Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kata ‘Galer’ Resmi Masuk KBBI, Ini Maknanya…

    Kata ‘Galer’ Resmi Masuk KBBI, Ini Maknanya…

    Liputan6.com, Jakarta – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah resmi memasukkan kata ‘galer’ sebagai entri baru yang memperkaya khazanah Bahasa Indonesia. Istilah galer sendiri memiliki makna sebagai anak rambut yang menutupi kening, yang oleh hair stylish menyebutnya dengan baby hair.

    Kata ‘galer’ sendiri berasal dari bahasa Sunda yang diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga memperkaya keragaman kosakata dalam bahasa Indonesia. Selain makna linguistik, penggunaannya kini populer di percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda yang gemar menyinggung gaya rambut dan penampilan.

    Kepala Balai Bahasa Ganjar Hwia yang juga budayawan Sunda, saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Selasa (26/8/2025) membenarkan kata ‘galer’ berasal dari bahasa Sunda.

    “Iya (benar) itu dari bahasa Sunda,” katanya.

    Saat ditanya terkait salah satu syarat sebuah kata bisa masuk KBBI yakni tidak berkonotasi negatif, Ganjar mengemukakan, kata ‘galer’ tidak berkonotasi negati.

    “Kalau konteksnya seperti yang berkembang sekarang, kata ‘galer’ masih bermakna netral atau positif dan tidak mengarah pada konotasi negatif sama sekali, baik dalam bahasa aslinya (bahasa Sunda) maupun dalam penggunaannya yang berkembang di bahasa Indonesia sekarang ini,” katanya.

    Sejalan dengan Ganjar, ahli lingkuistik Ivan Lanin juga mengatakan, kata ‘galer’ memiliki konotasi yang netral dan sangat bisa masuk ke dalam KBBI.

    “Saya rasa syarat itu tidak pernah dipertimbangkan. Kata mestinya netral dan selalu bisa masuk kamus. Masuk kitab suci mungkin tidak bisa,” katanya.

    Dikutip dari laman Badan Bahasa, sebuah kata bisa masuk ke dalam entri KBBI harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia secara sematis, leksikal, fonetis, pragmatis, dan penggunaan (usage)

    Berikut beberapa persyaratan sebuah kata bisa masuk KBBI:

    Unik

    Kata yang diusulkan, baik berasal dari bahasa daerah, maupun bahasa asing, memiliki makna yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut akan berfungsi menutup rumpang leksikal (lexical gap), kekosongan makna dalam bahasa Indonesia, contohnya tinggimini, yaitu sebuah tradisi beberapa suku di Papua, seperti Muyu dan Dani berupa pemotongan jari tangan untuk menunjukkan kekecewaan atau duka mendalam atas meninggalnya salah satu anggota keluarga yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan.

    Eufonik (Enak Didengar)

    Kata yang disusulkan tidak mengandung bunyi yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia atau dengan kata lain sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia. Persyaratan ini dimaksudkan agar kata tersebut mudah dilafalkan oleh oleh penutur bahasa Indonesia dengan beragam latar bahasa ibu, contohnya akhiran /g/ dalam bahasa Betawi/Sunda/Jawa menjadi /k/ dalam bahasa Idonesia atau fonem /eu/ dalam bahasa Sunda menjadi /e/ dalam bahasa Indonesia.

    ojeg > ojek

    keukeuh > kekeh

    Seturut kaidah bahasa Indonesia. Kata tersebut dapat dibentuk dan membentuk kata lain dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia, seperti pengimbuhan dan pemajemukan.

    kundur > (ter)kunduri

    Tidak Berkonotasi Negatif

    Kata yang memiliki konotasi negatif tidak dianjurkan masuk karena kemungkinan tidak berterima di kalangan pengguna tinggi, misalnya beberapa kata yang memiliki makna sama yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Dari beberapa kata tersebut, yang akan dipilih untuk masuk ke dalam KBBI adalah kata yang memiliki konotasi lebih positif. Kata lokalisasi dan pelokalan, misalnya, memiliki makna sama. Bentuk terakhir lebih dianjurkan karena memiliki konotasi yang lebih positif.

    Kerap Dipakai

    Kekerapan pemakaian sebuah kata diukur menggunakan frekuensi (frequence) dan julat (range). Frekuensi adalah kekerapan kemunculan sebuah kata dalam korpus, sedangkan julat adalah ketersebaran kemunculan kata tersebut di beberapa wilayah. Sebuah kata dianggap kerap pakai kalau frekuensi kemunculannya tinggi dan wilayah kemunculannya juga tersebar secara luas, contohnya kata bobotoh yang ketersebaran penggunaannya meluas di beberapa kota di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi serta frekuensi kemunculannya juga tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa laman seperti Googletrends dan Google search.

     

     

     

     

  • Indonesia ajukan status zona bebas PMK tanpa vaksinasi ke WOAH

    Indonesia ajukan status zona bebas PMK tanpa vaksinasi ke WOAH

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian sedang berupaya mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) sebagai negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) tanpa vaksinasi.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Jakarta, Selasa, mengatakan pengakuan tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian PMK di Indonesia.

    Agung mengatakan dokumen (dosir) yang berisi data dan informasi mengenai status bebas PMK telah dikirimkan kepada WOAH pada 13 Agustus. Dokumen tersebut mencakup data surveilans dari sembilan provinsi yang hingga kini masih bebas dari wabah PMK.

    “Saat ini kita berada di tahap ketiga, yaitu mencanangkan untuk mendapatkan pengakuan dari WOAH,” kata Agung.

    Selain mengupayakan pengakuan internasional, Agung menyebut pemerintah juga terus menjalankan program vaksinasi massal PMK. Program ini dilakukan dua periode dalam setahun. Periode pertama pada Januari hingga Maret 2025 telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.

    “Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan,” katanya.

    Saat ini periode kedua vaksinasi masih berlangsung, dari Juni hingga September. Vaksinasi ini bertujuan mencegah munculnya kasus PMK saat mobilisasi ternak yang biasanya terjadi pada November dan Desember, sebagai persiapan untuk hewan kurban tahun berikutnya, katanya, menjelaskan.

    Adapun sembilan provinsi yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai zona bebas PMK tanpa vaksinasi adalah enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di Nusa Tenggara Timur. Provinsi-provinsi tersebut dikategorikan sebagai zona hijau dalam peta pengendalian PMK nasional.

    Secara nasional, zona pengendalian PMK dibagi menjadi tiga kategori. Zona merah meliputi Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    Zona kuning mencakup Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Zona hijau terdiri dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku.

    “Sampai saat ini, kita masih memiliki sembilan provinsi yang bebas PMK tanpa vaksinasi, dan kita akan terus menjaga status ini,” kata Agung.

    Pemerintah berharap pengakuan dari WOAH dapat diraih pada 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dalam mengendalikan PMK.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras  per Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik stok beras melimpah faktanya harga makanan pokok warga Indonesia itu melambung hampir di seluruh wilayah. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras di sejumlah wilayah makin mahal. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga terus bertambah setiap pekannya. 

    BPS mencatat sebanyak 200 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025.

    Sementara itu, pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya stok beras di bulog. 

    Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

    Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

    “Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

    Ilustrasi beras

    Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

    Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

    “Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

    Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

    Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

    “Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

    Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

    Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

    Harga Beras

    Diketahui, harga beras medium di zona 1, yang mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025.

    Secara umum, rata-rata harga beras medium di zona 1 mencapai Rp14.005 per kilogram, atau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) di level Rp12.500.

    Harga rata-rata beras medium tertinggi di zona 1 terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mencapai Rp17.952 per kilogram.

    Harga beras premium di zona 1 juga naik 0,83% menjadi Rp15.437 per kilogram, melampaui HET beras premium yang semestinya dipatok Rp14.900 per kilogram. Harga beras premium tertinggi di zona 1 mencapai Rp19.851 per kilogram di Kabupaten Wakatobi.

    Berikutnya, rata-rata harga beras medium di zona 2, juga naik 1,49% dibanding Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram atau berada di atas HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Harga beras medium tertinggi di zona ini mencapai Rp19.900 per kilogram di Kabupaten Mahakam Ulu.

    Harga rata-rata beras premium di zona 2 juga terpantau naik 0,97% dibanding Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, atau melampaui HET Rp15.400 per kilogram. Adapun, harga beras premium di zona 2 tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang menyentuh Rp21.500 per kilogram.

    Zona 2 mencakup wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Kuli mengangkut beras

    Data BPS juga menunjukkan harga rata-rata beras medium dan premium di zona 3, yang mencakup Maluku—Papua, mengalami kenaikan. Harga beras medium dan beras premium di zona 3 masing-masing naik 1,09% dan 0,64% dibandingkan Juli 2025.

    Untuk beras medium, rata-rata harganya mencapai Rp18.899 per kilogram, atau melampaui HET Rp13.500 per kilogram. Adapun, harga beras medium di zona 3 termahal mencapai Rp50.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

    Sementara itu, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp20.709 per kilogram atau melampaui HET Rp15.800 per kilogram. Harga beras premium di zona 3 tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

  • Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
    Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
    Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
    Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
    Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
    Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
    Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
    Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerbangan Bandara Ilaga kembali normal, 20 pesawat mulai mendarat

    Penerbangan Bandara Ilaga kembali normal, 20 pesawat mulai mendarat

    Pagi ini penerbangan sudah berjalan normal dan lancar, sudah sekitar 20 penerbangan yang masuk ke Ilaga

    Timika (ANTARA) – Aktivitas penerbangan di Bandara Aminggaru Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kembali berjalan lancar pada Selasa pagi.

    Kapolres Puncak Komisaris Polisi Mardi Marpaung yang dihubungi ANTARA dari Timika, Selasa, menyebutkan pada Selasa pagi hingga pukul 10.30 WIT sudah sekitar 20 penerbangan pesawat berbadan kecil masuk ke Bandara Aminggaru, Ilaga.

    “Pagi ini penerbangan sudah berjalan normal dan lancar, sudah sekitar 20 penerbangan yang masuk ke Ilaga,” kata Kompol Mardi Marpaung.

    Pada Senin (25/8) pagi pesawat Aviasi Puncak PK-PPI jenis Grand Caravan kehilangan kendali sesaat setelah mendarat, lalu menabrak Pos Pasgat TNI-AU di ujung landas pacu Bandara Aminggaru, Ilaga.

    Api dengan cepat berkobar lalu membakar seluruh badan pesawat, hanya tersisa bagi ekor, sayap, dan roda.

    Kapolres Puncak mengatakan proses evakuasi bangkai pesawat yang terbakar dilakukan hingga pukul 14.00 WIT.

    “Kemarin setelah kecelakaan itu, tidak ada lagi pesawat yang masuk ke Bandara Ilaga. Adapun pesawat lain yang duluan sudah tiba di Ilaga langsung terbang balik ke Bandara Timika untuk mengevakuasi pilot dan kopilot yang mungkin mengalami syok. Tapi pagi ini penerbangan sudah lancar seperti biasa,” jelasnya.

    Hingga kini pihak pengelola Bandara Kelas III Aminggaru Ilaga masih menunggu kedatangan Tim Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat milik Pemkab Puncak itu.

    “Saya belum mendapat informasi kapan Tim KNKT tiba di Ilaga. Yang jelas kami semua menunggu kedatangan mereka,” kata Kompol Mardi Marpaung.

    Pewarta: Evarianus Supar
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Internet Gangguan di Papua Karena Kabel Laut Putus, Telkom Target Pulih Awal September

    Internet Gangguan di Papua Karena Kabel Laut Putus, Telkom Target Pulih Awal September

    Jakarta –

    Telkom mengungkapkan terus berupaya mempercepat pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua System 2 atau SMPCS 2 yang berdampak pada gangguan akses internet di wilayah tersebut.

    SMPCS ruas Sorong-Merauke diketahui mengalami double shunt fault di dua titik. Perusahaan plat merah ini menargetkan penyelesaian tahap awal perbaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama September 2025, dilanjutkan dengan tahap permanen untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal.

    “Saat ini kapal perbaikan khusus telah berada di perairan Wakatobi dan dalam pelayaran menuju ke lokasi titik gangguan. Kami terus memantau progress perbaikan dan memastikan seluruh langkah percepatan dilakukan dengan maksimal,” ujar SVP Group Suistainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dikutip Senin (25/6/2025).

    Reza menambahkan bahwa TelkomGroup menyediakan Posko Merah Putih di Merauke, berada di Komdigi Kabupaten Merauke, Kantor BPKD (area kantor Gubernur), dan Kantor Polres Merauke.

    Selain itu, Telkom Group juga telah menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan terdampak. Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa, serta bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp 1,- (Satu Rupiah) melalui UMB *888*20#.

    Paket SMS tersebut dapat di klaim setiap hari satu kali selama masa gangguan. Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian.

    Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kembali kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses perbaikan berjalan lancar. Komitmen Telkom adalah memastikan layanan komunikasi dapat segera kembali normal dan stabil bagi seluruh masyarakat,” tutup Reza.

    Sebagai informasi, SKKL SMPCS 2 putus pada 16 Agustus lalu. Akibatnya, layanan internet di sebagian wilayah Papua mengalami penurunan kualitas.

    (agt/rns)

  • Kabel Laut Putus di Papua, Telkomsel-IndiHome Beri Kompensasi ke Pelanggan

    Kabel Laut Putus di Papua, Telkomsel-IndiHome Beri Kompensasi ke Pelanggan

    Jakarta –

    Sehubung dengan terjadinya penurunan kualitas layanan internet di beberapa wilayah Papua, Telkomsel dan IndiHome akan memberikan kompensasi.

    Kompensasi tersebut diberikan kepada pelanggan di Papua Selatan dan Papua Tengah yang terdampak akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua System 2 atau SMPCS 2 sejak 16 Agustus 2025.

    “Telkomsel kembali menyampaikan permohonan maaf atas penurunan kualitas layanan di beberapa wilayah akibat terputusnya SKKL SMPCS 2 ruas Sorong-Merauke milik PT Telkom karena faktor non-teknis/kondisi alam dan di luar kendali manusia,” ujar Yasrinaldi, General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Maluku and Papua dikutip Senin (25/8/2025).

    Disampaikannya, Telkom Group menegaskan komitmenya untuk mempercepat pemulihan SKKL SMPCS 2 ruas Sorong-Merauke yang saat ini masih berlangsung.

    Adapun, kapal perbaikan khusus telah berada di perairan Laut Banda dan dalam pelayaran menuju ke lokasi titik gangguan. Telkom menargetkan penyelesaian tahap awal perbaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama September 2025.

    Selama penurunan kualitas layanan, Telkomsel bekerjasama dengan TNI/Polri dan Pemerintah Daerah setempat menghadirkan Posko Internet Merah Putih yang menyediakan akses internet gratis.

    Posko tersebut tersebar di 5 titik di Merauke diantaranya; Kantor Dinas Komdigi Merauke, Kantor BPPKAD Merauke, Kantor Polres Merauke, Kantor Kodam XVII/Cendrawasih dan Kantor Kodim 1707/Merauke.

    Untuk wilayah Timika , telah hadir Posko Internet Merah Putih di 2 titik yaitu di; Kantor Koramil Timika dan Kantor Polres Mimika. Akan ada penambahan 6 titik Posko Internet Merah Putih di Timika hingga 26 Agustus 2025.

    Telkomsel juga terus berkomitmen memberikan kompensasi selama selama penurunan kualitas layanan terjadi. Ada tiga kompensasi yang diberikan kepada pelanggan. Pertama, Bantuan komunikasi yang sebelumnya hanya berupa kuota 1000 SMS , kini dilengkapi juga dengan kuota Nelpon sebesar 60 menit hanya dengan Rp 1,- melalui UMB *888*20#.

    “Bantuan komunikasi ini akan terus dievaluasi menyesuaikan kondisi kemampuan jaringan,” ucapnya.

    Kedua, Perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa harus melakukan pengisian pulsa.

    Ketiga, Potongan tagihan prorata bagi pelanggan IndiHome dan Telkomsel Halo sesuai dengan durasi penurunan kualitas layanan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

    “Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel akan memberikan penggantian kuota internet kepada pelanggan yang kuota internetnya hangus karena tidak bisa dipakai selama masa gangguan,” pungkasnya.

    (agt/rns)

  • Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan

    Wamena (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan dilaksanakan secepatnya.

    “Secepatnya, kami akan melakukan pembangunan. Kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Presiden mengenai progres persiapan di lapangan supaya pembangunan 2.200 unit rumah dapat segera berjalan,” kata Menteri PKP dalam keterangannya di Wamena, Senin.

    Menurut dia, keseriusan percepatan pembangunan 2.200 unit rumah sesuai permintaan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan dengan mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP RI langsung ke lokasi.

    “Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan secara teknis mekanisme di lapangan telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta delapan bupati.

    “Hasil kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi itulah yang akan dilanjutkan ke Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Secara mekanisme telah dijelaskan oleh pak Gubernur,” katanya.

    Dia menambahkan bantuan 2.000 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan 200 unit rumah tipe 90 untuk kepala suku merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Papua Pegunungan.

    “Bapak Presiden melalui bantuan rumah ini, menginginkan negara hadir, negara campur tangan untuk hal yang positif dengan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Demo di Depan DPR, Pengguna KRL Stasiun Palmerah Diimbau Pakai Stasiun Lain – Page 3

    Ada Demo di Depan DPR, Pengguna KRL Stasiun Palmerah Diimbau Pakai Stasiun Lain – Page 3

    Iqbal menyampaikan, demo di DPR pada 28 Agustus 2025 bakal dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

    Rinciannya aksi buruh pada 28 Agustus antara lain di Serang, Banten, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Jogjakarta, Medan, Sumatera Utara, Batam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambon, Maluku, Ternate, Maluku Utara, Jayapura, Papua, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

  • Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub

    Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengajak masyarakat setempat untuk terus menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban pasca-penetapan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) setempat.

    “Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah potensi gangguan pasca-penetapan PSU Pilgub,” katanya di Jayapura, Senin.

    Dalam menjaga stabilitas daerah itu harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

    “Ruang gugatan di Mahkamah Konstitusi masih tersedia bagi pihak yang keberatan, dan keputusan MK akan bersifat final serta mengikat,” ujarnya.

    Dia mengharapkan seluruh pihak di Papua perlu menahan diri dari tindakan provokatif dan lebih mengedepankan persatuan.

    “Marilah menjaga bersama suasana yang aman, damai, toleran, dan harmoni di Papua tercinta,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Papua.

    “Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi. Apapun hasilnya, harus dihormati sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan kehendak Tuhan,”ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan dengan situasi yang aman dan damai pasca-PSU, maka Papua dapat melangkah maju dalam semangat persatuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

    Sebelumnya (20/8), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak telah menetapkan pasangan Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen atau MARIYO sebagai pemenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua 2025.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi dari sembilan kabupaten dan kota, pasangan nomor urut dua meraih 259.817 suara atau 50,4 persen. Pasangan nomor urut satu, BTM–CK, memperoleh 255.683 suara atau 49,6 persen dengan selisih 4.134 suara.

    Sumber : Antara