provinsi: PAPUA

  • LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta Megapolitan 7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kerap kali kewalahan dalam menangani banyaknya kasus kekerasan anak di Jakarta. Apalagi, belakangan kasus kekerasan anak meningkat. 
    “Kasus di Jakarta cukup banyak, dan kadang-kadang kami kewalahan. Padahal kami juga menangani kasus-kasus di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya,” ungkap Ketua LPAI Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto dalam Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025-2030 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
    Menyusul hal tersebut, Kepala LPAI Jakarta, Kasandra Putranto, menyebutkan, pihaknya akan mengedepankan upaya pencegahan hingga rehabilitasi untuk menekan jumlah kasus kekerasan anak.
    “Sosialisasi, advokasi, pencegahan, kami juga menyediakan
    hotline
    pengaduan, kami siapkan juga asesmen yang diperlukan, pendampingannya dan tentu rehabilitasi,” kata Kasandra.
    Upaya preventif yang dimaksud, di antaranya, pendampingan anak dalam mengakses media sosial secara bijak dan cerdas.
    Selain itu, Kasandra menyebutkan, pendidikan karakter anak dan pencegahan perundungan juga perlu digalakkan lagi. Ia juga menyinggung pentingnya peran orangtua. 
    “Upaya preventif seperti pendidikan karakter anak, pencegahan perundungan (
    bullying
    ), dan penguatan peran orangtua serta pendidik dalam mendampingi anak, terutama dalam mengakses media sosial dengan bijak dan cerdas,” tutur dia.
    Sementara, terkait rehabilitasi, LPAI akan bekerja sama dengan lembaga terkait. Dengan begitu, anak-anak korban kekerasan maupun yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali pulih dan masih memiliki masa depan.
    “Dengan membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka rujukan pemulihan dan rehabilitasi kondisi anak-anak korban kekerasan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Kasandra.
    Terkait ini, LPAI akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui angka kekerasan anak di Jakarta mengalami peningkatan.
    “Ternyata berdasarkan data, memang itu realita,” kata Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).
    Menyikapi temuan tersebut, kata Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah menggelar rapat khusus.
    “Kemarin, kami khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kami sedang menyikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub (peraturan gubernur) tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” tegas dia.
    Saat ditanya detail mengenakan pergub tersebut, Rano belum bisa membeberkannya kepada publik karena masih dalam proses pembahasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Teras Rumah ke Panggung Nusantara: Kisah Kak Awam dan Kampung Dongeng
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Agustus 2025

    Dari Teras Rumah ke Panggung Nusantara: Kisah Kak Awam dan Kampung Dongeng Megapolitan 7 Agustus 2025

    Dari Teras Rumah ke Panggung Nusantara: Kisah Kak Awam dan Kampung Dongeng
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Di ujung Jalan Musyawarah, Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdiri sebuah rumah sederhana bercat putih.
    Meski tampak biasa dari luar, rumah ini menyimpan keajaiban yang tidak banyak orang tahu, tempat di mana imajinasi anak-anak tumbuh dan hidup.
    Saat melewati pagar rumah, suasana teduh langsung menyambut siapa pun yang datang.
    Sepoi angin membelai pepohonan, menciptakan suasana sejuk dan asri di halaman seluas sekitar 140 meter persegi itu.
    Di halaman itu pula, terpampang papan kayu bertuliskan “Kampung Dongeng”.
    Inilah rumah yang menjadi panggung bagi cerita-cerita ajaib. Rumah yang menjadi pusat pergerakan literasi berbasis komunitas bagi para pendongeng.
    Tepat di teras rumah, berdiri empat rak tingkat yang dipenuhi aneka buku, mulai dari cerita rakyat, dongeng nusantara, hingga buku pengetahuan.
    Warna-warni sampul buku yang tersusun rapi seolah-olah memanggil para tamu, baik anak-anak maupun dewasa, untuk membaca dan larut dalam dunia cerita.
    Di panggung itulah, sang pemilik rumah kerap berbagi cerita yang menyenangkan untuk anak-anak lewat suara dan ekspresi.
    Siapa pun yang mendengar sang pemilik rumah bercerita bakal larut dalam dunia dongeng yang seru dan mendidik.
    Pemilik rumah itu adalah Muhammad Awam Prakoso atau akrab dipanggil Kak Awam. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah, 18 Mei 1973.
    “Saya bikin panggung kecil di rumah. Jadi sebelum mulai ke luar itu, saya mulai melakukan ke istri dan anak saya. Saya pokoknya setiap hari Senin dulu ya, maksudnya Senin malam itu saya suka mendongeng bersama anak-anak di rumah,” kenang Awam saat ditemui
    Kompas.com,
    Kamis (7/8/2025).
    Cerita-cerita itu awalnya hanya untuk buah hati Awam. Namun, perlahan, suara Awam menarik perhatian anak-anak tetangga.
    Lingkaran ini kemudian membesar, menjangkau anak-anak di RW, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan provinsi. Awam menyebut gerakan ini seperti obat nyamuk bakar.
    “Saya melakukan analogi obat nyamuk bakar. Obat nyamuk yang mau dibakar itu biasanya dibakar dari pinggir, ini saya bakar dari tengah. Jadi semangat literasi itu dimulai dari keluarga saya,” kata dia.
    Meski kini dikenal sebagai pendongeng nasional, jalan hidup Awam tidak bermula dari dunia literasi. Ia justru menempuh pendidikan di jurusan Keuangan dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad Dahlan Jakarta.
    Namun, ketertarikan pada seni peran sudah muncul sejak masa SMP dan SMA. Awam aktif di panggung-panggung teater hingga perguruan tinggi.
    Perjumpaannya dengan tokoh-tokoh seperti Pak Raden dan Kak Seto memperkuat panggilan hatinya untuk terjun ke dunia anak.
    Sejak itu, ia giat mendalami teknik bercerita, mencari referensi dari dalam dan luar negeri.
    Tidak hanya itu, ia juga mengembangkan gaya mendongengnya sendiri dengan menggunakan tiga lapis suara, yaitu narasi, tokoh, dan ilustrasi efek suara.
    Kemudian, suara alam, binatang, hingga suara lucu seperti sapi kejepit, semua menjadi bagian dari pertunjukan yang hidup dan mendidik.
    Namun, seiring waktu, undangan mendongeng dari berbagai daerah semakin banyak. Dari sekolah hingga instansi pemerintahan Awam terima sehingga tak jarang membuatnya kewalahan.
    “Masa iya semuanya saya yang tangani? Capek juga,” kata dia.
    Lalu, muncul ide untuk membuka kelas pelatihan bagi pendongeng pemula. Awam memulainya dari Jabodetabek, lalu meluas.
    Dari sinilah lahir gerakan Kemah Dongeng, tempat para calon pendongeng digembleng. Sebagian besar dari mereka kemudian ikut bergabung dalam komunitas yang dibentuk Awam pada 2009 bernama Kampung Dongeng.
    Kini, Kampung Dongeng punya lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia, tersebar dari Pulau Jawa hingga Maluku dan Papua.
    Bagi Awam, dongeng bukan sekadar hiburan. Menurutnya, dongeng adalah media literasi yang bisa menyampaikan pesan-pesan penting secara halus dan menyenangkan.
    Contohnya, kata dia, melalui dongeng, anak-anak bisa belajar nilai gizi, mencintai rupiah, bahkan memahami konsep hak cipta.
    “Ternyata dongeng ini sebuah kendaraan, dongeng itu sebuah kendaraan apa pun bidangnya. Setelah saya pelajari betul itu semuanya bisa disampaikan melalui dongeng,” kata dia.
    Ia pun tak segan menyuarakan kritik terkait literasi yang dianggap belum sepenuhnya merdeka.
    Alasannya, masih banyak anak-anak yang terpaku dengan ponsel dibandingkan buku atau aktivitas apa pun yang ramah anak.
    “Apabila kita kaitkan dengan merdeka literasi ya sebetulnya mereka harus mendapatkan berbagai layanan akses. Makanya terkait dengan buku, apakah buku itu mudah ditemukan? dan pada kenyataannya tidak,” tegas dia.
    Awam menekankan pentingnya akses dan aktivasi relawan literasi di seluruh negeri. Bukan sekadar menyalurkan buku, tapi juga membangun hubungan antara anak dan cerita.
    Kini, dua dekade lebih sejak Awam mendongeng untuk anaknya sendiri, semangatnya tak padam.
    Awam terus memberikan dari satu panggung ke panggung lain. Bagi Awam, rumah menjadi panggung pertama yang paling penting.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Bisnis.com, MALANG—Banyak anak muda dan masyarakat mulai mengibarkan bendera berlogo Jolly Roger, anime One Piece, baik di rumah, kendaraan, maupun tempat umum, yang dinilai sosiolog sebagai ekspresi sosial. 

    Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, berpendapat fenomena ini tidak bisa dipandang sebatas ikut-ikutan, melainkan sebuah ekspresi sosial. Anak muda tidak akan bangga dengan bendera Merah Putih sebagai lambang negara jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. 

    “Bagi mereka, bendera Merah Putih kerap kali terasa hanya sebagai simbol seremonial yang tidak berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana hingga doctor,” katanya, Kamis (7/8/2025).

    Dia menambahkan, tren ini juga dipengaruhi oleh masifnya arus informasi di media sosial. 

    “Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan sebagai simbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik yang unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen-momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” katanya.

    Dia juga menilai,  respons pemerintah yang terlalu berlebihan dalam menyikapi fenomena bendera One Piece. Pemerintah menganggap pengibaran bendera ini sebagai makar atau tindakan pidana. 

    Dia melihat ini sebagai ‘kegenitan yang dilakukan oleh elit negara’, serta menyarankan pemerintah untuk bersikap biasa saja dan tidak terlalu reaktif. Terkecuali bendera merah putih diganti ataupun merusak bendera negara.

    Sikap bijaksana dalam menyikapi ekspresi simbolik ini pernah dicontohkan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat merespons isu pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Saat itu, Gus Dur dengan tenang menyatakan, “Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul.”

    Gus Dur memahami bahwa bendera Bintang Kejora memiliki nilai kultural, bukan politis. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk memahami fenomena One Piece ini. 

    Sebuah ekspresi kultural dari generasi muda yang mencari identitas dan cara baru untuk bersuara. Alih-alih melarang, fenomena ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi dan merefleksikan diri. 

    Menurut Salam, pendidikan dan keluarga bisa berperan dengan memanfaatkan momen ini untuk membahas nasionalisme yang lebih relevan dan substansial.

    Nasionalisme tidak hanya soal upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana mengisi ruang-ruang kemerdekaan dengan hal-hal positif, seperti bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi atau belajar sungguh-sungguh bagi siswa dan mahasiswa. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

    “Bisa saja, teman-teman itu ikut-ikutan karena ingin viral saja. Ingin agar konten yang dibuat banyak viewersnya. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda dianggap sebagai perlawanan politik. Ada kalanya, hal itu hanya sekadar konten belaka,” katanya.

    Dia berharap, nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai seremonial semata. Tapi juga sebagai komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, sehingga generasi muda bisa lebih bangga pada Merah Putih yang berkibar. (K24)

  • Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Rumaropen (MDF-AR) sementara unggul dalam PSU Pilkada Gubernur Papua 2024. 

    Dalam siaran persnya kepada awak media di Jayapura mengatakan berdasarkan hasil hitungan cepat exit poll, indikator dan Quick Count yang sudah dikerjakan oleh tim MAR-YO unggul sementara 52,52 persen dari paslon BTM-CK 48,8 persen.

    “Pada hari ini kami Tim MAR-YO ingin mengumumkan hasil Quick Count kita unggul perolehan suara sementara 52,52 persen yang tersebar pada 9 kabupaten/kota di Papua,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Rabu (6/8/2025). 

    Ia mengatakan, dari 9 kabupaten/kota suara MAR-YO unggul di 6 kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura 54,76 persen, Kabupaten Jayapura 50,57 persen, Keerom 56,00 persen, Kepulauan Yapen 56,43 persen, Biak Numfor 50.02 persen dan Kabupaten Supriori 50,19 persen. 

    Menurut dia, data tersebut didapatkan dari data 90 persen yang masuk melalui data Quick Count dan masih ada sekitar 10 persen lagi yang akan masuk perolehan suara.

    “Kami juga dari Tim MAR-YO nomor 02 terus melakukan update data perolehan suara PSU di setiap TPS. Kita tim bekerja terus di masing-masing TPS dalam menyelesaikan rekapitulasi,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (7/8).

    Ahmad Doli menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih hari ini dalam menentukan pemimpin masa depan Papua.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PSU Papua kondusif, Penjabat Gubernur apresiasi demokrasi damai

    PSU Papua kondusif, Penjabat Gubernur apresiasi demokrasi damai

    ANTARA – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengapresiasi keberhasilan penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Pilgub) 2024 pada 6 Agustus 2025. Penjabat gubernur Papua menyampaikan bahwa seluruh proses demokrasi berjalan aman dan damai. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengharapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua menjadi yang terakhir dilaksanakan di daerah ini.

    Wamendagri RI Ribka Haluk dalam keterangannya di Sentani, Kamis, mengatakan ia tidak menginginkan lagi terjadinya PSU di masa mendatang.

    “Harapan besar kami, kalau boleh selesailah kali ini, Papua menjadi satu-satunya provinsi yang masih melaksanakan PSU, sehingga seluruh elemen dituntut bahu-membahu menyukseskan agenda ini,” katanya.

    Menurut Ribka, koordinasi dilakukan secara intensif antara Kemendagri dengan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat keamanan TNI dan Polri, pihaknya berperan sebagai fasilitator bersama Komisi II DPR RI.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi kami, beliau terus berkomitmen mendukung kita di Papua untuk menjalankan amanat konstitusi,” ujarnya.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya juga telah memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan PSU telah dilakukan maksimal oleh jajarannya, termasuk distribusi logistik ke TPS di wilayah terpencil.

    “InSya-Allah semua proses persiapan sudah disiapkan semaksimal mungkin, TPS terjauh mendekat Mamberamo karena sungai kering sehingga dikirim lewat helikopter,” katanya.

    Dia menambahkan pihaknya telah meninjau PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura bersama Penjabat Gubernur Papua, Forkopimda Papua serta pihak terkait lainnya, sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara dan masyarakat agar pesta demokrasi berjalan baik.

    “Kemarin (6/8) itu, kami meninjau PSU di TPS 06, RT 05/01 VIM Abepura di Kota Jayapura , juga di TPS 33 Distrik Sentani guna melihat langsung antusiasme masyarakat dan memastikan PSU berlangsung aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pj Gubernur Papua minta warga menunggu hasil PSU melalui putusan KPU

    Pj Gubernur Papua minta warga menunggu hasil PSU melalui putusan KPU

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta warga masyarakat di sembilan kabupaten/kota untuk menunggu hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Berdasarkan penilaian KPU RI pelaksanaan PSU kali ini merupakan salah satu yang paling kondusif sepanjang sejarah pilkada di Papua,” kata Agus, di Jayapura, Kamis (7/8).

    Menurut Agus, oleh sebab itu pihaknya terus meminta agar masyarakat khususnya para pendukung dari pasangan calon agar menjaga kemana dan ketertiban.

    “Ini harus terus menjaga ketertiban dan keamanan sehingga jangan pernah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak benar kepastiannya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat klaim kemenangan sebelum adanya penetapan resmi dari KPU.

    “Saya menekankan bahwa seluruh proses dan hasil pemilihan harus dihormati dan dijalani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya lagi.

    Di menambahkan bahwa siapapun yang nantinya terpilih merupakan kehendak tuhan dan harus diterima dengan lapang dada oleh seluruh masyarakat Papua.

    “Siapapun yang nanti terpilih adalah ketentuan tuhan, dan semua harus bisa menerima siapapun yang terpilih sehingga iklim yang kondusif di Papua tetap terjaga,” ujarnya.

    Sekadar diketahui informasi, PSU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan nomor urut satu adalah Benhur Tommy Mano dan Constant Karma, sedangkan pasangan nomor urut dua adalah Marius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jerit Prajurit TNI AD Terpaksa Kredit Mahal ‘Rumah Hantu Jenderal Dudung’

    Jerit Prajurit TNI AD Terpaksa Kredit Mahal ‘Rumah Hantu Jenderal Dudung’

    GELORA.CO – Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat dari angkatan 2021–2023 menjerit. Gaji pokok mereka mengalami pemotongan hingga 80 persen untuk cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD.

    Program perumahan yang bersifat wajib ini merupakan gagasan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021–2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman.

    Akibat potongan yang signifikan tersebut, banyak prajurit hanya menerima sisa gaji bulanan berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

    Kondisi finansial yang kritis ini memaksa mereka untuk hidup sangat terbatas di barak militer, tidak lagi mampu memberikan dukungan finansial kepada keluarga, bahkan terpaksa berutang di kantin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

    Roni dan Lukman — bukan nama sebenarnya — adalah dua dari ribuan prajurit lulusan tamtama yang diwajibkan untuk mengikuti program KPR swakelola BP TWP.

    Gaji pokok mereka yang seharusnya mencapai Rp3,6 juta per bulan, kini hanya tersisa tidak lebih dari Rp300 ribu setelah dipotong untuk angsuran rumah.

    “Dulu bisa kirim ke orang tua Rp2 juta per bulan, sekarang tidak bisa kirim sama sekali,” keluh Lukman kepada tim IndonesiaLeaks pada Mei 2025 lalu.

    Berdasarkan dokumen rincian pemotongan gaji yang diperoleh tim investigasi IndonesiaLeaks—sebuah konsorsium media yang terdiri dari Suara.com, Tempo, Jaring.id, dan Independen.id—terungkap bahwa potongan gaji prajurit untuk program KPR ini bisa mencapai Rp2,5 juta per bulan.

    Kewajiban Berdasar Surat Telegram KSAD

    Pemotongan gaji untuk KPR ini dimulai pada tahun 2023. Sosialisasi awal mengenai program kredit rumah ini disampaikan secara massal kepada seluruh prajurit di sebuah aula kesatuan selama masa orientasi.

    Para prajurit muda tersebut dipaksa untuk mengambil opsi rumah atau tanah kavling, meskipun mereka baru beberapa bulan menjalani masa dinas.

    Seperti ribuan prajurit tamtama lainnya, Roni dan Lukman tidak memiliki pilihan selain menuruti kebijakan tersebut.

    Program ini merupakan keputusan langsung dari Dudung selaku KSAD, yang dituangkan dalam Surat Telegram KSAD Nomor: ST/1120/2023 tentang Penyediaan Perumahan dan Tanah Kavling KPR Swakelola TWP AD, tertanggal 15 Mei 2023.

    Tiga bulan berselang, Dudung kembali mengeluarkan Surat Telegram KSAD Nomor: ST/2019/2023.

    Surat tersebut berisi perintah kepada seluruh prajurit angkatan 2021 hingga 2023 dengan masa dinas 0-10 tahun untuk wajib mengambil rumah non-dinas atau tanah kavling melalui program KPR Swakelola TWP AD.

    Dokumen tersebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil KSAD.

    “Kami ikuti saja karena dibawah tekanan dan dipaksa membeli rumah. Daripada dipindah ke Papua,” beber Lukman mengungkap adanya ancaman yang diterima prajurit jika menolak.

    Bantahan dan Alasan Jenderal Dudung

    Saat dikonfirmasi oleh tim IndonesiaLeaks, Dudung mengakui bahwa ia memang mewajibkan prajurit angkatan 2021-2023 untuk berpartisipasi dalam program KPR swakelola.

    Namun, ia dengan tegas membantah adanya ancaman yang menyertai kewajiban tersebut.

    “Nggak ada ancaman,” katanya saat ditemui tim IndonesiaLeaks 18 Juli 2025.

    Menurut Dudung, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya proyek perumahan prajurit yang mangkrak karena pengembang mengalami kesulitan dana.

    Dengan mewajibkan prajurit mengambil KPR, Dudung mengklaim bahwa proyek dapat terus berjalan dan para prajurit pada akhirnya akan memiliki rumah.

    Lebih lanjut, Dudung juga mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendidik para prajurit agar berinvestasi jangka panjang, daripada menghabiskan gaji mereka untuk kebutuhan konsumtif.

    “Karena prajurit lulus langsung masuk satuan pasti pinjam uang ke bank untuk membeli sepeda motor, HP, dan lain-lain. Saya bilang daripada uang habis untuk konsumsi, lebih baik berinvestasi beli rumah. Kalaupun tidak ditempati bisa kontrakan Rp1,5 juta, dibayarkan untuk cicilan Rp1,1 juta, kan dia masih dapat Rp400 ribu. Lalu selama 10 tahun ke depan dia punya,” katanya.

    Realita Pahit Proyek Mangkrak

    Namun, perhitungan ideal yang disampaikan Dudung berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

    Hasil penelusuran tim IndonesiaLeaks di berbagai daerah, termasuk Semarang, Purwakarta, Bekasi, Sumatera, Sulawesi, hingga Jambi, menunjukkan bahwa proyek pembangunan rumah senilai total Rp586,5 miliar tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan banyak yang mangkrak.

  • Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan

    Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan

    logo BMKG

    Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia, Kamis. Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Kamis, prakirawan BMKG, Zhenny Husna menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia barat daya Sumatera, utara Kalimantan Barat, Laut Sulawesi, dan perairan utara Aceh.

    Selain itu, di perairan barat Sumatera Barat hingga Riau, Lampung hingga Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur bagian timur, Laut Banda, Laut Arafuru, Maluku, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dengan disertai petir dan angin kencang, di antaranya ialah wilayah Bengkulu, Jambi, Bandung, Serang, dan Tanjung Selor.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Samarinda, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, serta Nabire.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini ialah wilayah Banda Aceh, Pangkal Pinang, Surabaya, Jakarta, Mataram, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Banjarmasin, Makassar, Kendari, dan Gorontalo. Untuk tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi lebih dari 2.5 m hingga 4 m berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh hingga Bengkulu, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur.

    Pihaknya mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Banten, Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan pesisir Kalimantan Barat.

    Sumber : Antara

  • Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar

    Rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.

    PPPK Paruh Waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN.

    Berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah bagi PPPK Paruh Waktu sendiri akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima ketika menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

    Sumber pendanaan upah PPPK Paruh Waktu ini berasal dari lar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

    Apabila mengacu pada upah minimum, maka berikut ini adalah bocoran atau perkiraan gaji PPPK Paruh Waktu 2025, meliputi:

    Aceh: Rp3.685.615
    Sumatera Utara: Rp2.992.599
    Sumatera Barat: Rp2.994.193
    Sumatera Selatan: Rp3.681.570
    Kepulauan Riau: Rp3.623.653
    Riau: Rp3.508.775
    Lampung: Rp2.893.069
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Jambi: Rp3.234.533
    Bangka Belitung: Rp3.876.600

    Banten: Rp2.905.119
    Jakarta: Rp5.396.760
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.348
    Jawa Timur: Rp2.305.984
    DIY Yogyakarta: Rp2.264.080

    Bali: Rp2.996.560
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Maluku: Rp3.141.699
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931

    Sulawesi Tengah: Rp2.914.583
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430