Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menerima masukan soal fasilitas kesehatan di wilayah Papua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengunjungui wilayah Papua pada 16–18 September 2025.

    Ribka mengatakan Wapres telah memberikan sejumlah arahan untuk peningkatan di berbagai sektor usai menyambangi sejumlah lokasi di wilayah Papua.

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wapres pada rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura.

    Ia juga mengatakan Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres tersebut.

    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujarnya

    Sebelumnya, Wapres telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

    Hal serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai harus diperbaiki, baik dari sisi fisik maupun tata kelola dan manajemen.

    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, turut dibahas pula persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

    Ribka menambahkan, arahan yang disampaikan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait bidang pendidikan dan kesehatan.

    Sedangkan mengenai TKD, pembahasannya akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ia menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.

    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: pusat demokrasi di halaman gedung DPR RI layak didukung

    Pengamat: pusat demokrasi di halaman gedung DPR RI layak didukung

    “Usulan ini sangat bagus karena selama ini aspirasi publik banyak disampaikan melalui media yang kadang tidak langsung menyentuh pihak terkait. Dengan adanya ruang khusus seperti ini, masyarakat bisa langsung menyuarakan pendapatnya, sehingga komunik

    Kota Jambi (ANTARA) – Pengamat politik Dr. Pahrudin HM, M.A. menilai usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membangun pusat demokrasi di perkantoran yang memiliki halaman luas seperti gedung DPR RI sangat layak didukung.

    “Usulan ini sangat bagus karena selama ini aspirasi publik banyak disampaikan melalui media yang kadang tidak langsung menyentuh pihak terkait. Dengan adanya ruang khusus seperti ini, masyarakat bisa langsung menyuarakan pendapatnya, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan transparan,” kata akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi itu ketika diminta tanggapan di Jambi, Kamis.

    Pahrudin juga mengingatkan usulan serupa pernah muncul pada 2015, namun belum direalisasikan dan ide tersebut layak untuk dipertimbangkan kembali karena dapat menjadi sarana penyaluran pendapat yang aman dan terorganisir.

    Menurut dia, kehadiran pusat demokrasi akan menjadi solusi konkret agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di tempat yang telah disediakan, tanpa mengganggu atau merusak fasilitas umum yang lain.

    “Kalau ini betul-betul terwujud, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tertib dan lebih efektif,” katanya.

    Selain itu, Pahrudin menekankan keberadaan area khusus itu dapat mencegah kerusakan fasilitas umum, terutama akibat aksi yang ditunggangi pihak tak bertanggung jawab.

    “Kadang ada pihak yang menyusup dalam aksi sehingga memicu kerusuhan. Dengan adanya pusat demokrasi, potensi kerusakan bisa diminimalisir,” kata dia.

    Ia berharap pemerintah dan DPR RI dapat segera merealisasikan wacana tersebut demi memperkuat demokrasi sekaligus menjaga ketertiban umum.

    Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

    Menteri kelahiran Paniai, Papua Tengah itu beralasan ide itu muncul agar ketika masyarakat menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tidak membatasi hak orang lain untuk beraktivitas atau berlalu lintas di jalan raya.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua Nasional 18 September 2025

    Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua Nasional 18 September 2025

    Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan akan menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming ke wilayah Papua pada 16–18 September 2025.
    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta dan akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).
    Pernyataan tersebut Ribka sampaikan usai mendampingi Wapres Gibran menghadiri rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (17/9/2025).
    Sebelumnya, Wapres Gibran lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menemukan banyak fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.
    Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai perlu ditingkatkan, baik secara fisik maupun dari sisi tata kelola dan manajemen.
    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD).
    Ribka menyebut, Wapres Gibran telah memberikan sejumlah arahan berdasarkan hasil kunjungan tersebut.
    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan forkopimda di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
    Ribka menambahkan, arahan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan.
    Sementara itu, pembahasan mengenai TKD akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Ribka menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.
    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Terbaru Penyelamatan 7 Pekerja di Tambang Bawah Tanah Freeport

    Kabar Terbaru Penyelamatan 7 Pekerja di Tambang Bawah Tanah Freeport

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan kabar terbaru terkait insiden longsoran lumpur basah yang terjadi di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Temabagpura, Mimika, Papua.

    Insiden longsoran yang terjadi sejak hampir 10 hari lalu atau 8 September 2025 ini mengakibatkan 7 karyawan terjebak di tambang bawah tanah tersebut.

    VP Corporate Communication Freeport Indonesia, Katri Krisnati menyampaikan, sejak insiden terjadi, fokus Freeport Indonesia saat ini adalah terus berupaya menyelamatkan 7 pekerja yang terdampak insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave.

    “Tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan dengan alat berat, bor, dan drone, meski terus menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi,” ungkap Katri melalui siaran tertulis yang diterima, dikutip Kamis (18/9/2025).

    Tantangan terbesar, kata Katri, adalah volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar atau jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut.

    Asal tahu saja, Pimpinan Freeport-McMoRan, Chairman of the Board of Directors Richard Adkerson, President and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas meninjau langsung upaya penyelamatan yang dilakukan.

    Foto: Situasi terkini penyelamatan 7 karyawan di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Freeport Indonesia. Dok: PTFI
    Situasi terkini penyelamatan 7 karyawan di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Freeport Indonesia. Dok: PTFI

    “Bertemu dengan keluarga karyawan serta mengikuti doa bersama di berbagai komunitas di Tembagapura,” jelas Katri.

    Di samping itu, Kepala Inspektur Tambang (KaIT) bersama tim Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BASARNAS Mimika telah meninjau beberapa titik dimana upaya evakuasi dilakukan.

    “Kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, tidak mudah, dan mengkhawatirkan. Namun demikian, kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya. Keluarga dari karyawan juga telah berada di Tembagapura untuk mendapat informasi langsung, dukungan dan pendampingan,”

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran operasi penyelamatan serta keselamatan tim yang bertugas di lapangan,” tandas Katri.

    5 WNI dan 2 WNA

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan saat ini Kementerian ESDM dan PTFI masih fokus mencari ketujuh pekerja tersebut. Adapun, dari tujuh pekerja yang terjebak, dua diantaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA).

    Tri mengatakan tujuh pekerja yang terjebak terdiri atas lima warga Indonesia, satu warga Chili dan satu warga Afrika Selatan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan kedutaan besar masing-masing negara terkait perkembangan pencarian.

    “Ada WNA. 1 Chili, 1 Afrika Selatan, yang 5 Indonesia. Tapi udah untuk komunikasi sama kedutaan masing-masing sudah,” ungkap Tri di Gedung DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Menurut Tri, akibat adanya insiden tersebut maka proses penambangan PTFI di area GBC untuk sementara dihentikan. Hal ini pun berdampak terhadap total produksi perusahaan.

    “Produksi pasti berdampak. Sementara ini produksi berhenti GBC saja. Tapi turun mungkin cuma 30%-nya lah,” kata Tri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ingin Tingkatkan Pendidikan Papua, BP3OKP Minta Wapres Naikkan Anggaran Otsus

    Ingin Tingkatkan Pendidikan Papua, BP3OKP Minta Wapres Naikkan Anggaran Otsus

    JAKARTA – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan pembangunan, kesehatan dan pendidikan di mana hal ini masih menjadi permasalahan utama kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Anggota BP3OKP Albertyoku mengatakan, oleh sebab itu pihak berharap agar terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,” katanya di Jayapura, Rabu, disitat Antara.

    Menurut Albert, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Wapres apalagi pihaknya juga menyampaikan terkait peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus).

    “Dengan melihat berbagai indikator pembangunan di Papua tersebut maka kami BP3OKP bersama enam gubernur se-Papua telah menyepakati perlunya peningkatan alokasi anggaran Otsus,” ujarnya.

    Dia menjelaskan karena ada beberapa di daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi angka anak putus sekolah, program BBM satu harga, hingga pengembangan sentra ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

    “Kami berharap Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat juga terus memberikan perhatian lebih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertempat Gedung Keuangan Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 17 September.

  • Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    FAJAR.CO.ID, RAJA AMPAT — Proses penutupan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tampaknya tidak berlangsung lama. Setelah sorotan masyarakat mereda, pertambangan tersebut kembali beroperasi.

    Pemerintah diketahui telah mengizinkan kembali PT Gag Nikel untuk beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Izin operasi tersebut disebut-sebut berlaku sejak 3 September 2025.

    Adanya izin pemerintah terhadap PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat itu tentu saja menuai sorotan dari anggota DPR RI.

    Salah satunya sorotan disampaikan anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

    Dia menilai, langkah pemerintah memberi izin kepada PT Gag Nikel sarat risiko bagi kelestarian ekosistem Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga kecil dengan kekayaan hayati mendunia.

    “Pembukaan tambang kembali ini perlu disikapi hati-hati, karena berpotensi merusak ekosistem hayati dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat,” kata Gunhar kepada wartawan, Rabu (17/9).

    Gunhar mengingatkan, Raja Ampat bukan sekadar aset daerah, melainkan warisan dunia yang sudah diakui secara internasional. Karena itu, menurutnya, kepentingan jangka panjang bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi sesaat.

    “Kami mendesak agar keuntungan tambang jangan hanya lari ke kantong segelintir pihak, sementara rakyat setempat menanggung kerusakan lingkungan yang tak terbayar,” ujarnya.

    Legislator dari Dapil Sumatera Selatan I itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar setiap kebijakan, terlebih di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.

  • Kabar Terbaru Penyelamatan 7 Pekerja di Tambang Bawah Tanah Freeport

    Bahlil Ungkap Kabar 7 Karyawan Freeport yang Terjebak Longsor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kabar terbaru mengenai tujuh pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terjebak di area tambang Grasberg Block Caving (GBC), sejak Senin (8/9/2025) malam.

    Hingga saat ini, belum ditemukan titik cerah perihal keberadaan ketujuh pekerja yang terjebak tersebut. Namun Bahlil memastikan, tim pihaknya terus berupaya untuk mengevakuasi para pekerja yang terhitung saat ini sudah 9 hari terjebak di dalam tambang PTFI.

    “Sampai dengan hari ini laporan belum ditemukan. saudara-saudara kita pekerja yang di underground. Dan sekarang seluruh potensi baik manpower, peralatan semua lagi fokus untuk menggali lumpur yang masuk dalam underground itu,” jelas Bahlil di sela acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Bukan tanpa tantangan, proses evakuasi longsoran tambang PTFI dihadapkan dengan penggalian lumpur yang masuk ke bawah tanah tersebut.

    “Tantangannya pasti ada karena itu kan kita menggali lumpur dalam underground. Jadi pasti itu kesulitannya cukup berarti lah. Kita berdoa lah,” tambahnya.

    Di lain sisi, VP Corporate Communication Freeport Indonesia, Katri Krisnati menyampaikan, sejak insiden terjadi, fokus perusahaan saat ini adalah terus berupaya menyelamatkan 7 pekerja yang terdampak insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah GBC.

    “Tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan dengan alat berat, bor, dan drone, meski terus menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi,” ungkap Katri melalui siaran tertulis yang diterima, Rabu (17/9/2025).

    Tantangan terbesar, kata Katri, adalah volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar atau jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut.

    Asal tahu saja, Pimpinan Freeport-McMoRan, Chairman of the Board of Directors Richard Adkerson, President and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas meninjau langsung upaya penyelamatan yang dilakukan.

    “Bertemu dengan keluarga karyawan serta mengikuti doa bersama di berbagai komunitas di Tembagapura,” jelas Katri.

    Di samping itu, Kepala Inspektur Tambang (KaIT) bersama tim Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BASARNAS Mimika telah meninjau beberapa titik dimana upaya evakuasi dilakukan.

    “Kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, tidak mudah, dan mengkhawatirkan. Namun demikian, kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya. Keluarga dari karyawan juga telah berada di Tembagapura untuk mendapat informasi langsung, dukungan dan pendampingan,”

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran operasi penyelamatan serta keselamatan tim yang bertugas di lapangan,” tandas Katri.

    5 WNI dan 2 WNA

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan saat ini Kementerian ESDM dan PTFI masih fokus mencari ketujuh pekerja tersebut. Adapun, dari tujuh pekerja yang terjebak, dua diantaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA).

    Tri mengatakan tujuh pekerja yang terjebak terdiri atas lima warga Indonesia, satu warga Chili dan satu warga Afrika Selatan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan kedutaan besar tiap negara terkait perkembangan pencarian.

    “Ada WNA. 1 Cile, 1 Afrika Selatan, yang 5 Indonesia. Tapi udah untuk komunikasi sama kedutaan masing-masing sudah,” ungkap Tri di Gedung DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Menurut Tri, akibat adanya insiden tersebut maka proses penambangan PTFI di area GBC untuk sementara dihentikan. Hal ini pun berdampak terhadap total produksi perusahaan.

    “Produksi pasti berdampak. Sementara ini produksi berhenti GBC saja. Tapi turun mungkin cuma 30%-nya lah,” kata Tri.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamendagri Ribka pastikan catatan Wapres di Papua ditindaklanjutii

    Wamendagri Ribka pastikan catatan Wapres di Papua ditindaklanjutii

    “Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,”

    Jayapura (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bakal segera menindaklanjuti sejumlah catatan penting hasil kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Papua, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, serta perbaikan fasilitas publik.

    “Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,” kata Ribka di Jayapura, Rabu (17/9).

    Menurut Ribka, selain itu juga yang menjadi catatan yakni tata kelola dan manajemen juga akan diperbaiki sesuai arahan Wapres.

    “Jadi selama kunjungan kami bersama Wapres di Tanah Papua yakni Papua Selatan dan Papua Induk di mana memantau langsung ke sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan seperti salah satu lokasi yang ditinjau adalah SMP Negeri di Merauke, di mana masih ditemukan banyak sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan.

    “Oleh sebab itu hasil kunjungan tersebut akan dibawa ke rapat teknis di Jakarta bersama kementerian terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

    Dia menambahkan selain isu pendidikan dan kesehatan, persoalan transfer ke daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

    “Ini bukan hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi agar pengelolaan dana daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja dengan mengelar rapat bersama Kepala Daerah di sembilan kabupaten kota serta OPD Provinsi Papua, bertempat Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/9).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    Dunia Hari Ini: Perjanjian Militer Papua Nugini-Australia Gagal Tercapai

    ABC Indonesia sudah merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 17 September 2025 kita awali dari Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal

    Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.

    Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.

    Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.

    “Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi,” demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.

    Jepang tidak akan mengakui Palestina

    Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.

    Laporan tersebut juga mencatat bagaimana Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan melewatkan pertemuan penting selama Sidang Umum PBB bulan ini.

    Sikap Jepang akan bertentangan dengan langkah untuk mengakui negara Palestina dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Tapi sikap Jepang sejalan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, yang menolak gagasan untuk mengakui negara Palestina.

    Sementara itu dalam G7, para pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan langsung atas Palestina “kontraproduktif.”

    Pasal pembunuhan berat terduga penembak Charlie Kirk

    Pria yang diduga menembak mati aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk didakwa dengan pasal pembunuhan berat.

    Tyler James Robinson dituduh menembak Charlie di kampus Universitas Utah Valley di Orem pada 10 September.

    Ia juga didakwa melepaskan tembakan senjata api, serta beberapa dakwaan menghalangi keadilan, pemalsuan kesaksian, dan melakukan tindakan kekerasan di hadapan anak-anak.

    Jaksa Wilayah Utah, Jeff Gray, mengatakan jaksa penuntut akan menuntut hukuman mati.

    Tyler diduga memberi tahu teman sekamarnya, yang diidentifikasi sebagai pasangannya, bahwa ia membunuh Charlie karena sudah “muak dengan kebenciannya” dan “ada kebencian yang tidak bisa dinegosiasikan.”

    Warga Timor-Leste tetap akan unjuk rasa

    Sejumlah warga di Timor-Leste mengatakan mereka untuk terus berunjuk rasa hingga rencana pembelian mobil baru untuk anggota parlemen dibatalkan.

    Sementara para demonstran bentrok dengan polisi di jalanan kota Dili.

    Perdana Menteri Timor-Leste mengimbau pengunjuk rasa untuk tidak menggunakan kekerasan, setelah melihat aksi para demonstran membakar ban, kendaraan pemerintah di dekat gedung DPR, dan melemparkan batu ke arah petugas polisi, yang dibalas dengan gas air mata.

    Sekitar 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di dekat Parlemen Nasional untuk menentang rencana pengadaan SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen.

    Lihat juga Video: Korsel Akan Lanjutkan Aktivitas Militer di Garis Perbatasan dengan Korut

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.