provinsi: PAPUA

  • Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah berencana menambah pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di tiga wilayah yang dikategorikan sebagai
    center of gravity
    atau titik berat nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan
    stabilitas keamanan
    nasional seiring meningkatnya potensi ancaman yang dapat mengganggu kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie menjelaskan, Jakarta menjadi salah satu dari tiga
    center of gravity
    yang keamanan wilayahnya harus dijamin.
    Dia menegaskan bahwa pengamanan Jakarta akan dilakukan secara menyeluruh, baik untuk wilayah darat, laut, maupun udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ucap dia.
    Wilayah kedua yang menjadi prioritas adalah Aceh sebagai gerbang bagian barat Indonesia, sedangkan wilayah ketiga adalah Papua.
    Sjafrie menyampaikan, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan di Papua dengan metode
    smart approach
    , yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” kata Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan,  TNI telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas, khususnya Papua dan Aceh.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus dalam wawancara terpisah di Gedung DPR RI.
    Selain batalion, TNI juga akan memperbanyak komando daerah militer (Kodam) di setiap wilayah.
    “Kodam tahun ini tambah dari 15 ditambah 6 kodam. Tahun 2026 kita akan nambah lagi sampai 37,” kata Agus.
    Ia melanjutkan, jumlah prajurit yang bertugas di Papua berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh optimistis persoalan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapat diatasi karena kawasan perbatasan itu terus berkembang seiring banyaknya investasi masuk dari dalam hingga luar negeri.

    Menurutnya, saat ini Kepri mempunyai tujuh kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan menyerap tenaga kerja, sehingga ia meminta pemerintah daerah membekali masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan khusus agar terserap sesuai kebutuhan dunia kerja.

    “Kepri terutama Batam dengan segala kemajuannya, maka jangan sampai warga lokal cuma jadi penonton, tapi harus jadi mesin utama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Wafiroh selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX padat rapat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.

    Wafiroh juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi pekerja lokal berbasis potensi di daerah tersebut.

    Ia mencontohkan Kepri terkenal sebagai daerah maritim dengan 96 persen luas lautan, sehingga program-program pelatihan kerja bisa difokuskan pada sektor pengolahan sumber daya laut.

    “Pelatihan kerja di sektor pariwisata pun perlu diperbanyak, karena Kepri juga terkenal dengan pariwisatanya, bahkan termasuk penyumbang kunjungan wisman terbesar ketiga nasional,” ujarnya.

    Selanjutnya, Wafiroh turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri sebesar 6,8 persen atau urutan tertinggi kedua tingkat nasional setelah Papua.

    Dia meyakini bahwa TPT di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada itu bukan 100 persen berasal dari penduduk setempat, melainkan 50 persen disumbangkan banyaknya penduduk luar yang masuk di Kepri.

    Ia menyebut Kepri, khususnya Batam menjadi magnet bagi warga luar daerah seperti Pulau Jawa hingga NTB, untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

    “Kepri ini seperti gula, sehingga banyak semut yang datang. Tapi, jangan sampai justru menjadi tempat penampung masyarakat yang tidak punya pekerjaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan kondisi pengangguran di provinsi itu dipengaruhi tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.

    Menurut dia, Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional.

    Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai perlakuan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun. Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

    “Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Ansar.

    Namun demikian, kata dia, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.

    Menurut Ansar, banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, yang kemudian secara langsung mempengaruhi angka TPT di provinsi ini. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT Kepri.

    Gubernur Kepri berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

    “Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Persoalan narkotika bukan lagi hal sepele. Saat ini, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Polisi Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MSi, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia terpapar narkotika. Untuk mengatasinya, semua pihak harus bersinergi dan tidak bisa hanya mengandalkan BNN atau kepolisian saja.

    ***

    Semua pihak harus membuka mata dan telinga. Data prevalensi menunjukkan jumlah penyalahguna narkotika tidak main-main, yakni 1,73% dari populasi.

    “Sebaran narkotika ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga, 60% dari kasus yang muncul berawal dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan,” kata Suyudi Ario Seto.

    BNN memang menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan narkotika. Namun tugas berat ini tak bisa dikerjakan sendiri. Karena itu, kata Suyudi, pihaknya menggandeng kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian lainnya. “Kami sudah berjalan dengan program IKAN di 8 provinsi, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika),” paparnya.

    Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan. Karena itu, kata Suyudi, BNN memberikan perhatian besar. “BNN fokus pada penanganan dan pencegahan narkotika untuk anak-anak. Kita semua harus bersinergi dan bergerak bersama. Jajaran pemerintahan harus bisa memberi contoh dan teladan. Penanganan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi saja, semua harus peduli. Kalau ini kita glorifikasikan, insya Allah penanganan narkotika bisa berhasil,” ujarnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI saat menemuinya di kantor BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, 17 November 2025.

    Anak-anak termasuk kelompok yang rentan terpapar narkotika, karena itu kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto mereka harus dibentengi. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana penanganan dan pencegahan narkotika yang dilakukan BNN?

    Di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, BNN telah merumuskan sejumlah program. Salah satunya adalah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran sebagai agen dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kami berharap segenap elemen masyarakat memiliki kepedulian. Sebagaimana Asta Cita pada poin ketujuh tentang pemberantasan dan penanggulangan narkotika di Indonesia, BNN sangat concern terhadap pentingnya peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kami berharap generasi muda kita benar-benar sehat, aktif, dan memiliki kekuatan demi menjaga kedaulatan bangsa ini dari bahaya narkotika.

    Selama ini berapa banyak korban yang terpapar narkotika?

    Berdasarkan data, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari total penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga bahwa 60% kasus bermula dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan.

    Untuk usia remaja, yaitu rentang 15–19 tahun, ditemukan sekitar 312.000 orang yang sudah terpapar narkotika. Dalam upaya pencegahan, kami menyiapkan beberapa program, di antaranya: IKAN (Integrasi Kurikulum Anti Narkotika), ANANDA (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak-anak), dan BERSINAR (Bersih Narkoba). Dari namanya sudah jelas bahwa kami sangat concern pada perlindungan anak-anak.

    Mengapa BNN fokus kepada anak-anak?

    Karena ini adalah kelompok usia yang paling rentan. Mereka selalu ingin tahu banyak hal, baik aspek positif maupun negatif. Dalam banyak kasus, korban terpapar narkotika karena pengaruh pertemanan di lingkungan rumah, sekolah, atau kampus. Anak-anak sering ditawari; awalnya hanya mencoba-coba, kemudian mulai ketagihan, dan akhirnya berlanjut. Banyak anak-anak kita yang sudah kecanduan. Karena itu, kami sangat concern terhadap kelompok usia ini.

    Anak-anak adalah aset negara yang harus kita jaga. Jika mereka sudah terpapar narkotika, maka seluruh bangsa akan menanggung akibatnya.

    Untuk melaksanakan program ANANDA dan BERSINAR, BNN berkolaborasi dengan pihak mana saja?

    BNN menjadi ujung tombak, tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami sudah menjalankan program IKAN di 8 provinsi, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika). Modul yang kami gunakan bersifat internasional dan diharapkan dapat masuk ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak memahami apa itu narkotika, bahayanya, dampaknya, serta jenis-jenis narkotika baru yang berkembang saat ini—baik bentuk maupun modusnya yang semakin beragam.

    Soal modus dan bentuk narkotika yang beredar saat ini seperti apa?

    Para pengedar sangat canggih. Bentuk narkotika kini bisa berupa permen atau makanan ringan yang disukai anak-anak. Ada juga yang masuk melalui rokok elektrik; saat cairannya diisi ulang, ternyata mengandung narkotika. Narkotika sudah banyak beralih ke bentuk kimia dan sintetis.

    Bagaimana pengoptimalan peran orang tua untuk menanggulangi penyebaran narkotika?

    Melalui program IKAN, kami berharap orang tua dapat memahami modul yang diberikan kepada anak-anak. Mereka harus memahami apa itu narkotika, apa dampak dan bahayanya, jenis-jenisnya, serta ciri-cirinya. Orang tua harus berperan aktif, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. Jangan sampai anak sudah terjerumus jauh, sementara orang tua tidak memahami tanda-tandanya. Setiap jenis narkotika berbeda dampaknya—ganja berbeda dengan sabu atau ekstasi. Ini yang harus dipahami para orang tua.

    Apa lagi program yang dilakukan BNN untuk penanggulangan narkotika?

    Kami memiliki program DESA BERSINAR (Desa Bersih Narkoba). Berbicara soal desa, ada dua struktur: mulai dari kepala desa hingga aparat terendah yaitu RT/RW, serta unsur karang taruna dan ibu-ibu PKK. Di sisi lain ada komunitas masyarakat yang juga melibatkan para orang tua. Semua harus bersinergi dan berjalan paralel. Jajaran pemerintahan harus memberikan contoh dan teladan. Penanggulangan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi; semua harus peduli. Jika ini bisa kita glorifikasikan, insyaallah penanganan narkotika akan berhasil.

    Orang tua kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto harus berperan aktif dalam penanggulangan narkotika, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana jika sudah dijaga sedemikian rupa, tapi masih bobol juga?

    Kalau upaya persuasif tidak menunjukkan hasil, dengan terpaksa harus dilakukan upaya pemberantasan dan rehabilitasi. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang kecanduan narkotika adalah aib, harus kita ubah. Jangan jadikan pecandu sebagai aib; mari kita rangkul mereka, ajak berobat dan rehabilitasi agar bisa sembuh. Jangan jadikan mereka masyarakat kelas dua, ditinggalkan, atau dianggap musuh. Jika itu terjadi, penanganan narkotika di Indonesia tidak akan pernah tuntas dan angka prevalensi akan terus naik.

    Menurut Anda, sejauh ini seperti apa awareness orang tua terhadap persoalan narkotika?

    Menurut saya, peran orang tua sejauh ini masih belum maksimal. Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga — jangan apatis terhadap persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita, tidak hanya di kota besar tetapi juga sudah merambah ke desa-desa, pesisir pantai, dan kawasan perkebunan.

    Kepada semua pihak, saya kembali menyerukan agar mengglorifikasikan pesan penanganan narkotika ini. Jangan berharap akan lahir generasi hebat jika kita tidak menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak yang kelak menjadi penerus perjuangan bangsa.

    Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sejauh mana program rehabilitasi dilakukan BNN?

    Upaya yang dilakukan BNN tidak bisa parsial—misalnya hanya pemberantasan atau hanya pencegahan. Semua upaya harus berjalan paralel, dari hulu hingga hilir. Selama ini kami melakukan kampanye, workshop, seminar, dan bekerja sama dengan media. Namun upaya ini belum cukup maksimal karena para bandar narkotika masih bisa masuk ke wilayah kita. Bentuk negara kita sebagai kepulauan menjadikan banyak pelabuhan kecil menjadi pintu masuk narkotika, sehingga makin banyak masyarakat yang terpapar. Karena itu, upaya rehabilitasi sangat penting dilakukan.

    Sebagaimana disampaikan Pak Presiden dalam pemusnahan barang bukti narkotika beberapa waktu lalu, beliau meminta agar upaya rehabilitasi diperkuat. Kami menyambut baik pernyataan Presiden tersebut, dan karena itu kami terus memperkuat fasilitas rehabilitasi yang ada. Saat ini BNN memiliki enam pusat rehabilitasi, antara lain di Lido (Bogor), Deli Serdang (Medan), Lampung, Makassar, dan beberapa daerah lainnya.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN dalam rehabilitasi?

    Kami juga menggiatkan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di desa-desa. Di sini, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan sebagai agen penyembuh di tingkat awal. Jika kasus sudah sedikit lebih berat, kami arahkan ke IPWL (Intervensi Wajib Lapor) yang ada di puskesmas, klinik, klinik pratama BNNP/BNNK, dan rumah sakit yang mendapat rekomendasi Kemenkes. Di sana ada konselor dan dokter yang bertugas.

    Selain itu, BNN juga memiliki Rehabilitasi Keliling (RELING) di 10 provinsi, terutama di daerah yang kami anggap rawan seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan lainnya. Kami memiliki dokter dan konselor yang bisa melakukan asesmen di tempat. Jika kasusnya ringan, dapat dilakukan rawat jalan; jika berat, akan dirujuk ke balai rehabilitasi.

    Bagaimana dengan masyarakat yang berada di wilayah terpencil?

    Bagi masyarakat yang berada di perbatasan atau wilayah terpencil, kami membuka layanan telerehab, yaitu rehabilitasi jarak jauh menggunakan video call. Pengguna bisa berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan petugas kami.

    Apakah seluruh wilayah Indonesia sudah tercakup layanan BNN?

    Kalau seluruhnya, saya kira belum. Harapan kami, layanan rehabilitasi bisa tersedia di semua provinsi di Indonesia. RELING dan telerehab juga akan terus kami perkuat.

    Apakah pihak swasta juga bisa berkontribusi dalam rehabilitasi narkotika?

    Kami sangat terbuka terhadap pihak swasta yang ingin terlibat dalam rehabilitasi narkotika.

    Ada beberapa kasus orang sudah direhabilitasi namun kembali terpapar narkotika. Bagaimana penanganannya?

    Itu namanya relaps atau kambuh. Kami memiliki strategi untuk menangani kasus relaps ini. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya, di wilayah Gayo Lues, Aceh, kami bekerja sama untuk mengarahkan para petani yang dulunya menanam ganja agar beralih menanam kopi Gayo. Kepala BNK Gayo Lues bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kami juga menggandeng pihak swasta untuk mengelola kopi Gayo agar masyarakat lebih produktif. Secara ekonomi, memang hasilnya tidak setinggi ganja, tetapi dengan bertani kopi, mereka aman dan bisa tidur nyenyak.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN?

    Belum lama ini kami melakukan penindakan serentak dari Sabang hingga Merauke bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Lebih dari 1.290 orang berhasil diamankan, 350 orang di antaranya positif narkoba dan diarahkan untuk rehabilitasi. Kami juga menangkap 37 bandar narkoba yang kini diproses secara hukum.

    Dalam operasi tersebut, kami menyita banyak barang bukti, di antaranya di Kampung Bahari dan Kampung Ambon: lebih dari 100 kg sabu, ratusan kilogram ganja, uang hasil kejahatan sekitar Rp5 miliar, serta 17 pucuk senjata api. Mereka ini bukan pelaku kecil—mereka menggunakan drone dan alat penghitung uang. Karena itu, upaya BNN bukan hanya pemberantasan, tetapi juga pemulihan.

    Di Kampung Bahari, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan BNNP setempat dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan, serta menggandeng tokoh agama untuk mengubah citra kampung narkoba menjadi kampung harapan yang BERSINAR. Upaya serupa juga dilakukan di daerah lain yang sedang berproses.

    Gurita bisnis narkoba nilainya sangat besar, bahkan triliunan rupiah. Apa lagi yang dilakukan BNN untuk menanggulanginya?

    Bisnis narkotika mungkin terlihat menjanjikan bagi orang-orang yang ingin mencari jalan pintas. Tapi ini merusak generasi—anak-anak bangsa yang menjadi penerus. Karena itu saya kembali menyerukan agar semua pihak peduli. Jangan sampai kita kalah dari bandar-bandar jahat itu.

    Kami melakukan berbagai upaya pencegahan dengan pendekatan kearifan lokal agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Anak-anak harus tetap kita lindungi karena mereka memiliki masa depan panjang. Semoga tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban.

    Bagaimana dengan orang yang masuk lembaga pemasyarakatan karena narkoba, tetapi justru menjalankan bisnis narkoba dari dalam lapas?

    Ini juga menjadi perhatian kami bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Bapak Menteri Imipas sudah mengambil langkah tegas. Semestinya warga binaan bertobat, tetapi masih ada yang mencoba-coba. Jika sudah seperti itu, tidak ada pilihan lain selain tindakan tegas.

    Kami berterima kasih kepada Kementerian Imipas yang telah memindahkan warga binaan pelaku bisnis narkoba ke Lapas Nusakambangan dan menempatkannya di sel super ketat. Semoga ini memberikan efek jera bagi mereka dan pelaku lain.

    Apa pesan Anda untuk generasi muda, orang tua, dan para pemangku kepentingan agar pencegahan serta penanggulangan narkotika bisa maksimal?

    Pesan saya kepada masyarakat, khususnya generasi muda:

    Sadari betul bahaya narkotika yang bisa mengancam sejak dini. Jauhi tawaran dan ajakan narkotika. Bentuk narkotika sekarang sangat beragam: permen, makanan ringan, hingga rokok elektrik, jadi harus waspada.Untuk orang tua, guru, dan dosen, awasi anak-anak dan peserta didik. Perhatikan lingkungan mereka.Arahkan pada kegiatan positif dan produktif, seperti olahraga dan seni.

    Untuk terhindar dari narkotika, jagalah diri, jaga teman, dan jaga masa depan kalian. Rumah adalah benteng pertama dalam penanggulangan narkotika. Mari kita jaga bersama agar Indonesia benar-benar BERSINAR.

    PR kita memang masih besar. Apa pun yang kita lakukan akan bermanfaat. Tapi jika kita diam atau tidak peduli, itu sama saja membiarkan narkotika terus beredar. Sebagai Kepala BNN, saya terus mengimbau dan mengajak: tidak ada kata terlambat, mari terus berbuat dan berjuang.

    Untuk menjaga kesehatan Suyudi Ario Seto tak meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Untuk menjaga kesehatan, Suyudi Ario Seto tidak pernah meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. Apa saja olahraga yang dilakoninya? “Saya memilih olahraga yang mudah dilakukan, seperti treadmill, jalan keliling kompleks perumahan, kalau ada kesempatan berenang dan bersepeda,” katanya.

    Untuk sepeda, Suyudi menyukai jenis MTB alias mountain bike. “Soalnya MTB itu kan seru, masuk kampung ke luar kampung. Melalui jalanan desa yang udaranya masih bersih,” ujar pria kelahiran Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973 ini.

    Kegiatan yang menyatu dengan alam memang sudah disukainya sejak belia. “Sejak sekolah dulu saya sudah suka naik gunung dan panjat tebing. Kalau sekarang sudah enggak sanggup. Badan sudah berat,” katanya sambil tertawa lepas. “Tapi kalau hiking masih oke,” tambahnya.

    Mengemudi motor trail juga menjadi kegemaran Suyudi. Sama seperti bersepeda MTB, rute yang dipilihnya pun masuk kampung keluar kampung. “Dengan motor trail, bisa melihat kehidupan masyarakat di kampung yang bersahaja. Waktu saya masih menjabat Kapolres, hampir setiap akhir pekan saya motoran,” lanjut mantan Kapolres Majalengka dan Kapolres Bogor ini.

    Yang menarik, kata Suyudi, aktivitas motor trail membuatnya lebih dekat dengan masyarakat. “Kalau naik motor itu komunitasnya sampai ke bawah, bahkan tukang ojek pun bisa nimbrung. Kita bisa bareng dengan masyarakat,” ujarnya.

    Di antara aktivitas bernuansa adventure itu, yang paling seru menurut Suyudi adalah panjat tebing. “Saya dan teman-teman kerap memanjat sampai ke Citatah, Purwakarta, dan Gunung Parang. Saya juga mendaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Kegiatan seperti ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga menguatkan pertemanan, kekompakan, dan kebersamaan,” katanya.

    Paling Seru Menjajal Daerah Baru

    Aktivitas seperti bersepeda atau mengendari motor trail, diakui Suyudi Ario Seto, memang melelahkan. Namun setelah itu badan jadi segar, sehat dan berkesan. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Satu hal yang dirasakan paling seru oleh Suyudi Ario Seto adalah ketika menjajal daerah baru. “Kenapa seru? Karena kita belum tahu rute dan track-nya. Jadi harus berhati-hati dan waspada agar tak terjadi kecelakaan. Serunya di sana,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

    Uniknya, lanjutnya, teman-temannya akan heboh dan tertawa jika ada salah satu rombongan yang terjatuh. “Pokoknya momen itu ditunggu banget kalau ada yang jatuh. Pasti diketawain. Makanya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Soalnya kalau ada yang jatuh, itu jadi hiburan buat yang lain,” katanya terkekeh.

    Diakui Suyudi, meski melelahkan, aktivitas berkendara motor trail ke daerah pedalaman justru membuatnya kembali segar. “Selesai aktivitas itu bikin fresh lagi. Dan kalau sudah begitu, hubungan dengan teman-teman makin dekat, sudah tidak ada jarak,” ujarnya.

    Kontrol Asupan Makanan

    Menjaga asupan makanan adalah cara yang dilakukan Suyudi Ario Seto menjaga kesehatannya. Kini ia mulai mengurangi asupan nasi yang diganti dengan beras porang. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Selain olahraga, Suyudi juga menjaga pola makan. “Yang penting adalah menjaga asupan makanan. Kalau saya pagi hari sarapan dengan dua butir telur ditambah saus cabai,” kata alumni Akpol 1994 ini.

    Menjelang siang, barulah ia makan besar. “Siang baru makan nasi porang. Untuk lauknya dua macam saja, ditambah sayur-sayuran. Malam juga begitu, tetapi sudah tidak pakai nasi,” ungkapnya.

    Dengan pola makan seperti itu, lanjut Suyudi, kondisi badan terasa lebih terjaga. “Insya Allah dengan pola seperti itu bisa menjaga kesehatan. Tetapi jangan lupa imbangi juga dengan workout atau aktivitas yang bisa membakar kalori seperti melatih otot kaki,” tambahnya, sembari berpesan untuk tidak memaksakan olahraga berat.

    Untuk menjaga kedekatan dengan keluarga, pada akhir pekan Suyudi selalu menyempatkan makan siang atau makan malam bersama anak dan istri. “Meski sibuk dengan berbagai kegiatan, harus menyempatkan minimal sekali untuk lunch atau dinner dengan anak dan istri,” katanya, yang juga aktif berkomunikasi lewat telepon pintar.

    Momen berkumpul itu digunakan untuk berbagi cerita dengan anak-anak yang mulai tumbuh besar dengan berbagai kegiatannya. “Kalau libur, kadang saya ajak anak mengikuti aktivitas saya. Biar mereka juga melihat dan merasakan kegiatan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak ada kegiatan atau pentas di sekolah, saya datangi. Mereka senang kalau ayahnya datang,” lanjut Suyudi Ario Seto.

    “Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan semua pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga, jangan apatis dengan persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita—tidak hanya di kota besar, tetapi juga sudah merambah desa-desa, pesisir pantai, dan perkebunan,”

       

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan tujuh armada kapal penumpang untuk melayani kebutuhan arus mudik masyarakat saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Pelni Cabang Manokwari Yusuf di Manokwari, Senin, mengatakan ketujuh armada kapal penumpang tersebut akan melayani rute dari timur (wilayah Papua) ke barat.

    “Kalau hari biasa kita hanya empat kapal yang singgah di Manokwari melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat. Tapi khusus Natal dan Tahun Baru kita mendapat tambahan tiga kapal lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, kapal yang beroperasi secara reguler di Kabupaten Manokwari sebenarnya hanya empat kapal yaitu KM Doloronda, KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo dan KM Sinabung.

    Namun untuk memenuhi kebutuhan pelayaran saat Natal dan Tahun Baru, Kemenhub RI memperbantukan tiga kapal untuk singgah di Pelabuhan Manokwari yaitu KM Labobar, KM Ciremai dan KM Sirimau.

    Ia menjelaskan, ada yang spesial pada angkutan Nataru tahun ini karena Pelni memberikan diskon atau potongan harga sebesar 20 persen untuk pembelian tiket kelas ekonomi pada seluruh kapal

    Pemberian diskon tersebut bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Penjualan tiket dengan potongan diskon dimulai pada Jumat (21/11) untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Namun yang harus jadi catatan, diskon ini ada kuotanya, jika kuota diskon tiket sudah habis maka harga kembali seperti semula meski periode diskon belum selesai,” ujarnya.

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar.

    Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskon setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

    Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500,- Setelah dikenakan diskon 20 persen dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300,- setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp 27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp 47.500.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga telur ayam ras nasional mulai mengalami penurunan di sejumlah kabupaten/kota dibandingkan dengan minggu kedua November 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan rata-rata harga telur ayam ras nasional pada minggu ketiga November 2025 tercatat Rp31.667 per kilogram. Kenaikan ini terjadi di 151 kabupaten/kota, sedangkan pada minggu sebelumnya kenaikan terjadi di 157 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp31.546 per kilogram.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga IPH (indeks perkembangan harga) telur ayam ras sudah tidak setinggi minggu lalu. Ini sudah mulai menurun trennya dari 157 (kabupaten/kota) sekarang sudah hanya 151,” ujar Amalia di Jakarta, Senin.

    Harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga antara Kabupaten Tambrauw Rp48.000 per kilogram, Kabupaten Melawi Rp33.600 per kilogram, dan Kabupaten Ende Rp48.000 per kilogram.

    Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Mamberamo Tengah tercatat Rp100 ribu per kilogram, Kabupaten Puncak Jaya Rp90.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya Rp90.000 per kilogram.

    “Papua ini memang per kilonya Rp100.000 per kilogram karena memang lokasi yang untuk melakukan distribusi ke sana juga memerlukan harga transportasi yang relatif lebih tinggi,” jelas Amalia.

    Amalia juga mengatakan kenaikan harga telur ayam dikarenakan permintaan yang terus meningkat, terutama pada daerah-daerah yang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah relatif banyak.

    Kenaikan harga telur ayam terjadi selama periode percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni mulai Juli hingga minggu ketiga November 2025, di mana telur ayam menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

    “Sebenarnya ada permintaan banyak, tinggal didorong bagaimana suplainya harus bisa memenuhi. Artinya peluang potensi bisnis untuk peternak telur ayam ras ini terbuka lebih besar,” imbuh Amalia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga bawang merah nasional pada minggu ketiga November 2025 terus mengalami kenaikan di 196 kabupaten/kota, namun masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

    Rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp40.267 per kilogram. Sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp41.500 per kilogram.

    “Bawang merah secara rata-rata nasional memang masih sedikit di bawah HAP Rp41.500 per kilogram. Namun saat ini terdapat 196 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) bawang merah, jumlahnya meningkat dibandingkan minggu lalu,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Pada minggu kedua November 2025, kenaikan IPH bawang merah terjadi di 176 kabupaten/kota, dengan rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp39.644 per kilogram. Sementara pada minggu ketiga jumlahnya meningkat menjadi 196 kabupaten/kota.

    Harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan level harga Rp100 ribu per kilogram.

    Amalia menyampaikan salah satu faktor penyebab kenaikan harga bawang merah adalah gangguan suplai, terutama dari sentra-sentra produksi yang berada di Pulau Jawa.

    Selain itu, faktor cuaca juga turut andil dalam mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasar.

    “Bawang merah, cabai merah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lagi banyak hujan, sehingga ini mempengaruhi bagaimana gangguan dari pasokan cabai merah dan bawang merah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Orang Jakarta Selatan terbukti paling konsumtif di Indonesia, berdasarkan data pengeluaran per kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan perhitungan dengan metode baru, pengeluaran per Kapita disesuaikan di Jaksel mencapai Rp26,38 juta per tahun per orangnya.

    Kedua tertinggi yakni Jakbar sebesar Rp22,83 juta per tahun, dan Denpasar Bali Rp21,18 juta per tahun.

    Sementara itu untuk daerah dengan pengeluaran per kapita terendah per tahun yakni di Nduga sebesar Rp4,773 juta per tahun.

    Angka pengeluaran per kapita Jaksel, Jakbar dan Denpasar di atas pengeluaran per kapita nasional selama 2025.

    BPS melaporkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan nasional pada tahun 2025 mencapai Rp12,80 juta per tahun, naik dibandingkan Rp11,30 juta pada tahun 2019.

    Artinya, pengeluaran riil penduduk Indonesia pada 2025 mencapai Rp12,8 juta untuk satu tahun per kapita atau per orang. 

    Angka ini meningkat Rp461.000 dibandingkan 2024. Sebagai informasi, pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.

    Jakarta
    20.676

    Kep. Seribu
    14.691

    Kota Jakarta Selatan
    26.387

    Kota Jakarta Timur
    19.824

    Kota Jakarta Pusat
    19.309

    Kota Jakarta Barat
    22.831

    Kota Jakarta Utara
    20.584

    BALI
    15.383

    Jembrana
    13.113

    Tabanan
    15.752

    Badung
    19.004

    Gianyar
    16.244

    Klungkung
    13.023

    Bangli
    12.447

    Karangasem
    11.676

    Buleleng
    14.827

    Kota Denpasar
    21.185

    PAPUA PEGUNUNGAN
    5.861

    Nduga
    4.773

    Jayawijaya
    8.750

    Lanny Jaya
    5.102

    Tolikara
    5.802

    Mamberamo Tengah
    5.119

    Yalimo
    5.305

    Yahukimo
    5.997

    Pegunungan Bintang
    6.300

  • Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Bisnis.com, JAKARTA — Hadirnya layanan Internet Rakyat yang menawarkan harga dengan sangat murah Rp100.000 untuk kecepatan 100 Mbps dinilai tidak serta merta mengubah peta persaingan bisnis internet rumah atau fixed broadband. Selain harga, masyarakat juga kritis terhadap kualitas yang diberikan.

    Diketahui, berbeda dengan layanan internet rumah pada umumnya yang menawarkan harga Rp300.000 ke atas untuk kecepatan 100 Mbps, Telemedia Komunikasi Pratama justru menawarkan harga sepertiganya atau hanya Rp100.000 untuk kecepatan yang sama.

    Selain menawarkan harga murah, Telemedia Komunikasi Pratama sebagai pemenang lelang 1,4 GHz juga menargektan menghubungkan 25 juta rumah dengan internet dalam 5 tahun sebagai salah satu komitmen saat memenangkan pita frekuensi menengah itu.

    Dalam menjangkau puluhan juta pelanggan dalam waktu singkat Telemedia menggunakan teknologi fixed wireless access (FWA) 5G dengan lebar pita 80 MHz.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan harga murah layanan Internet Rakyat tidak menjamin produk tersebut berjalan dengan mulus di pasar. Meski secara pemasaran dan harga sudah baik, masyarakat tidak serta merta akan kepincut dan menggunakan layanan internet milik anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) tersebut.

    Keberhasilan dari program tersebut baru akan terlihat beberapa bulan atau tahun setelah produk tersebut diluncurkan. Produk akan berhasil jika dapat memberikan harga dan kualitas yang sesuai. 

    “Karena kan bagi masyarakat pengguna bukan cuma murah tetapi kualitasnya stabil dan jika ada masalah, penanganannya kan diharapkan cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Pekerja memperbaikin menara pemancar sinyal

    Heru juga menambahkan tantangan lain yang harus diantisipasi adalah menghadirkan layanan ke seluruh daerah sesuai dengan izin penggunaan pita 1,4 GHz. Dengan mengantongi pita 1,4 GHz, Telemedia harus menggelar layanan Internet Rakyat di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. 

    “Apakah semua daerah bisa mendapatkan layanan yang ditawarkan atau hanya daerah tertentu saja,” kata Heru.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Pekerja memasang kabel internet

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

  • Cara Daftar Internet Rakyat 100 Mbps Seharga Rp100.000 dari Telemedia

    Cara Daftar Internet Rakyat 100 Mbps Seharga Rp100.000 dari Telemedia

    Bisnis.com, JAKARTA- PT Telemedia Komunikasi Pratama, pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz untuk Jawa, Maluku dan Papua telah membuka pendaftaran Internet Rakyat berkecepatan 100 Mbps seharga Rp100.000 unlimited data.

    Anak usaha emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) ini, telah menggandeng sejumlah vendor global dan ISP lokal untuk menghadirkan Internet Rakyat itu.

    Internet Rakyat adalah layanan WiFi berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang beroperasi pada frekuensi 1,4 GHz menggunakan konsep Open Radio Access Network (Open RAN).

    Rencananya, WIFI bakal memasarkan secara komersial Internet Rakyat pada 2026. Saat ini, persiapan akhir terus dilakukan. Walau begitu, Telemedia memberikan kesempatan bagi pengguna Internet di Jawa, Maluku dan Papua untuk melakukan pendaftaran.

    Cara Daftar Internet Rakyat Rp100.000 untuk 100 Mbps

    Buka situs resmi mytelemedia.id.
    Pilih menu “Pra-Registrasi Sekarang” atau langsung kunjungi halaman internetrakyat.id/register.
    Di halaman tersebut, pengguna dapat melihat informasi paket yang ditawarkan, yakni layanan WiFi seharga Rp100.000 dengan masa berlaku 30 hari.
    Isi data diri awal berupa nama lengkap, alamat email, dan nomor WhatsApp.
    Klik “Kirim OTP”, kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp.
    Lanjutkan dengan mengisi data lokasi secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, hingga alamat lengkap.
    Pengguna dapat menambahkan penanda lokasi dan titik koordinat melalui peta yang disediakan.
    Centang pernyataan persetujuan terhadap “Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi”. Klik “Registrasi” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Berdasarkan informasi pada laman registrasi, Internet Rakyat saat ini hanya menyediakan satu jenis paket, yakni Paket WiFi 30 hari dengan harga Rp100.000. Melalui paket ini, pelanggan akan mendapatkan:

    Akses internet 5G FWA dengan kecepatan hingga 100 Mbps Kuota unlimited
    Gratis biaya langganan pada bulan pertama
    Gratis sewa modem (CPE)
    Perangkat yang mendukung sistem OpenWRT berupa 1 unit modem, ditambah 1 boks dan buku panduan
    Perangkat memakai antena omni dengan penguatan sinyal hingga 3,5 dBi dan teknologi WiFi 5 2+2 (AC1200).

    Adapun, untuk wilayah lainnya seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan nusa tenggara (regional 2 dan 3), pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz ialah PT Eka Mas Republik (MyRepublic) dari Sinar Mas.