provinsi: PAPUA

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi. Kemendagri akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa.

    “Pertemuan kami hari ini tanggal 19 Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian/lembaga (K/L) untuk bersama-sama membangun DOB Papua.

    Pertemuan diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik terkait pembangunan DOB, termasuk perencanaan ke depan, pembebasan lahan, pembangunan kantor pemerintahan, pendanaan, hingga penetapan regulasi.

    Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan, Kementerian PU melaporkan progres pembangunan DOB di Papua. Untuk Papua Selatan, progres pembangunan telah mencapai 67 persen, sementara Papua Barat Daya baru sekitar 20–30 persen.

    Adapun di Papua Tengah, proses lelang baru akan dilakukan dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025.

    Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria selesai akhir Agustus ini.

    “Sesuai dengan amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB bahwa waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah DOB itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, dan beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh daerah DOB, sehingga ini tertunda. Dan memang sudah dipastikan Rapat Dengar Pendapat DPR bahwa itu akan harus operasional aktif daerah DOB itu sudah bisa berkantor di pusat pemerintahan di 2028,” terangnya.

    Ia menambahkan, kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi. Kemendagri, lanjutnya, akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat mengenai pembangunan fisik yang akan dijalankan.

    “Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor Gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” kata Ribka.

    Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur. Namun, ia mengingatkan, biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor, termasuk kondisi geografis.

    “Bahwa skema dan sumber pembiayaan itu untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiayai oleh APBD. Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian/lembaga, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan. Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan seluruh Pemda terkait pembangunan DOB. Salah satunya kunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri secara langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dari kunjungan tersebut ditetapkan rencana pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi kami. Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan daripada pelaksanaan seluruh proses action-nya, Kementerian PU maupun juga Kementerian Keuangan, dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri. Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” kata Ribka.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU Sebut Anggaran Baru Terserap 26,74%, Singgung Ada Politik Anggaran – Page 3

    Menteri PU Sebut Anggaran Baru Terserap 26,74%, Singgung Ada Politik Anggaran – Page 3

    Anggaran Rp 73,76 triliun selanjutnya dimanfaatkan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, preservasi jalan semester II dan rehabilitasi, penanganan jembatan Nilai Kritis (NK) 4, dukungan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pemenuhan sebagian pekerjaan lanjutan yang sudah commited dengan skema Multi Years Contract (MYC), dan dukungan penyelesaian infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Setelah rekonstruksi anggaran ini Pagu Efektif untuk Sekretariat Jenderal menjadi Rp 498,2 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 81,2 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,09 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 28,78 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 11,18 triliun.

    Kemudian, Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp 5,01 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 460,9 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp 87,8 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 296,3 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 278,2 miliar.

     

  • Penjelasan BMKG soal Prediksi Cuaca Ekstrem Indonesia Berlangsung hingga 25 Agustus 2025, Waspada! – Page 3

    Penjelasan BMKG soal Prediksi Cuaca Ekstrem Indonesia Berlangsung hingga 25 Agustus 2025, Waspada! – Page 3

    Andri menyebut, berbagai fenomena ini akan mempengaruhi cuaca di Indonesia pada periode 19-21 Agustus 2025. Pada tanggal ini, cuaca akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan.

    “Meski begitu, hujan sedang hingga sangat lebat dan angin kencang masih akan berpotensi melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, hingga Papua Selatan,” papar dia.

    Lalu, lanjut Andri, untuk periode 22-25 Agustus 2025, cuaca di Indonesia diprediksi bakal didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Tetapi, hujan sedang hingga lebat dan angin kencang juga masih berpotensi melanda sebagian besar wilayah Indonesia.

    “Rinciannya, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan,” ucap dia.

    “Oleh sebab itu, selama periode tersebut BMKG mengimbau masyarakat agar siaga terhadap hujan lebat yang disertai angin kencang, petir, menjauhi wilayah terbuka, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang,” tandas Andri.

     

  • Berlaku di Sini! Bayar Pajak Setahun, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Berlaku di Sini! Bayar Pajak Setahun, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Cuma bayar pajak setahun, tunggakan beserta dengan keterlambatan pajak kendaraan bertahun-tahun lalu dihapuskan.

    Kebijakan ini tentu meringankan pemilik kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraannya. Menunggak pajak bertahun-tahun jadi lebih ringan karena hanya membayar pajak tahun berjalan (pajak tahun 2025).

    Pemutihan yang menghapus tunggakan dan denda pajak bertahun-tahun itu berlaku di sejumlah provinsi. Berikut detailnya.

    Sumatera Barat

    Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Dalam program ini, pemilik kendaraan di Sumatera Barat dibebaskan dari tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya (kecuali masa pajak tahun berjalan. Sanksi administratif atau denda karena keterlambatan membayar pajak pun diberikan pengurangan sebesar 100 persen.

    Lampung

    Pemerintah Provinsi Lampung juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025. Salah satu program pemutihan di Lampung adalah bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Warga Banten bisa menikmati pemutihan ini sampai 31 Oktober 2025. Di Banten, pemutihan yang berlaku antara lain bebas pokok dan sanksi PKB bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya. Syaratnya cukup membayar pajak kendaraan tahun 2025.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir bulan September 2025. Programnya sama, denda dan tunggakan pajak bertahun-tahun dihapuskan. Cukup bayar pajak kendaraan tahun berjalan saja.

    Jawa Timur

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mula 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000.

    Kalimantan Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB. Pemilik kendaraan hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Papua Selatan

    Papua Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 25 Juni sampai 25 Agustus 2025. Program yang ditawarkan antara lain bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda bea balik nama, dan bebas bea balik nama kendaraan bekas. Syaratnya cukup bayar pajak tahun berjalan saja.

    (rgr/din)

  • Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Epidemiolog Wanti-wanti Tren Virus Nipah di India, Soroti Potensi Wabah di RI

    Jakarta

    Wabah virus Nipah kembali dilaporkan di India. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melaporkan empat kasus terkonfirmasi di negara bagian Kerala antara 17 Mei hingga 12 Juli 2025. Dua di antaranya meninggal dunia. Angka kematian kasus ini mencapai 50 persen, jauh lebih tinggi dibanding banyak penyakit infeksi lain, termasuk COVID-19.

    Kasus ditemukan di dua distrik, Malappuram dan Palakkad. Investigasi epidemiologi menunjukkan setiap kasus tidak saling berhubungan. Artinya, kemungkinan besar terjadi penularan langsung dari reservoir alami, yakni kelelawar pemakan buah.

    Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan Nipah memang berpotensi memicu wabah besar. Namun, berbeda dengan COVID-19, kemungkinan menjadi pandemi global masih rendah.

    Virus Mematikan

    Sejak pertama kali terdeteksi pada 1998 di Malaysia, virus Nipah sudah dikenal sebagai penyakit dengan karakteristik yang mematikan. Tingkat fatalitas kasus bervariasi antara 40 hingga 100 persen, bergantung pada kualitas deteksi dan layanan kesehatan di suatu negara.

    Virus ini memiliki inang yang luas:,bisa menginfeksi kelelawar, babi, hingga manusia. Penularannya beragam, langsung dari hewan ke manusia, melalui makanan terkontaminasi air liur atau urine kelelawar, serta dari manusia ke manusia lewat kontak erat.

    Kondisi ini membuat Nipah kerap dipandang sebagai kandidat ‘wabah berikutnya’ di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Meski begitu, ada beberapa faktor yang menahan laju ancamannya. Penularan antarmanusia relatif terbatas, nilai reproduksi biasanya di bawah 1, dan gejalanya cenderung muncul cepat, sehingga pasien bisa segera diidentifikasi dan diisolasi.

    “Inilah yang membedakan Nipah dengan SARS-CoV-2. Kalau COVID-19 mudah menyebar karena bisa menular bahkan saat tanpa gejala, Nipah membutuhkan kontak dekat, sehingga lebih mungkin dicegah jika deteksi dini berjalan baik,” jelas Dicky kepada detikcom, ditulis Selasa (19/8/2025).

    Bayangan Ancaman di Indonesia

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Menurut Dicky, situasi di Tanah Air layak mendapat sorotan serius. Populasi kelelawar pemakan buah tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pola interaksi manusia dengan satwa ini, baik melalui konsumsi buah dan nira segar, perdagangan satwa liar, maupun wisata gua kelelawar membuka peluang terjadinya penularan.

    “Ekologi kita cocok untuk munculnya penyakit seperti Nipah. Dengan interaksi manusia dan satwa liar yang tinggi, risiko itu selalu ada,” katanya.

    Selain itu, masih banyak masyarakat di daerah endemis kelelawar yang mengonsumsi buah atau nira tanpa pengolahan panas. Adapula peternakan babi yang berdekatan dengan habitat kelelawar. Jika virus semacam Nipah bersirkulasi di alam, maka rantai penularan bisa terbentuk.

    WHO sendiri menyebut bahwa risiko impor kasus dari India ke Indonesia saat ini rendah. Namun, Dicky menekankan kewaspadaan tetap penting. Mobilitas internasional membuat penyakit menular bisa berpindah negara dalam hitungan jam.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Awas Banjir-Longsor Hantam RI, BMKG Warning Hujan Lebat-Angin Kencang!

    Awas Banjir-Longsor Hantam RI, BMKG Warning Hujan Lebat-Angin Kencang!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasca peringatan HUT ke-80 RI, cuaca ekstrem diprediksi akan melanda Tanah Air dalam periode sepekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang masih akan terjadi.

    “Beberapa wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan walaupun sebagian besar wilayah masih berada pada periode musim kemarau,” tulis BMKG pada akun Instagram resminya, dikutip Selasa (19/8/2025).

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi potensi cuaca ekstrem di Indonesia selama periode 19-25 Agustus 2025. Berikut perinciannya:

    Aktivitas Dipole Mode negatif.
    Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang tropis (Kelvin, Mixed Rossby-Gravity, dan Low Frequency) mendukung pembentukan awan hujan dan aktivitas konvektif.
    Keberadaan siklon di sekitar wilayah Indonesia memengaruhi pola angin yang membentuk perlambatan dan belokan angin, sehingga memperkuat aktivitas pembentukan awan hujan signifikan.

    Untuk itu, beberapa masyarakat di wilayah RI perlu mewaspadai potensi hujan lebat-sedang, yang dapat disertai angin kencang dan kilat/petir. Berikut perinciannya:

    19-21 Agustus 2025

    Waspada hujan sedang: Aceh Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.
    Siaga hujan lebat: Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah.
    Angin kencang: Kep. Riau, Jakarta, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawsi Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Selatan.

    22-25 Agustus 2025

    Waspada hujan sedang: Jambi, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua.
    Suaga hujan lebat: Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Angin Kencang: Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Selatan.

    Imbauan BMKG

    Siaga terhadap hujan lebat yang disertai angin kencang dan/atau petir.
    Menjauhi wilayah terbuka, pohon, bangunan, dan infrastruktur yang mudah rapuh ketika terjadi hujan disertai petir dan/atau angin kencang.
    Menjaga stabilitas cairan tubuh dan menggunakan tabir surya agar tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya.
    Waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

    • ⁃ Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hadiah Spesial Menkum untuk 3 Paskibraka Papua Barat Daya yang Topang Teman Nyaris Pingsan – Page 3

    Hadiah Spesial Menkum untuk 3 Paskibraka Papua Barat Daya yang Topang Teman Nyaris Pingsan – Page 3

    Usai viralnya video kejadian anggota Paskibraka yang hampir pingsan dimuat di salah satu akun media sosial, Menkum, melalui media sosial pribadinya, mencoba mencari tahu keberadaan tiga anggota Paskibraka tersebut.

    Melalui perantara kantor wilayah Kemenkum Papua Barat, ia berhasil menghubungi ketiga siswa yang berada di Sorong, Papua Barat Daya dan berharap mereka tetap menjunjung jiwa nasionalismenya.

    “Mereka anak-anak luar biasa, rasa nasionalismenya sungguh menyentuh hati. Teruslah berbangga menjadi warga negara Indonesia,” tutur Menkum.

    Viral di media sosial, momen menghebohkan terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sejumlah anggota Paskibraka menangis tersedu-sedu usai insiden bendera Merah Putih terbentang terbalik pada upacara puncak peringatan HUT ke-80 RI.

  • Aksi Heroik 2 Paskibraka Topang Teman Nyaris Pingsan di Tengah Upacara

    Aksi Heroik 2 Paskibraka Topang Teman Nyaris Pingsan di Tengah Upacara

    Aksi heroik Paskibraka asal Papua Barat Daya yang terekam saat upacara HUT Ke-80 RI itu menarik simpati masyarakat dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

    Supratman akan memberikan beasiswa sekolah kedinasan bagi tiga anggota Paskibraka asal Papua Barat Daya tersebut.

    “Saya akan memberikan akses untuk bergabung ke Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman milik Kemenkum, jika mereka berkenan,” kata Supratman. Dikutip dari Antara, Selasa (19/8).

    Selain itu, Menkum juga akan memberikan hadiah masing-masing berupa sepeda motor kepada ketiganya, sesuai permintaan mereka.

    Atas kejadian tersebut, Menkum mengapresiasi ketiga anggota Paskibraka melalui video call aplikasi WhatsApp.

    “Saya sudah berkomunikasi melalui video call dengan ketiga siswa didampingi ibu Kesbangpol di Sorong. Setelah menyaksikan video itu saya tersentuh melihat jiwa nasionalis adik-adik tersebut,” ujar dia.

    Melalui perantara kantor wilayah Kemenkum Papua Barat, dia berhasil menghubungi ketiga siswa yang berada di Sorong, Papua Barat Daya dan berharap mereka tetap menjunjung jiwa nasionalismenya.

    “Mereka anak-anak luar biasa, rasa nasionalismenya sungguh menyentuh hati. Teruslah berbangga menjadi warga negara Indonesia,” tutur Menkum.