Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah kenaikan permintaan seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan dirinya menepis isu bahwa harga sejumlah komoditas pangan meroket karena stok yang menipis akibat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas nasional tersebut.

    Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Sudaryono membeberkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab variasi harga pangan di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah dengan medan logistik yang sulit seperti wilayah Papua.

    Namun, dia menilai lonjakan harga yang terjadi di wilayah lain yang tidak memiliki kendala distribusi serupa adalah sebagai anomali dan tidak mencerminkan kondisi stok nasional.

    “Kalau memang ada misalnya contoh di Papua, harganya jauh lebih mahal kan ada faktor yang memang betul setelah kita cek memang ada misalnya biaya angkutan yang lebih mahal, tapi kalau yang di tempat lain yang secara geografis kemudian jarak dan lain-lain tidak terlalu ya. Ini berarti sebuah anomali. Wong yang biasanya enggak lebih mahal kok ini lebih mahal?,” ujar Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, stok pangan secara nasional masih berada di level yang mencukupi, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk untuk komoditas telur, daging ayam, beras, sayur, dan buah. Dia juga memastikan bahwa para peternak tetap tertib dalam menjual komoditas garapannya sehingga tidak ada indikasi kelangkaan yang bersumber dari gangguan pasokan.

    “Jadi, secara stok kita cukup, kemudian secara ketertiban dari peternak-peternak telurnya juga menjual telurnya juga tertib. Nah, hanya memang kita sangat mengantisipasi atas lonjakan dari kebutuhan telur maupun daging ayam dan lainnya termasuk di situ ada sayuran dan lain-lain karena ada MBG,” bebernya.

    Kementerian Pertanian pun optimistis peningkatan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG masih dapat dikelola dengan baik atau manageable oleh pemerintah. Dirinya pun menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memasok program tersebut masih berada pada tingkat ketersediaan yang aman.

    “Tapi ini Insyaallah manageable-lah. Jadi, peningkatan terkait sayur, buah, kemudian beras, kemudian kebutuhan protein ini manageable, karena ada MBG ini Insyaallah dia manageable. Jadi, bukan terus tiba-tiba langka enggak ada. Kita pastikan itu itu kita siap di situ ya,” pungkasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan terus memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kelancaran program MBG sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

  • Cara Daftar Internet Rakyat Rp100 Ribu, Syarat, dan Paket Harganya

    Cara Daftar Internet Rakyat Rp100 Ribu, Syarat, dan Paket Harganya

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan Internet Rakyat (IRA) menjadi program pemerintah yang menyediakan akses internet biaya murah namun tetap memiliki kecepatan tinggi.

    Program ini pun dianggap dapat mengatasi masalah mahalnya biaya layanan internet, yang selama ini dirasakan sebagian masyarakat.

    Inisiatif tersebut juga diharapkan dapat meratakan akses internet di Indonesia, terutama di daerah yang masih sulit memperoleh jaringan stabil.

    Di era digital saat ini, ketersediaan akses internet menjadi kebutuhan dasar bagi berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat.

    Sasaran utama layanan Internet Rakyat ditujukan untuk rumah tangga, mahasiswa dan pelajar, pekerja WFH (Work From Home), UMKM, dan wilayah yang terbatas akses kabel optik.

    Internet Rakyat merupakan layanan WiFi berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang beroperasi pada frekuensi 1.4 GHz dan menggunakan konsep Open Radio Access Network (Open RAN).

    Layanan internet ini termasuk jaringan komersial pertama di dunia dan di Indonesia yang menerapkan teknologi Open RAN FWA 1.4 GHz.

    Program IRA digagas oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge, berkolaborasi dengan PT OREX SAI Indonesia, perusahaan patungan dari NTT Docomo dan NEC Corporation.

    Cara daftar WiFi Internet Rakyat

    Masih dalam tahapan awal, saat ini paket WiFi Internet Rakyat baru tersedia bagi pengguna yang berada di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua.

    Masyarakat di area tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi mytelemedia.id.
    Pilih menu “Pra-Registrasi Sekarang” atau langsung kunjungi halaman internetrakyat.id/register.
    Di halaman tersebut, pengguna dapat melihat informasi paket yang ditawarkan, yakni layanan WiFi seharga Rp100.000 dengan masa berlaku 30 hari.
    Isi data diri awal berupa nama lengkap, alamat email, dan nomor WhatsApp.
    Klik “Kirim OTP”, kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp.
    Lanjutkan dengan mengisi data lokasi secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, hingga alamat lengkap.
    Pengguna dapat menambahkan penanda lokasi dan titik koordinat melalui peta yang disediakan.
    Centang pernyataan persetujuan terhadap “Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi”.
    Klik “Registrasi” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Fitur dan paket harga Internet Rakyat

    Berdasarkan informasi pada laman registrasi, Internet Rakyat saat ini hanya menyediakan satu jenis paket, yakni Paket WiFi 30 hari dengan harga Rp100.000.

    Melalui paket ini, pelanggan akan mendapatkan:

    Akses internet 5G FWA dengan kecepatan hingga 100 Mbps
    Kuota unlimited
    Gratis biaya langganan pada bulan pertama
    Gratis sewa modem (CPE)
    Perangkat yang mendukung sistem OpenWRT berupa 1 unit modem, ditambah 1 boks dan buku panduan
    Perangkat memakai antena omni dengan penguatan sinyal hingga 3,5 dBi dan teknologi WiFi 5 2+2 (AC1200).

  • 5 Ibu dan Bayinya Meninggal Ditolak 4 RS, Gubernur Papua: Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah Regional

    5 Ibu dan Bayinya Meninggal Ditolak 4 RS, Gubernur Papua: Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah Regional

    Ibu dan Bayinya Meninggal Ditolak 4 RS, Gubernur Papua: Mohon Maaf atas Kebodohan Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
     
    Ia menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
     
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, 
    dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
     
     
    Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
    Fakhiri menyebut dirinya telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut.
    Ia juga menegaskan komitmennya menyatukan seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengutamakan keselamatan pasien di atas semua prosedur administrasi.
    “Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” katanya.
    Dari data yang dihimpun Kompas.com, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum menceritakan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11).
    Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    “Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    “Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham.
    Ada empat rumah sakit yang menolak Irene, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan.
    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Maryen Braweri kemudian memberikan larifikasi terkait kejadian tersebut.
    Maryen mengatakan, pasien diantar oleh keluarga ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore dan rencananya melahirkan secara normal di RSUD Yowari.
    “Pada saat pasien datang itu sudah pembukaan lima dan sampai 22.10 WIT baru pembukaan lengkap dan bayi sudah kelihatan. Namun karena kondisi jantung janin menurun, maka dokter menyarankan untuk operasi,” katanya ketika dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025).
    Namun, karena dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada ditempat, pihak rumah sakit merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
    “Untuk dokter kandungan di rumah sakit Yowari hanya ada satu orang, namun sedang ada kegiatan di luar kota, sehingga kami koordinasi dengan RS Dian Harapan untuk dirujuk ke sana,” kata dia.
    Dari koordinasi itu, pasien Irine Sokoy dirujuk ke RS Dian Harapan didampingi oleh dua perawat bersama keluarga menggunakan ambulans RSUD Yowari.
    Namun dalam perjalanan, kata dia, RS Dian Harapan mengabarkan melalui sambungan telephone bahwa ruang untuk BPJS Kesehatan kelas III sedang penuh dan dokter spesialis anastesi juga tidak ada.
    “Makanya pasien dibawa ke RSUD Abepura dengan alasan lokasi terdekat,” ucap dia.
    Saat pasien tiba di RSUD Abepura, ia ditolak dengan alasan ruang operasi sedang direnovasi, sehingga pasien dibawa ke RS Bhayangkara.
    Keluar dari RSUD Abepura, pasien dibawa ke RS Bhayangkara dengan pertimbangan lokasi terdekat dan pasien harus segera ditangani.
    Namun, saat sampai di sana, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh dan hanya tersedia ruang VIP, tetapi pasien harus membayar uang muka sebesar Rp 4 juta.
    “Di satu sisi keluarga tidak bawa uang, sehingga petugas kami minta untuk dilakukan tindakan, tetapi karena tidak terima akhirnya pasien dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Jayapura,” kata dia.
    Dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang-kejang sehingga mobil kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, pasien menghembuskan nafas terakhir.
    Maryen Braweri mengaku bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan oleh RSUD Yowari dalam menangani pasien.
    “Kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota, namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain,” ucap dia.
    Sementara, pihak Rumah Sakit Dian Harapan membantah menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari.
    Pihak RSDH mengaku sudah menyampaikan kondisi layanan dan ketersediaan dokter dan ruang perawatan kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien dibawa.
    Saat itu, ruang NICU telah terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan penuh, dan dokter spesialis Obgyn sedang cuti.
    Adapun dokter spesialis anastesi mitra yang akan dipanggil membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
    Namun, saat pemberitahuan ini disampaikan, petugas RSUD Yowari sudah dalam perjalanan membawa pasien ke RS Dian Harapan.
    Petugas RSUD Yowari yang tiba di RS Dian Harapan sekitar pukul 01.10 WIT, kemudian meminta dokter jaga RS Dian Harapan memberikan cap rumah sakit dan mengedukasi keluarga pasien bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga dan ruang perawatan penuh.
    Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain.
    Manajemen RS Dian Harapan menegaskan bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
    Direktur RS Bhayangkara, AKBP dr Romy Sebastian, memberikan klarifikasi bahwa rujukan Irene dari RSUD Yowari tidak melalui Sistem Rujukan (Sisrut), sehingga pihaknya tidak mendapat informasi riwayat keluhan pasien.
    “Saat dibawa ke RS Bhayangkara kami langsung melakukan pemeriksaan dan pasien Irene Sokoy termasuk dalam pasien BPJS PBI,” jelasnya.
    Romy menegaskan rumah sakit tidak menolak pasien, namun ruang kelas 3 penuh dan yang tersedia hanya kamar VIP.
    “Kami menawarkan pasien untuk sebagai pasien umum,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumor merger antara Gojek dan Grab Indonesia menjadi sorotan sepekan terakhir. Gabungan kedua perusahaan dikhawatirkan membuat tarif transportasi online melambung karena pangsa pasar yang dimiliki sangat besar.

    Pada Juni 2025, dikabarkan tarif Gojek di Jabodetabek atau zona II sebesar Rp2.500-Rp3.400 per kilometer/KM. Tarif minimumnya sekitar Rp14.040-Rp15.525.

    Sementara GrabBike biaya per kilometer sekitar Rp2.700-Rp3.500. Biaya minimum sama yaitu Rp14.040-Rp15.525 untuk jarak 5 kilometer pertama.

    Tarif berbeda untuk zona I yang meliputi Sumatra, Jawa (diluar Jabodetabek) serta Bali, dan zona III yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Untuk zona I saat ini tarif berkisar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer. Sementara itu zona III berkisar Rp2.100-Rp2.600 per kilometer.

    Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%. Sementara 10% sisanya dikuasai Maxim dan lain sebagainya.

    Penguasaan pasar yang besar ini dikhawatirkan membuat perusahaan tersebut semena-mena dalam menerapkan tarif ke pengguna.

    “Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara. 

    Driver ojol menunggu penumpang

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya. 

    Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja. 

    Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi. 

    Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur,  cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

    “Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

  • Kabar Baik! KLB Polio Resmi Dinyatakan Berakhir di Indonesia

    Kabar Baik! KLB Polio Resmi Dinyatakan Berakhir di Indonesia

    Jakarta –

    Indonesia secara resmi telah mengakhiri Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, yang muncul aibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama beberapa tahun. Hampir 60 juta dosis imunisasi polio tambahan telah diberikan kepada anak-anak selama respon KLB ini.

    Sejak Juni 2024 hingga saat ini, tidak ditemukan lagi virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Berdasarkan situasi ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB ditutup secara resmi pada 19 November 2025.

    “Kita berhasil menghentikan penyebaran polio di Indonesia berkat dedikasi tenaga kesehatan, komitmen orang tua dan seluruh anggota masyarakat agar anak-anak diimunisasi, serta dukungan mitra. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kita harus terus bekerja sama agar polio tidak kembali dengan memastikan semua anak menerima imunisasi polio lengkap sesuai usia,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (21/11).

    “Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Risiko polio masih ada, terutama dengan adanya kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa provinsi di Indonesia,” tambahnya.

    Dr Saia Ma’u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat mengatakan keberhasilan Indonesia merupakan langkah penting menuju dunia tanpa polio. Keberhasilan ini juga memperkuat kemampuan seluruh Wilayah Pasifik Barat WHO untuk mempertahankan status bebas polio yang telah dicapai 25 tahun lalu.

    “Saya mendorong seluruh 38 negara dan wilayah di Pasifik Barat untuk tetap waspada. Suatu hari nanti, polio hanya tinggal sejarah. Sampai saat itu tiba, kita harus melanjutkan imunisasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, KLB terjadi sejak bulan Oktober 2022, saat kasus pertama dilaporkan dari Aceh. Dalam dua tahun berikutnya, kasus juga ditemukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kasus cVDPV2 (varian virus polio) terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

    Indonesia melakukan respons melalui dua putaran imunisasi tambahan polio dengan menggunakan vaksin novel OPV-2 (nOPV2) mulai akhir tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Secara paralel, cakupan imunisasi rutin juga meningkat, dengan persentase anak yang menerima dosis kedua vaksin polio inaktif (IPV) meningkat dari 63% (1,9 juta anak) pada 2023 menjadi 73% (3,2 juta anak) pada 2024.

    Dalam upaya mengakselerasi peningkatan cakupan IPV, Kementerian Kesehatan menginisiasi penggunaan vaksin heksavalen yang menggabungkan DPT-HB-Hib dan IPV dalam satu suntikan. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis akibat infeksi Haemophilus influenza tipe b.

    Penggunaan vaksin heksavalen diharapkan jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya keluarga, serta mempercepat terbentuknya kekebalan terhadap berbagai penyakit. Program ini dimulai pada Oktober 2025 di provinsi DIY, NTB, Bali, serta enam provinsi di Tanah Papua, dengan pelaksanaan secara nasional direncanakan pada tahun mendatang.

    Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan dalam deteksi dan investigasi lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak-anak. Kualitas surveilans AFP semakin baik melalui deteksi kasus lebih sensitif dan peningkatan kualitas spesimen.

    Sesuai protokol Global Polio Eradication Initiative, tim independen global menilai kualitas respons KLB polio melalui Outbreak Response Assessment (OBRA) pada Juli 2023, Desember 2024, dan Juni 2025.

    Berdasarkan penilaian ini, disimpulkan Indonesia telah melaksanakan upaya respon yang berkualitas, melakukan serangkaian upaya penguatan dan peningkatan pelaksanaan program sebagaimana direkomendasikan tim OBRA, serta membuktikan tidak adanya kasus baru.

    Dengan demikian, WHO menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria berakhirnya KLB, sehingga status KLB Polio dapat ditutup.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)

  • Keberlanjutan Program Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps Diragukan

    Keberlanjutan Program Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps Diragukan

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi masih meragukan keberlanjutan program Internet Rakyat Rp100.000 yang menawarkan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Harga yang ditawarkan sangat murah, di sisi lain ada ongkos yang harus ditanggung oleh penyelenggara layanan seperti biaya karyawan hingga biaya spektrum frekuensi dan rencana pengembalian investasi.

    Diketahui, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) menjadi penyelenggara layanan Internet Rakyat Rp100.000.

    Setiap tahunnya, untuk mengoperasikan pita frekuensi 1,4 GHZ, Telemedia harus membayar Rp400 miliar kepada pemerintah untuk memberikan layanan fixed wireless access (FWA) di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai program ini masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, harga murah dapat menarik minat masyarakat, tetapi tidak serta-merta menjamin kualitas maupun keberlanjutan bisnis layanan tersebut.

    “Pengembalian investasinya berikut teknologi ke depannya menjadi tantangan tidak mudah, bisa saja penyesuaian tarif atau ada subsidi dari regulatornya, sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025). 

    Kamilov menilai tarif murah dalam layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi untuk memperkenalkan produk, namun harus dibatasi waktu. 

    Dia menambahkan layanan ini berpotensi meningkatkan pemerataan akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber. Namun, menurutnya keberlanjutan operasional tetap menjadi pertanyaan.

    “Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non- fiber  tetapi berapa lama bisa bertahannya,” katanya.

    Kamilov juga menilai persaingan layanan FWA belum akan terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, dia memprediksi kompetisi justru akan semakin ketat pada sektor penyedia layanan internet (ISP) dibanding langsung di ranah FWA.

    Lebih lanjut, dia menilai pengembangan model investasi ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga Komdigi dan Kementerian/Kelembagaan terkait.

    “Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” katanya. 

    Internet Rakyat merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan ini dihadirkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge. Saat ini, cakupannya tersedia di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat harus melakukan pra-registrasi terlebih dahulu melalui laman resminya, kemudian mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, serta alamat domisili, dan menandai lokasi kediaman di peta sebelum data dikirimkan.

  • KPK Panggil Eks Bendahara Dius Enumbi Terkait Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua

    KPK Panggil Eks Bendahara Dius Enumbi Terkait Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan delapan saksi dugaan korupsi pengelolaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya, eks Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua Dius Enembi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 November.

    Berikut adalah rincian delapan saksi yang dimintai keterangan penyidik pada hari ini, 21 November:

    1. Otto Sada selaku pengurus KONI Papua;

    2. Dius Enumbi selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua;

    3. Muhhamad Fajri Noch selaku wiraswasta;

    4. Hengki Martanto yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Papua tahun 2021-2022;

    5. Mikael Kambuaya selaku mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;

    6. Frans Manimbui selaku Direktur PT Cendrawasih Mas;

    7. Elpus Hugi selaku Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua; dan

    8. Mieke selaku pegawai finance PT Tabi Bangun Papua

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” ujar Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua. Kerugian negara akibat praktik lancung ini disebut mencapai Rp1,2 triliun.

    Sudah ada satu tersangka yang ditetapkan komisi antirasuah. Dia adalah DE yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.

  • KPK Panggil Eks Bendahara Dius Enumbi Terkait Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua

    KPK Panggil Eks Bendahara Dius Enumbi Terkait Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan delapan saksi dugaan korupsi pengelolaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya, eks Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua Dius Enembi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 21 November.

    Berikut adalah rincian delapan saksi yang dimintai keterangan penyidik pada hari ini, 21 November:

    1. Otto Sada selaku pengurus KONI Papua;

    2. Dius Enumbi selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Papua;

    3. Muhhamad Fajri Noch selaku wiraswasta;

    4. Hengki Martanto yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Papua tahun 2021-2022;

    5. Mikael Kambuaya selaku mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;

    6. Frans Manimbui selaku Direktur PT Cendrawasih Mas;

    7. Elpus Hugi selaku Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua; dan

    8. Mieke selaku pegawai finance PT Tabi Bangun Papua

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengelolaan dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” ujar Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua. Kerugian negara akibat praktik lancung ini disebut mencapai Rp1,2 triliun.

    Sudah ada satu tersangka yang ditetapkan komisi antirasuah. Dia adalah DE yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.

  • OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

    “Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” kata dia.

    Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

    Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

    “Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

    Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh,” kata Mahendra.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

    Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina EP laksanakan 354 program sosial per September 2025

    Pertamina EP laksanakan 354 program sosial per September 2025

    Selain meningkatkan produksi migas demi ketahanan energi, selama 2 dekade Pertamina EP memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina EP melaksanakan 354 program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di seluruh wilayah kerja Pertamina EP pada periode Januari—September 2025, sebagai bentuk kontribusinya kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi, mencakup Aceh hingga Papua.

    “Kinerja pada aspek ini salah satunya direpresentasikan melalui perolehan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” kata Manaj

    er Communications Relations & CID Pertamina EP Pinto Budi Bowo Laksono dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pada 2024, tutur Pinto melanjutkan, Pertamina EP memperoleh 8 Proper Emas dan 9 Proper Hijau.

    Kontribusi Pertamina EP dalam melaksanakan program-program TJSL diterima dan dirasakan oleh lebih dari 27 ribu penerima manfaat langsung maupun tidak langsung, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat.

    Program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi lokal melalui pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, dan dukungan akses pasar.

    Di bidang pendidikan dan kesehatan, yang dikembangkan antara lain pemberian fasilitas belajar berbasis digital, dan layanan kesehatan masyarakat di daerah operasi.

    Adapun program di bidang lingkungan berkelanjutan, mencakup rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih dan energi, serta kemandirian desa dengan mengembangkan energi mandiri dan desa wisata binaan.

    Pertamina EP juga menyalurkan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada masyarakat sekaligus memberikan santunan anak yatim piatu di sekitar wilayah operasi.

    Sebagai wujud kepedulian sosial, Pertamina EP turut membantu menyalurkan bantuan untuk bencana alam yang terjadi di wilayah operasi, di antaranya bencana banjir yang terjadi di Samarinda dan Bekasi pada tahun 2025.

    “Selain berfokus pada meningkatkan produksi migas demi pencapaian ketahanan energi, selama dua dekade Pertamina EP telah memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasinya melalui program-program TJSL,” ucapnya.

    Ia menegaskan Pertamina EP akan terus berkomitmen menjalankan operasi migas yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.