provinsi: PAPUA

  • Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

    “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta,” kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

    Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD,” katanya.

    Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

    Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. 

  • 9
                    
                        Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI
                        Nasional

    9 Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI Nasional

    Ini 3 Provinsi “Center of Gravity” yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penambahan prajurit TNI rencananya akan dilakukan terhadap tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
    center of gravity
    .
    Prajurit
    TNI
    rencananya akan ditambahkan di
    Jakarta
    ,
    Aceh
    , dan
    Papua
    sebagai bentuk penguatan
    pengamanan
    di wilayah tersebut.
    Menteri
    Pertahanan
    (
    Menhan
    )
    Sjafrie Sjamsoeddin
    menjelaskan, meningkatkan potensi keamanan yang mengancam stabilitas keamanan menjadi alasan
    penambahan prajurit TNI
    di tiga provinsi itu.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie melanjutkan, Jakarta menjadi salah satu provinsi yang harus dijamin keamanannya, karena merupakan pusat pemerintahan.
    Pengamanan salah satu
    center of gravity
    itu akan meliputi wilayah darat, laut, dan udara dari Jakarta.
    “Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ujar Sjafrie.
    Setelah itu, pengamanan juga akan dilakukan di Aceh yang merupakan gerbang paling barat dari Indonesia.
    Sedangkan untuk di Papua, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan dengan metode smart approach, yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Kesiapsiagaan pertahanan, kata Sjafrie, tetap menjadi hal utama bagi TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” ujar Sjafrie.
    Dalam kesempatan yang sama,
    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas.
    Salah satunya dengan pembangunan batalion yang diharapkannya ada di setiap kabupaten/kota.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus.
    TNI, kata Agus, uga akan memperbanyak komando daerah militer (kodam) di setiap wilayah. Targetnya, pada 2026 sudah terdapat 37 kodam.
    Sedangkan untuk di Papua, jumlah prajurit yang bertugas berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” jelas Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WIFI-Sinar Mas Juara, Komdigi Setor Rp805 Miliar ke Negara

    WIFI-Sinar Mas Juara, Komdigi Setor Rp805 Miliar ke Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menutup lelang frekuensi 1,4 GHz dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan regional I dan PT Eka Mas Republik mendapat regional II dan regional III.

    Dengan berakhirnya lelang ini, Komdigi juga akan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp805,5 miliar per tahun, dengan tahun pertama 2x dari angka yang disetorkan. 

    Mengutip laman resmi, Selasa (25/11/2025),  sesuai ketentuan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) resmi memenangkan lelang regional I yang meliput Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Telemedia menang dengan harga penawaran Rp403,7 miliar.

    Sementara itu Eka Mas Republik, perusahaan telekomunikasi milik Sinar Mas, mendapat regional II dengan harga penawaran Rp308,8 miliar, dan regional III dengan harga penawaran Rp100,8 miliar.

    Adapun regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara regional III meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menetapkan kemenangan mereka melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital no.489/2025, 490/2025, dan Kepmen no.491/2025 tanggal 24 November 2025.

    “Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat final dan mengikat,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Komdigi juga menyampaikan pemenang seleksi wajib melunasi  Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Kesatu dan  menyerahkan jaminan komitmen pembayaran BHP IPFR untuk tahun kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital.

    “Pemenang Seleksi berhak mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio setelah memenuhi ketentuan,” tulis Komdigi.

  • 3
                    
                        Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
                        Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Paket, Cara Daftar, dan Cakupan Wilayah

    Harga Paket, Cara Daftar, dan Cakupan Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Internet Rakyat kini menjadi salah satu perhatian banyak orang karena layanan penawaran internet cepat dengan harga murah meriah.

    Sebagai salah satu program pemerintah, Internet Rakyat hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyat seluruh Indonesia untuk tetap terkoneksi ke dunia digital, meski memiliki keterbatasan akses dan ekonomi.

    Program Internet Rakyat hadir untuk menjawab permasalahan kebutuhan internet yang sangat mahal, dan tetap memakan biaya mahal, sehingga internet cepat hanya bisa dinikmati segelintir orang.

    Dengan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang beroperasi pada frekuensi 1.4 GHz dan menggunakan konsep Open Radio Access Network (Open RAN), membuat Internet Rakyat menjadi jaringan komersial pertama di Indonesia yang memakai teknologi Open RAN FWA 1.4.

    Sebagai layanan pemerintah, Internet Rakyat akan membuka peluang belajar untuk anak-anak di desa maupun kota, memberi ruang usaha digital bagi UMKM agar bisa berkembang, menghubungkan keluarga meski jarak memisahkan, dan menyebarkan inspirasi positif melalui konten kreatif.

    Daftar Paket Internet Rakyat

    Internet Rakyat menawarkan berbagai paket internet murah dengan Wi-Fi yang cepat:
    – Paket 10 Mbps: Rp150.000/bulan
    Cocok untuk penggunaan ringan sehari-hari, browsing, dan sosial media.
    – Paket 15 Mbps: Rp165.000/bulan
    Cukup untuk streaming video dan download file dengan lancar untuk satu orang.
    – Paket 20 Mbps: Rp190.000/bulan
    Nikmati pengalaman internetan yang lebih cepat untuk seluruh keluarga, bisa streaming video dan download file bersamaan dengan cepat.
    – Paket 40 Mbps: Rp220.000/bulan
    Main game online tanpa lag dan streaming video berkualitas tinggi. Keluarga dapat lebih cepat menonton atau download file.
    – Paket 50 Mbps: Rp250.000/bulan
    Internetan sepuasnya untuk semua anggota keluarga dengan koneksi super cepat.
    – Paket 100 Mbps: Rp350.000/bulan
    Kecepatan ultra untuk download, upload, dan streaming tanpa batas.
    – Paket 200 Mbps: Rp399.000/bulan
    Paket terbaik untuk pengalaman internetan maksimal tanpa lag.
    – Paket 300 Mbps: Rp450.000/bulan
    Kecepatan super kencang untuk pengalaman internet tanpa batas apapun.

    Dengan membayar harga sesuai paket, Anda juga akan mendapatkan “bonus” berupa:

    – Kuota unlimited
    – Gratis biaya langganan pada bulan pertama
    – Gratis sewa modem (CPE)
    – Gratis biaya pemasangan internet ke dalam rumah.
    – Perangkat yang mendukung sistem OpenWRT berupa 1 unit modem, ditambah 1 boks dan buku panduan
    – Perangkat memakai antena omni dengan penguatan sinyal hingga 3,5 dBi dan teknologi WiFi 5 2+2 (AC1200).

    Cara Daftar Internet Rakyat

    Jika daerah Anda sudah terkoneksi dengan Internet Rakyat dan tertarik untuk mendaftar internet tersebut, berikut cara mendaftar layanan Internet Rakyat murah dan cepat:

    1. Buka situs resmi https://my.ideoo.net.id/registration
    2. Pilih menu “Daftar Sekarang”.
    3. Di halaman tersebut, pengguna dapat melihat berbegai informasi paket yang ditawarkan untuk satu bulan.
    4. Isi data diri awal berupa nama lengkap, nomor NIK, alamat email pendaftar, dan nomor WhatsApp.
    5. Klik “Kirim OTP”, kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp. Dilarang menyebarkan kode ini ke siapapun.
    6. Lanjutkan mengisi data lokasi yang ingin dipasangi secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, hingga alamat lengkap.
    7. Pengguna dapat menambahkan penanda lokasi dan titik koordinat melalui peta yang disediakan.
    8. Centang pernyataan persetujuan terhadap “Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi” setelah membaca dan memahami persetujuan tersebut.
    9. Klik “Registrasi” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Cakupan Wilayah Internet Rakyat 

    Melansir situs MyTeleMedia, salah satu penyelenggara Internet Rakyat, layanan Internet Rakyat sudah hadir di wilayah berikut:

    1. Jawa Barat
    2. Jawa Tengah
    3. Jawa Timur
    4. Banten
    5. DKI Jakarta
    6. DI Yogyakarta
    7. Bali
    8. Maluku
    9. Maluku Utara
    11. Seluruh Papua

    Bagi wilayah Anda yang belum terkoneksi layanan Internet Rakyat ini, jangan bersedih karena pemerintah terus meratakan layanan ini hingga daerah pelosok. Pemerintah memperkirakan target selesainya koneksi Internet Rakyat di seluruh Indonesia pada kuartal IV/2026. (Stefanus Bintang Agni)

  • Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan isi rapat tertutup yang digelar di Komisi I DPR, Senin (24/11/2025) kemarin, yakni soal rencana TNI menjaga kilang minyak hingga soal pengiriman TNI ke Gaza Palestina.
    Komisi I
    DPR RI
    menggelar rapat kerja tertutup bersama
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemarin.
    Rapat yang berlangsung beberapa jam itu membahas sejumlah agenda pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, penugasan pengamanan kilang minyak milik BUMN, hingga rencana
    pengiriman pasukan
    perdamaian ke Gaza dan stabilitas keamanan di Aceh serta Papua.
    Rapat ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN.
    Kebijakan pengamanan infrastruktur di sektor industri strategis tersebut diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.
    “Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie.
    Penugasan ini akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
    Sjafrie menambahkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata dia.
    Sjafrie menegaskan bahwa penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional.
    Hingga November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
    Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun. “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.
    Pemerintah melihat bahwa 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.
    Isu internasional turut menjadi bagian dari rapat tertutup tersebut.
    Pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Sjafrie menjelaskan bahwa pasukan Indonesia akan difokuskan pada operasi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
    “Tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan,” ujar Sjafrie.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kontingen perdamaian akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang tiga.
    Susunan pasukan akan terdiri atas tiga brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.
    Unsur udara dan laut juga akan diperkuat dengan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit milik Angkatan Laut.
    Sebelum pemberangkatan pasukan, TNI akan terlebih dahulu mengirim personel recce atau pengintai untuk memastikan kondisi lapangan.
    “Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim
    personel recce
    ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus.
    Rapat juga menyepakati strategi penguatan keamanan di tiga wilayah yang dianggap sebagai
    center of gravity
    atau titik berat pertahanan nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Pemerintah menilai bahwa stabilitas sosial dan ekonomi memerlukan dukungan keamanan yang memadai.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ucap Sjafrie.
    Jakarta sebagai ibu kota negara, kata Sjafrie, akan diamankan secara menyeluruh dari seluruh sisi, yakni darat, laut, dan udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata Sjafrie.
    Sedangkan Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan pengamanan karena menjadi titik penting di barat Indonesia.
    Sementara itu, Papua tetap dianggap menjadi kawasan paling rawan dan memerlukan penanganan berbeda.
    Menurut Sjafrie, pemerintah bersama TNI akan menerapkan metode yang dia sebut
    smart approach
    , yakni menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dan kesiapsiagaan operasi taktis atau
    hard approach
    .
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI menambahkan bahwa penetapan tiga wilayah tersebut sebagai
    center of gravity
    karena mempertimbangkan peningkatan eskalasi potensi ancaman.
    “Ya, eskalasi ancaman. Ya lebih tinggi,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Revolusi Kecerdasan Buatan dari Base Transceiver Station

    Revolusi Kecerdasan Buatan dari Base Transceiver Station

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada momentum sebuah langkah terlihat kecil, walau sebenarnya menuju hal besar. Uji coba AI Radio Access Network (AI RAN) oleh PT Indosat Tbk., Nokia, dan NVIDIA di Surabaya di pada 12 November 2025, salah satunya.

    Ini bukan sekadar eksperimen teknologi, tapi tekad menjadikan Indonesia di garis depan revolusi kecerdasan buatan (AI).Faktanya, Indonesia jadi negara ketiga di dunia yang menguji teknologi ini, selepas Amerika Serikat dan Jerman. Ini menunjukkan, kita mulai berperan membentuk masa depan digital dunia, tak sekadar konsumen teknologi. Guna memahami besarnya langkah ini, mari kita urai apa yang terjadi.

    AI RAN adalah pendekatan baru di jaringan seluler, dengan menyisipkan AI ke fungsi RAN. Mulai pengelolaan spektrum, pengaturan daya, optimasi beamforming, prediksi trafik, hingga efisiensi energi. Dalam literatur teknis dan arsitektur 5G, AI bisa ditempatkan dari RAN Intelligent Controller, Centralized Unit, Distributed Unit, hingga edge computingyang dekat base transceiver station (BTS).

    Selama ini, BTS hanya dikenal sebagai menara pemancar dan penerima sinyal radio, digunakan ponsel dalam berkomunikasi. Nah, saat Indosat menghadirkan AI “di BTS”, tak berarti Graphics Processing Unit (GPU) dipasang di menaranya. GPU adalah mesin utama AI. Dia prosesor berkecepatan tinggi yang awalnya untuk grafis, berguna memproses banyak tugas secara paralel.

    Kini kemampuan GPU menjalankan model AI sangat cepat, termasuk pemrosesan real-time. Oleh Indosat, GPU ditempatkan di lokasi edge compute pada site BTS. Lokasinya sama, fungsinya dekat, dan jaraknya hanya beberapa meter dari perangkat radio yang melayani pengguna. Ini membuat pemrosesan AI sangat dekat dengan pengguna. Secara populer, inilah “AI on the edge”.

    Dari perspektif teknis, ini langkah maju dibanding sekadar menempatkan GPU di pusat data. Selama ini, hampir seluruh pemrosesan AI baik dari teks, gambar, video, prediksi, atau analisis dilakukan di pusat data dengan komputasi awan (cloud) sebagai jaringan utama. Letaknya bisa ratusan kilometer dari pengguna, sehingga data dikirim ke pusat data, diproses, lalu dikembalikan.

    Bagi layanan yang tak butuh kecepatan, ini bukan masalah. Namun, untuk aplikasi real-time seperti robot industri, pemantauan pelabuhan, VR/AR untuk pendidikan, atau sistem keamanan publik, ini bisa jadi masalah. Sebab waktu jeda (latensi) beberapa milidetik dapat menentukan hasil berbeda.

    Dengan AI berada di edge compute di site BTS, latensi dapat dipangkas dramatik. Analogi sederhananya: jika GPU di pusat data di Jakarta adalah presiden, maka edge AI di BTS bak kepala desa pengambil keputusan langsung di lapangan. Ia melihat masalah secara langsung, bertindak cepat, dan meres-pons lebih relevan.

    Dengan solusi prediksinya, AI RAN mampu mem-buat jaringan lebih efisien. Misalnya di akhir pekan, di pusat perbelanjaan, kapasitas bandwith ditambahkan sebelum kepadatan terjadi. Sebaliknya, saat sepi, AI menurunkan daya pemancar atau mematikan sebagian fungsi radio demi menghemat energi. Pada skala nasional, optimasi ini menghemat biaya operasional dan energi yang signifikan.Keamanan dan kedaulatan data juga jadi dasar penting. Dengan pemrosesan dilakukan di edge, data sensitif tak perlu meninggalkan area jaringan lokal.

    Ini relevan dan melebihi standar PP71 Tahun 2019, terutama bagi data strategis, pemerintahan, maupun layanan kritikal yang menuntut standar keamanan tinggi. Dalam konteks geopolitik digital, kemampuan memproses data secara lokal adalah kedaulatan.

    PRAKTIK NYATA

    Uji coba Indosat juga menunjukkan kualitas kolaborasi matang. Indosat membawa jaringan seluler dan coverage nasionalnya. Nokia menyediakan perang-kat lunak, arsitektur RAN, dan integrasi sistem yang memungkinkan AI bekerja pada level radio. NVIDIA membawa platform GPU dan AI framework yang dirancang sesuai kebutuhan. Sinergi ini memindahkan AI dari konsep ke implementasi nyata.

    Langkah visioner lainnya, mencipta AI RAN Research Lab dengan mengandeng universitas dan SMK. AI yang selama ini lebih sering dibahas di ruang kuliah, kini dipraktikkan nyata. Siswa, mahasiswa, peneliti, dan startup dapat mengembangkan AI model lokal, yang langsung diuji di arsitektur jaringan tingkat industri.

    Dengan ini, Indonesia tak hanya mengadopsi teknologi global, tetapi membesarkan talenta yang paham lokalitas. Yakni mencipta inovasi dengan beragam solusi AI sesuai kebutuhan. Sehingga di konteks ekonomi digital, AI on the edge ini bermanfaat luas.

    Pemerintah bisa mengadopsi solusi smart city. Misalnya, Kamera CCTV jalan raya dapat mendeteksi kecelakaan di hitungan detik, lampu lalu lintas secara otomatis menyesuaikan kepadatan kendaraan, peringatan sensor banjir real-time, dan mengatur energi lebih efisien. Hasilnya, kota lebih aman, lebih lancar, dan hemat biaya. Seolah infrastruktur kota memiliki kemampuan ‘berpikir’ sendiri demi melayani warga.

    Industri manufaktur bisa memanfaatkan kamera yang terhubung ke AI on the edgeguna mendeteksi cacat kualitas dalam hitungan milidetik. Pelabuhan dapat mengoptimalkan bongkar muat melalui analitik real-time yang diproses tepat di tepi jaringan. Pertanian presisi bisa mengandalkan sensor dan drone yang memproses data langsung di area persawahan dan perkebunan.

    Seiring perjalanannya, dengan ribuan site BTS tersebar di Indonesia, penerapan AI on the edge berpotensi menjadi ‘node kecerdasan’ baru. Jika diperluas secara nasional, kita bisa memiliki jaringan saraf digital terdistribusi dari Sumatra hingga Papua. Komputasi awan tetap jadi ‘otak besar’, tetapi edge akan jadi jutaan neuron yang memproses informasi lebih dekat dengan aktivitas ekonomi kita.

    Model besar di pusat data tetap penting, tetapi aplikasi bernilai tinggi justru lahir dari pemrosesan real-time yang terjadi dekat pengguna. Kombinasi ini menciptakan lapisan kecerdasan baru di atas infrastruktur telekomunikasi. Inilah alasan mengapa langkah Indonesia masuk ke AI RAN sangat strategis. Karena tren dunia bergerak menuju AI yang lebih terdistribusi serta berdampak nyata.Indonesia memiliki keunggulan unik: populasi besar, jaringan seluler merata, dan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Dengan AI on the Edge, keunggulan ini bisa jadi lompatan produktivitas. Namun, kondisi ini bisa ter-transformasi bila ekosistem ikut bergerak. Regulasi, talenta, industri, dan univer-sitas harus terhubung.

    Uji coba Indosat jadi langkah awal pemberi arah dan babak baru. Membawa AI turun dari awan ke tanah. Mendekat ke masyarakat, ruang kelas, dan industri. Bila langkah ini diikuti komitmen ekosistem yang kuat, Indonesia jadi salah satu negara yang menulis masa depan AI. Bahwa AI berdampak dari jaringan, bukan sekadar dari pusat data.

    Dari site BTS di Surabaya, kita sedang membangun masa depan. Inilah wajah baru transformasi digital Indonesia: kecerdasan yang lahir dari infrastruktur, tumbuh dari jaringan, dan menyebar melalui tepi digital terdekat dengan kehidupan kita. Dia menjadikan AI sebagai fondasi penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

  • Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya membahas isu pendidikan anak-anak Papua yang menempuh studi di luar negeri.

    Dia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat persoalan keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh pemerintah daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika Serikat, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda,” kata Tito.

    Tito merinci nilai tunggakan pembayaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Totalnya mencapai Rp37 miliar .

    “Sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu tidak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa Presiden menyetujui usulan tersebut. Oleh sebab itu, Prabowo, kata Tito, meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) segera mendapatkan data-data pelajar yang membutuhkan bantuan oleh LPDP.

    “Beliau setuju, yang Rp37 miliar ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa pertemuan yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala BRIN Arif Satria itu juga membahas arahan khusus terkait arah pengembangan riset nasional.

    “Ya, di BRIN, Presiden menyampaikan bagaimana, intinya kalau yang tadi saya dengar, beliau ingin BRIN ini betul-betul bergerak di bidang riset dan teknologi. Mulai dari di bidang pertanian, perikanan, kemudian di bidang manufaktur, kendaraan nasional, dan lain-lain, banyak sekali,” pungkas Tito.

  • Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan, dengan Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi dan Papua Tengah mengalami kontraksi terdalam.

    Dia memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.

    Dia merinci penyebab melemahnya ekonomi Papua Tengah karena ekspor dari PT Freeport tertahan lantaran adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksi menjadi tertahan.

    “Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.

    Selain melaporkan kondisi ekonomi, Tito juga menyampaikan perkembangan upaya percepatan pembangunan di Papua. 

    “Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya arahan Presiden Ke-8 RI itu untuk memperkuat mandat lembaga terkait pembangunan Papua.

    “Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.

  • Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan pembangunan 150 batalion per tahun untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
    “Ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun,” kata Sjafrie usai menghadiri rapat kerja (raker) tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2025).
    Penjelasan ini disampaikan Sjafrie saat berbicara soal penugasan
    TNI AD
    untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Dalam hal ini, Sjafrie menekankan bahwa terdapat
    industri strategis
    —salah satunya kilang minyak BUMN—yang mempunyai pengaruh besar terhadap
    kedaulatan negara
    .
    Oleh karenanya, industri strategis itu memerlukan perhatian di sektor pertahanan.
    Dengan begitu, TNI dituntut memperkuat tiga matra, yakni AD, Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).
    “Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas dia.
    Menurut Sjafrie, pembangunan ini bukan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi demi menjaga keutuhan, pengamanan, dan menyelamatkan kepentingan nasional.
    “Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
    Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
    Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (29/10/2025).
    “Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
    TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
    Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.