Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

    Aceh
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    Pertamax: Rp11.400 per liter
    Dexlite: Rp11.920 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter
    Dexlite: Rp13.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Free Trade Zone (FTZ) Batam
    Pertamax: Rp11.600 per liter
    Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter
    Dexlite: Rp12.080 per liter
    Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter
    Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

  • Raja Ampat minta pemerintah pusat tinjau kewenangan pengelolaan hutan

    Raja Ampat minta pemerintah pusat tinjau kewenangan pengelolaan hutan

    Bupati Raja Ampat Orideko Burda saat memberikan keterangan terkait dengan kondisi Raja Ampat di hadapan Komisi VII DPR RI yang saat itu kunjungan kerja reses ke Papua Barat Daya, Jumat (30/5/2025) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

    Raja Ampat minta pemerintah pusat tinjau kewenangan pengelolaan hutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Raja Ampat, Papua Barat Daya meminta pemerintah pusat untuk kembali meninjau pembatasan kewenangan pengelolaan hutan sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan alam dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

    Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, di Sorong, Sabtu, menjelaskan Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari 117 kampung/desa dan 24 distrik, memiliki kekayaan alam luas biasa seperti hutan dan laut yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita memiliki laut dan hutan yang luas, kemudian potensi wisata yang telah terkenal bahkan mendapatkan predikat Geopark dari Unesco,” katanya.

    Kendatipun demikian, katanya, ada pembatasan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Raja Ampat.

    Bahkan, kewenangan pemberian dan pemberhentian izin tambang nikel pun datangnya dari Jakarta, sehingga pemerintah daerah kesulitan memberikan intervensi terhadap tambang yang diduga merusak dan mencemari hutan dan ekosistem yang ada.

    “97 persen Raja Ampat adalah daerah konservasi, sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan kami terbatas,” ujarnya.

    Pembatasan kewenangan pengelolaan hutan yang saat ini berlaku telah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat lokal dalam mengakses dan mengelola sumber daya hutan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan upaya pelestarian alam.

    “Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat lokal, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai spesies endemik dan langka,” ucapnya.

    Dia menilai bahwa ketika kewenangan itu hanya datangnya Jakarta, maka pemerintah dan masyarakat Raja Ampat hanya sebagai penonton atas kekayaan alam yang ada.

    “Yang menjadi pertanyaan adalah adanya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) itu untuk apa. Saya pikir Otsus hadir untuk memberikan keleluasaan bagi kami mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada tanpa intervensi pihak lain,” ucapnya.

    Pemerintah Raja Ampat berharap bahwa dengan meninjau kembali pembatasan kewenangan pengelolaan hutan, pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Sumber : Antara

  • Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Sebesar Ini Uang Saku PNS saat Dinas ke Dalam dan Luar Negeri

    Jakarta –

    Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, berhak untuk mendapatkan uang representasi perjalanan dinas. Biaya tersebut diberikan kepada para abdi negara sebagai pengganti ongkos atau biaya lain saat bepergian menjalankan tugas negara.

    Besaran biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri para PNS ini terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Dalam Negeri

    Dalam PMK tersebut, besaran biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri berbeda di masing-masing provinsi. Tertinggi ada di wilayah Papua yang mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri paling besar dengan nominal Rp 580.000/orang/hari, disusul ASN di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 530.000/orang/hari.

    Kemudian secara terpisah ada juga besaran uang representasi perjalanan dinas untuk pejabat negara seperti untuk Menteri/Wakil Menteri sebesar Rp 250.000/orang/hari. Kemudian untuk pejabat eselon I mendapat ‘uang saku’ sebesar Rp 200.000/orang/hari, dan ada juga untuk eselon II sebesar Rp 150.000/orang/hari.

    “Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” tulis aturan itu, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Provinsi dengan biaya perjalanan dinas PNS dalam negeri tertinggi:

    1. Papua/Papua Tengah/Papua Selatan/Papua Pegunungan
    – Luar kota: Rp 580.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 230.000
    – Diklat: Rp 170.000

    2. DKI Jakarta
    – Luar kota: Rp 530.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000
    – Diklat: Rp 160.000

    3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
    – Luar kota: Rp 480.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000
    – Diklat: Rp 140.000

    4. Nusa Tenggara Barat
    – Luar kota: Rp 440.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000
    – Diklat: Rp 130.000

    5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
    – Luar kota: Rp 430.000
    – Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
    – Diklat: Rp 130.000

    Biaya Perjalanan Dinas PNS Luar Negeri

    Jumlah uang harian perjalanan dinas luar negeri berbeda-beda tergantung negara tujuan dan golongan PNS. Besaran ini dihitung berdasarkan nilai US dolar sehingga besarannya terhadap rupiah akan berbeda-beda tergantung pada nilai mata uang RI dan Negeri Paman Sam saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan,” tulis PMK 32 Tahun 2025.

    Dalam hal ini biaya uang perjalanan dinas luar negeri PNS yang tertinggi adalah ke Inggris. Untuk golongan A dipatok sebesar US$ 792 per orang/hari atau setara Rp 12.924.648. Sedangkan untuk golongan B sebesar US$ 774 atau Rp 12.630.906, untuk golongan C sebesar US$ 583 atau Rp 9.513.977, dan untuk golongan D sebesar US$ 582 atau Rp 9.497.658.

    Tujuan Italia menjadi negara dengan uang perjalanan dinas tertinggi selanjutnya yakni US$ 702 atau Rp 11.455.938 untuk para PNS golongan A per orang/hari. Kemudian disiapkan juga US$ 637 atau Rp 10.395.203 untuk golongan B, US$ 446 atau Rp 7.278.274 untuk golongan C, dan terakhir US$ 427 atau Rp 6.968.213 untuk golongan D.

    Negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi ketiga yaitu ke Amerika Serikat (AS) US$ 659 atau Rp 10.754.221 per orang/hari untuk golongan A. Kemudian untuk golongan B diberikan US$ 563 atau Rp 9.187.597, untuk PNS golongan C sebesar US$ 505 atau Rp 8.241.095, dan untuk golongan D diberikan US$ 447 atau Rp 7.294.593.

    Untuk diingat besaran uang perjalanan dinas PNS ke luar negeri dalam bentuk rupiah ini dihitung berdasarkan asumsi kurs hari ini, Jumat (30/5/2025) dengan besaran Rp 16.319/dolar AS. Besaran biaya dalam rupiah ini bisa berubah berdasarkan nilai tukar dolar saat perjalanan dinas dilakukan.

    “Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan,” tulis aturan itu lagi.

    Tonton juga “Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS” di sini:

    (igo/fdl)

  • Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran infrastruktur digital yang dibangun sejak 10 tahun lalu mulai membuahkan hasil berupa peningkatan daya saing masyarakat di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melanjutkan program yang dinilai cukup berhasil itu. 

    Provinsi di kawasan Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam daya saing digital berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Hadirnya infrastruktur 4G menjadi salah satu pendorong. 

    Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini mulai mengejar ketertinggalan dan mempersempit kesenjangan digital dengan provinsi-provinsi utama di Indonesia.

    Papua menjadi sorotan utama dengan kenaikan skor EV-DCI dari 30,8 pada tahun 2024 menjadi 38,6 pada 2025. 

    Kenaikan ini membawa Papua naik 14 peringkat, dari posisi ke-34 ke posisi ke-20 dari 38 provinsi—menjadikannya provinsi dengan lonjakan peringkat tertinggi secara nasional.

    Dengan peningkatan positif tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menilai daya saing digital di daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T) yang meningkat berkat penetrasi 4G benar-benar dirasakan di lapangan.

    Sebab, tambahnya, infrastruktur jaringan 4G atau 5G merupakan fondasi sekaligus enabler yang sangat penting di era digital, sehingga perluasan infrastruktur jaringan harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan.

    “Perluasan infrastruktur jaringan, harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaannya, sehingga perbaikan cakupan jaringan harus dirasakan dalam kehidupan nyata. Dampaknya juga nyata selain perbaikan secara angka statistik,” kata Sigit kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Misalnya, dari perspektif masyarakat. Sigit menyorot generasi muda di daerah 3T yang dipandang tidak hanya merasakan dampak peningkatan kecepatan internet. Melainkan juga kesempatan dan peluang dari aktivitas digital lancar, berkualitas, produktif, serta inovatif.

    Dia menambahkan, hal ini berpotensi memberi jalan serta menciptakan permintaan terhadap kualitas broadband yang lebih baik. Setelah 4G, sambungnya, akan muncul perubahan pola pikir adopsi teknologi 5G atau yang lebih maju.

    “Semula sebagian mungkin masih skeptis, buat apa kecepatan tinggi teknologi tinggi? Namun ke depan, harapannya makin terbuka dengan kualitas jaringan yang lebih mendukung untuk transformasi digital,” kata Sigit.

    Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa Indonesia masih banyak tertinggal dalam hal peningkatan kolaborasi sebagai salah satu ciri-ciri era digital.

    Masyarakat pengguna – termasuk di daerah 3T – tidak bisa dilihat sebagai objek atau bahkan beban pembangunan. Melainkan juga sebagai komponen penting dalam ekosistem digital sehingga perlu diharapkan lebih kolaboratif dan terus dilibatkan dengan berbagai program stakeholder engagement.

  • Penyebab Daya Saing Digital di Papua dan Wilayah Timur RI Naik Signifikan

    Penyebab Daya Saing Digital di Papua dan Wilayah Timur RI Naik Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Provinsi di kawasan Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam daya saing digital berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Hadirnya infrastruktur 4G menjadi salah satu pendorong. 

    Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini mulai mengejar ketertinggalan dan mempersempit kesenjangan digital dengan provinsi-provinsi utama di Indonesia.

    Papua menjadi sorotan utama dengan kenaikan skor EV-DCI dari 30,8 pada tahun 2024 menjadi 38,6 pada 2025. 

    Kenaikan ini membawa Papua naik 14 peringkat, dari posisi ke-34 ke posisi ke-20 dari 38 provinsi—menjadikannya provinsi dengan lonjakan peringkat tertinggi secara nasional.

    Pertumbuhan pesat ini didorong oleh laju ekonomi Papua yang mencapai 7,8% pada 2024, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5%.

    “Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan,” kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca dikutip, Jumat (30/5/2025).

    Selain Papua, Papua Barat juga mengalami kenaikan skor dari 32,6 menjadi 37,3, naik tiga peringkat. Papua Selatan mencatat kenaikan skor dari 28,4 ke 36,5 dan naik lima peringkat. Sementara itu, Papua Pegunungan, meskipun masih menjadi provinsi dengan skor terendah secara nasional, juga mengalami peningkatan dari 17,8 menjadi 21,6.

    East Ventures mengungkap bahwa peningkatan daya saing digital di wilayah timur Indonesia didorong oleh meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet hingga perluasan jangkauan jaringan 3G dan 4G hingga ke desa-desa.

    Selain itu akselerasi adopsi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), IoT, blockchain, dan 5G juga mengambil andil. 

    Kesenjangan Digital Mulai Menyempit

    Laporan tersebut menekankan bahwa selisih skor antara provinsi dengan daya saing digital tertinggi (DKI Jakarta, 78,4) dan terendah (Papua Pegunungan, 21,6) pada 2025 turun menjadi 56,9, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60,4. 

    Hal ini menandakan bahwa wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Papua dan sekitarnya mulai menutup kesenjangan digital dengan wilayah-wilayah maju di Indonesia 

  • TPNPB OPM Bertanggung Jawab atas Pembacokan Anggota Polres Yahukimo

    TPNPB OPM Bertanggung Jawab atas Pembacokan Anggota Polres Yahukimo

    Timika, Beritasatu.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM bertanggung jawab atas aksi pembacokan yang dilakukan pihaknya terhadap 1 personel Polres Yahukimo Bripda Josua Ridwan Oberlin Nainggolan (22).

    Diberitakan sebelumnya, Josua dibacok oleh orang tak dikenal (OTK) di lingkungan RSUD Dekai, Rabu (28/5/2025) sekitar pukul 20.55 WIT malam.

    Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan markas pusat mereka telah menerima laporan dari Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolim yang menyatakan bertanggungjawab atas serangan tersebut.

    “Kami bertanggung jawab atas penikaman terhadap Bribda Josua Nainggolan, anggota Polres Yahukimo di RSUD Dekai, sehingga korban mengalami luka para di bagian leher, pinggang dan mata hingga kritis,” ucap Sebby, Kamis (29/5/2025).

    Dia mengatakan aksi pembacokan tersebut dilakukan anggotanya di bawah pimpinan Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolim, Komandan Operasi TPNPB Batalion Sisibia, Mayor Kempes Matuan dan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo.

    Sementara itu, Satgas Ops Damai Cartenz-2025 menerangkan tim yang dipimpin Ipda Balthazar Tuhumury langsung bergerak cepat merespons informasi mengenai insiden tersebut.

    Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi.

    Bripda Josua mengalami sejumlah luka serius. Korban saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil, serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD Dekai.

    Dari keterangan saksi pertama, Bripda Randy M Depondoye, diketahui korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD Dekai untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat.

    Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan tiga orang remaja orang asli Papua (OAP). Tak lama setelah saksi kembali ke Mako, informasi pembacokan pun diterima.

    Sementara itu, saksi kedua yang berada di dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong dan melihat korban berlari dalam kondisi luka sebelum kemudian dibawa ke unit instalasi gawat darurat (IGD).

    Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap.

    “Kami tidak akan menolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota Polri yang sedang menjalankan tugas. Tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas. Situasi di Yahukimo tetap kita jaga agar tetap kondusif,” ujar Faizal.

    Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung proses hukum.

    “Kami mengimbau masyarakat Yahukimo untuk tidak terpengaruh isu-isu liar dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Polri hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga dan kami terus bekerja keras menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya Yahukimo,” imbuhnya.

    Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan dan tim Operasi Damai Cartenz bersama jajaran kewilayahan tengah mengembangkan informasi yang diperoleh di lapangan untuk mengejar pelaku.

  • Cantiknya Panorama Wisata Mandeh Sumbar, Keindahan Alam bak di Raja Ampat Papua

    Cantiknya Panorama Wisata Mandeh Sumbar, Keindahan Alam bak di Raja Ampat Papua

    Liputan6.com, Padang – Destinasi wisata alam yang asri membentang di seluruh daerah di Indonesia, yang dikelola baik oleh pemerintah maupun warga sekitar menjadi daya tarik daerah masing-masing.

    Salah satu destinasi wisata yang bikin pengunjung takjub adalah Pulau Mandeh, di Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar).

    Jika traveling ke Raja Ampat Papua terlalu jauh dan biayanya mahal, Wisata Mandeh menjadi solusinya. Baik dari keanekaragaman hayati di bawah laut hingga pantai pasirnya yang bersih, kawasan wisata ini sering disebut Raja Ampat ala Sumbar.

    Wisata Mandeh berada sekitar 56 kilometer dari Kota Padang Sumbar. Jika ingin plesiran ke Wisata Mandeh menggunakan sepeda motor, hanya memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1,5 jam, sedangkan mengendarai mobil bisa menempuh perjalanan hingga 2 jam lebih.

    Saat awak Liputan6.com ke Wisata Mandeh, hujan deras mengiringi sepanjang perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Untuk mencegah kehujanan di jalan, ada baiknya menyediakan jas hujan yang lengkap, serta pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Karena harus melintasi jalanan berliku, menikuk dan tanjakan yang cukup terjal dan licin saat hujan.

    Ada banyak spot berwisata air di Wisata Mandeh yang dikelola oleh warga sekitar, salah satunya Manjuto Beach Home Stay. Lokasi ini sangat cocok jadi tempat liburan keluarga atau bersama kerabat.

    Ada jembatan jalan setapak berbahan kayu yang dibangun di atas lautan, membentuk huruf Y, dengan pondokan di tiap titik jalan. Para pengunjung bisa duduk santai di tepian kayu sembari menikmati sunrise di pagi hari, atau sekedar merenung sembari mengagumi panorama alam yang begitu indah. 

    Para pengunjung dari usia anak-anak hingga orang dewasa bisa bermain di tepian pantai hingga basah-basahan, dengan arus ombak yang tidak begitu tinggi. Anak-anak juga dimanjakan dengan ayunan yang tersedia di tepi pantai. Tak sedikit para pengunjung yang berenang hingga ke tengah lautan, melihat ikan-ikan berwarna-warni yang berenang ke sana ke mari.

    Pengelola juga menyediakan jasa snorkeling, untuk pengunjung yang membutuhkan alat snorkeling. Bahkan pengunjung bisa menyeberang ke berbagai pulau di sekitar Wisata Mandeh, dengan ongkos speedboat sekitar Rp50.000 per orang pulang pergi.

    Di Manjuto Beach Home Stay Sumbar, para pengunjung bisa menyewa penginapan dengan harga Rp800.000 – Rp1 juta per malamnya. Untuk harga yang lebih terjangkau, pengunjung bisa menyewa pondokan seharga Rp35.000 per malam, yang bisa dihuni oleh beberapa orang.

     

    Akhirnya!! Siswa Berpretasi Ini Bisa Kuliah usai UIN Gus Dur Turunkan UKT

  • DPR RI minta Kementerian ESDM evaluasi izin tambang nikel Raja Ampat

    DPR RI minta Kementerian ESDM evaluasi izin tambang nikel Raja Ampat

    Sorong (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI minta Kementerian ESDM RI untuk segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang itu tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

    Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Rico Sia, di Sorong, Rabu, berharap kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan yang sudah dikeluarkan.

    “Kita ini daerah penghasil, tapi karena regulasi dibuat di pusat, kita hanya jadi penonton. Yang dirugikan bukan hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat,” kata Rico setelah mengikuti rapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Dia mengatakan, banyak laporan yang masuk mengenai tambang ilegal di wilayah Raja Ampat yang kemudian berdampak pada pencemaran lingkungan.

    “Ini menjadi perhatian kami nanti. Karena kewenangan daerah sangat terbatas sehingga kebijakan yang diambil pun terbatas, akhirnya yang menderita adalah masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan penuh terkait dengan izin pertambangan kepada pemerintah daerah, karena mereka yang mengetahui persis kondisi wilayahnya.

    “Mengapa kewenangan pengelolaan ijin pertambangan tidak diberikan kepada provinsi, padahal pemerintah daerah lebih memahami kondisi lapangan dan bisa bertindak cepat bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Ketika kewenangan izin itu diberikan, kata dia, tentu pengawasan bisa lebih dekat dan efektif, kemudian meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

    “Tapi sekarang, karena jarak dan birokrasi yang panjang, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan, dan rakyat yang dirugikan,” ujarnya.

    Baginya, wisata adalah masa depan, karena tidak merusak lingkungan, tetapi justru membawa kesejahteraan langsung ke masyarakat.

    “Pembangunan pariwisata di Papua Barat Daya dilakukan dengan visi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal,” ujarnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Interport Perkuat Indonesia Timur Lewat Logistik dan Energi Bersih

    Interport Perkuat Indonesia Timur Lewat Logistik dan Energi Bersih

    Jakarta: Indonesia Timur menyimpan potensi besar, tapi sering kali tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan distribusi logistik. 
     
    Di sisi lain, tuntutan global akan energi bersih semakin mendesak. Tantangan besar inilah yang dijawab oleh Interport, anak usaha PT Indika Energy Tbk, lewat pendekatan logistik dan energi ramah lingkungan yang saling terintegrasi.
     
    Dalam gelaran Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Interport mempertegas komitmennya untuk membangun ekosistem logistik terpadu dari hulu ke hilir, khususnya di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. 

    Lewat tiga pilar utama yaitu Liquid Terminal, Bulk Terminal, dan Port Investment-Interport hadir bukan sekadar mengirim barang, tapi menyambung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
     

    Interport hadir di jantung logistik Indonesia timur
    Infrastruktur milik Interport tersebar strategis dari barat hingga timur Indonesia. Beberapa fasilitas kunci yang sudah dibangun dan beroperasi antara lain:
     
    – Offshore Supply Base di Sorong (2017) untuk mendukung eksplorasi migas Selat Makassar dan Tangguh.
    – Terminal BBM di Kariangau (Kaltim) berkapasitas >97 ribu KL dengan teknologi in-line blending.
    – Pengelolaan dermaga proyek nikel di Morowali (Sulteng) dengan kapasitas 3,64 juta ton bijih/tahun.
    – Fasilitas 3PL (Third Party Logistics) di Ternate dan Makassar.
    – Freight Forwarding & Consolidation Hub di Pelabuhan Mirah, Surabaya.
    – Distribusi stok curah (Vendor Managed Inventory) di Tanah Grogot.
    – Ship-to-ship transshipment dari Tanah Merah Terminal ke Teluk Adang, Kaltim.
     
    “Keberadaan infrastruktur di wilayah timur bukan hanya tentang akses, tetapi menciptakan ekosistem logistik yang terhubung dari hulu ke hilir. Ini membuka lapangan kerja dan mengakselerasi distribusi komoditas,” jelas Direktur PT Indika Logistic Support & Services dan General and Container Port Business Deputy Director PT Interport Mandiri Utama, Restrimaya Susiwi dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.
    Biodiesel B40 jadi langkah nyata kurangi emisi 
    Tak hanya membangun pelabuhan dan gudang, Interport juga menjawab tantangan energi bersih. Sejalan dengan Permen ESDM No. 12/2024 tentang percepatan transisi energi, Interport menyediakan B40 Biodiesel, yakni bahan bakar dengan 40 persen kandungan minyak nabati.
     
    Dibandingkan solar biasa (B0), B40 mampu menurunkan emisi karbon hingga 37 persen. Data menunjukkan:
     
    – Emisi B0: 0,00266 ton CO?e/liter
    – Emisi B40: 0,00166 ton CO?e/liter
     
    Langkah ini bukan hanya strategi bisnis, tapi kontribusi nyata terhadap penurunan emisi karbon secara nasional dan global.
    Tiga pilar solusi interport
    1. Liquid terminal
    Fasilitas ini dirancang menyimpan dan menangani bahan cair skala besar seperti bahan bakar minyak dan petrokimia, dilengkapi sistem keamanan tinggi serta pengelolaan modern.
     
    2. Bulk terminal
    Diperuntukkan untuk bongkar muat barang curah kering seperti batu bara, bijih nikel, hingga hasil pertanian. Prosesnya cepat, aman, dan ramah lingkungan.
     
    3. Port investment
    Interport aktif mengembangkan pelabuhan baru serta meningkatkan fasilitas pelabuhan yang ada guna membangun ekosistem logistik nasional yang berdaya saing.
     
    “Kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan kolaborasi dengan pemain global seperti ExxonMobil Lubricant Indonesia, Portek International, ICTSI, POSCO, dan PT Vale Indonesia. Ini adalah kunci transformasi logistik di wilayah timur,” ujar Restrimaya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar diguyur hujan hingga berawan

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar diguyur hujan hingga berawan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar diguyur hujan hingga berawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah kota besar di Indonesia pada Rabu, berpotensi diguyur hujan hingga diselimuti awan.

    “Di pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi di Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Jakarta dan Bandung berpotensi berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG, Sekar Anggraeni dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu.

    Sedangkan di wilayah Sumatera, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Sementara Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung diprakirakan berawan.

    “Denpasar dan Mataram diprediksi hujan ringan. Sementara Kupang berpotensi berawan,” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, di wilayah Kalimantan yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat, yakni Tanjung Selor. Adapun Palangka Raya, Banjarmasin, dan Samarinda diprakirakan berawan. Pontianak berpotensi diguyur hujan ringan.

    Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Palu, Makassar, Mamuju, Manado, Gorontalo, dan Kendari diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Indonesia Timur, kata dia, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang, seperti di Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Merauke, Jayawijaya, dan Jayapura. Adapun Manokwari diprakirakan berawan tebal.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata dia.

    Sumber : Antara