Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • FSRU Lampung Dapat Pasokan Gas dari Papua, Pasokan Listrik Sumatera dan Jawa Aman

    FSRU Lampung Dapat Pasokan Gas dari Papua, Pasokan Listrik Sumatera dan Jawa Aman

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memenuhi kebutuhan gas untuk sektor industri dan kelistrikan dengan menerima tambahan Liquefied Natural Gas (LNG) sebesar 130.000 m³ dari Lapangan Tangguh. Hal ini juag menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan pasokan gas nasional. 

    Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan tantangan pasokan energi saat ini mendorong PGN untuk memanfaatkan hasil produksi gas LNG dalam negeri, melalui integrasi infrastruktur hulu dan hilir menjadi solusi yang fleksibel dan efisien, seiring dengan tren pertumbuhan kebutuhan gas bumi pelanggan.

    Di tengah kondisi keterbatasan pasokan gas akibat penurunan produksi dari beberapa lapangan hulu di wilayah Jawa dan Sumatera, pemanfaatan LNG menjadi pilihan strategis yang adaptif

    “PGN terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk keberlanjutan pasokan gas bumi bagi seluruh sektor pelanggan. Di tengah transisi energi, kami berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap target Net Zero Emissions (NZE),” kata Fajriyah, Rabu (7/5/2025).

    Menurut Fajriyah, kargo LNG dari Tangguh tersebut diregasifikasi melalui Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung. Proses bongkar muat LNG secara ship-to-ship (STS) dari Terminal LNG Tangguh Papua ke FSRU Lampung pada 25 – 27 April 2025.

    “Atas kerja sama dengan berbagai pihak, ketahanan pasokan dapat berjalan berkelanjutan. FSRU Lampung sebagai salah satu infrastruktur midstream, menjadi kekuatan penting PGN dalam menjaga keandalan layanan pemenuhan kebutuhan energi, khususnya untuk menjangkau sektor industri dan kelistrikan,” tuturnya.

    Sejak awal tahun, FSRU Lampung telah menerima delapan kargo LNG atau setara dengan 742.000 m³, menjadikannya penghubung vital pasokan energi non-pipa ke pelanggan di wilayah Sumatera dan Jawa. Selain itu, fasilitas LNG Arun juga menerima satu kargo untuk mendukung pasokan di Sumatera Utara.

  • Potensi Hujan Lebat 18-24 November 2025, Ini Tips Hadapi Cuaca Ekstrem

    Potensi Hujan Lebat 18-24 November 2025, Ini Tips Hadapi Cuaca Ekstrem

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem di berbagai daerah Indonesia. Selain memprediksi hujan lebat, BMKG juga memberikan tips dan langkah-langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Periode 18 – 20 November 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DK Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin kencang: Bengkulu, Lampung, Banten, Kep. Riau, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Pegunungan.

    Periode 21 – 24 November 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin kencang: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.

    Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media @infoBMKG.

    Tips Musim Hujan

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang.

    Masyarakat juga diminta siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Berikut sejumlah tips menghadapi cuaca ekstrem yang perlu diperhatikan, dikutip dari situs resmi BMKG:

    1. Pantau informasi resmi BMKG

    Perbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Informasi dari sumber resmi akan membantu mengetahui kondisi terkini, termasuk potensi hujan lebat, gelombang tinggi, atau angin kencang di wilayah sekitar, sehingga bisa merencanakan aktivitas harian secara lebih aman.

    2. Hindari aktivitas luar ruangan saat hujan deras

    Jika hujan lebat disertai petir, sebaiknya tunda aktivitas di luar rumah. Gunakan jas hujan jika harus bepergian dan hindari area genangan atau kawasan rawan longsor. Keselamatan pribadi lebih penting dibanding memaksakan kegiatan di tengah cuaca ekstrem.

    3. Periksa saluran air dan talang rumah

    Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat daun atau sampah. Talang air yang bersih membantu mengalirkan air hujan dengan lancar dan mencegah genangan yang bisa menyebabkan banjir kecil di halaman. Perawatan kecil ini bisa mencegah kerugian besar saat curah hujan tinggi.

    4. Amankan barang elektronik dan dokumen penting

    Simpan barang berharga di tempat tinggi agar tidak terkena air jika terjadi kebocoran atau banjir. Gunakan wadah kedap air untuk menyimpan dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, dan surat rumah. Langkah sederhana ini membantu melindungi aset penting dari kerusakan.

    5. Waspadai angin kencang dan petir

    Saat hujan deras disertai angin kencang atau petir, hindari berteduh di bawah pohon dan segera cabut peralatan listrik dari stopkontak. Petir dapat menyambar benda logam dan menimbulkan bahaya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui prosedur keselamatan ini.

    6. Jaga kesehatan

    Cuaca tidak menentu sering memicu penyakit seperti flu, batuk, dan demam. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap kuat. Gunakan pakaian hangat bila suhu udara turun drastis.

    7. Siapkan tas darurat

    Persiapkan tas berisi senter, obat-obatan, makanan ringan, air minum, power bank, dan dokumen penting. Simpan di tempat mudah dijangkau untuk menghadapi kondisi darurat seperti banjir mendadak atau listrik padam. Kesiapsiagaan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa saat bencana terjadi.

    Simak Video “Video: Perkiraan Puncak Musim Hujan Wilayah Sumatra sampai Papua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/fay)

  • Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.

    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.

    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.

    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.

    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.

    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.

    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.

    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”

    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.

    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.

    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Baca Juga :

    CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
     
    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.
     
    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.
     
    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.
     
    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.
     
    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.
     
    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.
     
    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.
     
    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”
     
    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.
     
    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.
     
    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

    Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

    Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Bupati Puncak, Elvis Tabuni, didampingi oleh Penjabat Sekda Puncak, Nenu Tabuni menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jarwansah, di Graha BNPB Jakarta Timur.
    Dalam pertemuan tersebut, Bupati
    Elvis Tabuni
    meminta dukungan dari
    BNPB
    untuk merehabilitasi sekitar 250 unit rumah bagi warga Kabupaten Puncak yang terkena dampak bencana
    longsor
    serta konflik sosial yang mengakibatkan puluhan rumah warga dibakar.
    Elvis menyebut, usulan rehabilitasi ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan kehidupan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Puncak.
    “Akibat bencana alam longsor dan konflik sosial, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untuk itu, kita mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui
    BNPB
    untuk mencari solusi bagaimana masyarakat ini memiliki rumah. Ini juga sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan percepatan rehabilitasi pasca bencana dan konflik sosial,” ujar Bupati Puncak Elvis Tabuni usai pertemuan pada Senin (17/11/2025).
    Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak yang bertemu dengan BNPB dalam rangka mencari solusi untuk menangani persoalan infrastruktur di Kabupaten Puncak.
    “Kami berharap usulan tersebut bukan saja ke BNPB, namun juga disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, sehingga kami semua bisa berkolaborasi untuk mencari solusi, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita wujudkan,” tuturnya.
    Khusus untuk Kabupaten Puncak, sejak tahun 2024, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang dibuktikan dengan pembangunan dua gudang logistik di Sinak dan di Agandugume.
    Pembangunan dua gudang tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya koordinasi lintas kementerian dan ditunjuklah BNPB yang membangun dua gudang tersebut.
    “Kami pasti akan sampaikan usulan ini ke Kepala BNPB. Harapan kami, sesegera mungkin rumah warga bisa dibangun, sehingga masyarakat di sana bisa kembali ke rumah masing-masing dan menghuni yang layak huni,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Rospita Vici Paulyn, Ketua Majelis Sidang Sengketa Dokumen Ijazah Jokowi di KIP

    Sosok Rospita Vici Paulyn, Ketua Majelis Sidang Sengketa Dokumen Ijazah Jokowi di KIP

    GELORA.CO – Sengketa terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berlangsung. Kasus ini tidak hanya menyoroti keabsahan dokumen, tetapi juga persoalan transparansi dan tata kelola administrasi publik di Indonesia.

    Pada Senin (17/11/2025), Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Rospita Vici Paulyn, mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah di Jakarta.

    Rospita Vici Paulyn, mempertanyakan kelengkapan berkas Jokowi yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM dianggap tidak dapat memberikan salinan berkas yang diminta, yang menimbulkan keraguan terkait penguasaan dokumen tersebut.

    Selain itu, KPU Surakarta juga menjadi sorotan karena melakukan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi yang dianggap masih berpotensi disengketakan.

    Sementara, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa ijazah asli Jokowi saat ini berada dalam penguasaan mereka untuk keperluan proses hukum.

    Peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

    Di tempat yang sama, ANRI dikonfirmasi tidak menyimpan salinan primer ijazah Jokowi, yang memicu gugatan hukum oleh seorang pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

    Bonatua menilai ketiadaan dokumen tersebut menghambat penelitian akademisnya yang berstandar internasional dan menegaskan pentingnya verifikasi data primer untuk menjaga kualitas riset.

    Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam kasus ini.

    Ia menilai bahwa kegigihan tokoh-tokoh yang menelusuri kebenaran ijazah Jokowi menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola administrasi calon kepala daerah.

    Tuntutan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah

    Sebelumnya, Kelompok masyarakat Prodem Jawa Tengah mengajukan aduan sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang menolak memberikan salinan ijazah Jokowi saat pencalonan Wali Kota.

    Mereka menuntut keterbukaan informasi sebagai bagian dari demokrasi dan transparansi publik.

    Terjadi Perdebatan di Persidangan, Ketua Majelis Cecar UGM 

    Rospita Vici Paulyn, Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

    Ketua majelis sidang Rospita Vici Paulyn mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. “Ini persoalannya dari pihak UGM menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada berarti,” ujar Rospita. 

    Dalam sidang sengketa ini menghadirkan sejumlah pihak seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Polda Metro Jaya.

    KPU Surakarta mengatakan pemusnahan dilakukan lantaran arsip telah tersimpan selama dua tahun. Namun, ketua sidang mempertanyakan pemusnahan arsip tersebut.

    “Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” ujar ketua majelis sidang.

    Polda Metro Jaya mengatakan bahwa berkas Jokowi termasuk ijazah asli sudah diterima untuk kebutuhan proses hukum. 

    “Untuk ijazah asli (Jokowi) saat ini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum,” ujar perwakilan Polda Metro Jaya.

    Sementara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengonfirmasi tidak menyimpan salinan ijazah primer milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, secara resmi menggugat ANRI atas kegagalan lembaga tersebut menyediakan salinan data primer ijazah Jokowi. 

    Hal itu terungkap dalam sidang perdana atas sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (13/10/2025). 

    Dalam persidangan, Bonatua menjelaskan urgensi kebutuhannya terhadap dokumen tersebut. 

    Sebagai seorang peneliti yang tengah mengerjakan riset berstandar internasional, ia memerlukan data yang validasinya tidak diragukan. Ia menegaskan bahwa untuk penelitian sekelas Scopus, verifikasi data adalah kunci utama. “Kelebihan peneliti Scopus dalam hal uji data bahwa uji data saya harus terverifikasi dan tervalidasi,” ujarnya kepada Majelis KIP di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, ANRI adalah lembaga paling kredibel untuk mendapatkan salinan dokumen primer tersebut demi menjaga kualitas penelitiannya. Ia berargumen bahwa dokumen sepenting ijazah seorang presiden seharusnya sudah beralih status dari arsip statis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi arsip negara di ANRI.

    “Lembaga yang paling terverifikasi di sini adalah ANRI. Setelah itu KPU mengingat statis story dari dokumen sekarang data yang saya butuhkan seharusnya posisinya sudah berpindah ke ANRI, maka dokumen primer itu seharusnya sudah di tangan ANRI,” ungkap Bonatua.

    Ia menambahkan, penelitiannya menjadi tidak sempurna karena ANRI tidak dapat menyediakan dokumen yang ia butuhkan.

    Salinan ijazah yang sebelumnya didapat dari KPU dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung validitas penelitiannya, karena yang dibutuhkan adalah salinan primer yang tersimpan sebagai arsip negara.

    Sebelumnya, salinan ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU telah dikonfirmasi sama dengan versi yang selama ini beredar luas di media sosial. Namun, kesamaan ini tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dokumen asli atau salinan primernya yang seharusnya tersimpan di lembaga arsip negara.

    Sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah mendatangi Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah untuk menindaklanjuti aduan dilayangkan pada 18 September 2025. 

    Menurut Ketua Prodem Jawa Tengah, Suroto, aduan itu dilayangkan karena adanya sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang tak mau memberikan salinan ijazah Joko Widodo saat pencalonan Wali Kota.

    “Tujuan kami sederhana, hanya ingin mencocokkan salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU pusat dengan yang dimiliki oleh KPU Surakarta. Ini untuk memastikan data yang beredar benar dan valid,” ujar Suroto.

    Kata Suroto, publik memiliki hak untuk mengetahui data pribadi pejabat publik yang bersifat administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Kami menilai, keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Publik berhak tahu, terutama soal dokumen penting seperti ijazah kepala negara,” tegasnya.

    Profil dan Biodata Rospita Vici PaulynNama: Rospita Vici PaulynTempat, Tanggal Lahir: Jayapura, 11 Juni 1974

    Pendidikan:

    S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

    Karier dan Pengalaman:

    Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sejak April 2022Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dua periodeDosen di Lembaga Manajemen Sukabumi (1998-2000)Bekerja di PT Supra Securinvest, Jakarta (2000-2001)Bergabung di Unit Pengelolaan Kompleks Wilayah Barat II – Sunrise Garden, Yayasan Pendidikan BPK Penabur Jakarta (2002-2003)Pendiri dan Direktur CV Prima Karya Khatulistiwa, perusahaan konsultan teknik di bidang konstruksi di Pontianak

    Penghargaan dan Prestasi:

    Mengantarkan Kalimantan Barat meraih peringkat pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi (2017-2018)

    Komitmen:

    Mengundurkan diri dari perusahaan dan organisasi pada akhir 2015 sebagai komitmen saat menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi KalbarRospita Vici Paulyn dikenal sebagai sosok profesional yang aktif dalam bidang keterbukaan informasi publik dan pengembangan layanan konstruksi.Ia juga memiliki latar belakang akademis dan pengalaman kerja yang luas di berbagai bidang, serta dedikasi tinggi terhadap transparansi dan pelayanan publik.

  • Prabowo Bakal Beli Smartboard Pakai Duit Koruptor

    Prabowo Bakal Beli Smartboard Pakai Duit Koruptor

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan setiap kelas di seluruh sekolah Indonesia bisa mendapatkan interactive flat panel (IFP) atau smartboard.

    “Kita rencananya nanti tiap kelas, insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya (IFP),” kata Prabowo dalam peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 November dilansir ANTARA.

    Prabowo menegaskan akan mengejar para koruptor di Indonesia dan menggunakan dana sitaan tersebut untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan di Tanah Air.

    “Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kerja. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar,” ujarnya.

    Dalam momen itu, Prabowo melakukan interaksi dengan sejumlah guru dan murid didik di seluruh Indonesia secara daring.

    Salah satu guru dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura, Papua menyampaikan bantuan IFP telah membuat sekolahnya dapat melakukan pembelajaran digital.

    Menurutnya, para siswa menjadi lebih bersemangat, lebih mudah paham, dan juga interaktif. Ia juga berharap konten vokasi khususnya untuk SMK dapat lebih dilengkapi.

    Sementara itu, murid SMK Negeri 3 Jayapura, Trifena mengatakan IFP telah membantunya dalam memahami pelajaran.

    Ia berharap ke depan setiap jurusan di sekolahnya dapat turut merasakan belajar-mengajar dengan prasarana digital.

    “Terima kasih Pak Presiden atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang menggunakannya. Semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami. Kalau Bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura,” kata Trifena.

    Pemerintah melakukan penyediaan smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran.

    Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.

    Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330 ribu sekolah di seluruh daerah di Indonesia.

    Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan.

    Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025.

  • Festival Suara Nusantara Hidupkan Kembali Warisan Cerita Rakyat

    Festival Suara Nusantara Hidupkan Kembali Warisan Cerita Rakyat

    Jakarta: Navaswara menghadirkan Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025 di Gedung A, Lt. 3 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, 15-16 November 2025. Sebanyak 223 peserta mendaftar dalam festival ini.
     
    Suara Nusantara hadir untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia. Setelah melalui proses seleksi ketat, 131 dari 223 peserta yang terdiri dari siswa hingga guru lolos untuk mengikuti Festival ini.
     
    “Lewat cara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga,” ujar Cahaya Manthovani, Ketua Panitia Suara Nusantara sekaligus Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB).
     
    Mengusung tema “Menghidupkan Legenda, Menginspirasi Masa Depan”, festival ini diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Ia juga mengumumkan rencana ekspansi festival ke lebih banyak daerah.
     

    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 

    “Semoga festival ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan menjadi titik balik kesadaran bahwa kekayaan terbesar bangsa ini terletak pada keanekaragaman budayanya,” lanjutnya.
     
    Sementara itu, Maya Miranda Ambarsari selaku Ketua Pembina Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, menegaskan Suara Nusantara bukan sekadar panggung mendongeng, tetapi ruang bagi anak-anak untuk menemukan kembali jati diri bangsanya melalui cerita rakyat.
     
    “Kami percaya bahwa literasi budaya adalah fondasi penting untuk menumbuhkan generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebaikan,” tutur Maya Miranda Ambarsari.
     
    Festival Suara Nusantara memasuki babak puncak usai melalui rangkaian seleksi sejak Oktober, mulai dari pendaftaran, penyisihan, hingga semifinal. Kompetisi ini dinilai oleh dewan juri dari Ayo Dongeng Indonesia (AyoDi).
     

     
    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 

    Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Inisiator YIPB Reda Manthovani, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad, dan Ketua YIPB Muhammad Rizal Sutono.
     
    Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan dukungan penuh Pemprov DKI terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya. Ia menekankan pentingnya memperkuat literasi budaya lewat ruang-ruang baca di sekolah dan ruang publik.
     
    “Kalau perlu, kita bukukan bersama cerita rakyat dari sabang sampai merauke. Ini akan sangat berguna untuk anak-anak kita,” kata Pramono.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi, Suara Nusantara juga menghadirkan workshop “Semua Bisa Mendongeng” bersama Kak Onie dari AyoDi. Pada malam final, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani tampil membawakan kisah Betawi legendaris “Si Pitung”.
     

    Jakarta: Navaswara menghadirkan Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025 di Gedung A, Lt. 3 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, 15-16 November 2025. Sebanyak 223 peserta mendaftar dalam festival ini.
     
    Suara Nusantara hadir untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia. Setelah melalui proses seleksi ketat, 131 dari 223 peserta yang terdiri dari siswa hingga guru lolos untuk mengikuti Festival ini.
     
    “Lewat cara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga,” ujar Cahaya Manthovani, Ketua Panitia Suara Nusantara sekaligus Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB).
     
    Mengusung tema “Menghidupkan Legenda, Menginspirasi Masa Depan”, festival ini diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Ia juga mengumumkan rencana ekspansi festival ke lebih banyak daerah.
     

    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 
     
    “Semoga festival ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan menjadi titik balik kesadaran bahwa kekayaan terbesar bangsa ini terletak pada keanekaragaman budayanya,” lanjutnya.
     
    Sementara itu, Maya Miranda Ambarsari selaku Ketua Pembina Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, menegaskan Suara Nusantara bukan sekadar panggung mendongeng, tetapi ruang bagi anak-anak untuk menemukan kembali jati diri bangsanya melalui cerita rakyat.
     
    “Kami percaya bahwa literasi budaya adalah fondasi penting untuk menumbuhkan generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebaikan,” tutur Maya Miranda Ambarsari.
     
    Festival Suara Nusantara memasuki babak puncak usai melalui rangkaian seleksi sejak Oktober, mulai dari pendaftaran, penyisihan, hingga semifinal. Kompetisi ini dinilai oleh dewan juri dari Ayo Dongeng Indonesia (AyoDi).
     

     
    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 
     
    Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Inisiator YIPB Reda Manthovani, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad, dan Ketua YIPB Muhammad Rizal Sutono.
     
    Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan dukungan penuh Pemprov DKI terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya. Ia menekankan pentingnya memperkuat literasi budaya lewat ruang-ruang baca di sekolah dan ruang publik.
     
    “Kalau perlu, kita bukukan bersama cerita rakyat dari sabang sampai merauke. Ini akan sangat berguna untuk anak-anak kita,” kata Pramono.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi, Suara Nusantara juga menghadirkan workshop “Semua Bisa Mendongeng” bersama Kak Onie dari AyoDi. Pada malam final, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani tampil membawakan kisah Betawi legendaris “Si Pitung”.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Akhir Tahun Kian Dekat, Kemendagri Genjot Pemda Percepat Realisasi APBD 2025

    Akhir Tahun Kian Dekat, Kemendagri Genjot Pemda Percepat Realisasi APBD 2025

    Tomsi menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025. Menurutnya, capaian pendapatan terbilang cukup baik, tetapi masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi pada tahun 2024. “Bila ditotal seluruhnya ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 [persen], kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan bahwa realisasi belanja masih jauh dari target dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh daerah. “Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tegasnya.

    Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta Pemda melakukan evaluasi menyeluruh guna mendorong percepatan yang lebih efektif. “Saya minta untuk masing-masing daerah segera-segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.

    Ia juga memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota dengan realisasi pendapatan dan belanja yang masih rendah. Tomsi menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi realisasi belanjanya rendah. “Ini yang kita lihat seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukkannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.

    Tomsi berharap seluruh Pemda dapat memahami penyebab rendahnya realisasi APBD agar tidak terulang. Ia menegaskan pentingnya penyusunan perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan yang optimal. Kemendagri juga akan terus mendukung Pemda dalam upaya percepatan realisasi.

    “Saya berharap juga untuk monitoring daripada pimpinan daerah dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terus-menerus sehingga dapat terlaksana di tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya.

  • Momen Prabowo Ikut Belajar hingga Zoom Bareng Siswa di Banda Aceh-Jayapura

    Momen Prabowo Ikut Belajar hingga Zoom Bareng Siswa di Banda Aceh-Jayapura

    Bisnis.com, BEKASI – Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung penggunaan layar interaktif atau interactive flat panel (IFP) atau papan pembelajaran digital dengan berkomunikasi melalui aplikasi Zoom bersama siswa dan guru dari Banda Aceh hingga Jayapura.

    Momen itu berlangsung saat Prabowo, yang didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025). Sejak awal acara, Presiden Prabowo menyapa para siswa dan guru yang mengikuti peluncuran ini secara daring.

    “Saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa yang hadir melalui Zoom, ini laporannya adalah 1.337 sekolah dari 38 provinsi,” ujar Prabowo disambut respons meriah dari para siswa.  

    Dia menegaskan bahwa program digitalisasi ini sudah menjangkau 75 persen sekolah di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Prabowo berharap panel interaktif dapat membuka akses pengetahuan lebih luas bagi siswa di berbagai daerah.

    Presiden Ke-8 RI itu pun kemudian berinteraksi dengan perwakilan dari SDN 50 Banda Aceh. Seorang guru di sekolah tersebut menyampaikan apresiasinya.

    “Kami dari SDN 50 Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih, Bapak Presiden. Dengan papan interaktif digital ini, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam belajar,” ujar guru di Aceh tersebut. 

    Dia menjelaskan bahwa IFP memudahkan guru membuka berbagai sumber belajar dan membuat siswa antusias mempelajari hal-hal baru.  

    Usai dari Aceh, giliran SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura yang berbicara. Seorang guru menyampaikan bahwa IFP membuat pembelajaran makin menarik dan mudah dipahami. 

    “Dampaknya pada siswa adalah mereka lebih bersemangat, lebih mudah paham dan mereka juga sangat interaktif. Harapan kami ke depannya agar konten vokasi, khususnya untuk SMK bisa diperlengkapi kembali,” ujarnya.

    Seorang siswa yang bernama Trifena juga ikut menyampaikan pesan langsung kepada Kepala negara.

    “Terima kasih pak presiden atas bantuan IFP… semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami. Kalau bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami,” kata Trifena. 

    Prabowo pun merespons dengan janji peningkatan fasilitas pendidikan bahwa rencananya nanti setiap kelas di Indonesia akan memiliki IFP interaktif masing-masing. 

    Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    “Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar ya,” ujar Prabowo 

    Untuk diketahui, program digitalisasi pembelajaran menargetkan 288.000 sekolah dan PKBM menerima IFP pada tahun pertama, dengan batas waktu distribusi pada 17 Desember 2025.

  • Sosok Bripka Abdul Salman, Polisi & Pelatih Paralayang Meninggal saat Bela Tante dari Amukan ASN

    Sosok Bripka Abdul Salman, Polisi & Pelatih Paralayang Meninggal saat Bela Tante dari Amukan ASN

    GELORA.CO  – Bripka Laode Abdul Salman (36) alias Bripka LAS meninggal dunia di tangan pamannya Junaido (43), Sabtu (15/11/2025) dinihari.

    Bripka Laode Abdul Salman menjadi korban saat berupaya menyelamatkan tantenya, HA (41) dan sepupunya, FI (20), dari amukan Junaido, sang paman.

    Dia ditemukan tertelungkup tak bernyawa berlumuran darah di lantai rumah J sekitar pukul 01.30 Wita.

    Ditemukan banyak luka tusuk dan sayatan di tubuhnya akibat senjata tajam jenis badik.

     

     

    Sosok Bripka Abdul Salman

    Bripka Abdul Salman lahir di Jayapura, 8 Desember 1988.

    Selain seorang anggota Polres Tolikara, Sulawesi Tenggara, Bripka Abdul Salman juga seorang pelatih paralayang.

     

    Paralayang adalah olahraga terbang bebas menggunakan kain parasut khusus (paraglider) yang diluncurkan dari ketinggian seperti bukit, gunung, atau tebing, dengan memanfaatkan angin dan arus udara untuk tetap terbang di udara.

    Kanit Resmob Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sultra, AKP Gayuh Pambudhi Utomo mengatakan Bripka LAS datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka bertugas sebagai pelatih paralayang.

    Dia membawa para atlet bertanding di daerah ini.

    “Korban ini merupakan pelatih atlet paralayang dan kedatangannya mengawal anak didiknya untuk bertanding,” katanya.

    Selama berada di Kendari, Bripka LAS menginap di rumah paman dan tantenya, pasangan J dan HA.

    “Korban memiliki keluarga besar di Muna, namun lahir di Jayapura, saat ini bertugas di Polres Tolikara dengan pangkat Bripka,” jelasnya.

    Kronologis Kejadian

    Peristiwa berdarah itu terjadi di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kendari, ibu kota Provinsi Sultra.

    Dari keterangan HA, istri pelaku kepada kepolisian, saat kejadian dia sedang beristirahat dengan anaknya FI  di rumah tersebut, Sabtu sekitar pukul 00.00 dinihari.

    Suaminya J, ASN salah satu institusi pulang selepas dari piket jaga di markasnya.

    J yang saat itu di bawah pengaruh minuman beralkohol terlibat cekcok dengan HA dan anaknya FI di dalam rumah.

    J sempat ingin menikam anak dan istrinya HA.

    Bripka LAS, keponakan HA, yang juga berada di dalam rumah tersebut mendengar keributan itu.

    Korban sempat melerai pertengkaran tante dan pamannya.

    Dia lalu meminta HA dan FI keluar dari rumah untuk mengamankan diri.

    J malah berbalik menyerang Bripka LAS dengan menggunakan badik hingga korban tewas.

    HA dan FI kemudian lari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga.

    Hal senada disampaikan FI (20).

    FI kepada polisi mengaku awalnya mereka tidur, namun tiba-tiba dibangunkan oleh adiknya.

    Dia melihat sang ayah J memukul ibunya HA, dan dia pun berupaya mencegahnya.

    Namun, pelaku mengambil pisau dan malah mengejar FI hingga sang anak langsung keluar rumah dan melarikan diri.

    Korban Bripka LAS yang sedang tertidur terbangun mendengar keributan.

    Bripka LAS mencoba hendak melerai dan mengamankan pelaku.

    Namun pelaku yang memegang pisau langsung melakukan penganiayaan terhadap korban hingga tidak bernyawa.

    FI kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar.

    Salah satu warga mencoba berdialog dan membujuk pelaku yang mengamuk memecahkan kaca belakang rumah.

    Setelah berdialog, warga masuk ke dalam rumah dan mendapati korban sudah telah tergeletak berlumuran darah.

    Warga langsung menghubungi pihak kepolisian.

    Berdasarkan keterangan FI, sang ayah telah sering melakukan penganiayaan terhadap ibunya saat dalam kondisi mabuk.

    Menerima laporan warga, unit Resmob Polda Sultra mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

    Sempat terjadi perlawanan dari pelaku yang masih memegang sajam terhadap polisi.

    Kemudian, tim melakukan pendekatan terhadap pelaku dan bernegosiasi.

    Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan.

    Tim kemudian mengecek ke dalam rumah dan menemukan korban yang sudah meninggal dunia.

    Selanjutnya, pelaku yang masih dalam kondisi penuh darah dibawa ke RS Bhayangkara Kendari untuk dilakukan pemeriksaan.

    Pada pukul 02.30 Wita, piket Ditreskrimum Polda Sultra tiba di  TKP.

    Tim Identifikasi Polresta Kendari selanjutnya tiba sekitar pukul 03.00 wita dan melakukan olah TKP.

    Sekitar pukul 03.40 wita, jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara.

    Jarak lokasi kejadian di Lorong Merak, Jalan Budi Utomo, ke RS tersebut hanya berjarak sekitar 3 kilometer (km).

    Lokasi kejadian pun tak jauh dari Kantor Wali Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, hanya sekitar 3,5-4 km atau 7 menit berkendara