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.
    “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo juga menaruh perhatian besar untuk anak-anak asli Papua.
    Prabowo menargetkan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua beroperasi semua pada 17 Agustus 2026.
    Sebab, saat ini baru ada 179 SPPG yang sudah beroperasi di Bumi Cendrawasih dengan total penerima manfaatnya kurang lebih 750.000 orang.
    “Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” lanjut Prabowo.
    Dok. Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Di sektor pendidikan, Presiden RI meminta agar kabar ada 700.000 anak Papua tidak bersekolah segera dicek.
    Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap kabar itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, saat rapat berlangsung.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai mengikuti rapat.
    Setelahnya, Prabowo memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
    “Nah kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar nggak,” ucap Tito.
    Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

    Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    WARNA

    cover
    bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
    Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
    Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
    Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
    nyungsep
    ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
    Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
    Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
    Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
    Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
    kelapa sawit
    .
    Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
    “
    Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
    ,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
    Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
    Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
    Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
    Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
    mix energy.
    Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
    Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
    Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
    Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
    Kompas.com
    , 16/12/2025).
    Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
    Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
    Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
    FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
    Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
    Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
    Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
    Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
    Kompas.com
    , 5/12/2025).
    Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
    Tempo.co
    , 10/12/2025).
    Laju
    deforestasi
    secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
    Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
    Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
    Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
    Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
    Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
    Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
    Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
    Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
    Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
    Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
    Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
    Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
    Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
    Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
    Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
    Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
    Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
    Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
    Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amran Minta Dirjen Telepon Manajer Distributor Pupuk: Cepat Cabut Izinnya!

    Amran Minta Dirjen Telepon Manajer Distributor Pupuk: Cepat Cabut Izinnya!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman segera menindak tegas distributor pupuk subsidi yang mempersulit petani. Salah satunya meminta kartu tani sebagai syarat mendapat pupuk subsidi.

    Padahal, menurut Amran, petani cukup memberikan KTP saja. Pernyataan ini disampaikan saat Dialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

    Awalnya, ada laporan dari HKTI Yogyakarta terkait distributor pupuk subsidi di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani. Padahal pemerintah telah menetapkan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP.

    “Cukup pakai KTP aja, tidak usah kartu tani,” tegas Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Setelah mendapat informasi bahwa distributor yang dimaksud berada di wilayah Sleman, Amran langsung memerintahkan pencabutan izin kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertaniaan agar praktik yang mempersulit petani tidak boleh lagi terjadi dan harus dihentikan.

    “Cepat, segera cabut izinnya Pak Dirjen hari ini. Telepon managernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinnya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatannya,” tegas Amran.

    Saat ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak lagi menyusahkan petani. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah, kini disederhanakan menjadi satu kebijakan nasional yang terpadu.

    “Dulu ada 145 regulasi, sekarang dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menegaskan peran HKTI sebagai mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan pertanian di lapangan. Dirinya mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi kebijakan dan tidak mempersulit petani.

    “Sudah lama aku beritahu, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak,” ujar Amran.

    Menutup dialog, Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melindungi petani. “Petani kita, semua anak kita, kita akan perhatikan,” pungkas Amran.

    Tonton juga video “Mentan Targetkan Papua Bisa Swasembada Pangan dalam 2 Tahun”

    (aid/hns)

  • Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu Regional 17 Desember 2025

    Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu Regional 17 Desember 2025

    Prabowo Mau Papua Ditanam Sawit, Dewan Adat Papua: Kami Tak Mau Warisi Bencana ke Anak-Cucu
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com 
    – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Manokwari, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Papua ditanami Sawit demi menghasilkan Bahan Bakar Minyak BBM di Tanah Papua.
    Sekertaris Dewan Adat
    Papua
    DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota menegaskan bahwa Dewan Adat tidak mau mewarisi generasi Papua dengan bencana alam.
    “Kami tidak mau mewarisi bencana alam bagi anak cucu kami, berkaca pada bencana alam Sumatera dan Aceh,” kata Zakarias Horota, Rabu (17/12/2025)
    Menurut dia, bencana di Sumatra dan Aceh terjadi akibat dari pembukaan lahan 20-40 tahun lalu,
    illegal logging,
    dan perkebunan kelapa
    sawit
    . 
    Oleh karena itu, Horota meminta Gubernur dan Bupati terutama di Manokwari mengevaluasi kembali terkait perizinan lahan perkebunan kelapa sawit.
    “Tidak usah membuka lahan kelapa sawit yang baru,” ujarnya.
    Apalagi, dia menilai, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru membuat masyarakat adat kehilangan hutan adat.
    “Yang diuntungkan di situ nanti adalah investor dan masyarakat adat kehilangan hutan adat apabila kontrak bertahun-tahun, tidak ada jaminan bagi masyarakat adat dapat kembali hutannya,” katanya.
    Horota juga mengingatkan Gubernur dan Bupati belajar dari perusahan sawit yang beroperasi selama ini di Manokwari PT PIR Indonesia.
    Sebab, sampai sekarang status kepemilikan lahan sudah beralih ke perusahan sementara masyarakat adat suku Arfak yang punya wilayah adat mereka tidak mengetahui prosesnya seperti apa.
    “Pemerintah meninjau kembali izin kelapa sawit yang ada apakah produktif atau tidak dan menghasilkan pendapatan asli daerah atau tidak,” ujarnya.
    Secara terpisah, aktivis sekaligus pengurus Besar PB HMI yang bergelut di bidang Lingkungan, Fadli Rumagia menyebut bahwa pernyataan
    Prabowo
    seharusnya tidak disampaikan oleh seorang kepala negara di saat negara sedang berduka akibat deforestasi hutan yang terjadi di Sumatera.
    Pasalnya, kini seribu lebih nyawa manusia hilang karena bencana banjir di Sumatera.
    Menurut dia, bencana tersebut seharusnya menjadi pertimbangan negara dalam mengelola alam, agar tidak terulang di daerah lainnya.
    “Semakin ke sini, bumi semakin kekurangan hutan hujan tropis. Papua sebagai daerah hutan hujan tropis terbesar ke tiga di dunia harus dijaga,” kata Fadli di Manokwari, Rabu.
    “Namun kenyataannya hutan hujan Papua semakin berkurang. Terhitung dari tahun 2020-2024, Papua telah kehilangan hutan hujan tropis lebih dari 58.000 hektare, dan sekarang semakin bertambah,” ujarnya lagi.
    Fadli mengatakan, tidak menutup kemungkinan bencana yang terjadi Sumatera akan terjadi di Papua jika hutannya semakin dieksploitasi.
    Untuk mencegah hal itu, dia mengajak semua elemen yang ada di Papua bekerja sama, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    “Harus menghasilkan regulasi hukum yang berpihak pada masyarakat, bukan mendukung eksploitasi alam sebagaimana agenda-agenda kaum kapitalis yang kini menguasai negara, yang hanya menguntungkan segelintir orang saja,” katanya menegaskan.
    Sementara itu,
    aktivis lingkungan
    dari Pana Papua, Zulvianto Alias menyebut bahwa Presiden Prabowo punya pandangan sesat terkait Papua.
    Sebab, menurut dia, Prabowo mengartikan pembangunan Papua dengan membuka lahan untuk perkebunan sawit.
    “Pembangunan Papua bukan mengedepankan investasi ekstraktif, sebab akan berdampak hilangnya sumber kehidupan masyarakat,” kata Ketua LSM Pana Papua yang kerap mendampingi masyarakat adat di Papua Barat.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berharap Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo, saat memberi pengarahan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Prabowo juga ingin di Papua ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
    Sehingga, diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Kepala Negara.
    Prabowo ingin daerah-daerah di Papua menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Bumi Cendrawasih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    Daniel Johan PKB Tak Setuju Pembukaan Hutan untuk Sawit di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARYA — Niat Presiden Prabowo Subianto untuk menanam sawid di tanah Papua mulai menimbulkan perdebatan. Meski tujuannya untuk kemandirian energi, namun ada kekhawatiran akan menimbulkan dampak lingkungan yang bisa mengancam.

    Pemerintah pun diminta untuk tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh, dimana alih fungsi hutan menjadi lahan sawit telah mengakibatkan bencana ekologis yang sangat serius.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan tidak menampik jika gagasan memanfaatkan potensi sawit untuk kemandirian energi sebagai langkah strategis dan positif.

    Hanya aja, legislator fraksi PKB itu mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan pemanfaatan potensi sawit.

    Terlebih lagi, pemanfaatan sawit dengan mengubah alih fungsi hutan mengakibatkan krisis ekologis di beberapa daerah.

    Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

    “Pengalaman pahit di berbagai daerah, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis, harus menjadi pelajaran serius,” kata dia, Rabu (17/12).

    Daniel menuturkan pemerintah perlu mengkaji matang dengan mempertimbangkan kontur tanah sebelum mewujudkan potensi sawit di Papua dengan membuka lahan.

    Dia mengaku tidak ingin pembukaan hutan untuk penanaman sawit di daerah pegunungan, apalagi jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). “Apabila ini dilakukan, akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” kata Daniel.