Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Mayoritas Kota Besar Berpotensi Hujan Hari Ini, Simak Daftarnya

    Mayoritas Kota Besar Berpotensi Hujan Hari Ini, Simak Daftarnya

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat. 

    Kondisi cuaca secara umum dipengaruhi peningkatan curah hujan menuju puncak musim hujan.

    “Aceh diprakirakan berawan tebal,” ujar Prakirawan BMKG Zen Putri dalam siaran cuaca dilansir Antara, Jumat, 28 November 2025.
    Cuaca wilayah sumatra
    Hujan ringan-sedang diprakirakan terjadi di kota-kota berikut:

    – Medan
    – Pekanbaru
    – Padang
    – Tanjung Pinang
    – Jambi
    – Bengkulu
    – Palembang
    – Pangkal Pinang
    – Bandar Lampung

    Aceh: Berawan tebal
     

    Cuaca Jawa dan Bali-Nusra
    Hujan ringan-sedang: Bandung, Semarang, Surabaya
    Berawan tebal: Banten, Jakarta, Yogyakarta
    Berawan: Bali, Lombok
    Hujan ringan: Kupang
    Cuaca Kalimantan
    Hujan deras berpotensi petir: Pontianak, Banjarmasin, Tanjung Selor
    Hujan ringan: Samarinda, Palangkaraya
    Cuaca Sulawesi
    Hujan ringan-sedang diprediksi merata di kota-kota besar:

    – Makassar
    – Mamuju
    – Palu
    – Gorontalo
    – Manado
    – Kendari
    Cuaca Maluku dan Papua
    Seluruh kota besar di wilayah timur diprakirakan diguyur hujan ringan–sedang:

    – Ternate
    – Ambon
    – Sorong
    – Manokwari
    – Nabire
    – Jayapura
    – Jayawijaya
    – Merauke
    Curah hujan meningkat, la nina lemah masih berlangsung
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan.

    Berdasarkan analisis tiga bulan terakhir, curah hujan mengalami peningkatan signifikan, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah hingga tinggi.

    Ia menambahkan, fenomena La Nina lemah diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026.

    “La Nina lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026, namun pada puncak musim hujan dampaknya terhadap penambahan curah hujan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, curah hujan tinggi pada periode tersebut tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
    Imbauan BMKG
    BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama bagi wilayah dengan curah hujan tinggi yang rentan banjir, angin kencang, hingga gangguan aktivitas harian.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat. 
     
    Kondisi cuaca secara umum dipengaruhi peningkatan curah hujan menuju puncak musim hujan.
     
    “Aceh diprakirakan berawan tebal,” ujar Prakirawan BMKG Zen Putri dalam siaran cuaca dilansir Antara, Jumat, 28 November 2025.
    Cuaca wilayah sumatra
    Hujan ringan-sedang diprakirakan terjadi di kota-kota berikut:

    – Medan
    – Pekanbaru
    – Padang
    – Tanjung Pinang
    – Jambi
    – Bengkulu
    – Palembang
    – Pangkal Pinang
    – Bandar Lampung
     
    Aceh: Berawan tebal
     

    Cuaca Jawa dan Bali-Nusra
    Hujan ringan-sedang: Bandung, Semarang, Surabaya
    Berawan tebal: Banten, Jakarta, Yogyakarta
    Berawan: Bali, Lombok
    Hujan ringan: Kupang
    Cuaca Kalimantan
    Hujan deras berpotensi petir: Pontianak, Banjarmasin, Tanjung Selor
    Hujan ringan: Samarinda, Palangkaraya
    Cuaca Sulawesi
    Hujan ringan-sedang diprediksi merata di kota-kota besar:
     
    – Makassar
    – Mamuju
    – Palu
    – Gorontalo
    – Manado
    – Kendari
    Cuaca Maluku dan Papua
    Seluruh kota besar di wilayah timur diprakirakan diguyur hujan ringan–sedang:
     
    – Ternate
    – Ambon
    – Sorong
    – Manokwari
    – Nabire
    – Jayapura
    – Jayawijaya
    – Merauke
    Curah hujan meningkat, la nina lemah masih berlangsung
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan.
     
    Berdasarkan analisis tiga bulan terakhir, curah hujan mengalami peningkatan signifikan, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah hingga tinggi.
     
    Ia menambahkan, fenomena La Nina lemah diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026.
     
    “La Nina lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026, namun pada puncak musim hujan dampaknya terhadap penambahan curah hujan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, curah hujan tinggi pada periode tersebut tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
    Imbauan BMKG
    BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama bagi wilayah dengan curah hujan tinggi yang rentan banjir, angin kencang, hingga gangguan aktivitas harian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

    Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

    Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

    “Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

    Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

    “Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

    Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

    Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

    “Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

    Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

    “Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

    Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

    Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

    “Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

    Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

    “Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas-Petrogas Mulai Tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Sorong

    SKK Migas-Petrogas Mulai Tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Sorong

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Petrogas (Basin) Ltd. resmi memulai tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Wilayah Kerja Kepala Burung, Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan komitmen kerja pasti di wilayah operasi tersebut.

    Tajak turut disaksikan jajaran pemerintah daerah, mulai dari Wakil Bupati Sorong, Ahmad Sutedjo; Plt Sekda Sorong, Adi Bremantyo; hingga Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Mardianto.

    “Kami berharap pengeboran dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong Papua,” ujar Ahmad, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).

    Mardianto menambahkan pelaksanaan tajak ini bertepatan dengan momen Hari Otonomi Khusus di Tanah Papua. Ia berharap pengeboran sumur tersebut dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

    Pengeboran Sumur Karim #1 dirancang mencapai kedalaman sekitar 4.300 ft dengan Rig #3 Petrogas (Basin) berkekuatan 750 HP. Target utama sumur adalah batuan karbonat Formasi Kais. Durasi pengeboran diperkirakan berlangsung satu setengah bulan, dengan penerapan ketat aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L).

    “Dengan pendekatan konsep eksplorasi yang baru dan ditunjang teknologi terkini menjadikan Karim sebagai prospek siap bor yang akhirnya tajak pada hari ini. Sumur ini memiliki nilai strategis yang tinggi, hasil dari sumur ini akan membuka potensi pengembangan lapangan di sekitarnya. Ini merupakan langkah kami untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah Papua Barat Daya dan sebagai upaya memperkuat peluang penemuan cadangan migas baru demi mendukung pencapaian ketahanan energi nasional,” kata President RH Petrogas Companies in Indonesia, Ferry Hakim.

    Selain itu, masa persiapan pengeboran juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar area pengeboran, terutama pada sektor infrastruktur.

    Akses warga menjadi lebih mudah setelah Petrogas (Basin) Ltd. merenovasi Jembatan Klagana, empat jembatan penghubung lainnya, serta akses jalan dari dan menuju kampung di sekitar lokasi sumur.

    Petrogas (Basin) Ltd. juga memberi kesempatan kepada warga dari kampung sekitar untuk terlibat langsung sebagai tenaga kerja tambahan nonteknis selama proses pengeboran berlangsung.

    Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petrogas (Basin) Ltd. bersama PT Pertamina Hulu Energi Salawati Basin merupakan bagian kepemilikan di Wilayah Kerja Kepala Burung. Petrogas (Basin) Ltd. bertindak sebagai operator wilayah kerja tersebut dan menjalankan kegiatan operasional di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.

    (prf/ega)

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan tujuh armada kapal penumpang untuk melayani kebutuhan arus mudik masyarakat saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Pelni Cabang Manokwari Yusuf di Manokwari, Senin, mengatakan ketujuh armada kapal penumpang tersebut akan melayani rute dari timur (wilayah Papua) ke barat.

    “Kalau hari biasa kita hanya empat kapal yang singgah di Manokwari melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat. Tapi khusus Natal dan Tahun Baru kita mendapat tambahan tiga kapal lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, kapal yang beroperasi secara reguler di Kabupaten Manokwari sebenarnya hanya empat kapal yaitu KM Doloronda, KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo dan KM Sinabung.

    Namun untuk memenuhi kebutuhan pelayaran saat Natal dan Tahun Baru, Kemenhub RI memperbantukan tiga kapal untuk singgah di Pelabuhan Manokwari yaitu KM Labobar, KM Ciremai dan KM Sirimau.

    Ia menjelaskan, ada yang spesial pada angkutan Nataru tahun ini karena Pelni memberikan diskon atau potongan harga sebesar 20 persen untuk pembelian tiket kelas ekonomi pada seluruh kapal

    Pemberian diskon tersebut bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Penjualan tiket dengan potongan diskon dimulai pada Jumat (21/11) untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Namun yang harus jadi catatan, diskon ini ada kuotanya, jika kuota diskon tiket sudah habis maka harga kembali seperti semula meski periode diskon belum selesai,” ujarnya.

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar.

    Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskon setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

    Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500,- Setelah dikenakan diskon 20 persen dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300,- setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp 27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp 47.500.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 kabupaten/kota

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga telur ayam ras nasional mulai mengalami penurunan di sejumlah kabupaten/kota dibandingkan dengan minggu kedua November 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan rata-rata harga telur ayam ras nasional pada minggu ketiga November 2025 tercatat Rp31.667 per kilogram. Kenaikan ini terjadi di 151 kabupaten/kota, sedangkan pada minggu sebelumnya kenaikan terjadi di 157 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp31.546 per kilogram.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga IPH (indeks perkembangan harga) telur ayam ras sudah tidak setinggi minggu lalu. Ini sudah mulai menurun trennya dari 157 (kabupaten/kota) sekarang sudah hanya 151,” ujar Amalia di Jakarta, Senin.

    Harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga antara Kabupaten Tambrauw Rp48.000 per kilogram, Kabupaten Melawi Rp33.600 per kilogram, dan Kabupaten Ende Rp48.000 per kilogram.

    Selain itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Mamberamo Tengah tercatat Rp100 ribu per kilogram, Kabupaten Puncak Jaya Rp90.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya Rp90.000 per kilogram.

    “Papua ini memang per kilonya Rp100.000 per kilogram karena memang lokasi yang untuk melakukan distribusi ke sana juga memerlukan harga transportasi yang relatif lebih tinggi,” jelas Amalia.

    Amalia juga mengatakan kenaikan harga telur ayam dikarenakan permintaan yang terus meningkat, terutama pada daerah-daerah yang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah relatif banyak.

    Kenaikan harga telur ayam terjadi selama periode percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni mulai Juli hingga minggu ketiga November 2025, di mana telur ayam menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

    “Sebenarnya ada permintaan banyak, tinggal didorong bagaimana suplainya harus bisa memenuhi. Artinya peluang potensi bisnis untuk peternak telur ayam ras ini terbuka lebih besar,” imbuh Amalia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti potensi lonjakan harga aneka cabai menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, cabai merupakan komoditas yang selalu perlu diantisipasi, terutama karena akhir tahun bertepatan dengan musim hujan.

    “Biasanya kan kalau Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai. Kami sudah koordinasi terus. Cabai itu biasanya kalau akhir tahun sama awal tahun. Tapi karena faktor cuaca sebenarnya karena hujan terus. Jadi sebenarnya itu saja, bukan karena mau Nataru,“ kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Budi menambahkan, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), untuk mencegah terjadinya penurunan pasokan di sejumlah wilayah.

    “Kami koordinasi terus dengan asosiasi petani, jangan sampai pasokan juga terganggu. Biasanya setiap akhir tahun kami komunikasi. Kementan [Kementerian Pertanian] juga, Bapanas [Badan Pangan Nasional],” ujarnya.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (22/11/2025) pukul 12.00 WIB, rata-rata harga cabai rawit merah nasional di tingkat konsumen sebesar Rp42.947 per kilogram, masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Lalu, rata-rata harga cabai merah keriting tercatat Rp53.196 per kilogram, sementara cabai merah besar mencapai Rp53.396 per kilogram.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan tingginya curah hujan di sejumlah sentra produksi menekan pasokan cabai sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    Meski demikian, secara nasional rata-rata harga cabai merah pada pekan kedua November 2025 tercatat turun 4,04% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp52.979 per kilogram, masih dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

    ”Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah, dari 136 [kabupaten/kota] minggu lalu, saat ini 164 kabupaten/kota. Bahkan di kabupaten Nduga harga cabai merah mencapai Rp200.000 per kilogram,“kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    BPS menyebut, kenaikan indeks perubahan harga (IPH) turut dipicu hambatan produksi di sejumlah sentra, yang menyebabkan pasokan ke wilayah nonsentra berkurang dan memicu kenaikan harga di tingkat distributor maupun konsumen. Beberapa wilayah sentra juga melaporkan kasus gagal panen.

    Kabupaten Tambrauw mencatat harga cabai merah rata-rata Rp99.500 per kilogram pada pekan kedua November 2025, dengan kenaikan IPH sebesar 86,33% dan level harga 80,91% di atas HAP. Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel mencatat harga Rp98.750 per kilogram atau 79,55% di atas batas atas HAP, dengan kenaikan IPH 30,48%.

    Menurut Amalia, yang paling dirasakan konsumen adalah tingginya harga akhir yang harus dibayarkan, bukan persentase kenaikan harga. “Ketika harga sudah tinggi, itulah yang dirasakan konsumen sehingga mereka menilai harga cabai mahal,” pungkasnya.

  • OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

    “Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” kata dia.

    Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

    Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

    “Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

    Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh,” kata Mahendra.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

    Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Guncang Ambon Maluku M6,0 Tidak Berpotensi Tsunami

    Guncang Ambon Maluku M6,0 Tidak Berpotensi Tsunami

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Ambon Maluku, Kamis (20/11/2025), pukul 13.59.44 WIB. Badan Meteorologi Kliamtologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Ambon Maluku ini berada pada koordinat 3.66 LS,128.33 BT, dengan episenter gempa berada di laut 15 km tenggara Ambon Maluku.

     “Kedalaman gempa 119 km,” tulis BMKG.

    BMKG menyebutkan, getaran gempa turut dirasakan pada skala (MMI), antara lain di III-IV Amahai, III Ambon, III Sorong, dan II Fak-Fak.

    BMKG juga memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.