Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Pemimpin Daerah Awards 2025 menampilkan berbagai kategori apresiasi, di antaranya Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah, serta Pengembangan Pariwisata dan UMKM.

    Hadir untuk memberikan apresiasi di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Bertindak sebagai Dewan Juri adalah Kepala Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, serta Pemimpin Redaksi iNews Aiman Wicaksono dan penilaian diakukan secara objektif.

    Selain Kalimantan Selatan, beberapa daerah seperti Jawa Timur, Papua Tengah, Lampung Selatan, Kalimantan Tengah, Kotabaru, Tanah Laut, Tabalong, Balangan, Kutai Kartanegara, Jayapura, Sidoarjo dan Bekasi juga mendapatkan Pemimpin Daerah Awards yang merupakan penghargaan tahunan dari iNews Media Group sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi para pemimpin daerah di Indonesia.

    “Dengan diraihnya penghargaan ini, Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan inovasi dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sekaligus mendukung percepatan ekonomi nasional,” tegas Muslim.

  • Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan pembangunan daerah tetap berjalan walaupun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipotong sebesar Rp269 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung menyentuh masyarakat.

    “Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah,” kata Fikri di Jakarta, Kamis.

    Alih-alih mengalir melalui kas daerah, menurut dia, dana pembangunan kini dialokasikan ke berbagai program strategis yang dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga di pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap aman.

    Dia menjelaskan beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Di sektor bantuan sosial, tersedia alokasi besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, dan Bantuan luran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.

    Sektor pendidikan dan kesejahteraan, menurut dia, juga mendapat perhatian serius, termasuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp63,6 triliun, serta Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.

    Selain itu, dia mengatakan sektor infrastruktur dan pemerataan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Preservasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp24,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, dan Bendungan serta Irigasi senilai Rp12 triliun.

    Bantuan lainnya juga disiapkan, seperti Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun, Subsidi Non Energi termasuk pupuk dan KUR Rp108,8 triliun, serta program Lumbung Pangan Rp22,4 triliun.

    Menurut dia, program-program ini akan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD, la juga menyoroti adanya upaya pemerataan yang lebih adil. Berdasarkan data yang dihitung, unit cost per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.

    “Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta,” katanya.

    Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah untuk bersikap bijak dalam mengelola fiskal daerah.

    Fikri menyarankan agar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membebani masyarakat.

    la juga mendorong Pemda untuk aktif mencari informasi detail program kementerian dan lembaga yang bisa diakses untuk masyarakat di daerahnya.

    “Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun Jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    ANTARA – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Risa Damanik mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 63,54 persen pada Agustus 2025, dari total nilai plafon penyaluran KUR Rp20,6 triliun tahun 2025. Hal itu dikemukakan Risa di sela Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar, Kamis (28/8). (Suriani Mappong/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Picu Kerusuhan di Sorong, 4 Tahanan Makar Jalani Sidang Perdana di Makassar

    Sempat Picu Kerusuhan di Sorong, 4 Tahanan Makar Jalani Sidang Perdana di Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Empat tersangka kasus dugaan makar asal Papua yang merupakan aktivis Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (28/8/2025). Proses pemindahan keempat tahanan makar itu sebelumnya sempat membuat Kota Sorong memanas.

    Masing-masing terdakwa, yakni antara lain Abraham G Gamam (AGG), Piter Robaha (PR), Maksi Sangkek (MS), dan Nikson Mai (NM). Mereka menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di ruang Sidang Harifin Tumpa.

    “Sidang pertama tadi pembacaan dakwaan,” kata Humas PN Makassar, Sibali, Kamis (28/8/2025).

    Sibali menambahkan, sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Herbert Harefa dengan dua hakim anggota, Henry Dunant Manuhua dan Samsidar Nawawi.

    “Sidang lanjutan akan kembali digelar satu minggu ke depan, Kamis (4/9/2025),” ujarnya.

    Ricuh Saat Pemindahan dari Sorong ke Makassar

    Sebelum sidang digelar, pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memicu aksi blokade massa simpatisan yang berujung ricuh di sejumlah titik Kota Sorong.

    Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, menjelaskan situasi Kota Sorong mulai memanas sejak Rabu dini hari ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong memindahkan para tahanan ke Makassar.

    “Situasi saat ini sudah terkendali dan kami berusaha mengamankan proses pemindahan empat tahanan tersebut,” ujar Gatot, Rabu (27/8/2025).

    Ratusan personel keamanan diturunkan ke titik-titik strategis untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari massa pendukung tahanan.

    Massa sempat melakukan blokade di depan pintu masuk Polresta Sorong Kota sekitar pukul 05.15 WIT. Mereka membakar kayu dan ban bekas serta berorasi menuntut agar pemindahan dibatalkan. Ketegangan meningkat ketika aparat terpaksa mendorong mundur massa yang bersikeras melakukan penghadangan di sekitar Mapolresta Sorong Kota.

    Meski sempat memanas, aparat akhirnya berhasil mengamankan pemindahan para tahanan menuju Makassar dengan pengawalan ketat.

     

  • Komdigi Kebut Pemulihan SKKL di Papua, Rampung Pertengahan September

    Komdigi Kebut Pemulihan SKKL di Papua, Rampung Pertengahan September

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) berkoordinasi dengan Telkom Group untuk mempercepatan penangangan layanan telekomunikasi di Papua Selatan. 

    Gangguan tersebut disebabkan oleh rusaknya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menjadi jalur utama konektivitas di wilayah itu. Telkom saat ini menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menggelar SKKL hingga ke Papua, di luar SKKL Palapa Ring milik Bakti. 

    Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa kabel rusak terjadi di beberapa segmen SKKL Telkom, yakni ruas Sorong–Fakfak SKKL SMPCS-2 pada 23 Juli 2025 serta ruas Timika–Merauke SKKL SMPCS-2 pada 16 Agustus 2025.

    “Dampak gangguan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, Telkomsel, Diskominfo, dan Balmon setempat, terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” tulis DJID di akun Instagram resmi, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Komdigi menjelaskan, layanan telekomunikasi di Papua Selatan mengalami penurunan kualitas karena keterbatasan kapasitas cadangan (backup). Akibatnya, diberlakukan mekanisme prioritas layanan. Sementara itu, di Papua Tengah saat ini hanya tersedia layanan seluler enterprise dari Telkomsel dengan prioritas layanan tertentu. 

    Layanan 2G masih berjalan normal tanpa pembatasan, tetapi akses 4G dibatasi dengan kecepatan maksimal 1 Mbps per pengguna.

    Adapun Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menggelar SKKL ke Papua. 

    Untuk memitigasi dampak gangguan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah menambah kapasitas backup. 

    Kedua, disiapkan WiFi Corner di enam titik di Merauke agar masyarakat tetap bisa mendapatkan akses internet.  Ketiga, Telkomsel dan IndiHome menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan yang terdampak. 

    “Kemudian pemberitahuan rutin disampaikan kepada pelanggan mengenai perkembangan perbaikan dan dilakukan dialog resmi bersama Diskominfo dengan media untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tulis dalam akun DJID.

    Selanjutnya, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI/Polri untuk menjaga keamanan infrastruktur Telkom Group. Terakhir, disediakan Posko Merah Putih di Merauke, berlokasi di Kantor Komdigi Kabupaten Merauke, Kantor BPKD (area kantor Gubernur), dan Kantor Polres Merauke. Posko tersebut berfungsi menyediakan akses internet gratis selama masa pemulihan.

    Untuk upaya pemulihan, Telkom menyampaikan kapal perbaikan kabel SKKL telah diberangkatkan dari Makassar menuju Kendari. Sementara itu, kapal perbaikan khusus saat ini berada di perairan Wakatobi dan sedang berlayar menuju titik gangguan sejak dua hari lalu.

    Perbaikan SKKL ruas Timika–Merauke dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus hingga 5 September 2025 atau sekitar 18 hari, sedangkan perbaikan ruas Sorong–Fakfak akan dilaksanakan pada 11–19 September 2025 atau sekitar sembilan hari.

    “Diperkirakan, layanan telekomunikasi di Papua akan kembali normal pada 19 September 2025,” tulis DJID.

    DJID juga menegaskan layanan telekomunikasi di Papua Selatan tidak sepenuhnya terhenti. Internet dan 4G masih bisa digunakan, meskipun kualitasnya menurun selama masa perbaikan. 

    “Hal ini terjadi akibat adanya pembatasan kapasitas dikarenakan saat ini mitigasi dampak gangguan menggunakan backup satelit dan microwave,” tulis DJID.

  • Alasan RI Terbelah Dua Akhirnya Terungkap oleh Pakar Australia

    Alasan RI Terbelah Dua Akhirnya Terungkap oleh Pakar Australia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Australia terletak cukup dekat, bahkan bisa dibilang sebagai negara tetangga. Kendati demikian, perbedaan spesies di Indonesia dan Australia tampak drastis.

    Penelitian dari ilmuwan Australia menyorot soal hal ini. Temuannya kembali menyoroti signifikansi garis Wallace, yakni sebuah batas biogeografis legendaris yang memisahkan fauna Asia dan Australia.

    Selama lebih dari satu abad, garis Wallace menjadi petunjuk dalam memahami penyebaran kehidupan di wilayah Asia Tenggara dan Oseania.

    Garis Wallace dipetakan oleh Alfred Wallace pada 1863. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan melewati beberapa wilayah termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini.

    Ternyata Wallace menyadari ada perbedaan spesies pada tiap wilayah. Namun ternyata ini menjadi awal misteri yang tersimpan selama ratusan tahun.

    Misteri tersebut adalah spesies Asia dapat menyeberangi garis Wallace ke bagian lainnya. Sebaliknya, ini tidak bisa terjadi pada spesies yang berasal dari Australia.

    Fakta ini, menurut para peneliti, terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrem. Penyebabnya adanya aktivitas tektonik pada 35 juta tahun lalu.

    Aktivitas itu yang membuat Australia terpisah dengan Antartika dan menabrak Asia. Pada akhirnya kejadian tersebut melahirkan Nusantara.

    Untuk menjelaskan efek iklim dari tumbukan tersebut, para peneliti menggunakan model komputer. Dengan model tersebut, mereka memperhitungkan kemampuan menyebarkan, preferensi ekologi dan keterkaitan evolusi pada lebih dari 20 ribu spesies di kedua sisi garis Wallace.

    “Ketika Australia menjauh dari Antartika, itu membuka area laut dalam yang mengelilingi Antartika yang sekarang menjadi tempat Arus Sirkumpolar Antartika (ACC) berada,” kata ketua penulis studi dan ahli biologi evolusi di Universitas Nasional Australia, Alex Skeels, dikutip dari Live Science, Jumat (4/7/2025).

    Sebagai informasi, ACC di Antartika merupakan arus laut terbesar dunia. Arus inilah yang memiliki peranan penting untuk mengatur iklim Bumi.

    Model tersebut berhasil mengungkapkan perubahan iklim tidak berdampak pada semua spesies. Misalnya saja iklim di Semenanjung Asia Tenggara dan Indonesia lebih hangat dan basah, sedangkan Australia memiliki musim dingin dan kering.

    Pada akhirnya, musim ini memengaruhi kemampuan adaptasi tiap makhluk hidup di wilayah tersebut. Spesies di Asia bisa beradaptasi di Indonesia dan menyeberang garis Wallace dan berpindah ke zona Australia. Namun hal serupa tidak berlaku pada spesies yang hidup di benua Australia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BP dan Baker Hughes teken kontrak layanan untuk kilang LNG Tangguh

    BP dan Baker Hughes teken kontrak layanan untuk kilang LNG Tangguh

    Jakarta (ANTARA) – British Petroleum (BP) resmi menandatangani kontrak layanan jangka panjang dengan Baker Hughes (kode NASDAQ: BKR), perusahaan teknologi energi global, untuk mendukung layanan operasional kilang liquefied natural gas (Gas Alam Cair/LNG) Tangguh di Provinsi Papua Barat.

    Perjanjian komprehensif berdurasi 90 bulan tersebut mencakup penyediaan suku cadang, layanan perbaikan, serta dukungan teknik lapangan untuk peralatan turbomachinery yang menjadi komponen vital bagi tiga unit LNG.

    Peralatan termasuk turbin gas bertenaga besar, turbin uap, dan kompresor untuk tiga unit LNG guna memastikan operasional yang andal dan berkelanjutan.

    Perjanjian ini sekaligus menegaskan peran Baker Hughes sebagai penyedia solusi inovatif.

    “Perjanjian ini memperkuat hubungan jangka panjang antara Baker Hughes dengan bp dalam proyek Tangguh LNG yang telah terjalin sejak 2009,” kata Wakil Presiden Layanan Teknologi Gas Baker Hughes Tiffany Pitts dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada 2024, Baker Hughes juga meraih kontrak untuk memasok sistem tenaga dan kompresi penting tambahan bagi proyek Tangguh UCC, yakni proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon dalam skala besar di Tangguh yang dipimpin oleh BP.

    Kilang LNG Tangguh saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Tiffany menambahkan teknologi canggih dan keahlian Baker Hughes akan memastikan optimalisasi kinerja fasilitas Tangguh yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di kawasan Asia Pasifik.

    “Perjanjian layanan jangka panjang dengan bp untuk proyek Tangguh LNG ini merupakan bukti komitmen kami dalam memperkuat kemitraan dan mendorong pengembangan energi di Indonesia,” ujar Tiffany.

    Adapun Baker Hughes menggandeng PT Imeco Inter Sarana sebagai mitra konsorsium lokal dalam memenuhi persyaratan kandungan lokal perjanjian tersebut.

    Fasilitas Tangguh LNG sendiri menjadi salah satu pilar utama strategi energi Indonesia, yang berperan dalam menjamin ketersediaan energi aman dan andal di kawasan Asia Pasifik.

    Langkah ini sekaligus mencerminkan fokus strategis Baker Hughes untuk memperkuat posisinya di sektor LNG melalui layanan manajemen aset peralatan penting, serta memperluas kapabilitas layanan di Asia Pasifik guna menjawab kebutuhan ekspansi dan transisi energi di wilayah tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah mengalami gangguan. Ini terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

    Dalam laporan BBC, warga Merauke berharap agar pemerintah bisa menyikapi persoalan internet di sana dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke. Saat ini, satu-satunya layanan internet yang tersedia di Merauke hanya layanan seluler dan internet kabel milik Telkomsel yang tersambung dengan kabel laut milik Telkom.

    Menanggapi hal itu, Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, menyatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi masyarakat.

    Perusahaan akan mempelajari dan melakukan penilaian mengenai hal tersebut menyesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

    “Yang jelas XLSMART selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperluas penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan digital bagi masyarakat,” kata Henry kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/8/2025).

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) menegaskan pemerintah bersama Telkom Group terus berupaya memulihkan layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah.

    Gangguan terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di ruas Sorong-Fakfak pada 23 Juli 2025 dan ruas Timika-Merauke pada 16 Agustus 2025.

    “Dampak gangguan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, Telkomsel, Diskominfo, dan Balmon setempat, terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” demikian keterangan Komdigi dalam unggahan Instagram.

    Di Papua Selatan, layanan telekomunikasi mengalami degradasi karena keterbatasan kapasitas backup sehingga dilakukan prioritisasi layanan. Sedangkan di Papua Tengah, saat ini hanya tersedia layanan seluler enterprise dari Telkomsel dengan prioritas khusus. Layanan 2G masih normal, namun 4G dibatasi dengan kecepatan maksimal 1 Mbps per pengguna.

    Telkom memastikan kapal perbaikan kabel SKKL telah diberangkatkan dari Makassar menuju Kendari dan kini berada di perairan Wakatobi untuk menuju titik gangguan.

    Perbaikan ruas Timika-Merauke dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus-5 September 2025, sementara ruas Sorong-Fakfak pada 11-19 September 2025. Dengan demikian, layanan telekomunikasi di Papua ditargetkan kembali normal pada 19 September 2025.

    Sebagai mitigasi sementara, Komdigi dan Telkom Group menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penambahan kapasitas backup, penyediaan WiFi Corner di enam titik di Merauke, kompensasi khusus untuk pelanggan Telkomsel dan Indihome terdampak, hingga posko internet gratis Merah Putih di kantor Bupati dan Polres Merauke. Dukungan TNI/Polri juga dilibatkan untuk menjaga keamanan infrastruktur Telkom Group.

    Komdigi menegaskan layanan telekomunikasi di Papua Selatan tidak mati total, namun masyarakat akan merasakan penurunan kualitas karena mitigasi masih mengandalkan backup satelit dan microwave.

    “Internet dan 4G tetap dapat berfungsi, namun selama proses perbaikan berlangsung masyarakat akan merasakan penurunan kualitas,” jelas Komdigi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PU integrasikan infrastruktur, dukung sentra pangan di Merauke

    PU integrasikan infrastruktur, dukung sentra pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengintegrasikan infrastruktur air dan jalan untuk mendukung kawasan sentra produksi pangan (KSPP) di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Dody menyampaikan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas menjadi fondasi penting untuk mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah tersebut.

    Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan.

    “Kementerian PU mendukung penuh melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas jalan agar kawasan ini dapat berproduksi sepanjang tahun dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Kementerian PU terus berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan, energi dan air yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu implementasinya adalah dukungan infrastruktur yang terintegrasi antara sumber daya air dan konektivitas pada pengembangan KSPP di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Pengembangan KSPP Wanam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, bertujuan menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia timur.

    Program ini memanfaatkan potensi lahan rawa seluas kurang lebih satu juta hektare yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, termasuk cetak sawah baru, guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pada 2025, dukungan infrastruktur sumber daya air Kementerian PU dikerjakan mulai dari penyiapan dokumen desain atau detail engineering design (DED) untuk pengembangan tahap I seluas 10.000 hektare (ha) dan penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk satu juta ha.

    Selanjutnya, juga dikerjakan pembangunan jaringan irigasi rawa sepanjang 20 km, sistem pengendali banjir sepanjang 20 km, dan jaringan tersier pada demplot seluas 800 ha.

    Dukungan infrastruktur SDA terus dilanjutkan Kementerian PU pada 2026 berupa penyiapan infrastruktur utama dengan target luasan hasil (outcome) 800 ha, meliputi pembangunan sistem pengendali banjir sepanjang 70 km dan pembangunan jaringan irigasi rawa sepanjang 70 km.

    Selain sumber daya air, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Merauke juga membangun akses jalan menuju KSPP Wanam sepanjang 138,5 km yang dikerjakan dalam 2 segmen. Untuk segmen 1 sepanjang 58 km telah dilakukan pembukaan jalan sepanjang 51 km, di mana sepanjang 18 km berupa timbunan dengan material lokal dan sepanjang 9 km berupa batu karang.

    Sisanya segmen 2 sepanjang 80,5 km sudah dalam tahap lelang untuk 2 paket pekerjaan, yakni paket pembangunan Jalan KSPP Wanam-Muting dan paket pengawasan jalan dan jembatan. Ditargetkan pada awal Oktober 2025 sudah terkontrak.

    Dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi antara sumber daya air dan konektivitas ini, KSPP Wanam diharapkan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Merauke, membuka lapangan kerja dan peluang investasi baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan sentra produksi pangan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, lanjut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    “Seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan, hingga area kuliner,” ujar dia.

    Dengan fasilitas tersebut KKP ingin kawasan pesisir menjadi lebih tertata, produktif menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi.

    “Sehingga rantai pasok hasil laut bisa lebih kuat dan menguntungkan nelayan,” kata Trenggono.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini, ia mengatakan KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budi daya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    KKP saat ini, menurut dia, memiliki percontohan dalam membangun KNMP yakni Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih si seluru wilayah Indonesia.

    Menteri Trenggono meninjau sejumlah calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan calon lokasi sekaligus sebagai upaya percepatan realisasi program strategis tersebut.

    Adapun calon lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cemaga Utara di Kabupaten Natuna; Desa Sembulang, Pulau Rempang, Kota Batam, serta Kelurahan Kasu dan Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

    Menteri Trenggono mengatakan peninjauan itu penting agar lokasi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.