Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Upaya Menjadikan Papua Pusat Perjumpaan Intelektual di Kawasan Pasifik

    Upaya Menjadikan Papua Pusat Perjumpaan Intelektual di Kawasan Pasifik

    Liputan6.com, Jakarta – Universitas Internasional Papua (UIP) resmi melepas 70 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Perdana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lima kampung pada Distrik Vanimo–Green River, Provinsi West Sepik, Papua Nugini (PNG).

    Program ini menjadi tonggak bersejarah bagi UIP sekaligus memperkuat diplomasi pendidikan, hubungan sosial-budaya, dan kerja sama masyarakat perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.

    Rektor Universitas Internasional Papua Izak Morin menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi merupakan bagian dari misi strategis UIP dalam membangun jejaring internasional berbasis kawasan Pasifik.

    “Program KKN internasional ini adalah langkah besar UIP dalam membangun peran perguruan tinggi sebagai jembatan persahabatan antarbangsa. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Papua Nugini, Pemerintah Provinsi Papua, serta Pemerintah West Sepik yang telah membuka ruang kolaborasi ini,” kata Izak, yang ditulis Rabu (11/12/2025)

    Pelepasan dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Senin, 8 Desember 2025, dihadiri lebih dari 100 peserta dan tamu undangan.

    Sebanyak 70 mahasiswa KKN yang diberangkatkan didampingi oleh 11 dosen melaksanakan KKN di lima kampung tujuan, yaitu Wutung, Musu, Yako, Waromo, dan Vanimo (Lido) .

     

  • Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 

    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 
     
    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.
     
    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

     
    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 
     
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.
     
    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.
     
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
     
    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
     
    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
     

     
    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
     
    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.
     
    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
     
    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.
     
    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • 5 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

    5 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

    Jakarta: Hutan memiliki peran vital bagi dunia, seperti menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim, hingga menyediakan sumber daya. Pada tahun 2025, hutan dunia tercatat mencapai 4,1 miliar hektar atau 32 persen dari total daratan di dunia.
     
    Menurut data terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) dalam “Global Forest Resources Assessment 2025”, sebagian besar luas hutan dunia terkonsentrasi di sejumlah negara besar.
     
    Lantas, negara mana saja yang mempunyai hutan paling luas? Berikut datanya menurut Global Forest Resource:
     
    1. Rusia
    Rusia menduduki peringkat teratas dengan hutan seluas 832.630.000 hektar atau 20 persen dari total hutan dunia. Hutan ini sebagian besar adalah hutan boreal (taiga), meliputi pohon pinus, spruce, dan larch.
     
    Wilayah hutan di Rusia sangat luas, dari Eropa ke Asia, dan berfungsi sebagai carbon sink raksasa atau penyerap karbon penting untuk stabilitas iklim bumi.
     

     
    2. Brasil
    Brasil, rumah bagi sebagian besar hutan hujan tropis Amazon, menyumbang hutan seluas sekitar 486.087.000 hektar (12 persen dari hutan dunia).
     
    Dengan tutupan hutan yang luas dan keragaman bioma, dari hutan hujan tropis hingga savana, Brasil memegang peran besar dalam menjaga biodiversitas global dan régulasi iklim.
     
    3. Kanada
    Hutan Kanada yang didominasi hutan boreal, mencapai sekitar 368.819.000 hektar (9 persen dari hutan dunia). Hutan ini vital bagi penyimpanan karbon serta habitat satwa khas utara, dari rusa kutub sampai burung migran.
     
    Kondisi tanah dan iklim Kanada membuat hutannya berbeda dibandingkan wilayah tropis. Kendati demikian, fungsi hutan Kanada sama pentingnya dalam menjaga ekosistem global.
     
    4. Amerika Serikat
    Amerika Serikat memiliki sekitar 308.895.000 hektar hutan (7 persen dari hutan dunia), mencakup berbagai jenis hutan dari wilayah boreal Alaska hingga hutan hujan di Pacific Northwest dan hutan temperate di berbagai wilayah.
     
    Luas ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor besar penyerapan karbon global, meskipun tekanan deforestasi dan pengelolaan hutan menjadi tantangan tersendiri.
     

     
    5. Cina
    China memiliki sekitar 227.153.000 hektar area berhutan (5 persen dari hutan dunia), yang menjadikannya sebagai salah satu kontribusi besar terhadap tutupan hutan Asia.
     
    Tak hanya itu, negara ini dalam beberapa dekade terakhir juga gencar melakukan reforestasi dan restorasi hutan, sebagai upaya mengurangi degradasi lingkungan, polusi udara, dan erosi tanah.
     
    Indonesia di Peringkat Berapa?
    Masih dari sumber yang sama, Indonesia berada di peringkat 8 dalam daftar negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia menyumbang 2 persen dari total hutan dunia, yakni seluas 95.969.000 hektar.
     
    Hutan hujan tropis di Indonesia tersebar di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lain. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru kehidupan paling penting bagi Asia dan dunia.

    Sayangnya, meski memiliki hutan tropis yang cukup luas, Indonesia masih bergulat dengan deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Kedua ancaman itu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan dan habitat satwa.

     

    Jakarta: Hutan memiliki peran vital bagi dunia, seperti menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim, hingga menyediakan sumber daya. Pada tahun 2025, hutan dunia tercatat mencapai 4,1 miliar hektar atau 32 persen dari total daratan di dunia.
     
    Menurut data terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) dalam “Global Forest Resources Assessment 2025”, sebagian besar luas hutan dunia terkonsentrasi di sejumlah negara besar.
     
    Lantas, negara mana saja yang mempunyai hutan paling luas? Berikut datanya menurut Global Forest Resource:
     

    1. Rusia

    Rusia menduduki peringkat teratas dengan hutan seluas 832.630.000 hektar atau 20 persen dari total hutan dunia. Hutan ini sebagian besar adalah hutan boreal (taiga), meliputi pohon pinus, spruce, dan larch.
     
    Wilayah hutan di Rusia sangat luas, dari Eropa ke Asia, dan berfungsi sebagai carbon sink raksasa atau penyerap karbon penting untuk stabilitas iklim bumi.
     

     

    2. Brasil

    Brasil, rumah bagi sebagian besar hutan hujan tropis Amazon, menyumbang hutan seluas sekitar 486.087.000 hektar (12 persen dari hutan dunia).
     
    Dengan tutupan hutan yang luas dan keragaman bioma, dari hutan hujan tropis hingga savana, Brasil memegang peran besar dalam menjaga biodiversitas global dan régulasi iklim.
     

    3. Kanada

    Hutan Kanada yang didominasi hutan boreal, mencapai sekitar 368.819.000 hektar (9 persen dari hutan dunia). Hutan ini vital bagi penyimpanan karbon serta habitat satwa khas utara, dari rusa kutub sampai burung migran.
     
    Kondisi tanah dan iklim Kanada membuat hutannya berbeda dibandingkan wilayah tropis. Kendati demikian, fungsi hutan Kanada sama pentingnya dalam menjaga ekosistem global.
     

    4. Amerika Serikat

    Amerika Serikat memiliki sekitar 308.895.000 hektar hutan (7 persen dari hutan dunia), mencakup berbagai jenis hutan dari wilayah boreal Alaska hingga hutan hujan di Pacific Northwest dan hutan temperate di berbagai wilayah.
     
    Luas ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor besar penyerapan karbon global, meskipun tekanan deforestasi dan pengelolaan hutan menjadi tantangan tersendiri.
     

     

    5. Cina

    China memiliki sekitar 227.153.000 hektar area berhutan (5 persen dari hutan dunia), yang menjadikannya sebagai salah satu kontribusi besar terhadap tutupan hutan Asia.
     
    Tak hanya itu, negara ini dalam beberapa dekade terakhir juga gencar melakukan reforestasi dan restorasi hutan, sebagai upaya mengurangi degradasi lingkungan, polusi udara, dan erosi tanah.
     

    Indonesia di Peringkat Berapa?

    Masih dari sumber yang sama, Indonesia berada di peringkat 8 dalam daftar negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia menyumbang 2 persen dari total hutan dunia, yakni seluas 95.969.000 hektar.
     
    Hutan hujan tropis di Indonesia tersebar di Sumatra, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lain. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru kehidupan paling penting bagi Asia dan dunia.
     
    Sayangnya, meski memiliki hutan tropis yang cukup luas, Indonesia masih bergulat dengan deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Kedua ancaman itu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan dan habitat satwa.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

    “Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

    “Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024. 

    Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. 

    “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur  seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur. 

    Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. 

    Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak. 

    Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

    Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. 

    Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

    Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. 

    Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

    Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi. 

    Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar. 

    Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%. 

    ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya. 

    Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

    Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

    Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil. 

    “Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.  

    “Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

    ATSI juga  merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil. 

    Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.  

    Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network. 

    Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.  

    Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau. 

    “Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

  • Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

    Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

     

    Liputan6.com, Banjarmasin – Longsor menutup akses jalan Bypass Banjarbaru – Batulicin, Kalimantan Selatan, sehingga jalan menuju kawasan Bukit Papua tertutup total, sejak Rabu pagi (10/12/2025). Sebelumnya akses jalan tersebut juga terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di daerah tersebut. 

    Dari laporan di lapangan terlihat material tanah dan bebatuan menutup penuh badan jalan sehingga arus kendaraan dari dua arah tak bisa melintas.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar Yayan Daryanto membenarkan adanya peristiwa tanah longsor yang menutup akses jalan tersebut.

    “Benar, tim kami masih melakukan asesmen di lapangan. Untuk lokasinya di sekitar Bukit Papua. Kami masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

    Yayan juga mengungkapkan hingga kini menurut laporan anggota yang ada di lapangan tidak ada korban jiwa akibat tanah longsor tersebut.

    “Dari laporan sementara tidak ada korban jiwa,” ucapnya.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M Yasin Toyib mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim penanganan di lapangan.

    “Kami tangani segera. Alat kami sudah ada di Bukit Papua dan langsung kami geser ke lokasi longsor,” kata M Yasin Toyib.

    Petugas BPBD, Dinas PUPR, dan kepolisian, sudah di lokasi untuk melakukan penanganan di lapangan.

    Arus kendaraan masih tertahan dan pengguna jalan diminta memilih jalur alternatif hingga proses pembersihan dilakukan.

  • Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Bisnis.com, JAKARTA — Natal Nasional 2025, yang akan dilaksanakan 5 Januari 2026, berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menimbulkan penderitaan hebat. Ratusan warga meninggal, belum ditemukan, dan menderita luka-luka.

    Ribuan warga kehilangan rumah dan harta benda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jatim juga masih membutuhkan uluran tangan. Dalam pada itu, sebagian warga Indonesia masih didera kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan.

    Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait mengatakan Natal tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki.

    Pada hakikatnya, Natal adalah cerita tentang kesederhanaan dan solidaritas. Ara, sapaan akrabnya, menuturkan perayaan Natal sesungguhnya merupakan ajakan moral untuk meneladani kerendahan hati, kepedulian, dan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang miskin, menderita, dan tersisihkan.

    “Dengan semangat ini, Panitia Nasional Natal merancang seluruh rangkaian perayaan Natal tahun ini untuk kembali kepada esensinya. Seperti pesan utama Natal, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Natal Nasional diselenggarakan dengan sederhana, menggunakan biaya seefisien mungkin, sedikit formalitas, dan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat lewat aksi nyata yang dilakukan dengan tulus,” kata Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

    Menurutnya, Natal bukan ajang kemewahan atau pesta hura-hura, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.

    Kesederhanaan perayaan Natal, kata Maruarar, tercermin pada acara puncak yang dilaksanakan secara efisien, hanya menggunakan maksimal 30% dari dana yang dihimpun dari para donatur.

    Perayaan Natal Nasional 2025 melibatkan berbagai pihak dari beragam profesi, mulai dari tokoh agama, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, pengusaha swasta, hingga pemuda, pelajar, dan mahasiswa.

    Pada acara puncak, 5 Januari 2026, panitia menghadirkan 400 anggota paduan suara gabungan Kristen dan Katolik, 500 anak-anak sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 koster gereja Kristen dan Katolik, 500 guru agama Kristen dan Katolik, 500 anak yatim-piatu Kristen dan Katolik, dan 100 anak-anak disabilitas.

    “Dari sekitar 3.800 yang hadir di Istora Senayan, 3.000 adalah anggota koor, guru sekolah minggu, guru agama, koster, anak yatim-piatu, dan para disabilitas dari kalangan Kristen dan Katolik,” jelas Maruarar.

    Seluruh rangkaian acara Natal Nasional pada 5 Januari 2026 di Istora Senayan dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penampilan artis nasional.

    Sebagai gantinya, kata Maruarar, panitia menghadirkan penyanyi daerah dan talenta lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kreativitas masyarakat. Seluruh dekorasi juga dibuat secara sederhana, termasuk pohon Natal yang dirangkai dari buah-buahan lokal, sebuah simbol dari berkat, kesederhanaan, dan hasil bumi Indonesia yang menyatukan.

    Makanan yang menjadi santapan pada acara puncak Natal Nasional disiapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan pesanan dari hotel atau restoran besar. Selain sederhana, perayaan Natal hendak memberikan dampak positif terhadap UMKM Indonesia.

    Maruarar mengatakan biaya penyelenggaraan Natal tahun ini sepenuhnya berasal dari dana hasil gotong royong masyarakat: umat Kristen, Katolik, dan bahkan saudara-saudara dari agama lain—Muslim, Buddha, dan Konghucu—yang memberikan sumbangan sukarela.

    Tidak ada dana dari APBN maupun perusahaan BUMN. Semangat kebersamaan lintas iman ini menjadi penanda bahwa nilai kemanusiaan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.

    “Panitia Natal Nasional tidak menerima APBN, tidak memakai dana BUMN. Semua murni dari gotong royong. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, dana yang terkumpul mencapai Rp58 miliar,” kata Maruarar.

    Bantuan ke Daerah Bencana

    Panitia Natal sudah bergerak cepat sejak akhir November 2025 untuk membantu meringankan sesama saudara sebangsa yang terkena musibah erupsi, banjir, dan longsor.

    Bantuan sosial pertama dalam rangkaian aksi sosial Natal diberikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sebesar Rp350 juta. Kemudian, bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Medan, Sumatera Utara senilai Rp550 juta; Tapanuli Tengah–Sibolga, Sumatera Utara Rp550 juta; Aceh Rp550 juta; dan Padang, Sumatera Barat Rp800 juta.

    “Total bantuan sebesar Rp2,8 miliar. Ini belum termasuk bantuan dalam bentuk ambulans, obat-obatan, dan pangan. Bantuan ke daerah bencana terus berlanjut. Para relawan kini masih berada di lapangan,” jelasnya. 

    Panitia Natal Nasional menyiapkan total 35 ambulans yang akan diberikan kepada beberapa wilayah prioritas di seluruh Indonesia. Pembagian ini menjadi bagian dari program sosial besar Natal 2025, di samping bantuan pendidikan, sembako, dan renovasi gereja.

    Ada 10 titik daerah penerima, yakni Papua, Maluku, NTT, wilayah bencana, dan sejumlah daerah prioritas lain. Setiap titik menerima 3 ambulans. Penyaluran 5 ambulans lainnya diserahkan kepada Panitia Natal.

    Sebanyak 70% dari dana yang terkumpul dialokasikan langsung untuk aksi sosial, termasuk bantuan bagi korban bencana, pembagian sembako bagi keluarga miskin tanpa memandang agama, bantuan kesehatan, pendidikan, serta renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah. Panitia memastikan seluruh dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    Aksi Natal Nasional 2025 juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 10miliar. Dana itu dibagikan kepada 1.000 siswa. Setiap siswa memperoleh Rp10 juta.

    Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yatim-piatu, anak dari daerah terdampak bencana (Sumut, Sumbar, Aceh, Jatim), peserta dari komunitas gereja atau sekolah Kristen dan Katolik yang membutuhkan dukungan pendidikan.

    “Program bantuan pendidikan yang mencapai Rp10 miliar merupakan bagian dari paket besar bantuan sosial Natal, selain ambulans, renovasi gereja, dan paket sembako,” jelas Maruarar.

    Maruarar meminta Panitia Natal menyiapkan daftar penerima yang tervalidasi dari jaringan gereja, kampus, daerah bencana, dan lembaga pendidikan. Bantuan pendidikan Rp 10 juta adalah uang tunai, bukan dalam bentuk barang.

    “Penyaluran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Maruarar mengingatkan.

    Renovasi Gereja

    Salah satu inisiatif terbesar dalam rangka Natal 2025 adalah renovasi 100 gereja di berbagai pelosok Indonesia, didukung antara lain oleh kontribusi Rp10 miliar dari James Riady dari Lippo Group. Alokasi dilakukan secara merata dan adil. Enam provinsi di Papua, masing-masing, mendapatkan lima gereja.

    Sementara NTT, Maluku, dan Maluku Utara juga masing-masing memperoleh lima gereja. Sisanya dibagi secara proporsional ke 29 provinsi lain, dengan prioritas khusus bagi wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh, serta provinsi dengan populasi Kristen dan Katolik cukup besar seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    “Kami berharap bantuan renovasi gereja di daerah bencana dapat disalurkan lebih awal dan diselesaikan lebih cepat agar masyarakat dapat segera menggunakannya pada Hari Natal,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Perayaan Natal bersama diharapkan dapat memulihkan kehidupan rohani dan sosial mereka. Hadirnya kelompok-kelompok ini mencerminkan wajah Natal yang inklusif dan penuh kasih. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada pihak yang terlalu sederhana untuk dilibatkan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

    “Panitia Nasional Natal menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara non-Kristen yang ikut membantu. Solidaritas lintas iman ini adalah cermin dari semangat kebangsaan kita,” ungkap Ara.

    Seperti pesan dalam Injil Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku.”

    “Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengangkat martabat sesama,” ujar Ara. 

    Seminar Menuju Puncak Natal

    Pada rangkaian acara menuju puncak perayaan Natal Nasional 2025, Panitia menggelar seminar di sembilan kota, 10–19 Desember 2025. Seminar mulai digelar di Bandung dan Manado, 10 Desember; Medan, 11 Desember; Palangkaraya, 12 Desember; Ruteng, 13 Desember; Ambon, 15 Desember; Merauke, 17 Desember; Toraja, 18 Desember; dan Jakarta, 19 Desember.

    Rangkaian seminar ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24). Tema ini menekankan lima hal. Pertama, Allah hadir di tengah krisis keluarga. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan hidup manusia. Kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, dan keselamatan itu dimulai dari rumah tangga. Ketiga, Imanuel berarti Allah bersama kita. Ia dekat, setia, dan menyertai setiap keluarga yang berseru pada-Nya. Keempat, ketaatan Yusuf adalah teladan, bahwa keputusan benar yang diambil dengan iman dapat menyelamatkan masa depan keluarga. Kelima, Natal harus dirayakan dengan sederhana, karena Allah sendiri memilih kesederhanaan sebagai jalan keselamatan.

    Acara seminar dimulai Rabu (10/12/2025) di Bandung dan Manado. Seminar di Bandung menampilkan enam pembicara, yakni Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Uskup Bandung Mgr Anthonius S. Benyamin OSC, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Chairman Lippo Group James Riady, Dosen Unpar Christian F. Naa, dan Psikolog Lidwina W. Widyawati.

    Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Panitia Nasional Natal berharap agar perayaan Natal Nasional 2025 tidak hanya menghadirkan sukacita spiritual, tetapi juga membawa berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Di tengah penderitaan akibat bencana dan kesulitan hidup, Natal menjadi sumber pengharapan baru bahwa kasih Tuhan senantiasa menyapa siapa pun tanpa kecuali.

  • 7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman optimistis Papua bakal mandiri pangan pada 2026. Dia yakin langkah itu dapat tercapai dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangannya saat melakukan kegiatan penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).

    Amran menjelaskan bahwa kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000-124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk mencapai hal tersebut, dia menyebut bahwa cetak sawah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Amran juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. 

    Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan telah dialokasikan lahan sekitar 100.00 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025-2026.

    ”Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Namun, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri,” ungkapnya.