Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Viral Konten AI Kerusakan Raja Ampat, Ini Kata Komdigi

    Viral Konten AI Kerusakan Raja Ampat, Ini Kata Komdigi

    Jakarta –

    Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gambar dan video yang seolah-olah menunjukkan kerusakan parah akibat aktivitas tambang nikel memicu perhatian publik, termasuk tagar #SaveRajaAmpat yang viral. Namun, banyak dari konten tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi AI, memunculkan kekhawatiran akan disinformasi visual.

    Menanggapi fenomena ini, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Marroli J. Indarto, mengakui tantangan dalam mengidentifikasi keaslian konten AI.

    “Secara teknis, memang harus diakui susah. Harus lebih mendalam, dicek lagi tonenya. Kalau secara real, memang agak-agak susah,” ujar Marroli saat usai sesi Ngopi Bareng Komdigi, Jumat (13/6/2025).

    Marroli menjelaskan bahwa verifikasi konten AI memerlukan pendekatan teknis yang lebih cermat, termasuk analisis mendalam terhadap metadata dan pola visual. Namun, ia juga mengakui bahwa proses ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika konten menyebar dengan cepat di media sosial.

    Lebih lanjut, Marroli menyampaikan bahwa Komdigi sedang mempersiapkan langkah strategis untuk mengatur ekosistem AI di Indonesia. Mengacu pada pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan pejabat terkait, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang dijadwalkan diluncurkan pada Juli 2025.

    “Kan kemarin statement dari Bu Menteri akan menyiapkan roadmap tentang AI. Kalau nggak salah, bulan Juli akan diluncurkan untuk Indonesia,” ungkap Marroli.

    Peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman pengembangan AI yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu fokusnya adalah menangani isu disinformasi generatif, seperti konten AI yang memicu polemik Raja Ampat, dengan mandat pelabelan konten buatan AI dan penguatan literasi digital masyarakat.

    (afr/afr)

  • Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Tokoh Pemuda Nahdatul Ulama (NU) Roy Murtadho menyentil Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla. Terkait pernyataannya yang menyebut Greenpeace dan Walhi wahabi lingkungan.

    Roy mengatakan, putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wahid merupakan seniman sekaligus aktivis lingkungan. Bahkan pengawas Greenpeace Indonesia.

    “Wahabi lingkungan. Inaya Wahid adalah pengurus lembaga di PBNU, putri Gus Dur, seniman & aktivis lingkungan. Juga dewan pengawas @GreenpeaceID,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (13/6/2025).

    Roy pun menanyakan, apakah Inayah Wahid juga merupakan wahabi lingungan.

    “Oleh Gus Ulil, Greenpeace dituding Wahabi lingkungan karena fearmongering, wokeisme & alarmisme. So, Inaya Wahid juga wahabi lingkungan?” ujarnya.

    Sebelumnya, Roy Murtadho menyoroti pernyataan Ulil.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” terangnya.

    Padahal, menurut Ketua Unum Partai Hijau itu, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

    Pernyataan Ulil itu mulanya disampaikan melalui unggahan di X. Menanggapi tambang nikel di Raja Ampat.

  • Lewat Lagu Ciptaannya, Dedi Mulyadi Serukan ‘Save Raja Ampat’

    Lewat Lagu Ciptaannya, Dedi Mulyadi Serukan ‘Save Raja Ampat’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Belakangan Raja Ampat tengah menjadi sorotan lantaran aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Dalah satu sorotan datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang turut bersuara terkait masalah pertambangan nikel itu.

    Menunjukkan kepeduliannya, Dedi Mulyadi yang menyuarakan keprihatinannya atas hancurnya alam di Raja Ampat.

    Melalui unggahan terbarunya di Instagram, ia menampilkan penggalan video lagu bertajuk Surga di Tanah Papua yang diciptakannya sendiri.

    Lagu tersebut sebagai bentuk ekspresi Dedi Mulyadi mengenai keindahan alam di bumi Cendrawasih yang tak dapat digantikan.

    “Kesan saya soal Papua, saya tuangkan dalam lagu Surga di Tanah Papua,” keterangan Dedi Mulyadi, dikutip Kamis, (13/6/2025).

    Keindahan Raja Ampat sangat jelas di video tersebut, dimana tampak bukit hijau nan asri, dan lautan biru membentang luas.

    Menanggapi postingan Dedi, masyarakat dibanjiri beragam komentar warganet, tidak sedikit yang memberi apresiasi.

    Bahkan banyak yang menyuarakan isu terancamnya keindahan alam yang digenggam Raja Ampat.

    Sebagai informasi, lagu Surga di Tanah Papua diciptakan oleh Dedi Mulyadi pada 2019 lalu.

    Video klip lagu ini kembali diunggah oleh Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube miliknya. Lagu tersebut dirilis oleh grup asal Bandung, Emka 9.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    )
    Ulil Abshar Abdalla
    menilai, tidak selamanya
    eksplorasi tambang
    berdampak buruk, tetap ada sisi positif atau kemaslahatan untuk masyarakat luas.
    Ulil berpandangan, saat ini ada pandangan yang muncul bahwa kegiatan tambang adalah kejahatan, tetapi ia menilai hal itu tidak tepat.
    “Ada kesan di sebagian kalangan, seolah-olah penambangan itu
    in itself
    adalah kejahatan. Nah, bagi saya ini persepsi yang kurang tepat. Penambangan itu sendiri menurut saya baik. Yang tidak baik adalah
    bad mining
    ,” ujar Ulil dalam program
    Rosi Kompas TV
    , Jumat (13/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Ulil menerangkan bahwa penting bagi publik untuk memiliki pandangan yang lebih seimbang, dan tidak menilai aktivitas tambang sebagai sesuatu yang jahat secara keseluruhan.
    Sebab, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang harus dilihat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks.
    Dia pun mencontohkan konsep “
    multiple
    maslahat” yang menjadi landasan pemikirannya ketika menyikapi isu pertambangan.
    “Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori
    Multiple
    Masalahat.
    Multiple
    Masalahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik, kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak,” kata Ulil.
    Dengan kerangka berpikir itu, lanjut Ulil, suatu kebijakan publik akan bisa dilihat dan dihitung secara proporsional sisi manfaat dan mudaratnya.
    “Melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat. Tetapi juga ada mafsadat-nya. Menjaga lingkungan itu juga maslahat. Tetapi kalau terlalu ekstrem sampai tidak membolehkan sama sekali mining, menurut saya itu tidak fair,” jelas Ulil
    Adapun opini ini disampaikan Ulil saat ditanya mengenai sikap soal polemik pertambangan di
    Raja Ampat
    .
    Namun, dia menekankan bahwa pendapat tersebut tidak spesifik merujuk pada aktivitas tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
    “Saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini,” ungkap Ulil.
    “Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu
    Raja Ampat
    ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil,” imbuh dia.
    Ulil pun menegaskan bahwa PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut izin usaha tambang dari empat perusahaan di wilayah tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Telisik Potensi Pelanggaran Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Kemenhut Telisik Potensi Pelanggaran Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemhut) sedang menelisik dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan penambang nikel di sekitar kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pihaknya masih berproses untuk mengecek pemenuhan kewajiban perusahaan nikel di Raja Ampat itu. 

    Adapun pemenuhan kewajiban yang dimaksud berkaitan dengan izin yang perusahaan-perusahaan tersebut dapatkan dari Kemenhut, berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    “Dalam hal ini izin, tentu ada kewajiban-kewajiban. PNBP, kewajiban-kewajiban lain coba kami teleisik ke sana dan tentu tidak menutup kemungkinan kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, walaupun sudah dicabut [IUP oleh ESDM], tidak menggugurkan konsekuensi hukum lain dengan perdata, atau mengaktifkan gugatan-gugatan lainnya untuk kerusakan lingkungan,” ujar Dwi di acara tersebut, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Dwi menyatakan pihaknya tetap berkomitmen mengawal hal tersebut kendati empat perusahaan itu sudah tidak lagi memiliki izin pertambangan dari ESDM. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sudah sampai mana proses yang dia maksud sedang bergulir di Kemenhut. 

    “Kami komitmen mengawal ke sana, dan saat ini sedang berproses,” kata Dwi. 

    Adapun berdasarkan pemaparannya, dari lima perusahaan nikel di Raja Ampat itu, ada yang sudah mengantongi PPKH dan ada yang belum. 

    Pertama, PT Gag Nikel, yang sahamnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. Perusahaan itu sudah memiliki PPKH dan IUP. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan nikel di daerah tersebut yang izinnya tidak dicabut oleh pemerintah. Data Kemenhut menunjukkan tambang PT Gag berlokasi di Hutan Lindung (HL). 

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining. Perusahaan tambang yang terafiliasi dengan keluarga konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dan petinggi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. itu sudah memiliki PPKH dan IUP. Namun, IUP PT Kawei dicabut. Tambang nikel perusahaan itu berada di Hutan Produksi (HP). 

    Ketiga, PT Anugerah Surya Pratama. Perusahaan itu tercatat sudah memiliki IUP, tanpa PPKH. IUP PT Anugerah juga dicabut oleh ESDM. Perusahaan itu beroperasi pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Keempat, PT Mulia Raymond Perkasa. Perusahaan itu tercatat memiliki IUP, namun belum memiliki PPKH. Tambangnya berlokasi di kawasan Hutan Produksi (HP).

    Kelima, PT Nurhan tercatat memiliki IUP namun belum memiliki PPKH. Tambangnya berkokasi di Kawasan Hutan Produksi (HP). 

    Sebelumnya, pemerintah berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto telah mencabut IUP PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa serta PT Nurham. Hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan empat IUP ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

  • 20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    20 calon anggota KPU Papua Barat lolos seleksi tertulis dan psikologi

    Tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    Manokwari (ANTARA) – Sebanyak 20 dari 60 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 dinyatakan lolos tahapan seleksi tertulis dan seleksi psikologi.

    Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat Mohamad Jen Wajo di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa peserta yang lolos berhak mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan wawancara.

    “Seleksi kesehatan berlangsung 2 hari (16—17 Juni 2025) di RS Dimara Manokwari, dan seleksi wawancara 3 hari (18—20 Juni 2025),” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa nilai seleksi tertulis dan psikologi diakumulasi, kemudian dibagi dalam tiga kategori: direkomendasikan, dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan.

    Peserta yang direkomendasikan langsung lolos ke tahap berikut, sedangkan kategori dipertimbangkan akan dilakukan pemeringkatan nilai seleksi tertulis pilihan ganda dan esai.

    “Kalau tidak direkomendasikan, berarti gugur atau tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya,” ujarnya.

    Sekretaris Timsel Anggota KPU Provinsi Papua Barat Mervin Arison Asmuruf menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti seleksi tertulis dan psikologi hanya 58 orang karena dua orang berhalangan.

    Berdasarkan hasil akumulasi penilaian terdapat tujuh orang direkomendasikan, 22 orang dipertimbangkan, dan sisanya sebanyak 29 orang tidak direkomendasikan.

    “Setelah pemeringkatan, 22 orang yang dipertimbangkan, hanya 13 orang nilainya tertinggi. Maka, yang lolos 20 orang,” kata dia.

    Mervin menyebutkan peserta yang lolos terdiri atas lima penyelenggara pemilu aktif, baik KPU maupun Bawaslu, enam mantan penyelenggara, dan sembilan orang bukan penyelenggara.

    Seluruh tahapan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat terlebih dahulu menandatangani pakta integritas.

    “Integritas kami dipertaruhkan dalam proses ini, dan kami sudah beberapa kali terlibat dalam pelaksanaan seleksi penyelenggara pemilu,” ujarnya.

    Berikut 20 nama calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2025—2030 yang lolos seleksi tertulis dan psikologi:

    Abdon Retraubun, Abdul Muin Salewe, Abraham Ramandei, Adi Murat, Anggrana Lapudooh, Aristanto, Berthy Leleulya, Chandra Kirana, Christine Ruth Rumkabu, dan Eko Priyo Utomo.

    Berikutnya Endang Wulansari, Enggelina Monika Sauyai, Fahri Rafli, Fheni Rhafina Ursula Uswanas, Francis Edward Makabory, Hasanudin Rettob, Ibnu Mas’ud, Mus Mualim, Roberth B. Yumame, dan Talib Ali Fidmatan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Izin Tambang Nikel Dicabut, Komisi XI: Raja Ampat Harus Dijaga!

    4 Izin Tambang Nikel Dicabut, Komisi XI: Raja Ampat Harus Dijaga!

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung penghentian aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi dan ekowisata unggulan Indonesia.

    “Saya mendukung penuh keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Ini adalah keputusan berani yang berpihak pada masa depan. Kawasan Raja Ampat harus dijaga sebagai kawasan ekowisata kelas dunia, bukan dikorbankan untuk eksploitasi tambang jangka pendek,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

    Misbakhun menekankan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Penghentian aktivitas tambang, menurutnya, justru membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat, berkelanjutan dan inklusif.

    “Data kunjungan wisatawan ke Raja Ampat pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik wisatawan mancanegara maupun domestik meningkat tajam dan ini berkontribusi langsung terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat,” tutur Misbakhun.

    Ekowisata berbasis alam seperti Raja Ampat disebut memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian setempat. Pada 2024 sekitar 30 ribu wisatawan berkunjung ke Raja Ampat dengan 70% di antaranya berasal dari mancanegara. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 19.839 turis.

    Kunjungan wisatawan tersebut memberikan kontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun terhadap PAD Kabupaten Raja Ampat. Nilai ekonomi ini belum termasuk dampak tidak langsung dari sektor lain yang turut tumbuh karena pariwisata seperti perhotelan, transportasi lokal, kuliner, kerajinan rakyat dan jasa pemandu wisata.

    “Ekonomi hijau berbasis pariwisata alam seperti di Raja Ampat adalah instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tapi juga soal arah pembangunan ekonomi masa depan Indonesia yang ramah lingkungan, berkualitas, dan memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Misbakhun.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan transisi energi dan ekonomi hijau. “Raja Ampat sudah dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kita tidak boleh menggadaikan potensi jangka panjang ini hanya demi keuntungan sesaat dari industri ekstraktif,” tambahnya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan, Misbakhun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan fiskal dan insentif yang mendukung pengembangan ekowisata di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.

    “Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, pelatihan SDM pariwisata, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Saya percaya, Raja Ampat bisa menjadi ikon keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang Nikel di Raja Ampat

    Pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Adapun empat tambang yang izin tambangnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Nurham.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan alasan empat perusahaan tambang tersebut dicabut izinnya karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi 4 perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

    Alasan kedua, Bahlil mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penetapan Geopark Raja Ampat.

    Sementara itu, hanya PT Gag Nikel saja yang dipertahankan pemerintah untuk tidak dicabut izinnya. Bahlil mengklaim tambang Gag Nikel telah melakukan proses penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

    “Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali dan tadi kalian sudah lihat foto-fotonya, itu alhamdullilah sesuai Amdal,” beber Bahlil.

    (aid/ara)

  • Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga menilai keputusan pencabutan IUP tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan Presiden untuk menyelamatkan Raja Ampat yang bukan sekadar menjadi destinasi wisata global, melainkan aset ekologis dan kultural yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang.

    “Sikap kami jelas, Raja Ampat harus diselamatkan dan diproteksi dari kerusakan lingkungan serta keanekaragaman hayati,” ucapnya.

    Dia menuturkan status Raja Ampat yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak 2017 dan diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada 25 Mei 2023 memperkuat posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang wajib dijaga serta dilindungi dari eksploitasi berlebihan.

    “Keberadaan tambang nikel di kawasan ini sangat berisiko terhadap ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, koral, dan biota laut lainnya. Saya mendukung penghentian permanen aktivitas pertambangan di Raja Ampat,” katanya.

    Selain itu, dia memandang keputusan pemerintah tersebut penting untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebab komitmen terhadap pelestarian lingkungan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan.

    “Tujuan utamanya adalah memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata alam kelas dunia dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa dan dunia,” tuturnya.

    Dia pun berharap langkah pencabutan izin tambang itu menjadi preseden positif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah lain agar senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan lingkungan.

    “Proses pencabutan IUP tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui penyelidikan dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga cermat dalam menimbang dampak dan legalitas aktivitas pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis.”

    Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Sumber : Antara

  • Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai bahwa deflasi yang terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen (mtm) tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.

    “Tapi kalau inflasinya lagi rendah, itu bukan berarti bahwa daya belinya lagi enggak ada, karena indikasi kita mengenai daya beli adalah di inflasi yang disebut inflasi inti,” ujar Suahasil dalam diskusi Global & Economic Outlook Q1-2025 yang diselenggarakan Kadin di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa inflasi inti Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen secara tahunan (yoy), mencerminkan adanya interaksi yang sehat antara permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply).

    Menurut dia, inflasi tahunan yang tercatat 1,60 persen (yoy) pada Mei 2025 bukan karena lemahnya permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh penurunan harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti tiket pesawat dan BBM.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil 0,41 persen, terutama dari komoditas cabai merah dan cabai rawit.

    Suahasil menjelaskan, deflasi pada kelompok pangan tersebut terjadi karena panen raya sejumlah komoditas, terutama beras. Sementara itu, deflasi pada kelompok administered price terjadi karena kebijakan pemerintah yang memang bertujuan menurunkan harga.

    “Beras panennya bagus, sekarang jagung juga ternyata sedang mulai panen,” tuturnya.

    Dengan demikian, ia menilai perekonomian nasional masih menunjukkan fondasi yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pada Mei 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,60 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07.

    Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,28 persen (yoy) dengan IHK sebesar 107,32.

    Deflasi provinsi terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,60. Sementara inflasi kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,01 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,56.

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.