Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan temuan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil menyebut Prabowo memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini. Dia juga bilang bahwa telah melaporkan perkembangan terbaru usai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel dibekukan.

    “Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian ya, itu cukup lah saya sama Bapak Presiden yang tahu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, kamis (5/6/2025).

    Bahlil tak merinci apa arahan yang disampaikan Prabowo usai dirinya melakukan laporan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal memprioritaskan segala hal yang terbaik untuk Indonesia.

    “Beliau [respons Presiden Prabowo] untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus ya,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    Menanggapi hal itu, Bahlil menyebut pihaknya telah melayangkan surat yang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara. Dengan demikian, proses penambangan di wilayah Raja Ampat itu resmi dihentikan sementara mulai hari ini.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek nah apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” tandasnya.

    Asal tahu saja, PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu disebut telah mengantongi IUP produksi pada 2017.

  • Bahlil Bakal Cek Langsung Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Bakal Cek Langsung Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mengecek langsung aktivitas tambang nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tambang nikel ini diduga menyebabkan kerusakan ekosistem di Raja Ampat.

    Bahlil mengatakan, kunjungan ini dilakukan berbarengan dengan rencananya untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Papua. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesimpangsiuran informasi terkait aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

    “Saya kebetulan, ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ini itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni. Saya sendiri akan turun tapi mungkin sambil itu, saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau Gag. Supaya apa? Saya ingin ada objektif,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil juga telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel PT Gag Nikel. Penghentian sementara operasi tersebut juga dilakukan untuk menunggu hasil verifikasi.

    “Kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kita cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” katanya.

    Bahlil menyebutkan ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha Antam. Hal ini ia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Dirjen Minerba.

    Ia mengatakan, bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ssebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba) Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    (ara/ara)

  • Bahlil Bekukan IUP Nikel Antam di Raja Ampat

    Bahlil Bekukan IUP Nikel Antam di Raja Ampat

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya perhatian publik atas dugaan kerusakan ekosistem di kawasan yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di Bumi.

    Bahlil mengatakan, penghentian sementara operasi tersebut juga dilakukan untuk menunggu hasil verifikasi dari tim yang diterjunkan langsung ke lokasi tambang tersebut. Pembekuan IUP dilakukan per hari ini.

    “Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kita cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menyebutkan ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha Antam. Hal ini ia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Dirjen Minerba.

    Ia mengatakan, bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba) Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    Bahlil menambahkan dirinya akan mengecek langsung untuk melihat aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. Hal ini dilakukan bersamaan dengan rencana mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di Papua.

    “Saya kebetulan ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ini itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni. Saya sendiri akan turun tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau Gag,” katanya.

    (ara/ara)

  • Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut telah mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang melakukan praktik penambangan di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menegaskan, penghentian operasi penambangan PT GAG Nikel mulai berlaku pada hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Sedikit memberikan gambaran, Bahlil menyebut PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Bahlil menegaskan, PT GAG Nikel yang melakukan praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu telah mengantongi IUP produksi sejak 2017.

    Pada saat yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa sebenarnya lokasi tambang nikel PT GAG tersebut berlokasi jauh dari destinasi pariwisata bahari yang ada di Raja Ampat. Bahkan, dia menyebut bahwa jarak tambang dan area pariwisata raja ampat mencapai 40 kilometer (Km). 

    “Ada gambar yang diperlihatkan itu seperti Pulau Panemo. Panemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat, Saya sering di Raja Ampat. Jadi, Pulau Panemo dengan [area tambang] PT GAG itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. 

    Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    “Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua,” tulis akun tersebut. 

    Usai kabar tersebut mencuat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga mengaku tengah menindaklanjuti mengenai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH yang disebutnya sedang mendalami kabar mengenai keberadaan tambang nikel yang berada dekat Raja Ampat, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

    “Deputi Gakkum juga sudah menindaklanjuti itu. Kemudian sedang melakukan pengembangan-pengembangan untuk langkah penegakan hukum,” ujarnya.

  • Bahlil Bakal Cek Langsung Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Antam

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut merusak ekosistem. Ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017,” katanya.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut terletak kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    (ara/ara)

  • Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk mengecek persoalan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Sebab, persoalan tersebut memicu kekhawatiran merusak ekosistem lingkungan, termasuk kelautan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Soal nikel ya ini kita tentukan koordinasikan dengan banyak kementerian, ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, tapi yang pasti itu kita akan bawa ke arah sana,” kata pria yang akrab disapa Trenggono kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata pria yang akrab disapa Ipunk.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi.

    “Sebenarnya kalau di pesisirnya, nggak (terancam). Itu kan ada di atasnya. Tapi tim kami sudah turun hanya memang belum tuntas, belum selesai. Jadi, kami tunggu tim kami kembali jadi bisa kami sampaikan,” terang Ipunk.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut merusak ekosistem.

    Bahlil menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Ia juga berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, baik dari BUMN maupun swasta.

    “Nanti saya pulang, saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Ia menekankan pentingnya para pemegang IUP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Menurutnya, status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus membutuhkan pendekatan berbeda.

    Tonton juga Video: Punya Spot Diving Alami, Ekowisata Kaimana Mulai Dikenal Mancanegara

    (rea/rrd)

  • Kriminalitas kemarin, Aktivis Greenpeace bebas dan pengembalian motor

    Kriminalitas kemarin, Aktivis Greenpeace bebas dan pengembalian motor

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa hukum dan kriminalitas yang terjadi di Jakarta pada Rabu (4/6) telah diwartakan melalui Kanal Metro.

    Antara lain aktivis Greenpeace dibebaskan karena tak ada unsur pidana hingga pengembalian sepeda motor curian.

    Berikut berita yang menjadi pilihan untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda;

    1. Polisi bebaskan aktivis Greenpeace karena tak ada unsur pidana

    Jakarta (ANTARA) – Polisi membebaskan tiga orang aktivis Greenpeace dan seorang pemudi asal Papua karena tidak ada unsur pidana saat menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat.

    “Tidak ada, tidak ada unsur pidana. Mereka sudah dilepaskan dari kemarin (3/6),” kata Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya

    2. Polisi ungkap peredaran narkoba jaringan Bekasi-Bogor-Depok

    Jakarta (ANTARA) – Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap peredaran berbagai jenis narkoba yang merupakan jaringan Bekasi-Bogor-Depok.

    “Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita ribuan butir ekstasi, sabu, tembakau sintetis, hingga menangkap satu tersangka berinisial IS (37),” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya

    3. Polisi amankan wanita yang diduga ODGJ di Grogol Petamburan

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengamankan seorang wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di depan Hotel Aston Kartika, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu.

    Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara menyebut awalnya petugas menerima laporan dari warga melalui call center 110 terkait seorang wanita yang bertingkah aneh di depan Hotel Aston Kartika.

    Selengkapnya

    4. Polres Priok kembalikan lima unit motor curian ke pemiliknya

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengembalikan lima unit motor barang bukti tindak pidana pencurian kepada pemiliknya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara.

    “Lima unit sepeda motor itu hasil tindak pidana pelaku berinisial G (44) di Muara Baru, sudah diserahkan ke pemiliknya,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Rabu

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri diganti

    Politik kemarin, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri diganti

    Jakarta (ANTARA) – Pewarta ANTARA telah melaporkan beragam peristiwa politik pada Rabu (4/6), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian memperbolehkan pemda untuk rapat di hotel dan restoran hingga Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab isu penggantian Kapolri.

    1. Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Dasco sebut pertemuan Prabowo-Megawati buat suasana bangsa jadi adem

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila membuat suasana bangsa menjadi adem.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. MPR: Belum ada rapim bahas pemakzulan Wapres

    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan bahwa belum ada rapat pimpinan (rapim) MPR RI untuk membahas dan menindaklanjuti surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi bebaskan aktivis Greenpeace karena tak ada unsur pidana

    Polisi bebaskan aktivis Greenpeace karena tak ada unsur pidana

    Jakarta (ANTARA) – Polisi membebaskan tiga orang aktivis Greenpeace dan seorang pemudi asal Papua karena tidak ada unsur pidana saat menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat.

    “Tidak ada, tidak ada unsur pidana. Mereka sudah dilepaskan dari kemarin (3/6),” kata Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, mereka sempat ditangkap dan diperiksa di Polsek Grogol Petamburan usai melancarkan aksi penolakan tambang nikel di Raja AMpat dalam agenda Indonesia Minerals Conference & Expo di sebuah hotel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selasa (3/6).

    Hafiz melanjutkan, ketiganya awalnya diamankan panitia lantaran dianggap mengganggu jalannya acara.

    “Kemarin yang menangkap dari panitia, lalu dibawa ke Polsek Grogol Petamburan. Kami tidak melakukan penangkapan. Kami mengamankan yang bersangkutan agar pelaksanaan agenda itu berjalan kembali dengan kondusif,” imbuh Hafiz.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera menindaklanjuti informasi tentang aktivitas tambang yang diduga telah merusak dan mencemari lingkungan alam di Kabupaten Raja Ampat.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin (19/5), mengatakan bahwa tidak ada laporan resmi terkait dengan kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang di Raja Ampat yang masuk ke pemerintah.

    Akan tetapi, pihaknya menindaklanjuti informasi itu untuk memastikan kebenarannya.

    “Tambang nikel di Raja Ampat itu baru dua perusahaan yang sudah berizin, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining,” jelasnya.

    Kedua perusahaan ini bergerak di tambang nikel yang telah mengantongi izin berusaha sejak daerah ini masih menjadi satu dengan Provinsi Papua Barat.

    Julian Kelly mengungkapkan bahwa dua perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan mulai dari kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin penggunaan kawasan. Bahkan, proses ini sejak di Papua Barat.

    Diakuinya pula bahwa Kabupaten Raja Ampat tengah ramai diperbincangkan terkait dengan adanya tambang nikel di wilayah itu.

    Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi pihaknya jika tidak ada laporan resmi terkait aktivitas tambang tanpa izin, yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam di areal itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terminal Remu jadi ruang terbuka publik

    Terminal Remu jadi ruang terbuka publik

    Wali Kota Sorong Septinus Lobat. ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu

    Pemkot Sorong: Terminal Remu jadi ruang terbuka publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya melakukan penataan Terminal Remu yang berada di Kelurahan Remu, Distrik Sorong untuk menjadi kawasan ruang terbuka publik (RTP).

    Wali Kota Sorong Septinus Lobat di Sorong, Rabu, mengatakan penataan Terminal Remu menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan Sorong sebagai kota yang representatif sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya.

    “Apalagi terminal ini berada tepat di jantung Kota Sorong sehingga perlu ditata secara baik dan menghadirkan fasilitas yang bagus untuk masyarakat,” katanya. 

    Guna merealisasikan hal itu, Wali Kota Sorong langsung meninjau kondisi Terminal Remu sekaligus meminta saran dan pendapat dari para supir angkutan kota yang biasa mangkal di terminal itu.

    Septinus berharap ke depan Terminal Remu menjadi ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

    Penataan Terminal Remu juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar terminal, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Sorong.

    “Penataan terminal ini tidak menghilangkan fungsi awalnya, mobil angkot masih tetap beroperasi di terminal itu, hanya saja akan ditata baik supaya lebih bagus,” ujar Lobat.

    Pemkot Sorong berencana mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 untuk penataan kawasan Terminal Remu menjadi RTP.

    Kepala Dinas Cipta Karya Kota Sorong Esau Isir menyebut terdapat beberapa fasilitas baru yang akan dibangun di kawasan Terminal Remu, seperti taman, lapangan olahraga, pos jaga, parkiran, tempat pengembangan UMKM serta dilengkapi dengan fasilitas internet (wifi).

    Sumber : Antara