Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas, Warga Merasa Dirugikan

    Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas, Warga Merasa Dirugikan

    Bangkok –

    Ketegangan yang telah berlangsung cukup lama antara Thailand dan Kamboja terkait perbatasan, kembali memuncak beberapa bulan terakhir, yang menewaskan seorang tentara Kamboja yang menjadi korban baku tembak.

    Sejak itu, ketegangan meningkat dan kedua negara menempatkan pasukan dalam jumlah besar di berbagai pos pemeriksaan di area perbatasan sepanjang 800 kilometer.

    Beberapa hari lalu, Thailand menutup perbatasan di Chong Sai Taku, Buriram, sementara Kamboja juga menutup dua pos pemeriksaan di provinsi Oddar Meanchey.

    Thailand dan Kamboja memiliki 17 pos perlintasan perbatasan resmi, namun salah satu pos tersibuk adalah yang menghubungkan provinsi Sa Kaeo (Thailand) dengan Poipet (Kamboja).

    Jalur ini sering kali digunakan warga dari kedua negara untuk bekerja, dan bagi warga Thailand untuk mengunjungi kasino yang ada di Kamboja. Tidak hanya itu, wisatawan internasional juga menggunakan jalur ini.

    Namun, setelah bentrokan di Chong Bok di wilayah timur dekat Laos, Thailand memutuskan untuk mengurangi jam operasional pos perbatasan Sa Kaeo sebanyak delapan jam. Kini, pos hanya buka pukul 08.00 hingga 16.00, padahal sebelumnya dibuka dari 06.00 hingga 22.00. Perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk dan pekerja di sekitar area tersebut.

    Sengketa perbatasan merugikan bisnis lokal

    Ball, warga Thailand yang memiliki toko ganja di kota perbatasan Aranyaprathet, mengatakan penjualannya turun hampir tiga perempat sejak perubahan perbatasan.

    Lim Num Hong, warga Thailand keturunan Tionghoa yang bekerja di pangkalan taksi dekat perbatasan, biasanya melayani penumpang ke Bangkok. Selama dua hari terakhir, ia tidak mendapat pesanan sama sekali karena sulitnya akses lintas batas. Bahkan, ia hanya mendapat satu pesanan selama total empat hari.

    Seorang pria asal Sa Kaeo, Mon, kehilangan pekerjaannya di kasino Kamboja karena perubahan jam buka perbatasan.

    “Saya bekerja sebagai layanan pelanggan di sebuah kasino di Kamboja selama satu tahun terakhir. Pekerjaan saya berakhir tiga atau empat hari lalu, sejak pengumuman perubahan jam operasional perbatasan. Sekarang saya sudah pulang dan tidak punya pekerjaan,” ujarnya kepada DW.

    Militer Thailand telah melarang warga Thailand menyeberang perbatasan untuk bekerja di bar dan kasino Poipet sejak 17 Juni.

    Dampak ekonomi dari konflik Thailand-Kamboja

    Kementerian Tenaga Kerja Thailand melaporkan, sekitar 500.000 pekerja migran asal Kamboja tercatat bekerja di Thailand.

    Vatey Mony, warga Kamboja yang tinggal di Sa Kaeo, mengelola warung makan kecil di pasar Aranyaprathet yang melayani warga Thailand, Kamboja, dan turis. Ia mempertimbangkan alternatif untuk meninggalkan daerah perbatasan, karena pendapatannya terus menurun dan kekhawatiran akan konflik yang berkelanjutan.

    “Perbatasan tutup lebih awal, pelanggan makin sepi, kami mengalami kerugian. Saya dan saudara perempuan saya mungkin harus kembali ke Kamboja karena takut perang di masa depan,” ungkapnya kepada DW.

    Perdagangan juga kian terdampak, dengan Kamboja melarang impor buah, sayuran, bensin, dan propana sejak Minggu lalu. Sementara, Thailand dilaporkan melarang sepeda motor asal Kamboja masuk ke seluruh pos perbatasan darat.

    Tita Sanglee, peneliti asosiasi di ISEAS-Yusof Ishak Institute mengatakan, eskalasi yang berkelanjutan akan merugikan kedua negara secara ekonomi.

    “Saya tidak melihat konflik Thailand-Kamboja akan meningkat menjadi perang bersenjata besar-besaran. Eskalasi nyata justru lebih mungkin terjadi di sektor ekonomi,” ujarnya kepada DW.

    “Kedua pihak kini mulai mengambil langkah-langkah untuk saling merugikan secara ekonomi, dan penutupan perbatasan menjadi faktor utama. Keduanya sama-sama punya banyak hal yang dipertaruhkan. Thailand sangat bergantung pada tenaga kerja asal Kamboja, dan juga mengekspor banyak barang ke sana. Padahal, ekspor Thailand seperti bahan bakar, mesin, dan minuman adalah barang penting dalam konsumsi sehari-hari,” tambahnya.

    Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral antara Thailand dan Kamboja mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS (sekitar Rp 64 triliun), menjadikan Thailand sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Kamboja.

    Suthien Pewchan dari Sisaket, Thailand, dekat lokasi bentrokan Chong Bok, mengatakan tidak ada kekurangan barang di pasar.

    “Tidak ada kekurangan barang. Tapi kami dilarang mengumpulkan makanan seperti jamur liar dari hutan. Saat ini, kami sudah siap sepenuhnya. Memang belum ada pertempuran lagi, tapi warga tetap waspada. Sudah ada rencana darurat kalau kejadian seperti tahun 2011 terulang lagi,” ujarnya kepada DW.

    Sengketa perbatasan yang berlarut-larut

    Sengketa ini sudah berlangsung lama, dengan bentrokan besar pada 2008 dan 2011 terkait klaim wilayah di sekitar Candi Preah Vihear. Puluhan tentara tewas sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata.

    Pada 2015, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan wilayah tersebut milik Kamboja. Kini Kamboja ingin ICJ turut campur lagi untuk menyelesaikan sengketa lahan Chong Bok dan wilayah lain, sementara Thailand lebih memilih penyelesaian secara bilateral.

    “Kamboja ingin membawa konflik saat ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) karena mereka pernah menang di sana sebelumnya,” ujar Zachary Abuza, pakar Asia Tenggara dari Lowy Institute, kepada DW.

    “Sementara Thailand ingin memanfaatkan kekuatan ekonominya, mereka benar-benar yakin memiliki pengaruh ekonomi yang besar,” tambahnya.

    Gejolak politik akibat sengketa perbatasan

    Sengketa ini juga memicu krisis politik dalam negeri Thailand.

    Rekaman pembicaraan antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor, di mana Paetongtarn mengkritik seorang komandan militer terkait konflik perbatasan.

    Akibatnya, Partai Bhumjaithai, partai terbesar kedua di koalisi pemerintahan, keluar dari koalisi pimpinan Paetongtarn. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan pemerintahan Perdana Menteri tersebut.

    “Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berubah menjadi krisis politik besar di Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dari Universitas Chulalongkorn, kepada DW.

    “Dengan posisi Perdana Menteri Paetongtarn yang makin goyah akibat isolasi politik dan ancaman runtuhnya pemerintahan, politik Thailand kini berada dalam kondisi kacau. Sementara itu, hubungan Thailand-Kamboja diperkirakan akan terus diwarnai ketegangan dan konfrontasi dalam waktu yang cukup lama,” pungkas Thitinan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video DPR Apresiasi Kebijakan Prabowo Soal Tambang Raja Ampat-Sengketa 4 Pulau

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi

    Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video memberikan pidato dalam acara peresmian pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi, di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Fathur Rochman.

    Prabowo resmikan operasional dan pembangunan PLTP-PLTS di 15 provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi,” ujar Prabowo melalui konferensi video dari Bali, Kamis.

    “Serta peletakan batu pertama atau groundbreaking lima pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” sambung Presiden.

    Prabowo meminta maaf tidak bisa hadir langsung ke acara peresmian yang dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur tersebut lantaran kendala cuaca. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan peresmian pengoperasian dan pembangunan PLTP dan PLTS di 15 provinsi sebagai upaya Indonesia menuju swasembada energi.

    Menurutnya, kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Terkait hal itu, energi memiliki peran penting untuk kehidupan bangsa di abad ke-21.

    Presiden bersyukur Indonesia dikaruniai potensi kekayaan sumber energi terbarukan yang luar biasa dan potensi kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik.

    Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi kepada seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ucap Kepala Negara.

    Peresmian ini meliputi pengoperasian PLTP Blawan Ijen Unit 1 serta proyek energi terbarukan lainnya yang telah memasuki tahap operasi komersial maupun pembangunan awal. PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang telah memasuki tahap commercial operation date (COD) pada 9 Februari 2025, memiliki kapasitas pembangkit sebesar 34 megawatt (MW) dengan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15 miliar per tahun.

    Pengembangan lebih lanjut PLTP Blawan Ijen Unit 1 hingga kapasitas total 110 MW diperkirakan akan meningkatkan potensi PNBP menjadi Rp39 miliar per tahun. Adapun Potensi bonus produksi dari kapasitas 34 MW sebesar Rp2,1 miliar, dan dapat meningkat menjadi Rp6,9 miliar jika kapasitas mencapai 110 MW.

    PLTP Blawan Ijen Unit 1, yang merupakan fasilitas PLTP pertama di Jawa Timur, didukung oleh 83 menara transmisi dan jaringan transmisi 150 kV, yang akan meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan Jawa-Bali serta memasok listrik bagi sekitar 85.000 rumah tangga.

    Selain peresmian PLTP Blawan Ijen Unit 1, juga dilakukan peresmian dua PLTP lainnya yaitu PLTP Sorik Marapi Unit 5 dan PLTP Salak Binary. PLTP Sorik Marapi Unit 5 (COD 1 Februari 2025) dengan kapasitas 41,25 MW berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan memiliki nilai investasi sebesar 52,9 juta dolar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi dari proyek ini sebesar Rp12,56 miliar per tahun.

    PLTP Salak Binary (COD 8 Februari 225) dengan kapasitas 16,15 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan nilai investasi 45,5 juta dolar AS. Proyek ini memiliki potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp5,2 miliar per tahun.

    Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan peresmian peletakan batu pertama lima proyek PLTP baru dengan total kapasitas 260 MW, yaitu PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 211,16 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp95,1 miliar per tahun.

    PLTP Salak Unit 7 (Target COD Desember 2026) berkapasitas 40 MW berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan nilai investasi 153,7 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp58,8 miliar/tahun. PLTP Wayang Windu Unit 3 (target COD Desember 2026) berkapasitas 30 MW berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nilai investasi 120 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp44,1 miliar/tahun.

    PLTP Muaralaboh Unit 2 (target COD April 2027) berkopasitas 80 MW berlokasi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan nilai investasi 417 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp29,5 miliar/tahun. PLTP Ulubelu Gunung Tiga (target COD Desember 2029) berkapasitas 55 MW berlokasi di Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan nilai investasi 36,52 juta dolar AS serta potensi tambahan PNBP dan bonus produksi Rp34,5 miliar/tahun.

    Peresmian juga mencakup 47 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 27,8 MW yang tersebar di 11 provinsi dan memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga.

    Adapun 11 provinsi tersebut yaitu Provinsi Bali (1 PLTS) berkapasitas 25 MW dengan investasi 20,55 juta dolar AS, Jawa Timur (7 PLTS) total kapasitas 0,52 MW dengan investasi Rp29,2 miliar, NTT (11 PLTS) total kapasitas 0,69 MW dengan investasi Rp14,43 miliar, Kalimantan Barat (2 PLTS) total kapasitas 0,14 MW dengan investasi Rp12,88 miliar.

    Kalimantan Timur (5 PLTS) total kapasitas 0,12 MW dengan investasi Rp1,81 miliar, Kalimantan Utara (2 PLTS) total kapasitas 0,08 MW dengan investasi Rp7,02 miliar, Sulawesi Utara (3 PLTS) total kapasitas 0,54 MW dengan investasi Rp24,15 miliar, Maluku (2 PLTS) total kapasitas 0,1 MW dengan investasi Rp9,2 miliar

    Maluku Utara (21 PLTS) total kapasitas 0,005 MW dengan investasi Rp4,6 miliar, Papua (5 PLTS) total kapasitas 0,26 MW dengan investasi Rp14,51 miliar, dan Papua Barat (8 PLTS) total kapasitas 0,29 MW dengan investasi Rp11,88 miliar.

    Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri Ribka Imbau Pemda di Papua Segera Lengkapi Dokumen Penyaluran Dana Otsus – Page 3

    Wamendagri Ribka Imbau Pemda di Papua Segera Lengkapi Dokumen Penyaluran Dana Otsus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Papua untuk segera melengkapi persyaratan administrasi penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) dalam waktu satu minggu.

    Ribka menyebut, masih terdapat sejumlah Pemda di wilayah Papua yang belum menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi penyaluran dana Otsus, seperti laporan pertanggungjawaban, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan persyaratan penyaluran lainnya.

    “Ada yang sudah, ada yang belum, tapi khusus untuk Papua Barat itu 100% seluruhnya masih merah, jadi kita beri kesempatan satu minggu ini. Satu minggu ini untuk segera berkonsultasi dan berkoordinasi,” sebutnya.

    Ribka mengatakan, bagi Pemda yang tidak menyelesaikan dokumen dalam satu minggu, Kemendagri akan menerbitkan surat teguran.

    “Kita akan keluarkan surat teguran kepada pemerintah daerah. Jadi ini kami berikan kesempatan. Jadi ini kesempatan untuk daerah-daerah yang belum, saya kira [untuk] merealisasikan ini, anggaran dana otonomi khusus,” katanya.

    Ribka pun menegaskan, dana Otsus diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang (UU) Otsus, termasuk pemanfaatannya di sektor pelayanan publik.

    “Jadi karena dalam Otsus itu ada untuk kepentingan masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, infrastruktur,” tegasnya.

  • Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut Nasional 25 Juni 2025

    Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut Nasional 25 Juni 2025

    Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua MPR
    Ahmad Muzani
    mengingatkan para
    menteri
    di
    Kabinet Merah Putih
    untuk tidak membebani Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pasalnya, ia melihat ada sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, bukan oleh Presiden.
    “Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
    Salah satu yang disinggungnya adalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).
    Masalah dimulai ketika keluarnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 yang memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut.
    Akhirnya Prabowo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, hingga keluar kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” ujar Muzani.
    “Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” sambung Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
    Diketahui, Prabowo dalam beberapa waktu terakhir langsung mengambil alih persoalan yang melibatkan sejumlah menterinya.
    Mulai dari sengketa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Aceh.
    Lalu ada persoalan masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang sudah terisolasi selama empat bulan. Prabowo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah di sana.
    Ada juga persoalan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Prabowo akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang.
    Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, yakni membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
    Jauh sebelum itu, Prabowo juga menganulir kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen jelang malam Tahun Baru 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Papua Mengaku Dapat Teror, Dikirimi Biawak Hidup Surabaya 25 Juni 2025

    Mahasiswa Papua Mengaku Dapat Teror, Dikirimi Biawak Hidup Surabaya 25 Juni 2025

    Mahasiswa Papua Mengaku Dapat Teror, Dikirimi Biawak Hidup
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Asrama dan kontrakan Aliansi Mahasiswa
    Papua
    (
    AMP
    ) di
    Surabaya
    diduga diteror selama sepekan, termasuk mendapat kiriman biawak hidup.
    Dugaan aksi
    teror
    ini diterima oleh AMP di Surabaya, mulai dari pemasangan poster bernarasi provokatif, ancaman pesan WhatsApp, dan pengiriman biawak hidup ke asrama.
    Salah satu anggota AMP Surabaya, Yogie mengatakan, teror ini terjadi pada tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.
    Teror
    ini dimulai H-1 sebelum mereka menggelar aksi anti-militerisme dan investigasi di Papua, 20 Juni 2025.
    “Tanggal 19 pagi kami menemukan poster di beberapa titik di kontrakan dan asrama kawan-kawan AMP. Tulisan dan foto poster itu sama,” kata Yogie saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (25/6/2025).
    Setidaknya, ada belasan poster yang sama dengan berbagai ukuran tersebar di enam titik kontrakan dan asrama AMP di Surabaya.
    Poster tersebut bertulisan, “Masyarakat Surabaya Harus Tau!!! Aliansi
    Mahasiswa Papua
    Adalah Kelompok Separatis Jaringan Organisasi Papua Merdeka Tolak Tegas Aksi Makar Separatisme”.
    Kemudian, terdapat gambar bendera Bintang Kejora yang sering dikaitkan dengan OPM dalam poster tersebut dicoret silang (X).
    “Poster dengan narasi yang sama, berlanjut ditemukan pada Jumat hingga Minggu ada di beberapa titik,” ucapnya. 
    Berlanjut, sore harinya pada Kamis (19/6/2025), anggota AMP Surabaya mendapat pesan WA dari orang tak dikenal (OTK) yang mengancam agar mereka tidak melakukan aksi.
    Pada hari yang sama, Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB, seorang warga sekitar asrama mengaku diminta tolong oleh dua OTK untuk mengirimkan seekor biawak ke Asrama Kamasan Surabaya.
    “Ada salah satu warga yang datang di depan pintu satu, memanggil kawan-kawan yang ada dalam asrama, katanya ada yang titip biawak,” ucapnya.
    Warga tersebut juga menanyakan apakah anggota AMP memiliki kebiasaan mengonsumsi biawak.
    Anggota AMP yang merasa bingung pun lantas mencari tahu siapa yang mengirimkan biawak tersebut.
    “Kita tanya dari siapa, ternyata ada dua OTK yang mengantar. Warga itu tidak tahu (identitasnya). Terus kami keluar asrama sekitar 50 meter ada dua orang yang sedang duduk,” ujar Yogie.
    Anggota AMP pun menghampiri dua orang tersebut dan menanyakan asal muasal biawak. Kata Yogie, mereka beralasan mendapat biawak dari rawa-rawa yang berada di area asrama.
    Namun, anggota AMP curiga sebab di sekitar asrama tidak terdapat rawa-rawa. Biawak tersebut dalam keadaan hidup, bersih, panjang sekitar 4-5 meter, berat 50 kg terbungkus dalam karung.
    “Jadi kami curiga kalau biawak itu biawak peliharaan. Kemudian bentuknya teror karena esok paginya kan kami menemukan banyak poster di beberapa titik,” katanya.
    Biawak tersebut tidak disimpan oleh AMP. Namun, difoto kemudian dikembalikan ke alam bebas.
    Yogie mengatakan, pihaknya menduga bahwa pesan, poster dan biawak yang mereka terima adalah penolakan karena ramainya isu tentang Papua belakangan ini.
    “Kami menduga sepasca ada isu lingkungan soal eksploitasi di Raja Ampat, kemudian pengiriman militer di Papua yang skala besar,” ujarnya.
    Sebelumnya, pada tahun 2024, AMP di Surabaya juga menerima teror dengan pemasangan poster-poster bernarasi provokatif.
    Kendati demikian, hingga kini pihaknya belum melakukan pelaporan ke polisi.
    Anggota AMP Surabaya tengah mengumpulkan barang bukti untuk kemudian diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Kontras.

    Kabar dugaan teror yang terima anggota AMP ini turut diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Habibus Shalihin.
    “Kami dapat laporan memang dari kawan-kawan AMP by WA tadi sore. Jadi posisinya kami masih koordinasikan lagi,” kata Habibus saat dikonfirmasi, Senin (25/6/2025).
    Dalam waktu dekat, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan anggota AMP Surabaya sebelum memberikan penyataan sikap.
    “Dalam waktu dekat kami akan melakukan penyikapan. Waktu sebelum demo kami koordinasi. Besok kami tindaklanjuti,” ujarnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berawan Tebal dan Hujan Ringan Dominasi Ibu Kota Provinsi

    Berawan Tebal dan Hujan Ringan Dominasi Ibu Kota Provinsi

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan tebal akan menyelimuti sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Rabu, 25 Juni.

    Prakirawan BMKG Raeni Cindi menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan untuk Kota Pekanbaru dan berawan tebal untuk Kota Banda Aceh, Medan, serta Padang.

    “Kota Tanjung Pinang diprakirakan hujan ringan,” kata Raeni dikutip ANTARA, Rabu pagi.

    Masih di Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di seluruh wilayah, yakni Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan untuk Kota Kupang, sementara Denpasar dan Mataram diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk Kota Pontianak, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Palangkaraya dan Samarinda.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Tanjung Selor dan Banjarmasin,” tuturnya.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan udara kabur di Kota Palu, berawan tebal di Kota Gorontalo, dan hujan ringan di wilayah Manado, Kendari, serta Makassar.

    “Kota Mamuju diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” ucapnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian Timur, cuaca diprediksi berawan tebal untuk Kota Manokwari, sedangkan wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Merauke,” ujar Raeni.

    BMKG juga mengingatkan potensi ketinggian laut 2,5-4 meter di Samudera Hindia Barat Aceh hingga Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa.

    Masyarakat juga diminta waspada potensi banjir rob di Pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Selatan.

    Selain itu, suhu maksimum diprakirakan mencapai 33 derajat Celcius dapat terjadi di di Denpasar dan Samarinda, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta untuk selalu menggunakan tabir surya atau pelindung dari sinar matahari.

  • BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Rabu

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan tebal akan menyelimuti sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Rabu. Prakirawan BMKG Raeni Cindi pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan untuk Kota Pekanbaru dan berawan tebal untuk Kota Banda Aceh, Medan, serta Padang.

    “Kota Tanjung Pinang diprakirakan hujan ringan,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di seluruh wilayah, yakni Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan untuk Kota Kupang, sementara Denpasar dan Mataram diprakirakan hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk Kota Pontianak, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Palangkaraya dan Samarinda.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Tanjung Selor dan Banjarmasin,” tuturnya.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan udara kabur di Kota Palu, berawan tebal di Kota Gorontalo, dan hujan ringan di wilayah Manado, Kendari, serta Makassar.

    “Kota Mamuju diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” ucapnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian Timur, cuaca diprediksi berawan tebal untuk Kota Manokwari, sedangkan wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Merauke,” ujar Raeni.

    BMKG juga mengingatkan potensi ketinggian laut 2,5-4 meter di Samudera Hindia Barat Aceh hingga Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa.

    Masyarakat juga diminta waspada potensi banjir rob di Pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Selatan.

    Selain itu, suhu maksimum diprakirakan mencapai 33 derajat Celcius dapat terjadi di di Denpasar dan Samarinda, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta untuk selalu menggunakan tabir surya atau pelindung dari sinar matahari.

     

     

    Sumber : Antara

  • Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memilih tidak memberikan komentar terkait pernyataan Gus Ulil Abshar Abdalla yang menyebut penolakan terhadap tambang sebagai sikap ekstrem ala Wahabi.

    “Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau bicara itu,” ujar Gus Yahya singkat saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025). 

    Sementara itu, saat ditanya mengenai perkembangan pengelolaan tambang oleh NU, Gus Yahya belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih untuk bungkam.

    Namun sebelumnya, PBNU diketahui telah menyiapkan badan usaha yang akan menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan.

    PBNU sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengelola tambang secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan, sembari tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di wilayah operasional.

    Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil panggilan akrabnya ramai dikritik oleh publik usai pernyataannya yang menilai penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai Wahabi Lingkungan.

    Dalam acara di stasiun televise, Gus Ulil beradu argumen dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik terkait dengan pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Gus Ulil sempat menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan aktivis lingkungan seperti Iqbal sebagai bentuk wahabisme. 

    “Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu, artinya orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali,” tandas Gus Ulil dalam acara TV Nasional yang berjudul: “Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya!”.

  • Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Buka Sidang DPR, Puan Apresiasi Prabowo Masalah Raja Ampat dan Sengketa 4 Pulau Aceh ?Selesai

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 

    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.

    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 

    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.

    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.

    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.

    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.

    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.

    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 

    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 

    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.

    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.

    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.

    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 setelah dewan menjalani masa reses. 
     
    Pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025 digelar dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025). Dalam rapat, hadir seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
     
    Di awal pidatonya, Puan mengucapkan selamat datang kepada anggota DPR yang baru saja menjalani masa reses di dapilnya masing-masing.

    “Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI,” kata Puan.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti pembangunan gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya saja. 
     
    Puan menyebut pembangunan nasional juga mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta perlindungan atas keutuhan wilayah Indonesia.
     
    “Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju” tuturnya.
     
    “Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik,” lanjut Puan.
     
    Puan kemudian menyinggung sejumlah langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang belakangan tengah menjadi perhatian publik.
     
    “DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
     
    Seperti diketahui, Pemerintah atas perintah Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, karena ditemukan pelanggaran.
     
    Adapun Pemerintah mencabut izin tambang 4 dari 5 perusahaan di Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. 
     
    Sementara PT GAG Nikel yang sempat disorot dipublik izinnya tidak dicabut karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). 
     
    Selain itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki Pemerintah. Keempat pulau itu sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut.
     
    Menurut Puan, langkah cepat dan akuntabel Pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin kepentingan rakyat.
     
    “Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tutur Puan.
     
    Lebih lanjut, Puan menuturkan pemerintah dan DPR sebagai mitra strategis memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
     
    “DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Puan pun secara resmi membuka masa persidangan DPR ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja DPR.
     
    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025,” ujar Puan.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Polri Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Polri Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, nanti informasi akan terkumpul dari hasil penyelidikannya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Selasa (24/6/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan bahwa saat ini personel kepolisian masih terus bekerja dalam penyelidikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat itu.

    Ketika awak media menanyakan apakah hal yang digali adalah terkait dugaan kerusakan lingkungan, Sandi belum bisa menjawab.

    “Itu nanti bagian yang akan kami jelaskan kalau sudah ada bagian informasi secara utuhnya,” ujarnya.

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan empat IUP itu dicabut karena beberapa lahannya berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

    Kemudian, pada Kamis (12/6), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Bareskrim Polri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM melakukan pendalaman terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    Pendalaman tersebut untuk mengetahui lebih jauh kondisi di lapangan sehingga dapat mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi.

    “Sehingga kemudian apabila ada pelanggaran disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Saya kira itu dulu karena memang tim sedang bekerja,” ucapnya.