provinsi: PAPUA

  • LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa selenggarakan Seminar Budaya Sehat Nusantara secara hybrid dengan mengangkat judul “Optimalisasi Bahan Pangan Lokal, MPASI Bergizi, untuk Tumbuh Kembang Anak”. Acara ini diselenggarakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Sasana Budaya Rumah Kita Gedung Philanthropy, Jakarta Selatan.

    Giat hari ini diikuti oleh para narasumber mulai dari dr. Ika Nurillah Satriana, IBCLC sebagai Dokter Umum & Konsultan Laktasi Internasional, dr. Hani Purnamasari MsiMed, SpA, IBCLC selaku Dokter Spesialis Anak & Konsultan Laktasi Internasional, Meyta Winduka Alexandriana A.Md.Gz selaku Ahli Gizi LKC Dompet Dhuafa dan drg. Martina Tirta Sari selaku Kepala LKC Dompet Dhuafa.

    Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8%. Yang memprihatinkan, kasus tertinggi justru ditemukan pada kelompok usia 24-35 bulan, yaitu fase dimana anak sepenuhnya bergantung pada Makanan Pendamping ASI (MPASI). Fakta ini mengonfirmasi bahwa kualitas MPASI memegang peran krusial dalam pencegahan stunting.

    Ismail Agus Said selaku Direktur Program Kesehatan Dompet Dhuafa berharap, giat ini dapat mendorong peran ibu dan makanan dalam menumbuhkan bayi yang sehat. Tata kelola MPASI yang baik dan benar dapat melahirkan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang.

    Di sisi lain, Ahmad Juwaini selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika mengatakan, “berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional di Indonesia pada tahun 2025 adalah sekitar 19.8%, dengan target penurunan menjadi 18.8% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat disparitas yang tinggi antar daerah, dengan beberapa provinsi masih mencatat angka di atas 30%. Beberapa provinsi diatas angka nasional seperti di Papua Barat, Sulawesi Barat dan NTT paling tinggi. Banyak bayi-bayi di Indonesia belum mendapatkan gizi yang baik”.

  • Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah termasuk dalam daftar daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Indonesia pada 2025. Lantas, berapa besarannya jika naik hingga 10,5% sesuai dengan usulan buruh pada 2026?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan belum terdapat keputusan akhir mengenai formula kenaikan upah minimum 2026, seiring dengan pembahasan yang masih terus berlangsung.

    “UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    Dia menjelaskan, menjelang tenggat pengumuman pada 21 November, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

    Yassierli lantas menyebut bahwa pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus mendorong kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu. Mengingat kondisi makroekonomi yang dinilai tak terlalu berbeda dibandingkan tahun lalu, dia berharap agar kenaikan UMP setidaknya sama seperti tahun lalu, yakni 6,5%.

    “Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Berikut daftar 10 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    10. Kota Batam: Rp4.989.600

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi 2026 jika naik 10,5%:

    1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.287.038
    2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.188.572
    3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.142.644
    4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.964.587
    5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.740.279
    6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.666.568
    7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.665.132
    8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.602.037
    9. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.530.965
    10. Kota Batam: dari Rp4.989.600 menjadi Rp5.514.048

  • WIFI Perkuat Tim Pemasaran, Kejar Target Hubungkan Internet ke 20 Juta Rumah

    WIFI Perkuat Tim Pemasaran, Kejar Target Hubungkan Internet ke 20 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) memperkuat tim pemasaran untuk mengejar target ambisius menghubungkan internet ke 20 juta rumah dalam kurun waktu 10 tahun.

    Direktur Surge Shannedy Ong mengatakan saat ini perusahaan mempersiapkan pengembangan ekosistem end-to-end untuk mendukung implementasi 5G FWA pada frekuensi baru 1.4 GHz.

    Setelah mendapatkan izin untuk mengoperasikan pita selebar 80 MHz di pita tengah tersebut, perusahaan juga mulai mempersiapkan tim pemasaran yang akan menjualkan produk internet murah kepada puluhan juga pelanggan rumahan.

    “Kami telah mengembangkan rencana pemasaran yang solid, terstruktur dan matang,” kata Shannedy kepada Bisnis, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta para pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional. Komdigi memberi tenggat waktu kepada para pemenang untuk mencapai target tersebut.

    Shannedy mengatakan frekuensi 1,4 GHz membuka peluang besar bagi Indonesia yang masih memiliki tingkat penetrasi fixed broadband rendah, khususnya dalam menjangkau wilayah unserved dan underserved. Namun, terdapat tantangan pada sisi rantai pasok, terutama dalam pengembangan semikonductor chip yang mendukung frekuensi 1.4 GHz agar ekosistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

    “Langkah strategis kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kami bekerjasama dengan rekan bisnis rantai pasok ekosistem untuk men-develop semiconductor chip yang mendukung frekuensi 1.4GHz,” kata Shannedy.

    Diketahui, WIFI membukukan pendapatan sebesar Rp513 miliar pada semester I/2025 atau tumbuh 66% year on year/YoY. Di tengah lompatan pendapatan itu, beban pokok pendapatan turun Rp8 miliar menjadi Rp121 miliar. Sementara itu beban umum naik dari Rp30 miliar menjadi Rp72 miliar.

    Adapun dari sisi laba, perusahaan mencatatkan pertumbuhan positif dengan meraup Rp378 miliar pada semester I/2025, tumbuh dari periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp148 miliar.

    Tahun depan, WIFI akan mendapat beban baru. WIFI harus menebus Rp403 miliar untuk menjual layanan internet FWA di regional I  yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan menggunakan pita frekuensi 1,4 GHz.

    Penggunaan frekuensi radio, yang dikenal sebagai Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk maksimal 10 tahun lagi.

  • Pemerintah Kirim Bantuan Pemberdayaan untuk Masyarakat Papua, Wujud Nyata Membangun dari Timur Indonesia

    Pemerintah Kirim Bantuan Pemberdayaan untuk Masyarakat Papua, Wujud Nyata Membangun dari Timur Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP) Lenis Kogoya sebagai utusan pemerintah pusat, memastikan bantuan untuk Bumi Cendrawasih tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua.

    Menurut dia, program bantuan diberikan telah terintegrasi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

    “Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, geliat pembangunan terus bergerak seiring dukungan nyata dari pemerintah pusat. Berbagai kegiatan strategis dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membangun dari timur Indonesia,” ujar Lenis seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (12/11/2025).

    Staf Khusus Menteri Pertahanan ini menjelaskan, program bantuan mencakup modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat, serta pembangunan fasilitas sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

    Selain itu, kata dia, ada juga bantuan pembangunan dan renovasi rumah bagi kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai penguatan peran sosial dan kesejahteraan.

    “Fasilitas umum dan sosial, seperti air bersih, gereja, sekolah, dan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga menjadi bagian dari program bantuan dalam hal penguat pelayanan publik dan kelembagaan adat,” terang Lenis.

    Dia meyakini, bantuan usaha, berupa peternakan, perkebunan, modal usaha, dan kios dagang untuk mendukung ekonomi lokal dapat efektif dalam hal pemberdayaan sosial, juga melalui sembako, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana mobilitas masyarakat yang mendukung aktivitas sehari-hari.

    “Ilaga dikenal dengan nilai-nilai sosial yang hangat dan inklusif. Kebiasaan sapaan sopan dari warga lokal, ditambah dengan senyuman tulus, menjadi ciri khas yang memberikan kenyamanan bagi warga pendatang maupun turis lokal dan mancanegara. Kehangatan ini menjadi modal sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam setiap program pembangunan,” papar Lenis.

     

    Dia tidak tinggi. Tapi dia terbang. Kenalan Lebih Dekat dengan John Pigai, kiper paling berani dari Papua. Kisah kiper 173 cm yang membuktikan bahwa mimpi lebih tinggi dari stigma!

  • Waspada! BMKG Prakirakan Hujan Lebat hingga Sangat Lebat Terjadi Sepekan ke Depan

    Waspada! BMKG Prakirakan Hujan Lebat hingga Sangat Lebat Terjadi Sepekan ke Depan

    Jakarta: Fenomena cuaca ekstrem kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai oleh warga karena berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, angin kencang hingga tanah longsor.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas cuaca ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer berskala global hingga lokal.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada dinamika cuaca periode ini antara lain Siklon Tropis Fung-Wong, aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang diprediksi masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November 2025,” ujar Guswanto dalam keterangan resminya, seperti dikutip Rabu, 12 November 2025.

    Menurut BMKG, Siklon Tropis Fung-Wong yang terbentuk di Laut Filipina bagian timur bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, Filipina. Fenomena ini berdampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia, terutama berupa peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian utara.

    Selain itu, aktivitas MJO fase 5 (Maritime Continent) yang berinteraksi dengan gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby turut meningkatkan potensi pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur selama sepekan ke depan.
     

     

    Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat-Sangat Lebat
    BMKG memprakirakan potensi hujan sedang hingga lebat pada 10–12 November 2025 di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Adapun potensi hujan lebat hingga sangat lebat (kategori siaga) berpeluang terjadi di Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

    Selain curah hujan tinggi, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, NTB, dan Sumatra Barat. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko pohon tumbang, gangguan transportasi, hingga gelombang tinggi di beberapa perairan.

    Memasuki periode 13–16 November 2025, potensi hujan lebat masih dapat terjadi di Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian tengah dan selatan, Sulawesi Selatan, serta wilayah Papua bagian tengah dan pegunungan. Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

    Jakarta: Fenomena cuaca ekstrem kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai oleh warga karena berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, angin kencang hingga tanah longsor.
     
    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas cuaca ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer berskala global hingga lokal.
     
    “Beberapa faktor utama yang berperan pada dinamika cuaca periode ini antara lain Siklon Tropis Fung-Wong, aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang diprediksi masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November 2025,” ujar Guswanto dalam keterangan resminya, seperti dikutip Rabu, 12 November 2025.

    Menurut BMKG, Siklon Tropis Fung-Wong yang terbentuk di Laut Filipina bagian timur bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, Filipina. Fenomena ini berdampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia, terutama berupa peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian utara.
     
    Selain itu, aktivitas MJO fase 5 (Maritime Continent) yang berinteraksi dengan gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby turut meningkatkan potensi pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur selama sepekan ke depan.
     

     

    Prakiraan Cuaca: Hujan Lebat-Sangat Lebat
    BMKG memprakirakan potensi hujan sedang hingga lebat pada 10–12 November 2025 di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara.
     
    Adapun potensi hujan lebat hingga sangat lebat (kategori siaga) berpeluang terjadi di Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
     
    Selain curah hujan tinggi, potensi angin kencang juga perlu diwaspadai di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, NTB, dan Sumatra Barat. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko pohon tumbang, gangguan transportasi, hingga gelombang tinggi di beberapa perairan.
     
    Memasuki periode 13–16 November 2025, potensi hujan lebat masih dapat terjadi di Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian tengah dan selatan, Sulawesi Selatan, serta wilayah Papua bagian tengah dan pegunungan. Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Istri Pegawai Pajak Manokwari Korban Mutilasi Dimakamkan di Blitar Petang Ini

    Istri Pegawai Pajak Manokwari Korban Mutilasi Dimakamkan di Blitar Petang Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Jenazah Aresty Gunar Tinarga istri dari pegawai pajak Manokwari, Amri Hidayat akan dimakamkan di Kota Blitar. Diperkirakan jenazah Aresty akan tiba di rumah duka pada petang hari ini.

    Selanjutnya, jenazah Aresty akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum kelurahan Gedog Kota Blitar. Sejumlah persiapan untuk prosesi pemakaman korban mutilasi tersebut pun kini tengah dilakukan.

    “Perkiraan jam 1 terus serah terima di Juanda Surabaya. Nanti langsung mampir ke rumah sebentar dan akan langsung dimakamkan,” ungkap Supriono, paman korban pada Rabu (12/11/2025).

    Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Aresty Gunar Tinarga di Kota Blitar, Jawa Timur. Aresty, yang merupakan istri dari Amri Hidayat, Kepala Seksi (Kasi) Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Manokwari, dilaporkan meninggal dunia secara tragis di Papua Barat.

    Kabar kematian Aresty Gunar Tinarga mengejutkan pihak keluarga karena ia tidak hanya menjadi korban perampokan, tetapi juga tewas dengan cara yang sangat mengenaskan akibat mutilasi. Jasad istri Pegawai Pajak Manokwari itu ditemukan di dalam septic tank.

    Supriono, paman korban, menyatakan bahwa pihak keluarga di Blitar sangat syok dan tidak pernah menyangka nasib Aresty akan berakhir tragis seperti itu.

    “Saya tidak kuat untuk menceritakan peristiwa ponakan saya, kami syok, kenapa pelaku tega seperti itu,” imbuhnya.

    Amri dan istri sebenarnya baru saja pindah ke Manokwari pada Agustus 2025 kemarin. Diketahui pada saat kejadian Amri dan sang istri sedang merenovasi dapur.

    Ia pun kemudian menggunakan jasa tukang yang ternyata justru menjadi pelaku perampokan dan mutilasi. Pihak keluarga yang ada di Blitar pun tak menyangka bahwa para tukang tersebut tega menghabisi nyawa Aresty.

    “Sama-sama orang Jawanya kok ya tega, kami berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

    Kini, pihak keluarga di Blitar hanya bisa berharap pada proses penegakan hukum. Mereka menuntut agar para pelaku biadab tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

    “Pihak keluarga berharap para pelaku perampokan dan mutilasi ini bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya,” tandas Supriono. [owi/beq]

  • TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pembangunan dua komando armada (Koarmada) baru merupakan bagian dari rencana jangka panjang penguatan pertahanan laut TNI AL.

    Karenanya, hingga saat ini upaya pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian di internal TNI AL.

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Karenanya, jajaran TNI AL harus memastikan bahwa dua koarmada itu dibangun sesuai dengan kebutuhan pertahanan jangka panjang.

    Dia melanjutkan, rencananya koarmada baru yakni Koarmada IV akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Koarmada V ditempatkan di Ambon.

    Koarmada itu nantinya akan diisi pasukan dan beberapa KRI yang akan berpatroli di perairan sesuai wilayah teritorial laut. Dengan adanya rencana tersebut, TNI AL dipastikan akan diperkuat lima koarmada.

    Namun demikian, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci kapan proses pembangunan akan dimulai dan kapan dua koarmada baru itu selesai.

    “Kita juga akan menggelar satuan-satuan sesuai Konsep Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) serta satuan-satuan dukungan logistik sesuai dengan kewilayahan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini, di antaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima koarmada dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Pegawai Pajak Manokwari Jadi Korban Mutilasi, Keluarga Blitar Syok

    Istri Pegawai Pajak Manokwari Jadi Korban Mutilasi, Keluarga Blitar Syok

    Blitar (beritajatim.com) – Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Aresty Gunar Tinarga di Kota Blitar, Jawa Timur. Aresty, yang merupakan istri dari Amri Hidayat, Kepala Seksi (Kasi) Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Manokwari, dilaporkan meninggal dunia secara tragis di Papua Barat.

    Kabar kematian Aresty Gunar Tinarga mengejutkan pihak keluarga. Sebab, wanita tersebut tidak hanya menjadi korban perampokan namun juga meninggal sangat mengenaskan akibat mutilasi. Jasad istri Pegawai Pajak Manokwari itu ditemukan di dalam septic tank.

    Supriono, paman korban, menyatakan bahwa pihak keluarga di Blitar sangat syok dan tidak pernah menyangka nasib Aresty akan berakhir tragis seperti itu.

    “Saya tidak kuat untuk menceritakan peristiwa ponakan saya, kami syok, kenapa pelaku tegas seperti itu,” ungkap Supriono pada Rabu (12/11/2025).

    Amri dan istri sebenarnya baru saja pindah ke Manokwari pada Agustus 2025 kemarin. Diketahui pada saat kejadian Amri dan sang istri sedang merenovasi dapur.

    Ia pun kemudian menggunakan jasa tukang yang ternyata justru menjadi pelaku perampokan dan mutilasi. Pihak keluarga yang ada di Blitar pun tak menyangka bahwa para tukang tersebut tega menghabisi nyawa Aresty.

    “Sama-sama orang jawanya kog ya tegas, kami berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

    Kini, pihak keluarga di Blitar hanya bisa berharap pada proses penegakan hukum. Mereka menuntut agar para pelaku biadab tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

    “Pihak keluarga berharap para pelaku perampokan dan mutilasi ini bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya,” tandas Supriono. [owi/beq]

  • BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    Di Sulawesi, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Kab. Luwu, Kab. Barru, Pangkep, Maros, hingga Kota Makassar dan Kepulauan Selayar diprediksi mengalami hujan sangat lebat.

    Seluruh wilayah di NTB dan NTT juga masih berada dalam zona siaga.

    Selain itu, wilayah Kalimantan Utara, terutama Nunukan, Malinau, dan Kota Tarakan, diprediksi turut dihantam hujan lebat, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu juga masih masuk dalam daftar siaga BMKG.

    Pada 14 November, BMKG mencatat potensi hujan lebat masih mengancam wilayah Jawa Tengah secara meluas.

    Sementara itu, di Sulawesi Selatan, wilayah utara hingga selatan, termasuk Luwu Utara, Makassar, dan Gowa, kembali siaga hujan lebat.

    Satu daerah baru yang masuk kategori siaga hujan lebat-sangat lebat adalah Papua Pegunungan, mencakup Jayawijaya, Nduga, hingga Yalimo.

    Kondisi siaga ini juga masih berlaku di sebagian besar NTB dan NTT.

    Secara spesifik, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi Angin Kencang yang patut diwaspadai di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November.

    Selain wilayah siaga, hampir seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua, berada pada level WASPADA (Hujan Sedang-Lebat) sepanjang periode 12-14 November.

    Masyarakat diimbau untuk memantau terus perkembangan informasi dari BMKG dan segera melakukan mitigasi mandiri, terutama bagi yang tinggal di lereng bukit atau dataran rendah rawan banjir.

    Sekadar diketahui, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi BMKG: www.bmkg.go.id atau aplikasi INFO BMKG.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat.