Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Gubernur Papua Barat Sebut Masyarakat Minta Tambang Gag Tak Ditutup – Page 3

    Gubernur Papua Barat Sebut Masyarakat Minta Tambang Gag Tak Ditutup – Page 3

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam) I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa PT GAG Nikel, sebagai anak perusahaan Antam, wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (“good mining practice”), dengan menaati prosedur teknis, lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

    “Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya,” katanya.

    “Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini,” lanjutnya.

    Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

     

  • Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan Nasional 8 Juni 2025

    Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan Nasional 8 Juni 2025

    Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,
    Lamhot Sinaga
    , mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah
    Raja Ampat
    , Papua Barat Daya.
    Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan penguatan sektor pariwisata yang menjadi aset strategis bangsa.
    “Saya mendukung penuh keputusan Menteri Bahlil. Kawasan Raja Ampat bukan hanya milik Papua atau Indonesia, tapi juga milik dunia. Keindahan alam dan kekayaan hayati yang dimiliki kawasan ini harus kita jaga dan lestarikan,” ujar Lamhot dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
    Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Lamhot menyoroti risiko kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
    Ia menyebut, keberadaan industri tambang dapat mengganggu ekosistem laut dan darat yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
    “Pariwisata di Raja Ampat sudah dikenal dunia. Ini bukan tempat yang cocok untuk aktivitas pertambangan. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin usaha, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
    Lamhot juga mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.
    Ia menyebut kawasan ini bisa menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
    “Kita harus memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat,” kata Lamhot.
    Menurut Lamhot, keputusan Bahlil sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), melainkan juga pada ekonomi berbasis jasa dan konservasi.
    “Kami di DPR tentu melihat langkah yang dilakukan Menteri ESDM adalah keberpihaknya dalam mengedepankan model ekonomi yang ramah lingkungan dan berpihak pada masa depan, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” ujar Lamhot.
    Ia juga menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan masyarakat lokal. 
    Khususnya, masyarakat adat di Raja Ampat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam dan sangat menggantungkan diri pada sumber daya laut serta ekowisata.
    “Semua pihak tentu sepakat, bahwa jangan sampai mengorbankan masyarakat setempat demi kepentingan korporasi. Dalam hal ini, Menteri Bahlil sebagai simbol negara dan perpanjangan tangan Presiden Prabowo hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan mereka,” paparnya.
    Lamhot pun mengapresiasi keberanian Bahlil dalam mengevaluasi dan mencabut izin tambang yang dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan tata ruang.
    “Ini jadi pesan penting bahwa pemerintah serius menata sektor pertambangan agar lebih bertanggung jawab dan taat regulasi,” kata Lamhot.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditemui Menteri ESDM, warga Pulau Gag minta tambang nikel dilanjutkan

    Ditemui Menteri ESDM, warga Pulau Gag minta tambang nikel dilanjutkan

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, meminta pertambangan nikel dilanjutkan saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemui warga pulau tersebut.

    Dalam kunjungannya itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dan berbincang dengan warga Pulau Gag.

    Dikutip dari rilis Kementerian ESDM di Jakarta, Minggu, masyarakat menyampaikan dampak positif yang mereka rasakan dengan adanya aktivitas pertambangan perusahaan GAG Nikel.

    Warga yang dominan merupakan nelayan menyebutkan mereka mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil tangkapannya ke GAG Nikel.

    “Aktivitas penangkapan ikan berjalan seperti biasa, air tetap jernih, kualitas air juga bagus,” ujar Fathah Abanovo (33).

    Menurut dia, perusahaan juga membantu mereka membeli BBM dan alat pancing untuk bekerja.

    Hal senada juga disampaikan nelayan Lukman Harun (34), warga Pelugak.

    Menurut dia, berita yang menyebutkan kualitas dan warna air sekitar pantai menyebabkan hasil tangkapan menurun, adalah tidak benar.

    “Air tidak berubah sejak puluhan tahun lalu hingga kini, biasa saja. Sejak adanya tambang, ikan-ikan karang sebagai tangkapan tidak berubah, juga kalau dimakan, aman,” ujar Lukman.

    Harapan masyarakat yang menginginkan aktivitas pertambangan nikel dilanjutkan tersebut disampaikan saat Menteri Bahlil meninjau lokasi tambang GAG Nikel di Pulau Gag bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam.

    “Saya menyempatkan diri bersama Gubernur dan Bupati Raja Ampat melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Raja Ampat, naik heli dalam rangka merespons apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami hargai dan bentuk penghargaan itu adalah kita terus cek, supaya lebih objektif dengan kondisi yang ada,” ujar Bahlil di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025).

    Kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini dinilai Elisa Kambu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karenanya perlu diluruskan dengan mengunjungi dan melihatnya secara langsung.

    “Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa.

    Elisa pun menambahkan masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena terbukti memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

    “Ketika kami sampai di sana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri bahwa ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan, kalau kami, pemerintah, harus mengikuti kemauan masyarakat dan kita hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

    Orideko Iriano Burdam juga menyampaikan setelah mengunjungi secara langsung, apa yang ada di sana ternyata berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat di sana tidak menginginkan jika aktivitas pertambangan ditutup.

    “Mereka tidak mau tambang ditutup, karena itu untuk menopang kehidupannya. Mereka menginginkan itu, karena itu, kami berharap kebetulan ada Pak Menteri di sini untuk membuka tambang itu,” katanya.

    Namun demikian, ia meminta pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi ke depannya.

    “Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasi GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan di kawasan wisata tersebut.

    GAG Nikel, pemegang Kontrak karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

    Sejak 2008, PT Antam Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh GAG Nikel saat ini berada di tangan Antam.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelaku Wisata Selam Indonesia Minta Presiden Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Pelaku Wisata Selam Indonesia Minta Presiden Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bertepatan dengan peringatan World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Divetourism Company Association (IDCA) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Surat ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya surga wisata bawah laut yang terkenal di dunia, namun kini dinilai sedang menghadapi ancaman kerusakan akibat ekspansi industri tambang.

    Dalam surat tersebut, IDCA menyampaikan empat poin penting kepada Presiden. Mereka meminta agar izin tambang di Raja Ampat dicabut secara permanen, sebagai langkah awal menyelamatkan ekosistem. Selain itu, mereka juga mendorong perluasan zona perlindungan laut agar area konservasi memiliki ruang aman yang lebih luas. 

    Tak hanya itu, IDCA menekankan pentingnya penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat lokal sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Terakhir, mereka menuntut agar masyarakat sekitar dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan kawasan wisata dan konservasi.

    Ketua IDCA, Ebram Harimurti, menegaskan keberadaan industri tambang sangat bertentangan dengan nilai konservasi yang dimiliki Raja Ampat.

    “Raja Ampat bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga simbol konservasi laut global. Keberadaan industri ekstraktif seperti tambang nikel menjadi sangat kontradiktif di kawasan dengan nilai ekologis setinggi ini,” ujar Ebram Harimurti.

  • Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Jakarta –

    Belakangan ini viral video yang memperlihatkan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat. Video ini sontak mendapatkan perhatian dari publik karena wilayah Raja Ampat karena aktivitas tambang dapat merusak Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga terakhir di Bumi.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyangsikan bahwa video yang beredar tersebut mencerminkan dampak aktivitas penambangan yang dilakukan di Pulau Gag. Dia mengatakan kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

    Hal ini ia ungkapkan usai melakukan kunjungan bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam ke Pulau Gag yang merupakan tempat adanya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat pada Sabtu kemarin.

    “Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Elisa menambahkan, masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena dianggap memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

    “Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

    Senada, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan, apa yang ada Pulau Gag berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat disana tidak menginginkan jika aktifitas pertambangan disana ditutup.

    “Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka disana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri disini untuk membuka tambang itu,” kata Orideko.

    Namun demikian ia meminta agar pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi kedepan.

    “Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    PT GAG Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel saat ini berada di tangan PT ANTAM Tbk.

    (eds/eds)

  • Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Gubernur Sebut Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Tak Ditutup

    Jakarta –

    Belakangan ini viral video yang memperlihatkan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat. Video ini sontak mendapatkan perhatian dari publik karena wilayah Raja Ampat karena aktivitas tambang dapat merusak Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga terakhir di Bumi.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyangsikan bahwa video yang beredar tersebut mencerminkan dampak aktivitas penambangan yang dilakukan di Pulau Gag. Dia mengatakan kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

    Hal ini ia ungkapkan usai melakukan kunjungan bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam ke Pulau Gag yang merupakan tempat adanya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat pada Sabtu kemarin.

    “Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Elisa menambahkan, masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena dianggap memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

    “Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

    Senada, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyampaikan, apa yang ada Pulau Gag berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat disana tidak menginginkan jika aktifitas pertambangan disana ditutup.

    “Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka disana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri disini untuk membuka tambang itu,” kata Orideko.

    Namun demikian ia meminta agar pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi kedepan.

    “Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    PT GAG Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2008, PT ANTAM Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT GAG Nikel saat ini berada di tangan PT ANTAM Tbk.

    (eds/eds)

  • Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya Nasional 8 Juni 2025

    Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya Nasional 8 Juni 2025

    Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Lingkungan Hidup
    (LH) Hanif Faisol Nurofiq memperlihatkan foto kondisi terkini lokasi tambang di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Minggu (8/6/2025).
    Hanif mengatakan, foto tersebut diambil oleh tim Kementerian LH saat melakukan pemantauan di lokasi pada periode 26-31 Mei 2025.
    Foto tersebut diambil menggunakan citra satelit dan drone.
    “Kami telah menurunkan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 di 4 lokasi, yaitu PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP,” kata Hanif di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).
    Awalnya, Hanif menunjukkan foto kondisi tambang yang dilakukan PT GAG Nikel (PT GN) yang memiliki luas bukaan tambang mencapai 187,87 hektar di Raja Ampat.
    Dia mengatakan, meski pemantauan awal menunjukkan tak ada
    kerusakan lingkungan
    yang serius, tetap dibutuhkan kajian mendalam untuk mengecek masalah pada terumbu karang yang mengelilingi Pulau Gag tersebut.
    “Pulau ini (Pulau Gag) dikelilingi koral (terumbu karang) yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, terutama yang bermuara kepada laut, jadi ini yang kemudian kita nanti perlu mendalami lagi,” ujarnya.
    Kemudian, Hanif juga menunjukkan foto terkini di lokasi penambangan PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP).
    Dia mengatakan, tim menemukan adanya kerusakan lingkungan berupa sedimentasi tinggi atau kekeruhan di pantai akibat penambangan.
    Hanif mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan terhadap kegiatan tambang PT ASP.
    “Jadi ini sudah dikasih juga, juga diberikan papan penyegelan oleh teman-teman
    penegakan hukum
    ,” ujarnya.
    Hanif mengatakan, Kementerian LH memerintahkan Bupati
    Raja Ampat
    untuk meninjau kembali persetujuan lingkungan PT ASP selaku pihak yang menerbitkan izin.
    Dia juga mengatakan, akan dilakukan penegakan hukum pidana dan gugatan perdata kepada PT ASP.
    “Percemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tentu akan dilakukan penegakan hukum, baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya,” tuturnya.
    Hanif menambahkan, berdasarkan temuan di lapangan, PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP) melakukan kegiatan tambang tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH), dan tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan.
    “Kita juga telah menghentikan kegiatan eksplorasi yang dilakukan di PT MRP,” kata dia.
    Terakhir, Hanif mengatakan, untuk PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), tim Kementerian LH menemukan kegiatan penambangan di luar PPKH seluas 5 hektar.
    “Atas kejadian perambahan kawasan hutan, akan dilakukan penegakan hukum pidana dan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT KSM,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Tambang Nikel Raja Ampat, 5 Perusahaan Tambang Diawasi Ketat – Page 3

    Heboh Tambang Nikel Raja Ampat, 5 Perusahaan Tambang Diawasi Ketat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh aktivitas tambang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. 

    Fokus pengawasan tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga perlindungan lingkungan dan keberlanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

    Saat ini terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi di wilayah Raja Ampat. Dua di antaranya mendapat izin langsung dari Pemerintah Pusat, sementara tiga lainnya mengantongi izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat).

    Perusahaan dengan Izin dari Pemerintah Pusat:

    Perusahaan ini merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII yang mencakup area seluas 13.136 hektar di Pulau Gag. Mereka telah mendapat izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, yang berlaku hingga 30 November 2047.

    PT Gag Nikel memiliki dokumen AMDAL sejak 2014, dengan dua adendum terbaru masing-masing diterbitkan pada 2022 dan tahun lalu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka juga sudah mendapatkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) pada 2015 dan 2018 serta Penataan Areal Kerja (PAK) pada 2020.

    Sampai tahun 2025, luas lahan tambang yang sudah dibuka mencapai 187,87 hektar, dengan 135,45 hektar di antaranya telah direklamasi. Namun, perusahaan ini belum membuang air limbah karena masih menunggu Sertifikat Laik Operasi (SLO).

    2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

    Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Produksi sejak 7 Januari 2024 hingga 7 Januari 2034 melalui SK Menteri ESDM No. 91201051135050013. Lokasinya berada di Pulau Manuran dengan luas 1.173 hektar. Untuk pengelolaan lingkungan, perusahaan ini memiliki AMDAL dan dokumen UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat pada 2006.

     

     

  • Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel Nasional 8 Juni 2025

    Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel Nasional 8 Juni 2025

    Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan
    Pulau Manuran
    di
    Raja Ampat
    menjadi keruh karena aktivitas pertambangan di lokasi itu.
    “Ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruhan pantai yang cukup tinggi, dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggungjawabi oleh perusahaan tersebut,” kata Hanif dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (8/6/2025).
    Kekeruhan perairan tersebut disebabkan oleh jebolnya salah satu instalasi pertambangan, yakni settling pond atau kolam pengendapan partikel padatan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
    “Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini,” kata Hanif.
    Dia menjelaskan, Pulau Manuran berukuran kecil yakni hanya 743 hektare, berada di utara Pulau Waigeo di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi
    Papua
    Barat Daya.
    Bakal sulit mengembalikan kondisi pulau kecil bila mengalami kerusakan.
    “Tentu kita bisa membayangkan kalau ini dilakukan eksploitasi, pemulihannya tidaklah terlalu gampang karena tidak ada lagi bahan untuk memulihkan,” ujar Hanif.
    Perusahaan penggarap tambang nikel di Pulau Manuran adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Dia akan meninjau kembali dokumen lingkungan pertambangan di sini.
    Persetujuan lingkungan untuk PT ASP tersebut diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat tahun 2006 dan Kementerian Lingkungan Hidup dikatakanya belum menerima dokumennya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi di Pulau Gag Tak Seperti yang Viral di Medsos, Ini Buktinya – Page 3

    Kondisi di Pulau Gag Tak Seperti yang Viral di Medsos, Ini Buktinya – Page 3

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam) I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa PT GAG Nikel, sebagai anak perusahaan Antam, wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (“good mining practice”), dengan menaati prosedur teknis, lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag.

    “Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya,” katanya.

    “Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini,” lanjutnya.

    Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.