provinsi: PAPUA

Mabuk di Puskesmas, Seorang Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya Diamankan Regional 8 Agustus 2025

Mabuk di Puskesmas, Seorang Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya Diamankan
Tim Redaksi

NDUGA, KOMPAS.com – Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (7/8/2025).

Kepala Operasi Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani membenarkan bahwa pihaknya mengamankan seorang anggota KKB yang merupakan anak buah dari pimpinan KKB Egianus Kogoya.
“Iya benar ada seorang anggota KKB yang kami amankan bernama Nowaiten Telenggen berusia 30 tahun. Nowaiten merupakan anggota KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya,” kata Faizal, Jumat (8/8/2025).
Menurut Faizal, saat ini anggota KKB Nowaiten Telenggen telah dibawa Satgas Operasi Damai Cartenz dan telah diamankan di Mapolres Nduga, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami amankan pelaku, saat mabuk di Puskesmas. Kami amankan tanpa perlawanan dan sudah dibawa ke Mapolres Nduga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait keterlibatannya dalam jaringan KKB di Nduga,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatgas Hubungan Masyarakat (Humas) Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, pihaknya segera melakukan pendalaman terhadap keterlibatan lebih lanjut dari KKB Nowaiten Telenggen.
“Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap KKB Nowaiten Telenggen, guna mengecek, terkait keterlibatannya dalam komunikasi dengan Unit Kecil Menengah (UKM) dan tokoh-tokoh lokal yang diduga menjadi simpatisan KKB,” kata Yusuf.
Yusuf mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruhi dengan narasi-narasi yang menyesatkan, terutama yang kerap disebarkan oleh simpatisan KKB.
“Kami komitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terbuka kepada masyarakat. Kami juga minta dukungan masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan anggota kelompok bersenjata,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 21:26
Ketika Bendera Palestina Berkibar di Papua Barat, Bupati: Ini Momen Bersejarah Regional 8 Agustus 2025

Ketika Bendera Palestina Berkibar di Papua Barat, Bupati: Ini Momen Bersejarah
Tim Redaksi
FAKFAK, KOMPAS.com
– Bendera Palestina Dikibarkan oleh peserta hadrat saat puncak perayaan Islam masuk di Tanah Papua melalui Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang digelar di Taman Ma’ruf Amin Jumat (8/8/2025).
Pada puncak perayaan digelar jalan santai dari mesjid besar di Fakfak, peserta bermunculan dari berbagai penjuru memasuki kawasan jalan baru, warga menggunakan pakaian putih memadati lokasi perayaan.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrauw, sekda Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere serta Bupati Fakfak Samaun Dahlan turut hadir dalam perayaan puncak serta 7 Raja di Tujuh petuanan.
“Ini merupakan momen bersejarah untuk bisa diperingati pertama kalinya Agama Islam masuk ke Tanah Papua,” kata Bupati Fakfak, Samaun Dahlan.
Bupati Samaun Dahlan juga berharap agar ke depannya Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa menetapkan pula tanggal 8 Agustus setiap tahunnya sebagai libur fakultatif Islam masuk Papua.
“Tentunya kami berharap bisa ditetapkan sebagai bentuk penghormatan dan wujud indahnya harmoni kehidupan keberagaman agama di Tanah Papua,” kata dia.
Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik menyerukan pesan persatuan dan kesatuan lintas agama dalam perayaan peringatan Islam masuk Papua.
Dia menyebut bahwa momen bersejarah ini tak hanya milik umat Islam tetapi menjadi simbol kerukunan umat beragama di Papua.
“Sejarah keagamaan kita lengkap dan semua agama besar telah memberi warna dalam kehidupan masyarakat Fakfak yang rukun.
Perayaan ditandai dengan berbagai kegiatan seperti peninjauan Alquran berusia tua, dan masjid bersejarah.
Dalam perayaan ini pemerintah meliburkan Pelajar dan PNS.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:49
Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dipastikan memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, dengan di dalamnya dilakukan pengukuhan enam Kodam baru, hingga pelantikan Wakil Panglima TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, selepas gladi bersih upacara di Batujajar, mengatakan dua langkah strategis tersebut masuk dalam langkah strukturisasi besar-besaran TNI, termasuk pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang juga akan dilakukan dalam momen tersebut.

“Upacara akan melibatkan 27.394 prajurit dari seluruh matra TNI, serta gelar alutsista yang terdiri dari 152 kendaraan taktis dan 124 unit alutsista demo tempur dari TNI AD, AL, dan AU. Presiden Prabowo akan hadir langsung untuk pengukuhan pasukan, pelantikan perwira tinggi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh komandan satuan dari tingkat batalyon ke atas,” kata Kristomei di lokasi, Jumat.

Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo, di lokasi yang sama, menjelaskan bahwa gelar pasukan ini merupakan wujud nyata dari Astacita Presiden khususnya dalam bidang pertahanan, yang menekankan kemandirian, keunggulan teknologi militer, dan kesiapsiagaan nasional.

“Ini adalah manifestasi konkret dari komitmen Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara melalui sinergi antarmatra,” ucap Agus.

Terkait dengan pelantikan Wakil Panglima TNI, Kreistomei mengatakan akan dilakukan pada acara yang sama langsung oleh presiden, namun dia tidak mengungkap siapa yang akan dilantik itu.

“Untuk, siapa yang akan jadi? Kita tunggu tanggal 10, siapa-siapa saja yang menerima panggilan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik,” ucap Kristomei.

Dalam acara tersebut, Kristomei mengatakan akan ada pemberian pangkat istimewa pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada Prajurit-Prajurit TNI yang memang berdedikasi, berintegritas tinggi pada saat bertugas.

Upacara juga akan menampilkan demonstrasi kemampuan tempur dari prajurit TNI, serta gelar alutsista mutakhir dari ketiga matra terdiri dari 34 unit TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

Pembentukan Kodam Baru, satuan baru, dan perubahan struktur kepangkatan baru yang akan dikukuhkan dalam momen ini berlandaskan Perpres No 84 Tahun 2025 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun yang akan dikukuhkan dalam upacara tersebut, antara lain enam Kodam baru yang terdiri dari:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Selatan

5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Barat

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

Selain itu, upacara juga akan meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah AD di seluruh wilayah Indonesia yakni di Sumatera 6 satuan, Jawa 3 satuan, Kalimantan 3 satuan, Balinusra 1 satuan, Sulawesi 2 satuan, Maluku 1 satuan, dan Papua 4 satuan.

Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah AD

Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di ketiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan pasukan.

TNI AD: Danjen Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan 6 Grup Kopassus.

TNI AL: Dankormar naik menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL (Kodairal) dan 5 Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

TNI AU: Danjen Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan 3 Komando Daerah TNI AU (Kodau), serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/08/2025 19:54
Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

“Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

“Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

“Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/08/2025 19:25
Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat militer dari lembaga swadaya masyarakat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hal penting yang perlu dipikirkan dari rencana pembantukan enam komando daerah militer (kodam) adalah soal anggaran dan soal persepsi publik.
“Kita juga perlu menjaga agar langkah ini tidak menimbulkan persepsi militerisasi wilayah. Perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Khairul Fahmi kepada
Kompas.com
, Jumat (8/8/2025).
Soal anggaran, tentunya pembentukan satuan baru butuh duit negara. Komponen yang perlu biaya meliputi pelbagai hal di dalamnya.
“Dari sisi anggaran, pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kebutuhan logistik, operasional, dan pengisian personel,” kata Khairul.
Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk meremajakan jajaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tentu butuh anggaran besar.

“Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
Ia menambahkan, pembentukan Kodam harus disertai perencanaan operasional yang matang agar tidak sekadar menjadi “struktur di atas kertas.”
Menurutnya, keberadaan satuan teritorial seharusnya benar-benar efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.
Khairul menilai, keberadaan Kodam di wilayah strategis akan mempercepat respons terhadap isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga aktivitas ilegal lintas batas.
“Selama ini ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” ungkapnya.
Khairul juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan utama pembentukan Kodam.
Jika dijalankan dengan baik, lanjut Khairul, pemekaran ini bisa memperkuat sinergi pertahanan dan pembangunan, sekaligus mendekatkan TNI AD dengan masyarakat di berbagai daerah.
Rencananya, peresmian enam kodam baru akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.
Berikut adalah enam kodam baru yang akan diresmikan negara:
1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 17:44
Polri-Bulog stabilkan harga beras lewat Gerakan Pangan Murah

Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo (kiri) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan (kanan) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Polri-Bulog stabilkan harga beras lewat Gerakan Pangan Murah
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:25 WIB

Elshinta.com – Polri bersama Perum Bulog bersinergi bergerak cepat dalam menstabilkan harga beras di pasaran dengan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan. Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa peluncuran program tersebut merupakan respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Dia menyebut, dari target 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025, realisasi baru 8 ribu ton. Maka dari itu, dibutuhkan aksi nyata lewat Gerakan Pangan Murah.

“Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector, wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan,” katanya.

Diterangkan Dedi, penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema, yaitu langsung kepada satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) atau Koperasi lainnya. Batas beli per konsumen ditentukan maksimal 10 kilogram, kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram.

Dia mengatakan, seluruh proses wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi akan dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.

Dalam prosesnya, sambung dia, pengawasan akan dilaksanakan secara ketat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan, serta tim pemantau gabungan Bulog, Polri, Pemda, Bapanas yang mengevaluasi harian via aplikasi.

Di sisi lain, masyarakat juga mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut baik kolaborasi strategis ini.

“Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Primkoppol sebagai mitra penyalur,” katanya.

Sumber : Antara

08/08/2025 17:17
PDIP: Jangan Ubah Kehendak Rakyat di PSU Pilkada Papua – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meminta seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua, Rabu (6/8/2025).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.

“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” kata Ronny dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (8/8/2025).

Ronny mencatat, berdasar hasil hitung cepat atau quick count Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma yang diusung PDI Perjuangan unggul 50,85 persen.

Sementara, paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15 persen. Diketahui, metode hitung cepat ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ronny menduga, ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil perolehan suara, termasuk adanya dugaan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat kepolisian. Dia menilai dugaan itu dianggap wajar, mengingat salah satu pesaing Benhur–Constant adalah mantan Kapolda Papua.

“Contohnya, pada Kamis (7/8) malam terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa, lanjutnya, juga terjadi sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkap dia.

“Kami ingatkan agar jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” imbuh Ronny.

Ronny menegaskan, pihaknya mendorong penegakkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Dia pun meminta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara.

08/08/2025 16:29
Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
Dikutip dari pemberitaan
Harian Kompas
pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
“Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
“Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
“Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
“Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 15:41
Jelang HUT Ke-80 RI, Freeport Gelar Parade Budaya di Ketinggian 2.400 Mdpl

Jakarta –

Ribuan karyawan dan komunitas PT Freeport Indonesia menggelar ‘Parade Budaya Indonesia’. Kegiatan itu bertujuan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Uniknya, perayaan tersebut berlangsung dari ketinggian 2.400 mdpl di Ridge Camp, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (2/8/2025).

“Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekuatan yang harus dirangkul. Melalui Parade Budaya Indonesia, keberagaman menjadi alasan kuat yang mempersatukan karyawan dan komunitas PTFI untuk saling menghormati dan bekerja sama,” kata Executive Vice President Site Operations/Kepala Teknik Tambang PTFI, Carl Tauran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan Parade Budaya di Ridge Camp mengusung tema miniatur Indonesia. Tiap komunitas karyawan merepresentasikan seni dan budaya tradisi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Maluku, hingga Bali, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

“Mereka mengelilingi kawasan Ridge Camp dengan mengenakan busana adat lengkap beratribut tradisional sambil memanggul seni kriya khas daerah. Musik Gamelan Bali, Reog Ponorogo, alunan Sape khas Kalimantan, dan musik tradisional lainnya mengalun mengiringi penampilan tiap komunitas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT Ke-80 RI di PTFI Rode Ajomi menjelaskan Ridge Camp merupakan area penunjang operasional PTFI. Kawasan seluas 56 hektare ini juga menjadi tempat tinggal bagi 12.000 karyawan dari berbagai divisi di antaranya Underground Mine, Concentrating, Operations Maintenance, Central Services, Grasberg Earthworks.

Ridge Camp dilengkapi dengan akomodasi, fasilitas olahraga, dan tempat berbelanja. Para karyawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke dengan budaya dan tradisi yang berbeda- beda, namun tetap saling menghormati perbedaan.

“Lewat kegiatan ini kami ingin menampilkan keberagaman sebagai simbol persatuan Indonesia di PTFI, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Semoga hal ini dapat menginspirasi semua pihak untuk terus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Karena inilah kekuatan Indonesia,” kata Rode.

Dalam parade budaya ini tampil Divisi Mining Safety berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga Batak Tembagapura (PKBT) yang memaknai kemerdekaan dengan esensi bekerja produktif dan selamat.

“Mereka mengusung ‘Owlie Ulos’ menjadi maskot keselamatan berbudaya. Owlie Ulos adalah Burung Hantu yang gagah dan bijak yang berkain Ulos kain tenun khas Masyarakat Suku Batak,” jelasnya.

Sementara itu, Divisi Grasberg Earthworks berkolaborasi dengan Paguyuban Papua menghadirkan budaya kearifan lokal masyarakat Papua dengan atribut pakaian adat Papua.

Hadirnya Noken dalam pameran kriya menjadi simbol bahwa rajutan noken bukan sekadar merangkai untaian benang rotan menjadi tas. Melainkan cerminan dari kebersamaan, kerja sama dan kesabaran. Dalam kegiatan operasi pertambangan dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, Noken merupakan perwujudan wadah kehidupan kolektif dan simbol pemersatu bangsa.

“Saya melihat setiap karyawan menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya atas perbedaan suku, budaya, dan bahasa yang ada di area operasi PTFI. Ini menjadi gambaran nyata kedaulatan Indonesia dari tanah Papua,” kata karyawan Divisi Grasberg Earthworks Ida Nekwek.

Sebagai informasi tambahan, PTFI sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi dari hulu hingga hilir terbesar di dunia, turut merayakan HUT ke-80 RI. Sepanjang Agustus, PTFI menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengalirkan semangat nasionalisme dan gotong royong di lima titik lokasi kerja PTFI, dari hulu di Papua- meliputi Tembagapura, Kuala Kencana, dan Nabire hingga ke hilir di Gresik, Jawa Timur dan Jakarta.

Di Tembagapura berlangsung berbagai lomba dan pentas budaya bersama warga Kampung Banti. Di Dataran Rendah Bakti Sosial dan Bersih Kampung yakni di Ayuka dan Tipuka, serta lomba-lomba untuk anak dan dewasa.

Di Nabire, digelar Operasi Katarak Gratis yang dirangkai dengan Edukasi dan Pemeriksaan Mata Gratis untuk 1.000 anak sekolah. Di Gresik berlangsung donor darah, pelatihan digital UMKM Gresik, serta Konser Melodi Tembaga Nusantara. Puncaknya adalah Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-80 serentak diikuti seluruh karyawan dan kontraktor di lima titik lokasi kerja PTFI.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan penuh semangat gotong royong dan kebersamaan bersama warga sekitar wilayah operasi. Bersama putra-putri terbaik bangsa, PTFI terus berkontribusi untuk negeri, menjalankan operasi yang aman dan berkelanjutan sebagai wujud syukur atas 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

(ega/ega)

08/08/2025 14:58
ESDM Targetkan Pabrik Bioetanol di Merauke Mulai Produksi 2027

Jakarta –

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan pembangunan pabrik bioetanol di Merauke, Papua Selatan. Pembangunan ini dilakukan untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan target pabrik di Merauke tersebut sudah mulai berproduksi pada 2027. Harapannya dari pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

“Kita harapkan tahun 2027 sudah akan berproduksi bioetanol yang ada di Merauke, Papua Selatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Yuliot mengatakan Indonesia sendiri berencana akan mengimplementasikan program bioetanol b50 terjadi pada tahun 2026 mendatang. Sementara saat ini Indonesia baru menjalankan program mandatori b40 pada Januari 2025.

“Kita evaluasi untuk implementasi B40 tahun ini, dan juga kita harapkan untuk implementasi tahun depan B50 segera bisa dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasionai (DEN), Bahlil Lahadalia meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mempercepat pengerjaan proyek food estate tebu 2 juta hektare di Merauke, Papua. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Anggota Kedua dan Ketiga Dewan Energi Nasional (DEN) 2025. Dalam sidang tersebut, Bahlil juga meminta anggota DEN untuk dapat belajar dari Brasil untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

“Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100% bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

Lihat juga Video: Bahlil Khawatir Kampus Jadi Pabrik Pengangguran

(rrd/rrd)

08/08/2025 14:51