provinsi: PAPUA

  • Eks Intelijen Bocorkan Adanya Rapat Gelap Terkait Riau Merdeka, Ungkap Hal Ini

    Eks Intelijen Bocorkan Adanya Rapat Gelap Terkait Riau Merdeka, Ungkap Hal Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Intelijen Negara Kolonel (Purn), Sri Radjasa mengungkap hal mengejutkan.

    Dia menyebut pendukung mantan Presiden Joko Widodo di Riau telah rapat gelap beberapa waktu lalu.

    Rapat itu kata dia untuk membahas wacana gerakan Riau Merdeka.

    “Beberapa hari lalu, pendukungnya Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau Merdeka,” ujarnya dikutip Forum Keadilan TV, Jumat, Kamis, (7/8 /2025).

    “Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan tapi ini pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang sempat menggagas Riau Merdeka,” lanjutnya.

    Dia menyatakan bahwa rapat itu terjadi sekitar seminggu yang lalu, pasca adanya abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka mencari kekuatan massa dulu baru kemudian akan melakukan deklarasi. “Itu keputusan rapat tertutup, yang paling pertama adalah deklarasi,” ucapnya.

    Selain Riau, dia juga mengungkap daerah seperti Aceh, Bali, Papua, Maluku dan Minahasa yang berpotensi melakukan gerakan yang sama.

    Namun menurutnya, gerakan ini tidak akan sampai pada upaya gerakan selanjutnya. Hanya akan membuat pemerintah gusar.

    Menurutnya, kalau ini disikapi dengan cara-cara yang tidak bijak, gerakan ini bisa terealisasi.

    Dia menyebut dua tokoh yang menjadi pengganti Tabrani. Dan dalam forum itu namanya sudah diputuskan.

    “Ada sama saya (namanya). Sejauh ini (ditokohkan), belum sekuat Tabrani. Tapi orang sudah kenal bahwa dia bagian dari orang yang menggagas Riau Merdeka pada 1999,” ungkapnya.

    Tabrani merupakan tokoh yang mendeklarasikan tuntutan ‘Riau Merdeka’ pada 15 Maret 1999 silam.

  • Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua Nasional 8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer akan menjadi tempat bagi TNI untuk meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah.
    Peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
    “Iya (benar),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru itu, Jumat (8/8/2025).
    Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, enam Kodam baru akan tersebar di sejumlah daerah, meliputi:
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa rencana penambahan kodam sejumlah wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
    Agus menyebutkan bahwa kodam baru biasanya dibentuk di tempat-tempat yang memang tergolong daerah tertinggal.
    “Beberapa wilayah memang diperlukan penambahan kodam, ya tujuannya untuk itu percepatan pembangunan, biasanya kodam-kodam yang baru itu kondisi wilayahnya biasanya daerah tertinggal,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
    Dengan keberadaan kodam baru, kata Agus, TNI bisa ikut membangun beragam fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat setempat.
    Selain itu, penambahan kodam juga diperlukan untuk mengantisipasi ancaman berupa bencana alam hingga konflik sosial.
    “Kemudian juga sebenarnya tujuannya untuk sejahterakan masyarakat di wilayah tersebut sehingga tidak tertinggal, seperti yang akan kita lakukan di daerah Papua ya,” ujar Agus.
    Untuk diketahui, TNI tengah berencana menambah 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah berdiri saat ini.
    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, salah satu tujuan dari wacana tersebut adalah demi ada perimbangan antara jumlah kodam di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Kendati demikian, ia menekankan bahwa wacana membentuk 22 kodam tersebut masih terus dikaji karena ada banyak hal yang dipertimbangkan, mulai dari masalah jumlah personel hingga uang yang dialokasikan untuk membayar gaji prajurit.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang dua. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” kata Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur pada 7 Maret 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Jakarta

    Kelahiran seorang bayi bisa memunculkan beragam emosi yang kuat, mulai dari kebahagiaan dan antusiasme, hingga rasa takut dan cemas. Namun, di balik momen penuh haru ini, tak jarang muncul kondisi yang tak terduga: depresi.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10 persen Ibu hamil dan 13 persen Ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan mental, terutama depresi. Di negara berkembang, angka ini bahkan lebih tinggi, yakni 15,6 persen selama kehamilan dan 19,8 persen setelah melahirkan.

    Sebagian besar Ibu baru akan mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perubahan suasana hati, mudah menangis, rasa cemas, hingga gangguan tidur. Baby blues biasanya muncul dalam 2 hingga 3 hari pertama setelah persalinan dan dapat berlangsung hingga dua minggu.

    Namun, pada beberapa Ibu, gejala tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berlangsung lebih lama, yaitu depresi pascapersalinan atau disebut postpartum depression, karena bisa muncul sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah melahirkan. Dalam kasus yang sangat jarang, Ibu dapat mengalami gangguan suasana hati yang ekstrem yang dikenal sebagai postpartum psychosis atau psikosis pascapersalinan.

    Perlu dipahami bahwa depresi pascapersalinan bukanlah tanda kelemahan atau kekurangan pribadi. Ini adalah salah satu bentuk komplikasi medis yang dapat terjadi setelah melahirkan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, gejala dapat dikelola, dan hubungan emosional antara Ibu dan bayi tetap dapat terjalin dengan kuat.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) melaporkan 57 persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues. Persentase ini disebut menjadikan angka Ibu yang mengalami baby blues di Indonesia tertinggi se-Asia.

    “Lima puluh tujuh persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat tertinggi di Asia dengan risiko baby blues,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Nopian Andusti dalam sebuah sesi diskusi daring.

    Sementara itu menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 9,1 persen Ibu mengalami keluhan saat masa nifas, 1,1 persen di antaranya mengalami baby blues.

    Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Endang Retno Surjaningrum, S.Psi, M.Appa, Psych, PhD, mengatakan pada 2019 tercatat prevalensi depresi postpartum pada rentang 20,5 hingga 25,4 persen, menjadikan satu dari lima perempuan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk.

    Ada berbagai faktor yang membuat seorang Ibu mengalami depresi dan gangguan mental, misalnya, perubahan hormon, stres fisik dan emosional, komplikasi kehamilan, hingga kurangnya dukungan sosial.

    “Ibu dengan masalah kesehatan mental berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Menyebabkan kunjungan ke perawatan antenatal dan postnatal terganggu, cakupan gizi yang tidak memadai, peningkatan risiko preeklamsia, melahirkan prematur, dan kesulitan menyusui,” papar Prof Endang, dikutip dari laman Universitas Airlangga (Unair).

    Ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan dapat mengalami penderitaan yang mendalam, hingga kesulitan untuk menjalani aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau merawat diri sendiri. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental.

    Menurut WHO, bayi baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan kualitas pengasuhan yang diterima. Karena itu, bayi sangat mungkin terdampak jika diasuh oleh Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental.

    Depresi atau gangguan mental yang berat dan berkepanjangan dapat menghambat ikatan emosional antara Ibu dan bayi, termasuk mengganggu proses menyusui dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

    Hubungan Kesehatan Mental Ibu dengan Kelancaran ASI

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada dasarnya dimulai dalam satu jam pertama setelah kelahiran dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Artinya, bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.

    Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan RI, dr Lovely Daisy, MKM, menjelaskan, ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan merupakan sumber gizi utama yang mengandung zat gizi terlengkap dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    “ASI mengandung zat antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh bayi dalam mencegah ataupun melawan penyakit infeksi,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (21/7/2025).

    “Di dalam ASI terdapat kandungan Asam Lemak (DHA dan ARA) yang penting untuk perkembangan otak sehingga pemberian ASI Eksklusif sangat disarankan pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Menghemat pengeluaran keluarga dan negara jika dibandingkan dengan minuman selain ASI,” lanjutnya.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, cakupan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 68,6 persen. Provinsi dengan cakupan tertinggi antara lain Nusa Tenggara Barat (87,9 persen), Jambi (81,3 persen), dan Nusa Tenggara Timur (79,7 persen). Sementara itu, provinsi dengan cakupan terendah adalah Gorontalo (47,4 persen), Papua Barat Daya (47,7 persen), dan Sulawesi Utara (52 persen).

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui Foto: infografis detikHealth

    Sementara itu, menurut data terbaru dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 74,73 persen anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

    Meski angkanya cukup tinggi, masih ada bayi yang mungkin tak mendapatkan ASI eksklusif. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental yang dialami Ibu pasca melahirkan.

    Gangguan seperti baby blues maupun depresi pascapersalinan dapat menghambat proses menyusui. Ibu yang mengalami kondisi ini sering kali merasa cemas, sedih, atau kelelahan secara emosional, sehingga kesulitan memberikan ASI secara optimal.

    Menurut studi yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition yang berjudul ‘Maternal stress in the Postpartum Period is Associated with Altered Human Milk Fatty Acid Composition’, stres yang dialami Ibu pada bulan pertama setelah melahirkan berhubungan dengan penurunan kadar total asam lemak (fatty acid) dalam ASI. Temuan ini mengindikasikan perubahan dalam komposisi ASI bisa menjadi salah satu jalur penularan dampak stres dari Ibu ke bayi.

    “Asam lemak dalam ASI sangat krusial untuk perkembangan anak, termasuk neurologis,” tulis para ilmuwan dalam jurnal tersebut.

    Meski begitu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menentukan apakah perubahan ini berdampak terhadap perkembangan anak di masa depan.

    Studi lainnya yang dipublikasikan di International Breastfeeding Journal dengan judul ‘Association Between Postpartum Anxiety and Depression and Exclusive and Continued Breastfeeding Practices: a Cross-Sectional Study in Nevada, USA,’ juga mengatakan gejala kecemasan dan depresi pasca-persalinan Ibu sebagai faktor yang terkait dengan praktik menyusui yang lebih rendah di antara anak-anak di bawah usia dua tahun (0-23 bulan).

    “Adanya depresi serta adanya komorbiditas gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan dikaitkan dengan Exclusive Breastfeeding (EBF) yang lebih rendah. Selain itu, gejala kecemasan pascapersalinan dikaitkan dengan (Continuous Breastfeeding) yang lebih rendah,” demikian laporan jurnal tersebut.

    Senada, Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Naomi Esthernita, SpA, SubspNeo(K) menjelaskan kesehatan mental Ibu sangat memengaruhi kelancaran menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ASI yang dihasilkan.

    “Literatur banyak sekali yang membahas terutama mental. Itu ada anxiety, stress, dan depresi postpartum. Ibu-Ibu yang mengalami stress postpartum itu akan berbeda dalam hal ASI-nya berbeda kualitas dari efek fatty acid-nya. Jadi asam lemaknya beda. Dan setelah diteliti banyak hal, beberapa case juga kan skor stresnya tingginya si Ibu nih,” ucapnya kepada detikcom, Senin (21/7).

    Tak hanya itu, stres emosional juga menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol, yang pada gilirannya dapat menurunkan kadar prolaktin, hormon utama untuk produksi ASI. Bahkan, stres yang berkelanjutan juga bisa mengubah komposisi mikrobiota dalam ASI, yang penting untuk membentuk kekebalan tubuh bayi.

    “Berarti memang masalah kesehatan mental ini baik baby blues atau postpartum depression ini sangat mempengaruhi kualitas dan produksi ASI itu sendiri. Jadi komposisi ASI juga menurut literatur akan berbeda. Terus juga dengan stress volume asinnya juga bisa berkurang karena stres, cortisol nya naik, hormon prolaktinnya jadi turun,” lanjutnya.

    Karena itu, menurut dr Naomi, isu kesehatan mental seperti baby blues dan depresi pascapersalinan perlu mendapat perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Tanpa dukungan yang tepat, gangguan mental pada Ibu dapat menghambat keterikatan Ibu dan bayi, serta menurunkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

    Terlebih, anak yang tak mendapatkan ASI dikaitkan dengan risiko kesehatan, termasuk stunting. Menurut studi yang dipublikasikan di Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia dengan judul ‘Tinjauan Sistematis: Faktor Pelindung dari Risiko Stunting pada Masa Menyusui’, ASI mengandung berbagai nutrisi penting, mulai dari makronutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, dan karnitin, hingga mikronutrien seperti vitamin, mineral, serta zat bioaktif yang dIbutuhkan oleh bayi dan anak di bawah lima tahun.

    “Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting, karena bayi dan anak di bawah lima tahun sangat membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam ASI,” demikian bunyi studi tersebut.

    Sebaliknya, rendahnya cakupan pemberian ASI dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak di masa depan dan bahkan memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.
    “Upaya penurunan stunting di mana satu di antaranya adalah pemberian ASI eksklusif,” ucap dr Daisy.

    dr Daisy juga mengatakan penting pula menekankan proses menyusui secara langsung atau Direct Breastfeeding (DBF), karena dapat membangun ikatan emosional (bonding) antara Ibu dan bayi. Jika ASI diberikan tidak secara langsung, maka perlu menggunakan perantara seperti botol dan dot yang berisiko terkontaminasi jika tidak dicuci dan disterilkan dengan benar.

    Selain manfaat dari sisi psikologis, menyusui secara langsung juga memberikan stimulasi pada otak Ibu melalui isapan bayi. Proses ini merangsang pelepasan hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI, serta hormon oksitosin yang membantu mengalirkan ASI. Dengan demikian, produksi ASI cenderung lebih optimal ketika bayi menyusu langsung dari payudara.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Jangan Panik Moms Jika ASI Tak Langsung Keluar Setelah Melahirkan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)

  • BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    Ilustrasi – Petir menyambar di langit Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/pri. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di tiga kota, yakni Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk mewaspadai hujan disertai petir yang diprakirakan akan terjadi pada Jumat. BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    “Diprakirakan pada Jumat, cuaca berawan tebal di Banda Aceh,” kata Prakirawan Apdillah Akbar dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Jumat.

    BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan turun di Medan, Tanjung Pinang, serta Padang. Hujan disertai petir berpotensi terjadi di Pekanbaru. Sementara cuaca di Jambi diprakirakan berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur wilayah Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Masyarakat diminta mewaspadai hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Kota Bandar Lampung.

    “Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan cuaca berawan tebal di Jakarta dan Surabaya,” katanya.

    Kemudian hujan ringan berpotensi turun di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar serta berawan tebal di Kota Mataram dan Kupang. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, diprakirakan kondisi cuaca berawan di Palangka Raya.  

    Sementara cuaca di Banjarmasin diprediksi berawan tebal. Asap atau kabut berpotensi terjadi di Samarinda, dan hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Pontianak. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan mengguyur wilayah Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar.

    Hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Mamuju. Untuk wilayah Indonesia Timur diprakirakan hari ini cuaca hujan dengan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Nabire dan Marauke. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Kota Ambon.

    Sumber : Antara

  • Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada delapan orang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah melakukan akad KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi. Pada kesempatan itu, dirinya berdiskusi dengan penerima kunci rumah subsidi dan mendapatkan informasi dari pegawai Kemendagri bahwa membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP ternyata angsurannya lebih murah ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah.

    “Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Maruarar dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Dirinya mendapatkan informasi bahwa pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran Rp 1,7 juta per bulan. Angsuran tersebut lebih ringan ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah per bulan yakni Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

    Berdasarkan data yang ada, dari total kuota 2.000 rumah subsidi untuk Kemendagri, sebanyak 1.190 orang pegawainya telah mendaftarkan diri untuk memanfaatkan KPR FLPP dan 50 orang diantaranya telah melakukan akad kredit KPR FLPP untuk bisa memiliki rumah subsidi sebagai rumah pertamanya.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyediakan karpet merah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Kali ini pegawai Kemendagri juga telah mendapatkan kemudahan dalam memiliki rumah subsidi dengan KPR FLPP,” imbuhnya.

    Dalam Program 3 Juta Rumah, imbuhnya, pemerintah memberikan intervensi positif dalam pendanaan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan intervensi dengan memberikan program BPHTB dan PBG gratis dan cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

    “Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa,” katanya.

    “Hari Selasa pekan depan saya dan Mendagri akan hadir dan memimpin rapat di Wamena untuk membahas pembangunan rumah bagi masyarakat dan Kepala Suku di Papua Pegunungan.

    Pemberian rumah subsidi di Papua merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Maruarar diminta membangun 2.000 rumah di Papua pegunungan.

    “Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1
                    
                        TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
                        Nasional

    1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dalam upacara kehormatan militer yang dijadwalkan berlangsung di Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , pada Jumat (8/8/2025).
    “Iya (benar),” kata Kristomei ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru pada kegiatan tersebut.
    Berdasarkan informasi yang diterima, enam Kodam baru yang akan diresmikan meliputi sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Diketahui, upacara kehormatan militer pada 10 Agustus juga akan menjadi momentum penting lainnya bagi TNI.
    Selain peresmian enam Kodam baru, acara ini akan diisi dengan pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang tiga.
    Berdasarkan informasi dari Pusat Penerangan TNI, kegiatan ini akan menghadirkan kekuatan gabungan tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
    Berbagai atraksi militer akan ditampilkan untuk menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit di berbagai medan operasi.
    Diketahui, TNI AD tengah mewacanakan penambahan 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah ada saat ini.
    Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, pembentukan 22 kodam baru adalah demi perimbangan di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Sementara, di setiap provinsi sudah pasti ada kapolda yang merupakan polisi berpangkat jenderal bintang 2.
    “Itu kan sebenarnya mewadahi dengan perkembangan zaman, bahwa di provinsi ada gubernur, ada kapolda, di situ danrem-nya kolonel. Ya ada yang brigjen. Ya untuk memberikan perimbangan juga,” ujar Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur, 7 Maret 2024 lalu.
    Maruli menjelaskan, terkait pembentukan 22 kodam baru ini, pihaknya memang masih mengkaji seberapa mungkin rencana tersebut bisa direalisasikan. 
    Pasalnya, ada banyak pertimbangan untuk membentuk kodam baru, mulai dari gaji, hingga jumlah personel.
    “Tapi perjalanannya perlu lagi personilnya bertambah. Mampu enggak kita menggajinya, membuat fasilitas untuk gedungnya, kendaraannya, semuanya,” kata Maruli.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang 2. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semangat Gotong Royong Aset Utama Filantropi Indonesia

    Semangat Gotong Royong Aset Utama Filantropi Indonesia

    Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyelenggarakan Filantropi Indonesia Festival (FIFest) 2025 sebagai bentuk upaya mendorong transformasi ekosistem filantropi. 

    Agenda ini sekaligus menjadi momentum penting untuk merefleksikan warisan filantropi di Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi menuju sistem filantropi yang berkelanjutan.

    Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rizal Algamar mengajak seluruh pihak untuk bisa bersama-sama melahirkan gagasan dan inisiatif baru yang dapat dierjemahkan menjadi aksi nyata bersama.

    “Berbagai rekomendasi dari FIFest 2025 ini akan kita rumuskan untuk ditindaklanjuti agar membangun budaya dan ekosistem filantropi yang kuat,” ujar Rizal Algamar di sesi diskusi FIFest bertema ‘Dari Tradisi Menuju Transformasi Sosial: Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan’, Kamis, 7 Agustus 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta. 

    Menurutnya, filantropi Indonesia tidak hanya tumbuh secara tradisional, tetapi juga telah bertransformasi menjadi kekuatan kolektif untuk membangun keadilan sosial dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).

    “Dari tradisi menuju transformasi sosial, kita akan banyak melakukan refleksi sekaligus melihat ke depan. Bagaimana warisan budaya filantropi Indonesia bisa kita terus transformasikan menjadi kekuatan kolektif untuk membangun sistem yang berkelanjutan,” kata Rizal.

    Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) telah berdiri sejak 2007 dan kini menaungi lebih dari 250 anggota lintas sektor dan wilayah. Melalui inisiatif Filantropi Hub, PFI mendorong terbentuknya budaya filantropi yang kolaboratif dan berorientasi pada dampak nyata.

    “Melalui Filantropi Hub, kami mendorong ekosistem yang gotong-royong demi keadilan sosial dan pencapaian SDGs,” ujarnya.

    Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) juga melakukan kerja sama strategis dengan berbagai kementerian, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas.
     

    Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa salah satu tantangan filantropi di Indonesia saat ini salah satunya muncul krisis kepercayaan publik serta minimnya transparansi terhadap masyarakat. 

    Ia mencontohkan, pada saat ini kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa berbeda dengan jaman ketika dirinya masih berkuliah. Di mana diskusi pada saat ini sering diwarnai dengan prasangka politik, ketimbang pembahasan-pembahasan yang lebih ilmiah.

    “Pada tahun 1980-an ketika aktif di kalangan mahasiswa, diskusinya itu lebih ilmiah dan tidak langsung masuk ke ruang negara. Tapi sekarang kumpul-kumpul diskusi timbul prasangka, ini kelompok mana ya? Ini supporter siapa ya? Jadi saling curiga,” kata Komarudin yang juga hadir sebagai pembicara.
     
    Semangat gotong royong jadi solusi

    Menurut Komarudin, solusi agar filantropi di Indonesia terus lestari di setiap zaman adalah dengan kembali fokus pada semangat gotong royong yang selama ini menjadi aset utama kekuatan Indonesia dalam tradisi filantropi.

    “Kritik dan harapan kita hari ini agar aset sejarah sosial budaya dari Aceh hingga Papua kalau saja dikelola dengan semangat kegotong-royongan, semangat memberi pasti Indonesia ini makmur,” beber Komarudin Hidayat.

     

    Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyelenggarakan Filantropi Indonesia Festival (FIFest) 2025 sebagai bentuk upaya mendorong transformasi ekosistem filantropi. 
     
    Agenda ini sekaligus menjadi momentum penting untuk merefleksikan warisan filantropi di Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi menuju sistem filantropi yang berkelanjutan.
     
    Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rizal Algamar mengajak seluruh pihak untuk bisa bersama-sama melahirkan gagasan dan inisiatif baru yang dapat dierjemahkan menjadi aksi nyata bersama.

    “Berbagai rekomendasi dari FIFest 2025 ini akan kita rumuskan untuk ditindaklanjuti agar membangun budaya dan ekosistem filantropi yang kuat,” ujar Rizal Algamar di sesi diskusi FIFest bertema ‘Dari Tradisi Menuju Transformasi Sosial: Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan’, Kamis, 7 Agustus 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta. 
     
    Menurutnya, filantropi Indonesia tidak hanya tumbuh secara tradisional, tetapi juga telah bertransformasi menjadi kekuatan kolektif untuk membangun keadilan sosial dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).
     
    “Dari tradisi menuju transformasi sosial, kita akan banyak melakukan refleksi sekaligus melihat ke depan. Bagaimana warisan budaya filantropi Indonesia bisa kita terus transformasikan menjadi kekuatan kolektif untuk membangun sistem yang berkelanjutan,” kata Rizal.
     
    Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) telah berdiri sejak 2007 dan kini menaungi lebih dari 250 anggota lintas sektor dan wilayah. Melalui inisiatif Filantropi Hub, PFI mendorong terbentuknya budaya filantropi yang kolaboratif dan berorientasi pada dampak nyata.
     
    “Melalui Filantropi Hub, kami mendorong ekosistem yang gotong-royong demi keadilan sosial dan pencapaian SDGs,” ujarnya.
     
    Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) juga melakukan kerja sama strategis dengan berbagai kementerian, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas.
     

     
    Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa salah satu tantangan filantropi di Indonesia saat ini salah satunya muncul krisis kepercayaan publik serta minimnya transparansi terhadap masyarakat. 
     
    Ia mencontohkan, pada saat ini kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa berbeda dengan jaman ketika dirinya masih berkuliah. Di mana diskusi pada saat ini sering diwarnai dengan prasangka politik, ketimbang pembahasan-pembahasan yang lebih ilmiah.
     
    “Pada tahun 1980-an ketika aktif di kalangan mahasiswa, diskusinya itu lebih ilmiah dan tidak langsung masuk ke ruang negara. Tapi sekarang kumpul-kumpul diskusi timbul prasangka, ini kelompok mana ya? Ini supporter siapa ya? Jadi saling curiga,” kata Komarudin yang juga hadir sebagai pembicara.
     

    Semangat gotong royong jadi solusi

    Menurut Komarudin, solusi agar filantropi di Indonesia terus lestari di setiap zaman adalah dengan kembali fokus pada semangat gotong royong yang selama ini menjadi aset utama kekuatan Indonesia dalam tradisi filantropi.
     
    “Kritik dan harapan kita hari ini agar aset sejarah sosial budaya dari Aceh hingga Papua kalau saja dikelola dengan semangat kegotong-royongan, semangat memberi pasti Indonesia ini makmur,” beber Komarudin Hidayat.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK

    Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menilai bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua pada Rabu 6 Agustus 2025 di Kabupaten Biak Numfor telah berlangsung sesuai aturan putusan Mahkamah Konstitusi.

    “Hasil monitoring Bawaslu RI sejak saat distribusi logistik, pembukaan logistik PSU hingga penggunaan data pemilih telah sesuai dengan amar putusan MK,” ujar Deputi Teknis Bawaslu Republik Indonesia La Bayoni dalam keterangan di Biak, Kamis.

    Ia mengatakan, sebagian besar masyarakat yang punya hak pilih secara bergantian telah mendatangi 345 tempat pemungutan suara dengan aman, lancar dan demokrasi.

    “Kami memberikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan PSU Pilkada Papua 6 Agustus 2025,” ujarnya.

    Diakuinya, dari hasil kunjungan langsung di beberapa TPS terlihat warga Kabupaten Biak Numfor sangat antusias mengikuti PSU 6 Agustus 2025.

    Bayoni berharap, kolaborasi yang sudah dilakukan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, forkompinda dan TNI/Polri dan menyukseskan PSU Pilkada Papua patut mendapat apresiasi Bawaslu.

    “Bawaslu memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan PSU Pilkada Papua di Kabupaten Biak Numfor berlangsung dengan aman dan sangat kondusif,” ujarnya.

    Hingga, Kamis (7/8) proses rekapitulasi penghitungan suara masih dilakukan pleno di 19 panitia pemilihan distrik/kecamatan hingga Jumat (8/8).

    Sementara untuk rekapitulasi pleno perolehan pasangan calon dari tingkat panitia pemilihan distrik selanjutnya akan disahkan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor.

    Pada PSU Pilkada Papua 6 Agustus diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Benhur Tommy Mano- Costan Karma dan nomor urut 2 Mathius D Fakhiri-Aryoko Alberto Rumaropen.

    Sumber : Antara

  • Seorang Warga Dibunuh OTK di Yahukimo
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        7 Agustus 2025

    Seorang Warga Dibunuh OTK di Yahukimo Surabaya 7 Agustus 2025

    Seorang Warga Dibunuh OTK di Yahukimo
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz sektor Yahukimo merespons kejadian pembunuhan terhadap Yohanes Entamoi (39).
    Sosok warga sipil tersebut ditemukan meninggal dunia dengan luka berat akibat kekerasan senjata tajam di area Kali Merah, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu (6/8/2025).
    Setibanya di lokasi kejadian, tim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis.
    Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa korban mengalami sejumlah luka senjata tajam pada leher, wajah, lengan kanan, serta luka sobek di jari telunjuk kiri.
    Yohanes diketahui beralamat di Permukiman Jalur 3 dan bekerja sebagai buruh swasta.
    Dua orang saksi telah memberikan keterangan awal.
    Saksi pertama berinisial G, mengungkapkan bahwa ia dan korban sedang membangun kios di lokasi kejadian ketika tiba-tiba dua orang tak dikenal menyerang mereka.
    “Korban sempat melarikan diri ke belakang rumah, sementara saya berhasil menendang salah satu pelaku sebelum melarikan diri dan meminta pertolongan ke Polres Yahukimo,” ujarnya.
    Saksi kedua, berinisial N, menjelaskan bahwa saat kejadian ia berada di dalam rumah yang berdekatan dengan lokasi pembangunan kios.
    Ia mendengar teriakan minta tolong dan melihat dua orang tak dikenal mengejar tukang ke arah belakang rumah.
    “Salah satu pelaku sempat mengancam saya dengan kapak, namun kemudian kembali mengejar korban. Karena situasi yang mengancam, saya langsung meninggalkan rumah dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian,” jelasnya.
    Dalam proses olah TKP, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, kacamata, ikat pinggang, topi, dan masker.
    Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa Polri melalui Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo akan mengusut tuntas kasus ini dan tidak mentolerir tindakan kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat sipil.
    “Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Tim telah diterjunkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memastikan pelaku segera ditangkap serta diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menambahkan bahwa dalam dua hari terakhir telah terjadi dua aksi kekerasan terhadap masyarakat pendatang di Kota Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.
    “Pada hari ini, 6 Agustus 2025, seorang warga bernama Yohanes Entamoi, usia 39 tahun, tukang kayu asal Ambon, telah menjadi korban pembacokan di leher yang berujung kematian,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Yusuf menyatakan bahwa satu saksi selamat, Gabrielis Lifarius Ratu, berhasil melarikan diri setelah sempat diserang pelaku yang membawa parang dan panah.
    Saksi menyebut ada dua orang tak dikenal (OTK) yang melakukan aksi tersebut dengan posisi siaga dan niat menyerang.
    “Personel satgas operasi damai cartenz, segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Dekai dan melaksanakan patrol taktis di sekitar Lokasi kejadian.”
    “Penyelidikan lebih lanjut telah dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik serangan ini,” tutupnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Syahganda Bocorkan Obrolan dengan Dasco, Sejumlah Nama Disebut Masuk Amnesti Jilid 2

    Syahganda Bocorkan Obrolan dengan Dasco, Sejumlah Nama Disebut Masuk Amnesti Jilid 2

    GELORA.CO – Pembebasan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong serta 1.116 orang lainnya melalui amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, bukanlah yang terakhir.

    Hal itu disampaikan aktivis sekaligus intelektual publik, Syahganda Nainggolan, saat berbicara di channel Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (7/8/2025). 

    Syahganda mendapat informasi tersebut dari orang dekat Prabowo yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kemudian Pak Dasco bilang, ‘Bang, kita akan lanjutkan untuk korban politik yang non koruptor, non-kasus koruptor, seperti saya, Habib Rizieq, apa segala. Insyaallah 17 Agustus, Bang, ya. Amnesti kedua gitu lho,” kata Syahganda.

    Pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle itu juga mengaku sudah menyetor 210 nama yang dianggap menjadi korban kasus politik karena dikriminalisasi.

    “Pak Dasko minta saya untuk ngumpulkan lagi teman-teman yang korban-korban Jokowi yang sudah saya hitung di sini 210 orang ya, mungkin bisa lebih lagi,” kata Syahganda.

    “Saya kirim ke Pak Dasco tadi ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi supaya ini juga dapat amnesti atau abolisi atau apapun namanya,” lanjutnya.

    Syahganda menyebutkan sejumlah nama yang masih tersangkut kasus pidana terkait politik, di antaranya Jumhur Hidayat dan Eggi Sudjana.

    “Misalnya Jumhur, Jumhur sampai sekarang masih di Mahkamah Agung. Masih di Mahkam Agung kasusnya.”

    “Kasusnya Lieus Sungkharisma masih dianggap makar untuk kasus dia membela Presiden Prabowo. Eggi Sudjana masih dianggap makar belum selesai nih, banyak sekali, Kivlan Zen,” paparnya.

    Syahganda juga menyebut kasus Kilometer 50, yang seperti diketahui menewaskan 6 laskar FPI, karena beradu tembak hingga dibunuh di luar prosedur hukum oleh polisi.

    Menurutnya, kasus tersebut harus dituntut balik atas nama persatuan.

    “(Kasus Kilometer 50) itu mungkin satu klaster dengan Habib Rizieq ya. Insyaallah juga itu ditinjau ulang. Kita tuntut aja saya pikir gitu agar Presiden menunjukkan bahwa satu sisi urusannya persatuan ya yang belum tentu ideologis.”

    “Sisi lain dia harus menolong orang-orang korban politik di era Jokowi. Karena ideologis kan,” katanya.