Kebakaran di Wamena Hanguskan 19 Bangunan, Polisi Selidiki Penyebabnya
Tim Redaksi
WAMENA, KOMPAS.com
– Kebakaran melanda kawasan Jalan Pramuka dan Jalan Ahmad Yani, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (21/11/2025).
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 07.18 WIT ini menghanguskan enam unit asrama milik anggota Polres Jayawijaya, sembilan ruko di depan asrama, dan merusak empat ruko milik Polres.
Wakapolres Jayawijaya, Kompol FD Tamaela, yang berada langsung di lokasi kejadian, menyampaikan bahwa penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.
Tim kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.
“Kami masih mendalami penyebab kebakaran. Ada seorang pemuda yang melihat asap tebal keluar dari salah satu rumah saat hendak keluar. Ia langsung menyelamatkan diri,” ujar Tamaela, Jumat malam.
Setelah api mulai membesar, Wakapolres Tamaela bersama anggota kepolisian dan warga sekitar segera membantu mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
Mereka juga berupaya mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi.
“Menurut laporan sementara, total 19 bangunan terdampak, terdiri dari 6 unit asrama yang terbakar habis, 9 ruko yang hangus, dan 4 ruko milik Polres yang mengalami kerusakan,” kata dia.
Kerusakan pada ruko Polres terjadi akibat upaya pemadaman untuk memutus sambungan api agar tidak meluas ke bangunan lain.
“Proses pemadaman melibatkan lima unit mobil tangki air, yakni dua unit milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya, satu unit dari Bandara
Wamena
, serta dua unit bantuan dari Hotel GBH dan Hotel Pilamo,” ujar Wakapolres Tamaela.
“Petugas Damkar, personel kepolisian, dan warga setempat berjibaku memadamkan api yang sempat membesar dan mengancam bangunan di sekitarnya,” kata dia.
Meski kerugian material cukup besar, Wakapolres memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Estimasi kerugian masih dalam proses pendataan dan laporan lengkap akan disampaikan setelah perhitungan selesai dilakukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: PAPUA
-
/data/photo/2025/11/21/69206f32db1cf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kebakaran di Wamena Hanguskan 19 Bangunan, Polisi Selidiki Penyebabnya Regional 21 November 2025
-
/data/photo/2025/11/21/692049be5f094.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Klarifikasi 3 Rumah Sakit Jayapura atas Kematian Ibu dan Bayinya Setelah Dioper Sana-sini Regional 21 November 2025
Klarifikasi 3 Rumah Sakit Jayapura atas Kematian Ibu dan Bayinya Setelah Dioper Sana-sini
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Maryen Braweri memberikan klarifikasi atas meninggalnya pasien Irene Sokoy dan bayinya karena lambatnya penanganan oleh rumah sakit.
Maryen Braweri mengatakan, pasien diantar oleh keluarga ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore dan rencananya melahirkan secara normal di RSUD Yowari.
“Pada saat pasien datang itu sudah pembukaan lima dan sampai 22.10 WIT baru pembukaan lengkap dan bayi sudah kelihatan. Namun karena kondisi jantung janin menurun, maka dokter menyarankan untuk operasi,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025).
Namun, karena dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada ditempat, pihak rumah sakit merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
“Untuk dokter kandungan di rumah sakit Yowari hanya ada satu orang, namun sedang ada kegiatan di luar kota, sehingga kami koordinasi dengan RS Dian Harapan untuk dirujuk ke sana,” kata dia.
Dari koordinasi itu, pasien Irine Sokoy dirujuk ke RS Dian Harapan didampingi oleh dua perawat bersama keluarga menggunakan ambulans RSUD Yowari.
Namun dalam perjalanan, kata dia, RS Dian Harapan mengabarkan melalui sambungan telephone bahwa ruang untuk
BPJS Kesehatan
kelas III sedang penuh dan dokter spesialis anastesi juga tidak ada.
“Makanya pasien dibawa ke RSUD Abepura dengan alasan lokasi terdekat,” ucap dia.
Saat pasien tiba di RSUD Abepura, ia ditolak dengan alasan ruang operasi sedang direnovasi, sehingga pasien dibawa ke RS Bhayangkara.
Keluar dari RSUD Abepura, pasien dibawa ke RS Bhayangkara dengan pertimbangan lokasi terdekat dan pasien harus segera ditangani.
Namun, saat sampai di sana, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh dan hanya tersedia ruang VIP, tetapi pasien harus membayar uang muka sebesar Rp 4 juta.
“Di satu sisi keluarga tidak bawa uang, sehingga petugas kami minta untuk dilakukan tindakan, tetapi karena tidak terima akhirnya pasien dibawa menuju ke rumah sakit RSUD
Jayapura
,” kata dia.
Dalam perjalanan ke
RSUD Jayapura
, pasien mengalami kejang-kejang sehingga mobil kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, pasien menghembuskan nafas terakhir.
Maryen Braweri mengaku bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan oleh RSUD Yowari dalam menangani pasien.
“Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota, namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur RS Bhayangkara, Rommy Sebastian mengatakan, pihaknya tak pernah menolak pasien rujukan.
Hanya saja, pihak RSUD Yowari tak melalui prosedur rujukan yakni mengisi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).
“Kami tak pernah menolak pasien, tapi yang jadi pertanyaan kenapa RSUD Yowari apakah rujukan itu sudah melalui prosedur? Karena setiap pasien rujukan harus mengisi SISRUTE agar bisa terbaca oleh kami, nah ini tidak dilakukan, jadi jangan salahkan kami,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat sore.
Selain itu, kata Rommy, pihaknya sudah memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh.
“Pada saat itu, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh. Nah berdasarkan aturan bahwa maka tidak bisa naik kelas lagi. Artinya bahwa yang bersangkutan akan menjadi pasien umum, sehingga kami edukasi bahwa jika menjadi pasien umum, maka akan dikenakan tarif,” ucap dia.
Senada dengan itu, pihak Rumah Sakit Dian Harapan membantah menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari.
Pihak RSDH mengaku sudah menyampaikan kondisi layanan dan ketersediaan dokter dan ruang perawatan kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien dibawa.
Saat itu, ruang NICU telah terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan penuh, dan dokter spesialis Obgyn sedang cuti.
Adapun dokter spesialis anastesi mitra yang akan dipanggil membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
Namun, saat pemberitahuan ini disampaikan, petugas RSUD Yowari sudah dalam perjalanan membawa pasien ke RS Dian Harapan.
Petugas RSUD Yowari yang tiba di RS Dian Harapan sekitar pukul 01.10 WIT, kemudian meminta dokter jaga RS Dian Harapan memberikan cap rumah sakit dan mengedukasi keluarga pasien bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga dan ruang perawatan penuh.
Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain.
Manajemen RS Dian Harapan menegaskan bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Baru 89 Persen RS yang Siap Rujukan Baru BPJS Kesehatan
Jakarta –
Kementerian Kesehatan menyebut kesiapan rumah sakit untuk menerapkan sistem rujukan baru berbasis kompetensi belum 100 persen. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, Obrin Parulian, mengatakan hingga hari ini baru 89 persen rumah sakit yang sudah melakukan sinkronisasi data sesuai standar rujukan baru.
“Dari total 3.197 rumah sakit, sebelumnya kami mencatat 89 persen. Namun ini masih dinamis sampai penetapan nanti,” ujar Obrin dalam konferensi pers Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, pemerintah masih terus membuka ruang masukan dari sejumlah pihak. Proses penyelarasan standar disebut belum final karena banyak penyesuaian yang perlu mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Kami masih mendengarkan masukan dari rumah sakit, bagaimana kondisi mereka, standar apa yang paling realistis diterapkan. Intinya, kebijakan ini kami susun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya.
Obrin menjelaskan standar rujukan berbasis kompetensi mulai dirancang sejak Mei. Namun, sejumlah komponen masih harus disesuaikan karena temuan di lapangan tidak selalu sejalan dengan standar awal.
“Contoh, ada alat tertentu yang diwajibkan, tapi ketersediaannya terbatas. Kami harus tanya ahli apakah fungsinya bisa dipenuhi dengan alat lain,” jelasnya.
Kemenkes juga melibatkan organisasi profesi, perhimpunan rumah sakit, hingga kolegium untuk memastikan standar tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi dapat diterapkan di berbagai daerah.
Obrin menegaskan target sinkronisasi adalah kondisi data yang ‘stabil’ mendekati 100 persen. Setelah itu, barulah kebijakan final dikeluarkan. Namun ia mengingatkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan sumber daya berbeda-beda. Karena itu beberapa daerah, terutama wilayah terpencil seperti Papua, akan diberi kelonggaran implementasi.
“Standarnya satu, tapi cara penerapannya tidak bisa disamaratakan. Ada rajutan khusus untuk daerah-daerah tertentu agar tetap bisa memenuhi standar tanpa membebani mereka,” jelas Obrin.
Menurut Obrin, sebagian besar rumah sakit menyambut baik kebijakan ini. Kemenkes menggelar sosialisasi maraton ke berbagai provinsi, bertemu asosiasi rumah sakit, perhimpunan, hingga direksi rumah sakit daerah maupun swasta.
“Ketika standar makin jelas, mereka lebih mudah memetakan apa yang harus dipenuhi. Mereka bisa melihat SDM apa yang kurang, alat apa yang dibutuhkan, atau sarpras mana yang harus ditingkatkan,” ujarnya.
Obrin menyebut, melalui sistem rumah sakit online, fasilitas kesehatan bisa langsung mengetahui syarat apa yang belum terpenuhi untuk naik ke jenjang kompetensi tertentu.
“Ini membuat perencanaan mereka lebih efisien,” katanya.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
-

LPS: 50 juta penduduk belum punya rekening, dorong literasi keuangan
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.
“Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Anggito dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan data LPS, tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen.
Lebih lanjut, Sumatera mencatat 19,08 persen, Jawa sebesar 19,55 persen, sementara wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan porsi penduduk tanpa rekening terendah yakni 14,30 persen.
Dari data tersebut, kelompok usia 5-14 tahun menyumbang porsi terbesar penduduk tanpa rekening yakni 76,3 persen, disusul kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 15,6 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan, dan peningkatan literasi keuangan sejak dini.
“Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkapnya.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps, Pengamat: Tahan Berapa Lama?
Bisnis.com, JAKARTA— Hadirnya layanan Internet Rakyat dengan tarif sekitar Rp100.000 per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps dinilai dapat membuka akses internet lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, sejumlah tantangan dinilai menghadang implementasi jangka panjang layanan tersebut.
Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai program ini masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, harga murah dapat menarik minat masyarakat, tetapi tidak serta-merta menjamin kualitas maupun keberlanjutan bisnis layanan tersebut.
“Pengembalian investasinya berikut teknologi ke depannya menjadi tantangan tidak mudah, bisa saja penyesuaian tarif atau ada subsidi dari regulatornya, sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025).
Kamilov menilai tarif murah dalam layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi untuk memperkenalkan produk, namun harus dibatasi waktu.
Dia menambahkan layanan ini berpotensi meningkatkan pemerataan akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber. Namun, menurutnya keberlanjutan operasional tetap menjadi pertanyaan.
“Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non- fiber tetapi berapa lama bisa bertahannya [penting dukungan Komdigi ],” katanya.
Kamilov juga menilai persaingan layanan FWA belum akan terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, dia memprediksi kompetisi justru akan semakin ketat pada sektor penyedia layanan internet (ISP) dibanding langsung di ranah FWA.
Lebih lanjut, dia menilai pengembangan model investasi ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga Komdigi dan Kementerian/Kelembagaan terkait.
“Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” katanya.
Internet Rakyat merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan ini dihadirkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge. Saat ini, cakupannya tersedia di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.
Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat harus melakukan pra-registrasi terlebih dahulu melalui laman resminya, kemudian mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, serta alamat domisili, dan menandai lokasi kediaman di peta sebelum data dikirimkan.
-

Pekerja Bangunan Gereja di Yahukimo Ditemukan Tewas, Diduga Dibacok KKB
Jakarta –
Seorang pekerja bangunan gereja bernama Baharudin di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ditemukan tewas dengan luka bacok di dekat tempat tinggalnya. Korban diduga diserang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo mengevakuasi jenazah seorang pekerja bangunan yang ditemukan meninggal dunia diduga dibacok KKB. Korban bernama Baharudin,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dilansir detikSulsel, Jumat (21/11/2025).
Korban ditemukan tewas di kawasan Jalan Gunung, Yahukimo pada Rabu (19/11) sekitar pukul 14.04 WIT. Korban merupakan pekerja bangunan Gereja GIDI Motulen.
“Begitu laporan diterima, tim langsung dikerahkan ke lokasi untuk memastikan situasi dan mengevaluasi jenazah korban,” katanya.
Sementara itu Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Adarma Sinaga mengatakan korban dikenal baik oleh warga sekitar. Polisi pun masih mendalami pelaku pembacokan.
Baca selengkapnya di sini.
(rfs/rfs)
-

Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi
Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai meninggalnya Ibu hamil asal Kampung Hobong, Irene Sokoy pada 19 November 2025, menjadi indikator serius dalam pelayanan kesehatan di Jayapura sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi.
“Penolakan berulang terhadap pasien gawat darurat seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan ibu di Jayapura,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk itu organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan rujukan di Abepura dan Jayapura.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rekan Indonesia, Irene dibawa dari Kampung Kensio menuju RS Yowari sekitar pukul 03.00 WIT untuk proses persalinan. Dari sana pasien dirujuk ke RS Abepura, namun tidak mendapat pelayanan.
Keluarga kemudian membawa pasien ke RS Dian Harapan yang juga tidak menerimanya. Ketika tiba di RS Bhayangkara, keluarga diminta menyediakan biaya operasi sebesar Rp8 juta.
Karena tidak mampu, keluarga memilih membawa Irene ke RS Dok II Jayapura. Namun pasien meninggal dalam perjalanan sebelum mendapatkan penanganan.
Agung menjelaskan bahwa kematian Irene tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Berdasarkan data resmi, Papua tercatat memiliki angka kematian ibu mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.
Ia menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu di Papua merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama.
Rekan Indonesia juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Abepura.
Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam proses rujukan dan layanan kegawatdaruratan maternal, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, stabilisasi pasien yang belum optimal serta kapasitas tenaga medis yang belum merata.
“Jika di pusat kota saja penanganan ibu hamil dalam kondisi darurat sangat lambat, bagaimana kondisi di wilayah pedalaman? Ini situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Agung.
Rekan Indonesia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit rujukan yang diduga menolak pasien dan menegakkan aturan pelayanan gawat darurat yang melarang permintaan uang muka.
Selain itu meningkatkan kompetensi tenaga medis serta menyediakan skema pembiayaan darurat bagi keluarga tidak mampu.
“?Di kota dengan akses rumah sakit yang banyak, seorang ibu tidak boleh meninggal hanya karena birokrasi atau penolakan layanan. “Ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus segera bertindak,” katanya.
Rekan Indonesia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua.
Rekan Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak pada isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/11/20/691ee944045aa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pekerja Bangunan Ditemukan Tewas di Yahukimo, Pelaku Diduga KKB Regional 20 November 2025
Pekerja Bangunan Ditemukan Tewas di Yahukimo, Pelaku Diduga KKB
Tim Redaksi
YAHUKIMO, KOMPAS.com
– Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo mengevakuasi jenazah seorang pekerja bangunan yang ditemukan tewas di kawasan Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, Rabu (19/11/2025) sekitar pukul 14.04 WIT.
Korban diketahui bernama
Baharudin
, warga Mandati II, Wangi-wangi Selatan.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan bahwa tim bergerak cepat setelah menerima laporan penemuan jenazah pekerja bangunan
Gereja GIDI
Motulen.
Tim gabungan langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan evakuasi.
“Begitu laporan diterima, tim langsung dikerahkan ke lokasi untuk memastikan situasi dan mengevaluasi jenazah korban,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com,
Kamis (20/11/2025).
“Ini merupakan langkah awal untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Adarma Sinaga, secara terpisah menyampaikan bahwa informasi awal diperoleh dari beberapa saksi yang mengenal korban.
“Keterangan para saksi sangat membantu kami dalam memetakan aktivitas terakhir korban. Informasi awal inilah yang nantinya menjadi dasar proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya.
Menurut Adarma, seorang saksi menyampaikan bahwa korban bekerja sebagai tukang, sekaligus penjaga kios sejak 2017 selama pembangunan Gereja GIDI Motulen.
Setelah gereja diresmikan pada 30 Oktober 2025, korban tidak lagi bekerja, tetapi tetap tinggal di tenda tukang.
“Saksi menyebut korban merupakan bagian dari tim sejak awal pembangunan gereja dan berperan sebagai juru masak. Adapun saksi lain mengaku terakhir bertemu korban pada 15 November 2025 saat yang bersangkutan turun ke Kota Dekai untuk berbelanja,” ujar dia.
Adarma menyampaikan, korban ditemukan di area kebun dekat tempat tinggalnya dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana panjang biru dan tanpa alas kaki.
“Di TKP, petugas menemukan barang bukti yang diduga digunakan pelaku. Pelaku sementara diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata (
KKB
),” kata dia.
Tim kemudian menyisir area sekitar lokasi dan bertemu tiga orang yang kemudian dibawa untuk dimintai keterangan.
“Ketiganya berinisial JK, LK, dan YP. Tim juga mengamankan barang-barang berupa noken, pakaian, dompet, hingga satu unit ponsel,” ujar Kombes Adarma.
Setelah pemeriksaan awal, Kombes Adarma menyatakan tim gabungan mengevakuasi jenazah Baharudin ke RSUD Dekai untuk proses identifikasi serta pemeriksaan lanjutan oleh pihak medis.
Penyelidikan terhadap motif dan pelaku pembunuhan masih berlanjut oleh Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Yahukimo.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menyerahkan proses penanganan kasus ini kepada aparat. Polri akan bekerja profesional untuk mengungkap kejadian ini secara terang benderang,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

