provinsi: PAPUA BARAT

  • Bahlil Disoraki Aktivis di Sorong, Massa Protes Tambang Nikel Raja Ampat: Papua Bukan Tanah Kosong
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Juni 2025

    Bahlil Disoraki Aktivis di Sorong, Massa Protes Tambang Nikel Raja Ampat: Papua Bukan Tanah Kosong Regional 7 Juni 2025

    Bahlil Disoraki Aktivis di Sorong, Massa Protes Tambang Nikel Raja Ampat: Papua Bukan Tanah Kosong
    Tim Redaksi
    SORONG, KOMPAS.com
    – Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    ke
    Sorong
    ,
    Papua Barat Daya
    , diwarnai aksi damai dari sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua, Sabtu (7/6/2025).
    Pantauan Kompas.com menunjukkan massa datang ke Bandara Deo Sorong sekitar pukul 06.24 WIT, membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan pencabutan
    izin tambang nikel
    di Kabupaten
    Raja Ampat
    .
    Setibanya rombongan Bahlil di ruang transit, para aktivis langsung membentangkan spanduk di pintu kedatangan bandara.
    “Menteri Bahlil segera mencabut izin konsesi tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat secara permanen di sejumlah pulau-pulau yang sedang melakukan aktivitas tambang nikel,” kata Irwan di Bandara Deo.
    Beberapa pamflet bertuliskan #saverajaampat dan ”
    Papua Bukan Tanah Kosong
    ” juga terlihat dibentangkan peserta aksi. Situasi sempat memanas ketika massa menyuarakan aspirasi mereka dengan menyebut “Bahlil Penipu”.
    Seorang perwakilan dari rombongan Bahlil sempat menemui massa dan meminta agar mereka tenang. Massa dijanjikan akan difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Menteri ESDM di areal bandara.
    Namun, saat massa hendak memasuki ruang terminal Bandara Deo Sorong, Menteri Bahlil bersama rombongan Gubernur Papua Barat Daya justru keluar melalui pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT.
    Merasa kecewa, salah seorang pemuda Raja Ampat, Uni Klawen, menyayangkan sikap Menteri ESDM yang dianggap menghindari massa.
    “Bahlil penipu sebab dia hanya sebut PT Gag Nikel, namun yang beroperasi di Raja Ampat ada empat perusahaan besar,” ujar Uni dengan nada tinggi.
    ” Kami selaku anak-anak adat Raja Ampat berharap kepada pemerintah pusat jangan tutup mata. Karena alam kami dirusak. Ingat, Papua ini bukan tanah kosong. Apalagi ini permainan elit pusat atas nama pembangunan oleh negara,” tegasnya.
    Massa mengaku akan terus berupaya menemui Menteri Bahlil untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.
    Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong bertujuan meninjau langsung lokasi tambang PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat. Ia didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat.
    Adapun empat perusahaan yang diketahui tengah beroperasi di wilayah tersebut adalah PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
    Dalam spanduk aksi massa, tercantum tiga poin tuntutan utama:
    1. Mendesak pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat secara permanen.

    2. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak memberi izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya.

    3. Menolak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua.
    Hingga berita ini disusun, jurnalis
    Kompas.com
    masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait mengenai aksi ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    “Kami mendukung langkah menteri ESDM untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Kami telusuri ada lima IUP yang sudah lama dikeluarkan di dekat kawasan tersebut, ada yang sejak 2017,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami dengar Pak Menteri akan meninjau langsung kelapangan ke Raja Ampat, untuk itu kami memberikan apresiasi beliau merespons atensi publik dan langsung meninjau lapangan,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

    Bambang mempersilakan Menteri Bahlil untuk melakukan verifikasi situasi lapangan di Raja Ampat seperti apa. Termasuk, kata dia, apakah aktivitas pertambangan nikel di sana sudah sesuai peraturan perundang-undangan. 

    Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan atau keputusan final atas polemik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana. Nanti akan kita cek bagaimana hasil pemeriksaan  mereka, tentunya menjadi bahan masukan juga bagi Menteri ESDM,” pungkas Bambang.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, kata Bahlil dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat id di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Menurut dia, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut. 

    Kontrak karya (KK) perusahaan yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk itu diterbitkan pada 2017 dan mulai aktif berproduksi setahun kemudian, setelah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, Kementerian ESDM telah mengirimkan tim inspeksi ke lapangan.

    Bahlil menjelaskan, wilayah Raja Ampat terdiri dari berbagai zona peruntukan, mulai dari kawasan konservasi, pariwisata, hingga daerah dengan potensi mineral. Ia menegaskan, lokasi tambang PT GAG Nikel tidak berada di kawasan wisata Piaynemo, melainkan sekitar 30-40 kilometer dari destinasi tersebut.

    “Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG, bukan di Piaynemo seperti yang diberitakan di beberapa media,” kata Bahlil.

    Bahlil menekankan, pemerintah tetap berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi tetap mendukung program hilirisasi industri sebagai strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penanganan isu ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi disinformasi yang dapat merugikan negara dan sektor industri.

    Bahlil juga menyampaikan, izin tambang tersebut dikeluarkan jauh sebelum dirinya menjabat menteri.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjabat sebagai ketua umum Hipmi dan belum masuk kabinet. Jadi perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya secara objektif,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Juni 2025

    Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang Regional 7 Juni 2025

    Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang
    Editor
    SORONG, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil
    Lahadalia ditunggu ratusan demonstran yang menolak tambang nikel di
    Raja Ampat
    , Papua Barat Daya, namun justru memilih meninggalkan Bandara DEO Sorong lewat pintu belakang, Sabtu (7/6/2025) pagi.
    Aksi ini memicu kekecewaan sekaligus kemarahan para warga adat dan aktivis lingkungan yang telah bersiap berdialog secara langsung.
    Dikutip dari TribunSorong.com, Sabtu (7/6/2025), para demonstran meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu” saat mengetahui menteri yang mereka tunggu sejak pagi tidak muncul di hadapan massa.
     
    Padahal sebelumnya, perwakilan dari Bahlil sempat mengundang perwakilan massa untuk berdialog.
    Namun, pada pukul 07.02 WIT, situasi berubah drastis. Menteri Bahlil diketahui meninggalkan area bandara melalui pintu belakang tanpa menemui para demonstran.
    Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran terhadap aspirasi masyarakat adat yang sudah lama menolak ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat.
    “Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” ujar Uno Klawen, pemuda adat Raja Ampat, dikutip dari TribunSorong.com.
    Uno menambahkan bahwa tiga perusahaan tambang lainnya yang masih beroperasi di Raja Ampat adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
    Ia menilai sikap Menteri Bahlil tidak hanya tidak jujur, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap kerusakan alam dan hak masyarakat adat.
    “Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegas Uno.
    Aksi yang digelar oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua di Bandara DEO Sorong menjadi simbol kemarahan warga Papua terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak transparan.
    Warga adat dan aktivis mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik perusakan lingkungan atas nama investasi tambang, serta menuntut dialog terbuka yang selama ini terus dihindari.
    Dikutip dari Antara, Bahlil mengaku langsung mengecek tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai respons dari protes masyarakat dan sekaligus untuk mendapat gambaran objektif dari kondisi di lapangan.
    “Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bahlil ketika dijumpai di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu.
    Adapun hasil dari tinjauan langsungnya akan disampaikan oleh tim Kementerian ESDM.
    “Nanti, hasilnya akan dikabari tim saya,” kata Bahlil.
    Selain Bahlil, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag.
    Menurut Tri, luas lahan Pulau Gag yang dibuka untuk pertambangan nikel tidak terlalu besar.
    Selain itu, ia juga menyoroti total bukaan lahan yang sudah direklamasi oleh PT GAG Nikel.
    “Secara total, bukaan lahannya nggak besar-besar amat. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah reklamasi dan 59 hektare sudah dianggap berhasil reklamasinya,” ucap Tri.
    Selain itu, berdasarkan pantauan Tri dari udara dengan helikopter, tidak terlihat sedimentasi area pesisir.
    Oleh karena itu, ia menilai tambang GAG tidak bermasalah.
    “Secara keseluruhan, tambang nggak ada masalah,” kata dia.
    Meskipun demikian, Tri belum bisa memastikan kapan pemerintah akan merilis hasil evaluasi dari anak perusahaan PT Antam Tbk itu.
    Hasil evaluasi tersebut dinantikan oleh PT GAG Nikel, sebab akan menentukan apakah mereka akan melanjutkan operasi atau menghentikannya.
    Berdasarkan pantauan ANTARA di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu, aktivitas pertambangan PT GAG Nikel dihentikan untuk sementara.
    Menurut informasi yang dihimpun di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut dihentikan sejak Menteri ESDM memberikan instruksi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Bahlil Diteriaki ‘Penipu’ di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakang
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara
                        Regional

    8 Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara Regional

    Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara
    Editor
    SORONG, KOMPAS.com –
    Suasana memanas mewarnai kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    di Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025).
    Massa aktivis lingkungan dan warga adat Papua meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu”, sebagai bentuk protes atas ketidakjujuran pemerintah dalam menangani aktivitas
    tambang nikel
    di wilayah
    Raja Ampat
    .
    Dikutip dari
    TribunSorong.com,
    Sabtu, teriakan “Bahlil Penipu” bergema sesaat setelah perwakilan menteri mengundang massa untuk berdialog.
    Namun, niat dialog itu berubah menjadi kemarahan ketika massa mengetahui bahwa Menteri Bahlil keluar dari bandara melalui pintu belakang pada pukul 07.02 WIT.
    Tindakan tersebut memicu kekecewaan mendalam dari para demonstran, yang sebelumnya telah berharap bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.
    “Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” kata Uno Klawen, seorang pemuda adat Raja Ampat.
    Uno menjelaskan bahwa selain PT Gag Nikel, terdapat tiga perusahaan lain yang juga masih aktif beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa. Ia menilai sikap Bahlil yang menghindari massa sebagai bukti ketidakjujuran dan kurangnya keberpihakan pada rakyat.
    “Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegas Uno.
    Aksi yang digelar oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua itu menandai kekecewaan masyarakat adat terhadap kebijakan pusat, khususnya terkait tambang nikel yang mereka nilai merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.
    Demonstran menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
    Dikutip dari
    Antara
    , Bahlil mengaku langsung mengecek tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai respons dari protes masyarakat dan sekaligus untuk mendapat gambaran objektif dari kondisi di lapangan.
    “Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bahlil ketika dijumpai di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu.
    Adapun hasil dari tinjauan langsungnya akan disampaikan oleh tim Kementerian ESDM.
    “Nanti, hasilnya akan dikabari tim saya,” kata Bahlil.
    Selain Bahlil, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag.
    Menurut Tri, luas lahan Pulau Gag yang dibuka untuk pertambangan nikel tidak terlalu besar.
    Selain itu, ia juga menyoroti total bukaan lahan yang sudah direklamasi oleh PT GAG Nikel.
    “Secara total, bukaan lahannya nggak besar-besar amat. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah reklamasi dan 59 hektare sudah dianggap berhasil reklamasinya,” ucap Tri.
    Selain itu, berdasarkan pantauan Tri dari udara dengan helikopter, tidak terlihat sedimentasi area pesisir.
    Oleh karena itu, ia menilai tambang GAG tidak bermasalah.
    “Secara keseluruhan, tambang nggak ada masalah,” kata dia.
    Meskipun demikian, Tri belum bisa memastikan kapan pemerintah akan merilis hasil evaluasi dari anak perusahaan PT Antam Tbk itu.
    Hasil evaluasi tersebut dinantikan oleh PT GAG Nikel, sebab akan menentukan apakah mereka akan melanjutkan operasi atau menghentikannya.
    Berdasarkan pantauan ANTARA di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu, aktivitas pertambangan PT GAG Nikel dihentikan untuk sementara.
    Menurut informasi yang dihimpun di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut dihentikan sejak Menteri ESDM memberikan instruksi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
     
    Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Bahlil Diteriaki ‘Penipu’ di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakan
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII
    DPR
    RI
    Alfons Manibui
    mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pemberian izin tambang di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    Barat Daya.
    Sebab, menurut dia, evaluasi penting guna memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.
    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Kemudian, dia menyampaikan dukungan terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas operasi
    tambang nikel
    milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Anggota DPR asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat itu.
    Menurut Alfons, langkah pemerintah menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat tepat dilakukan guna mencegah potensi kerusakan di kawasan tersebut.
    “Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah amdal yang disyaratkan,” katanya.
    Sebagai Anggota
    Komisi XII DPR
    RI yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Alfons menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mencermati secara seksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat.
    Aspirasi itu disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum.
    Dia memastikan bahwa semua laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses.
    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata Alfons.
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin operasi PT Gag Nikel terbit sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat menteri kabinet di pemerintahan.
    Kemudian, Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya tersebut.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Dia menjelaskan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Tambang Nikel Raja Ampat, DPR Minta IUP di Kawasan Konservasi Dievaluasi – Page 3

    Buntut Tambang Nikel Raja Ampat, DPR Minta IUP di Kawasan Konservasi Dievaluasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    Kebijakan ini diambil sebagai respons langsung atas berbagai laporan kerusakan lingkungan serta desakan masyarakat adat, sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip keberlanjutan dalam sektor pertambangan.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi atas ketegasan dan sinergi antara Kementerian ESDM dan KLH dalam merespons persoalan tambang nikel di Raja Ampat. Ia menyebut, ini adalah bentuk kepemimpinan pro-lingkungan yang patut dijadikan model dalam tata kelola sumber daya nasional.

    “Langkah Menteri Bahlil ini adalah bentuk keberanian negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat adat. Dan saat KLH juga memberikan sanksi tegas kepada empat perusahaan tambang, kita melihat sinyal kuat: tidak ada toleransi bagi pelanggaran di sektor tambang,” ujar Mukhtarudin, legislator asal Kalimantan Tengah.

    Ia menilai bahwa sinergi dua kementerian ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana pengelolaan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup masyarakat lokal.

    Mukhtarudin juga mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya di wilayah Raja Ampat dan Papua Barat Daya.

     

     

  • Ketua DPD RI: Tambang di sekitar destinasi wisata perlu dihindari

    Ketua DPD RI: Tambang di sekitar destinasi wisata perlu dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengatakan bahwa pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan, saat merespons isu pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut dia, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.

    “Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari,” kata Sultan usai membuka agenda pemotongan hewan kurban di kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia tak menampik bahwa investasi sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penambang di lokasi itu sudah memiliki izin sejak lama dan lokasinya pun jauh dari destinasi wisata Raja Ampat.

    Dia pun memastikan bahwa DPD RI sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu.

    “Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal,” kata dia.

    Adapun masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian ESDM RI segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

    Akhirnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyentil Bahlil Lahadalia. Dalam kapasitasnnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ada apa Menteri ESDM Bahlil benci sekali ke BUMN?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Didu pun menyebut proyek Dimethyl Ether (DME). Salah satu BUMN, PT Bukit Asam (PTBA) diancam dikurangi lagan konsesinya jika tak mengerjakan proyek tersebut.

    “PT BA diancam dikurangi konsesinya jika tidak mengerjakan hilirisasi batubara dengan proyek DME yang jelas-jelas rugi – padahal yang wajib hilirisasi adalah tambang milik swasta dengan kontrak PKP2B tapi tidak diwajibkan dan tidak ditegur,” ujar Didu.

    Kemudian, kasus tambang nikel di Raja Ampat. Dalam kasus itu, Didu menyebut Baglil menyalahkan perusahaan BUMN lagi.

    “Kasus tambang nikel Raja Ampat, menyalahkan anak perusahaan PT Antam (PT Gag Nikel) yang berjarak sktr 30-40 Km dan berada di luar kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat,” jelasnya.

    Di sisi lain, Didu menilai Bahlil tak menyinggung perusahaan lain yang terhubung dengan oligarki.

    “Bahlil sama sekali tidak menyinggung IUP milik konglomerat yang berada di wilayah lebih dekat dengan Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama (lihat peta),” terangnya

    Sikap itu, dianggap Didu cara Bahlil melindungi oligarki. Tapi dengan cara hanya menegur BUMN

    “Dari kejadian tsb, Bahlil sepertinya sedang mencari popularitas dengan berani menegur BUMN untuk menutupi atau melindungi tambang milik oligarki,” imbuhnya.

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi menyeluruh soal izin tambang di Raja Ampat

    Anggota DPR: Perlu evaluasi menyeluruh soal izin tambang di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemberian izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.

    Menurut Alfons, perlu ada ruang bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif terkait pemberian izin tambang yang berdampak di wilayah Raja Ampat itu.

    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Alfons mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menghentikan sementara aktivitas operasi tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Anggota DPR asal Dapil Papua Barat itu.

    Penghentian sementara itu dilakukan menyusul pengaduan warga. Pemerintah menilai ada kemungkinan aktivitas perusahaan belum memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum beroperasi kembali.

    Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi Alfons menyatakan pihaknya tengah mencermati secara seksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Aspirasi itu disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum.

    Semua laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses.

    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” ucapnya.

    Menurutnya, langkah pemerintah menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat tepat dilakukan guna mencegah potensi kerusakan di kawasan itu.

    “Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah amdal yang disyaratkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan izin operasi PT Gag Nikel terbit sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat menteri kabinet di pemerintahan.

    Namun, dirinya tetap akan mengambil langkah tegas terhadap tambang-tambang yang dinilai melanggar ketentuan dan membahayakan ekosistem daerah.

    “Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG prakirakan cuaca berawan dan hujan pada akhir pekan

    BMKG prakirakan cuaca berawan dan hujan pada akhir pekan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca berawan dan hujan pada akhir pekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 07:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan dan hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir pekan ini.

    Dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu, Prakirawan BMKG Eriska Febriati menyampaikan cuaca berawan diprediksi dialami wilayah Banda Aceh dan Padang bersamaan dengan hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang serta hujan disertai petir di Bengkulu, Palembang dan Jambi.

    Di Pulau Jawa diprakirakan berawan hingga berawan tebal di wilayah Yogyakarta dan Surabaya, kemudian diprakirakan hujan ringan di Serang, Jakarta dan Bandung. Waspadai adanya potensi petir di Semarang. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprakirakan berawan tebal di wilayah Kupang serta terdapat potensi hujan ringan di Denpasar dan Mataram.

    Dia menjelaskan hujan juga diprediksi BMKG bakal terjadi dalam periode tertentu hari ini di wilayah Kalimantan. Termasuk hujan intensitas ringan di Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda serta hujan disertai petir di Pontianak dan Tanjung Selor. Untuk wilayah Sulawesi, BMKG memprakirakan udara kabur di Palu dan awan tebal di Gorontalo. Terdapat juga potensi hujan ringan di wilayah Manado, Kendari dan Makassar serta hujan intensitas sedang di Mamuju.

    Di wilayah Indonesia timur, Eriska menjelaskan, potensi cuaca berawan di Jayawijaya dan Jayapura, udara kabur di Manokwari, hujan ringan di Ternate, Ambon dan Nabire. Terdapat juga potensi hujan intensitas sedang di Sorong serta hujan yang disertai petir di daerah Merauke.

    Sumber : Antara