Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Puan meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi penanganan di rumah sakit. Ia menyebut kasus ini juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.

    Tonton video lainnya di sini!

    (/)

    irene sokoy papua pasien ditolak rumah sakit jayapura puan maharani

  • Hilirisasi sawit di Kaltim pacu produksi biodiesel nasional

    Hilirisasi sawit di Kaltim pacu produksi biodiesel nasional

    ANTARA – Hilirisasi komoditas kelapa sawit membawa Provinsi Kalimantan Timur memacu produksi biodiesel nasional. Pabrik-pabrik pengolah kelapa sawit di Kaltim telah menyerap pasokan sawit dari wilayah Sulawesi dan Papua dengan produksi mencapai 1,3 juta kilo liter per tahun. (Hanifan Ma’ruf/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus membandingkan akses ke fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Papua saat bicara terkait kasus kasus kematian ibu hamil di Papua.
    Diketahui, seorang ibu di
    Papua
    bernama Irene Sokoy meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.
    Menurut Ben, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di Papua memang belum memadai dibandingkan dengan Pulau Jawa.
    Dia menjabarkan, dibutuhkan kurang dari dua jam menjangkau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal itu dikatakan berbanding jauh dengan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” kata Ben di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Ben lantas menyebut, lamanya waktu menuju fasilitas kesehatan tersebut yang meningkatkan risiko pasien meninggal.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben.
    Namun, Ben mengatakan, Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) telah mengirimkan tiga orang ke Papua, guna melakukan investigasi terkait kasus ibu hamil tersebut.
    “Tim dari tim Kemenkes, tiga orang, dari hasilnya apa, kita bisa tahu nanti,” katanya.
    Kemudian, dia memastikan bakal ada sanksi jika hasil investigasi terbukti ada kelalaian dari fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan Irene meninggal dunia.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kasus
    ibu hamil meninggal
    dunia karena ditolak empat rumah sakit di Papua.
    Menurut Tito, Menkes dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menuju Jayapura untuk melakukan audit.
    “Kemudian, Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    Tito mengatakan, perintah audit itu berasal langsung dari Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Dia menjelaskan bahwa Prabowo membicarakan kasus itu dengan dirinya dalam kesempatan ratas usai mendapatkan laporan.
    Kemudian, Presiden meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit. Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Dia pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Tak hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.
    Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.
    Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan negara berkewajiban memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

    Menkes kemudian menyoroti fenomena banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap layanan kesehatan di negara lain lebih baik harus menjadi introspeksi pemerintah.

    “Kalau masyarakat masih merasa tenaga medis Malaysia lebih bagus, atau memilih ke Thailand untuk berobat, itu artinya kualitas layanan kita masih perlu diperbaiki. Kita tidak boleh denial, harus menerima sebagai masukan” bebernya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Meski begitu, Menkes melihat adanya tren positif, yaitu meningkatnya pasien luar negeri yang datang ke Indonesia untuk layanan gigi dan estetika di Bali atau Batam.

    “Target kita, orang ASEAN sakit jantung bisa memilih Indonesia. Orang Papua Nugini hingga Fiji bisa terapi kanker di Indonesia. Saat itu tercapai, barulah publik mengakui kualitas kita,” lanjutnya.

    Untuk menangani persoalan tersebut, Menkes menilai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki peran besar. Utamanya dalam memastikan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis.

    “Tanggung jawab KKI bukan hanya kepada dokter atau tenaga kesehatan, tapi kepada 280 juta masyarakat Indonesia. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan mereka” Ujarnya.

    Dengan adanya perbaikan layanan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, serta pembiayaan yang lebih efektif, pemerintah berharap angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dapat terus ditekan, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional semakin meningkat.

    (naf/naf)

  • Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

    Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

    Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

    “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit,” kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” tegas Puan.

    Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

    Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

  • Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah pusat telah menurunkan tim khusus ke Papua untuk menginvestigasi kasus tragis seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal bersama bayinya. Kasus ini mendapat perhatian luas publik dan memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

    “Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu (tim) dari Rumah Sakit Harapan Kita Ibu Anak, karena ini memang kasus rujukan ibu dan anak,” beber Budi saat ditemui detikcom di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Menurutnya, investigasi ini tidak hanya berfokus pada satu fasilitas, melainkan pada keseluruhan alur rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

    Selain mengirim tim teknis, Menkes juga berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk membenahi layanan kesehatan.

    “Saya sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur itu niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” kata Budi.

    Untuk memperkuat proses pembenahan, Kemenkes juga mengirim tim tambahan dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit daerah. Tim ini bertugas menata ulang tata kelola RSUD di Papua, termasuk sistem rujukan, administrasi layanan, dan manajemen pasien.

    “Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini bisa dicegah,” jelasnya.

    Saat ditanya terkait kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di Papua, Budi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan program besar penguatan fasilitas kesehatan hingga 2027.

    “Alat dan SDM? Dengan adanya program Kementerian Kesehatan sampai 2024 hingga 2027, kita akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota dengan alat-alatnya,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, Kemenkes tengah mempercepat distribusi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

    “Nah kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja. Itu tugas Bu Ade,” kata Budi, merujuk pada pejabat di Kemenkes yang membidangi penguatan SDM kesehatan.

    Menkes menegaskan kejadian di Papua menjadi momentum penting evaluasi sistem kesehatan daerah. Ia berharap langkah-langkah investigatif dan perbaikan tata kelola yang dilakukan saat ini dapat memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan yang layak, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit dan tanpa kehilangan nyawa akibat kegagalan sistem.

    “Ini harus jadi pelajaran. Kita harus pastikan tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya,” tegasnya

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Mengenal Infrastruktur AI RAN, Cara Kerja dan Manfaat

    Mengenal Infrastruktur AI RAN, Cara Kerja dan Manfaat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. memperkenalkan infrastruktur Radio Access Network (RAN) berbasis kecerdasan buatan atau AI-RAN, hasil kolaborasi dengan Nokia dan NVIDIA. Lantas apa itu AI RAN dan manfaatnya? 

    AI RAN pertama kali diuji coba pada 12 November 2025 di Surabaya, sekaligus menjadikan Indosat sebagai operator pertama di Asia Tenggara yang menerapkan AI-RAN secara komersial. Indonesia juga menjadi negara ketiga di dunia yang menguji teknologi tersebut, setelah Amerika Serikat dan Jerman.

    AI-RAN adalah pendekatan baru dalam jaringan seluler dengan menyisipkan kecerdasan buatan ke dalam fungsi RAN. 

    Teknologi ini memungkinkan optimalisasi pengelolaan spektrum, pengaturan daya, beamforming, prediksi trafik, hingga efisiensi energi jaringan.

    Dalam arsitektur teknis 5G, modul AI dapat ditempatkan pada RAN Intelligent Controller, Centralized Unit, Distributed Unit, hingga edge computing yang berdekatan dengan base transceiver station (BTS).

    Selama ini BTS identik dengan menara pemancar dan penerima sinyal yang digunakan ponsel untuk berkomunikasi. Kehadiran AI pada level BTS bukan berarti GPU komponen utama pemrosesan AI dipasang di menaranya. 

    GPU ditempatkan pada fasilitas edge compute di lokasi site BTS, beberapa meter dari perangkat radio. Dengan struktur yang sangat dekat dengan sumber trafik, pemrosesan AI terjadi secara real-time. Pendekatan ini dikenal sebagai AI on the Edge.

    Secara teknis, model ini menjadi lompatan signifikan dibandingkan pemrosesan AI terpusat di pusat data. 

    Selama bertahun-tahun, hampir seluruh pemrosesan AI yakni teks, gambar, video, prediksi, maupun analitik dilakukan di pusat data atau komputasi awan yang jaraknya bisa ratusan kilometer dari pengguna. 

    Untuk aplikasi yang tidak membutuhkan respons cepat, hal tersebut tidak menjadi kendala. Namun, untuk layanan real-time seperti robot industri, monitoring pelabuhan, VR/AR pendidikan, hingga sistem keamanan publik, jeda beberapa milidetik dapat menghasilkan perbedaan besar.

    Dengan AI yang berjalan di edge, latensi dapat ditekan drastis. Analoginya,  jika GPU di pusat data adalah “presiden”, maka edge-AI di BTS adalah “kepala desa” yang mengambil keputusan langsung di lapangan, lebih cepat, dan lebih relevan.

    AI-RAN juga memungkinkan jaringan bekerja lebih efisien. Misalnya, saat akhir pekan, kapasitas jaringan di pusat perbelanjaan dapat dinaikkan sebelum kepadatan terjadi. 

    Sebaliknya, saat trafik sepi, sistem dapat menurunkan daya pemancar atau menonaktifkan sebagian fungsi radio demi penghematan energi. 

    Pada skala nasional, langkah ini berpotensi menurunkan biaya operasional secara signifikan. Dari sisi keamanan, pemrosesan di edge memastikan data sensitif tidak perlu keluar dari area jaringan lokal.

    Lebih jauh, penerapan AI-RAN menyiapkan Indonesia untuk memperkuat talenta digital lokal dan menciptakan inovasi berbasis kebutuhan domestik. 

    Pemerintah dapat mengadopsinya untuk solusi kota pintar (smart city), seperti CCTV jalan raya yang mendeteksi kecelakaan dalam hitungan detik, lampu lalu lintas yang menyesuaikan kepadatan kendaraan, sensor banjir real-time, serta pengelolaan energi yang lebih efisien.

    Di sektor industri, manufaktur dapat memanfaatkan kamera berbasis edge-AI untuk mendeteksi cacat produk dalam milidetik. 

    Pelabuhan bisa mengoptimalkan aktivitas bongkar muat dengan analitik real-time, sementara sektor pertanian dapat mengandalkan sensor dan drone yang memproses data langsung di area perkebunan.

    Dengan ribuan site BTS yang tersebar di seluruh Indonesia, teknologi AI on the Edge berpotensi menjadi jaringan “node kecerdasan” baru. 

    Jika diperluas secara nasional, Indonesia dapat memiliki jaringan saraf digital terdistribusi dari Sumatra hingga Papua. Komputasi awan tetap berfungsi sebagai “otak besar”, namun edge menjadi jutaan “neuron” yang bekerja dekat aktivitas ekonomi masyarakat.

  • Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    Tito Lapor Prabowo, 56 Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa Rp37 Miliar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 56 mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri belum menerima pembayaran beasiswa dari pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai Rp 37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

    “Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari pemda. Totalnya Rp 37 miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” kata Tito seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 November.

    Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 300 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang belajar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia. Tito menegaskan keterlambatan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada keberlangsungan studi mereka.

    Untuk menghindari masalah berulang, Tito mengusulkan agar sisa pembiayaan studi para mahasiswa diambil alih pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Usulan tersebut muncul setelah berulang kali terjadi keterlambatan dari pemerintah daerah.

    “Saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh menteri keuangan melalui LPDP,” ujarnya.

    Usulan Tito akhirnya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan seluruh data mahasiswa segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk diproses lebih lanjut.

    “Perintah presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada menteri keuangan dan menteri luar legeri,” tutup Tito.

  • Kematian Bumil di Papua Disorot Presiden, RS Bakal Disanksi Jika Terbukti Melanggar

    Kematian Bumil di Papua Disorot Presiden, RS Bakal Disanksi Jika Terbukti Melanggar

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Benny Paulus Octavianus menegaskan bahwa kasus ibu hamil dan bayinya yang meninggal setelah ditolak empat rumah sakit di Papua kini menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan pihak-pihak yang terbukti lalai akan dikenai sanksi sesuai hasil investigasi yang sedang berjalan.

    “Ya, pasti dong. Pak Presiden saja sudah manggil, tanya, kenapa bisa terjadi? Maka kita melakukan investigasi, dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi,” ujar Benny.

    Ia menekankan penyelidikan dilakukan untuk memetakan alur kejadian secara menyeluruh, termasuk mengapa pasien terpaksa berpindah-pindah fasilitas kesehatan tanpa memperoleh layanan yang dibutuhkan.

    Benny menjelaskan salah satu persoalan mendasar di Papua adalah keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dalam waktu yang memadai. Ia membandingkan standar waktu tempuh menuju sarana kesehatan antara Jawa dan Papua.

    “Orang datang ke sarana kesehatan kurang dari 2 jam, di Jawa itu harus kurang dari 2 jam. Di Jawa 99 persen sudah terpenuhi. Di Papua masih 70 persen. Dari kabupaten sebanyak itu, baru 70 persen. Ada 30 persen daerah yang lebih dari 2 jam,” jelasnya.

    Keterlambatan mendapatkan layanan medis ini, kata Benny, secara langsung meningkatkan risiko kematian, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan cepat seperti ibu hamil dan pasien gawat darurat lainnya.

    “Itu yang menyebabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke sarana kesehatan itu,” ujarnya.

    Terkait bentuk sanksi yang akan diberikan, Wamenkes menyebut Kemenkes tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum pemeriksaan lapangan selesai.

    “Ya, kita masih investigasi. Ya, sabar dulu,” katanya.

    Ia memastikan evaluasi tidak hanya akan menyasar rumah sakit yang terlibat secara langsung, tetapi juga menilai sistem rujukan, ketersediaan SDM, hingga kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

    Kasus ini menjadi evaluasi nasional mengenai kesiapan pelayanan kesehatan maternal di daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Wamenkes menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat akses dan kualitas layanan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 25 November 2025

    Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 25 November 2025

    Anggota DPR Desak Perbaikan Layanan Kesehatan, Usai Ibu Hamil Meninggal di Papua
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak perbaikan layanan di fasilitas kesehatan.
    Desakan tersebut disampaikan setelah adanya peristiwa Irene Sokoy,
    ibu hamil
    yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
    Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan masih buruknya pelayanan
    kesehatan
    di Indonesia, terutama di kawasan timur.
    “Kami berduka atas meninggalnya seorang ibu dan bayinya yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Peristiwa ini menjadi cermin retaknya pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami berharap kasus ini diusut tuntas untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
    Peristiwa yang menimpa Irene Sokoy itu juga menunjukkan rendahnya kepedulian dari
    fasilitas kesehatan
    .
    “Kasus ini membuka mata bahwa kepedulian dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat, seharusnya korban segera mendapat tindakan medis, bukan mengalami penolakan berulang saat berjuang menyelamatkan nyawanya,” ujar Neng Eem.
    Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memastikan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
    Termasuk dalam memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, dokter spesialis, serta prosedur penanganan pasien.
    “Ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan layanan tanpa kesenjangan dan tanpa penolakan. Jangan biarkan kasus seperti ini terulang,” ujar Neng Eem.
    Dari data yang dihimpun Kompas.com, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum menceritakan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11).
    Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    “Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.