Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kabar Baik! KLB Polio di Indonesia Dinyatakan Berakhir

    Kabar Baik! KLB Polio di Indonesia Dinyatakan Berakhir

    Ada kabar baik dari dunia kesehatan Indonesia di akhir tahun 2025 nih detikers.

    Jadi, Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 sudah berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB Polio ditutup secara resmi pada 19 November 2025. Dari pantauan sejak Juni 2024 sampai sekarang, sudah nggak ditemukan lagi wabah virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Kabar baik ini disampaikan Kementerian Kesehatan RI dan WHO.

    Kenapa Polio bisa jadi KLB itu berawal dari Oktober 2022. Kasus pertamanya dilaporkan dari Aceh, terus bertambah di beberapa wilayah lain, kayak di Banten, Jawa Barat, hingga kasus terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada Juni 2024. Langkah Kemenkes menghentikan wabah tersebut saat itu dengan imunisasi.

  • PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa pesawat N219 kini siap diproduksi dalam jumlah yang lebih besar.

    BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini menunggu langkah pemerintah untuk melakukan pemesanan terhadap pesawat hasil pengembangan bersama tersebut.

    “BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). 

    Selain mempersiapkan peningkatan jumlah N219, BRIN bersama PT DI juga tengah mengembangkan pesawat amfibi. Pesawat ini dirancang untuk dapat lepas landas dan mendarat di air maupun daratan, sehingga memiliki fleksibilitas operasional di berbagai wilayah.

    “Kamis juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” kata Arif.

    Sekadar informasi, Pesawat N219 dikenal sebagai moda transportasi serbaguna yang dapat membantu membuka akses wilayah-wilayah terpencil dan mendukung konektivitas antardaerah. Perannya diyakini signifikan bagi ketahanan logistik dan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah Indonesia. 

    Dari spesifikasi, pesawat ini memiliki desain pintu yang lebih lebar, sehingga mempermudah proses evakuasi korban, terutama pada kondisi bencana karena bisa gunakan landasan pendek dan tidak harus beraspal.

    Tak hanya itu, lantaran dirancang untuk mendukung program jembatan udara, N219 menjadi salah satu solusi mobilitas utama bagi wilayah 3T yang masih kekurangan infrastruktur transportasi darat. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat masih besarnya kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, termasuk pada rasio ketersediaan jalan.

    Integrasi jaringan udara melalui pesawat N219 dengan tol laut juga dinilai penting untuk menurunkan disparitas harga di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan kawasan terpencil lainnya.

    Sebagai pesawat penumpang, N219 mampu mengangkut 19 orang dengan ruang kaki 30 inci—lebih luas dari rata-rata pesawat sejenis—sehingga meningkatkan kenyamanan perjalanan. Kecepatan jelajahnya mencapai 388,9 km/jam, dengan kabin setinggi 170 cm yang memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi penumpang.

    Untuk fungsi kargo, N219 mampu membawa beban hingga 2.000 kg, menjadikannya pilihan ideal untuk pengiriman logistik. Pesawat ini bahkan bisa mengangkut hasil perikanan dari Aceh ke pasar dalam waktu kurang dari satu jam—jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman darat yang memakan waktu 10–21 jam.

    Dalam operasional harian, N219 mampu mengangkut 18–36 ton hasil perikanan per hari jika terbang 3–5 kali. N219 juga disebut memiliki keunggulan dibanding pesawat Kanada DHC-6 Twin Otter. Salah satu kelebihan utamanya adalah kebutuhan landasan yang jauh lebih pendek—sekitar 300 meter, sementara Twin Otter memerlukan hingga 600 meter.

  • Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Instruksi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

  • Bantuan Lamban, Prabowo Setuju 37 Penerima Beasiswa Pemda Papua Dialihkan ke LPDP Nasional 24 November 2025

    Bantuan Lamban, Prabowo Setuju 37 Penerima Beasiswa Pemda Papua Dialihkan ke LPDP Nasional 24 November 2025

    Bantuan Lamban, Prabowo Setuju 37 Penerima Beasiswa Pemda Papua Dialihkan ke LPDP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyetujui 37 penerima beasiswa dari pemerintah daerah (Pemda) Papua dialihkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
    Peralihan ini disebabkan lantaran pemberian bantuan mengalami keterlambatan, sementara proses pendidikan tetap harus berlanjut.
    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    usai bertemu Presiden
    Prabowo Subianto
    , di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
    “Saya melihat daripada lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui
    LPDP
    . Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP,” kata Tito, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Senin.
    Tito memerinci, ada sekitar 56 penerima
    beasiswa
    yang merupakan warga asli Papua yang masih menempuh pendidikan dari total 300 orang.
    Mereka tersebar di Amerika Serikat (AS) hingga Australia.
    Sebanyak 37 penerima beasiswa kerap mengalami keterlambatan bantuan.
    “Kalau enggak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar, dan sering terlambat dibayar dari Pemda. Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” tutur dia.
    Adapun usai disetujui, ia akan mengirim data penerima beasiswa tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Luar Negeri (Menlu).
    “Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan perbaikan tata kelola tambang di wilayah kerja Grasberg, Papua Tengah setelah terjadinya insiden longsor mematikan pada September 2025. 

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menilai perusahaan sekelas Freeport seharusnya mampu mengantisipasi lebih awal terkait potensi risiko bencana di area tambangnya.

    “Yang kita bisa lakukan perbaikan dan saya ingin sekali ada monitoring yang lebih detail, mungkin tadi Bapak [Dirut PTFI Tony Wenas] bicara karena alam tidak bisa terprediksi. Tapi hari gini semua bisa dideteksi,” ujar Kawendra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (24/11/2025). 

    Adapun, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada awal September 2025 telah menyebabkan operasi tambang PTFI dihentikan sementara. Imbasnya produksi PTFI anjlok.

    Produksi emas Freeport tahun ini diperkirakan hanya mencapai 33 ton atau hanya separuh dari total RKAB 2025 yang mencapai 67 ton. Sementara itu, harga emas tahun ini diperkirakan melonjak dari proyeksi RKAB 2025, yakni US$1.900 per ounce menjadi US$3.426 per ounce.

    Volume penjualan logam tembaga juga diproyeksi hanya mencapai 537.000 ton tahun ini atau hanya sekitar 70% dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebanyak 770.000 ton. Dalam RKAB 2025, harga tembaga mencapai US$3,75 per ton. Namun, saat ini tembus US$4,46 per ton.

    Di sisi lain, Kawendra mempertanyakan rencana RKAB 2026 Freeport yang hanya menargetkan produksi atau penjualan 26 ton emas. Dia meminta Dirut PTFI Tony Wenas untuk menyesuaikan kembali RKAB tersebut karena dinilai terlalu kecil dibandingkan tahun ini yang juga telah turun menjadi 33 ton dari target 67 ton. 

    “Apakah bisa mengoptimalkan joint production untuk mengoptimalkan momentum [harga] ini? Kita paham kan ada Amman Mineral dan lainnya, supaya kita ini bicara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan impor,” terangnya. 

    Sementara itu, PTFI memastikan area tambang Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah yang terdampak akan mulai kembali berproduksi pada Maret 2026 secara bertahap. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini pihaknya tengah memulai pemulihan area tambang tersebut pasca-insiden longsor tambang bawah tanah GBC pada September 2025 lalu.

    “Ini yang akan membutuhkan waktu kira-kira 3-6 bulan kami perkirakan bahwa bulan Maret 2025 kita akan bisa mengoperasikan Grasberg Block Cave [GBC],” kata Tony.

    Adapun, Freeport saat ini mengandalkan produksi dari DMLZ dan Big Gossan yang produksinya mencapai 70.000 ton bijih per hari. Sementara itu, GBC yang memiliki kapasitas produksi 150.000 ton bijih per hari itu masih belum berproduksi. 

    Untuk memulihkan produksi Freeport di Grasberg, pihaknya telah bekerja sama untuk menginvestigasi pascainsiden longsor tersebut. Hasilnya, Freeport telah diberikan kembali izin operasi dua area tambang yaitu DMLZ dan Big Gossan. 

    “Medium term, ini yang sedang kita lakukan antara lain dengan membangun beberapa terowongan baru, untuk mengalirkan kalau terjadi lumpur seperti itu bisa dialirkan melalui terowongan sekitar 3 km-2 km kemudian ada tambahan pompa untuk memompa lumpur atau material basah yang ada di Grasberg,” jelasnya. 

    Tony menerangkan bahwa pada Maret 2026 nanti, Freeport dapat memulai produksi di GBC 90%, sementara 10% lainnya masih harus di tata ulang karena merupakan wilayah inti dari insiden longsor tersebut. 

    Adapun, Freeport telah merevisi RKAB tahun depan sehingga tahun depan target penjualan hanya 26 ton yang 100% dikonsumsi PT Antam Tbk. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana ekspor emas tahun depan. 

    Di samping itu, target produksi tembaga tahun depan mencapai 478.000 ton atau 68% pada RKAB 2026 versi 3 tahunan yakni 703.000 ton. 

  • DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara dengan nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba.

    “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VI, Hofni Yulius Mandripon, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.

    Hofni terbukti memiliki kedekatan hubungan dengan seorang perempuan yang menjadi Staf Panitia Distrik Ampimio yang kemudian diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Ia dinilai telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangan jabatannya untuk mendekati hingga tinggal bersama keluarga staf tersebut.

    Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025, DKPP menyebut Hofni selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki tuntutan pekerjaan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap penggunaan kewenangan dilakukan hanya untuk kepentingan tugas pengawasan pemilu.

    “Pemanfaatan posisi jabatan untuk membangun relasi pribadi yang tidak patut, apalagi sampai tinggal bersama, menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan otoritas dan konflik kepentingan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka tugas pengawasan,” kata Ratna Dewi.

    DKPP menilai tindakan Hofni secara nyata telah melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan keteladanan moral yang merupakan landasan utama bagi seorang penyelenggara pemilu.

    Terlebih ketika relasi tersebut terjadi dalam konteks ketimpangan posisi atau kekuasaan, maka hal itu menimbulkan adanya pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, merusak kredibilitas pribadi, serta mencederai kehormatan institusi Bawaslu.

    “Berdasarkan fakta persidangan, tindakan Teradu VI tersebut merupakan tindakan pemanfaatan kedudukan yang menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan otoritas, merusak kepercayaan publik, dan mencederai marwah lembaga pengawas pemilu,” tuturnya.

    Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara, yakni perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025, 192-PKE-DKPP/IX/2025, dan 194-PKE-DKPP/IX/2025.

    Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang bertindak sebagai Anggota Majelis.

    Berikut daftar perkara yang diputus DKPP pada 24 November 2025

    1. Nomor perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025:

    Lima anggota Kabupaten Kepulauan Yapen diberi saksi peringatan, yakni Zakeus Rumpedai, Evrida Worembai, Hugo Alvian Imbiri, Ferdinand Yakob Pieter, dan Irwansya.

    Hofni Yulius Mandripon diberhentikan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

    Sedangkan dua anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Salmon Robaha dan Herold Max Jandeday direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

    2. Nomor Perkara 192-PKE-DKPP/IX/2025
    Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara yakniYanser Wardin Harefa, San Ristiani Laoli, dan Edikania Zega diberi sanksi peringatan.

    3. Nomor Perkara 194-PKE-DKPP/IX/2025
    DKPP tidak menjatuhkan putusan melainkan Ketetapan terhadap Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansyah Indra Panca Putra, karena pengadu perkara tersebut mencabut aduannya sebelum sidang dilaksanakan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MBG Program Pangan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

    MBG Program Pangan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

    Medcom • 23 November 2025 15:00

    Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.

    Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).

    “Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah,” kata Gunalan.

    Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.

    Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.

    Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.

    “Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.

    Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.

    Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.

    Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.

    Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.

    “Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa,” ujar Gunalan.

    Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.
     
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.
     
    Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).
     
    “Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah,” kata Gunalan.
     
    Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.
     
    Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.
     
    Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.
     
    “Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas,” ujarnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.
     
    Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.
     
    Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.
     
    Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.
     
    Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.
     
    “Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa,” ujar Gunalan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini dia sampaikan setelah menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Pasukan perdamaian sudah memasuki tahap seleksi yang terdiri dari tes kesehatan, psikologi, jasmani. Setelah dinyatakan lulus, Agus akan mengirim tim pendahulu untuk memastikan situasi kondusif sehingga bisa mengirim pasukan lainnya.

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tengah meningkatkan keamanan negara dengan menargetkan pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahunnya yang tersebar disetujui wilayah di Indonesia.

    Menhan juga telah menetapkan tiga Center of Gravity atau lokasi-lokasi strategis yang mendapatkan pengawalan ketat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.

    “Yang pertama Jakarta sendiri kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian Center of Gravity ketiga adalah Papua,” tuturnya.

    Di Papua, katanya, menerapkan satu metode yang disebut Smart Approach yang terdiri antara Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach.

    Strategi ini guna menjaga kedaulatan negara sekaligus ancaman-ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan serta pembangunan di Papua

  • Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah berencana menambah pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di tiga wilayah yang dikategorikan sebagai
    center of gravity
    atau titik berat nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan
    stabilitas keamanan
    nasional seiring meningkatnya potensi ancaman yang dapat mengganggu kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie menjelaskan, Jakarta menjadi salah satu dari tiga
    center of gravity
    yang keamanan wilayahnya harus dijamin.
    Dia menegaskan bahwa pengamanan Jakarta akan dilakukan secara menyeluruh, baik untuk wilayah darat, laut, maupun udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ucap dia.
    Wilayah kedua yang menjadi prioritas adalah Aceh sebagai gerbang bagian barat Indonesia, sedangkan wilayah ketiga adalah Papua.
    Sjafrie menyampaikan, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan di Papua dengan metode
    smart approach
    , yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” kata Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan,  TNI telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas, khususnya Papua dan Aceh.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus dalam wawancara terpisah di Gedung DPR RI.
    Selain batalion, TNI juga akan memperbanyak komando daerah militer (Kodam) di setiap wilayah.
    “Kodam tahun ini tambah dari 15 ditambah 6 kodam. Tahun 2026 kita akan nambah lagi sampai 37,” kata Agus.
    Ia melanjutkan, jumlah prajurit yang bertugas di Papua berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh optimistis persoalan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapat diatasi karena kawasan perbatasan itu terus berkembang seiring banyaknya investasi masuk dari dalam hingga luar negeri.

    Menurutnya, saat ini Kepri mempunyai tujuh kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan menyerap tenaga kerja, sehingga ia meminta pemerintah daerah membekali masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan khusus agar terserap sesuai kebutuhan dunia kerja.

    “Kepri terutama Batam dengan segala kemajuannya, maka jangan sampai warga lokal cuma jadi penonton, tapi harus jadi mesin utama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Wafiroh selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX padat rapat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.

    Wafiroh juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi pekerja lokal berbasis potensi di daerah tersebut.

    Ia mencontohkan Kepri terkenal sebagai daerah maritim dengan 96 persen luas lautan, sehingga program-program pelatihan kerja bisa difokuskan pada sektor pengolahan sumber daya laut.

    “Pelatihan kerja di sektor pariwisata pun perlu diperbanyak, karena Kepri juga terkenal dengan pariwisatanya, bahkan termasuk penyumbang kunjungan wisman terbesar ketiga nasional,” ujarnya.

    Selanjutnya, Wafiroh turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri sebesar 6,8 persen atau urutan tertinggi kedua tingkat nasional setelah Papua.

    Dia meyakini bahwa TPT di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada itu bukan 100 persen berasal dari penduduk setempat, melainkan 50 persen disumbangkan banyaknya penduduk luar yang masuk di Kepri.

    Ia menyebut Kepri, khususnya Batam menjadi magnet bagi warga luar daerah seperti Pulau Jawa hingga NTB, untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

    “Kepri ini seperti gula, sehingga banyak semut yang datang. Tapi, jangan sampai justru menjadi tempat penampung masyarakat yang tidak punya pekerjaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan kondisi pengangguran di provinsi itu dipengaruhi tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.

    Menurut dia, Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional.

    Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai perlakuan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun. Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

    “Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Ansar.

    Namun demikian, kata dia, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.

    Menurut Ansar, banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, yang kemudian secara langsung mempengaruhi angka TPT di provinsi ini. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT Kepri.

    Gubernur Kepri berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

    “Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.