Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Gaji Rp 5 Juta Kerja 5 Tahun Bisa Punya Rumah? Begini Hitungannya

    Gaji Rp 5 Juta Kerja 5 Tahun Bisa Punya Rumah? Begini Hitungannya

    Jakarta –

    Memiliki rumah sendiri menjadi mimpi banyak orang. Tak terkecuali bagi orang-orang yang memiliki gaji pas-pasan, misalnya saja para pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan.

    Seberapa besar sih kemungkinan orang bergaji Rp 5 juta per bulan bisa mendapatkan rumah dalam waktu yang tak begitu lama, misalnya 5 tahun?

    Melansir detikProperti, orang bergaji Rp 5 juta per bulan sangat mungkin untuk mendapatkan rumah dengan cicilan KPR. Setidaknya yang pertama harus dilakukan adalah mencicil KPR selama 5 tahun.

    Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho, seseorang bisa menyisihkan 10-30% pendapatan untuk menabung DP rumah yang akan dibeli. Nantinya, saat DP bisa dipenuhi dan lolos KPR, alokasi 10-30% tadi digeser untuk memenuhi cicilan dan juga urusan lain untuk rumah.

    Misalnya, ada rumah dengan harga sekitar Rp 350 juta. Biasanya, untuk DP KPR perlu dibayar 10-30% dari harga rumah. Apabila DP yang harus dibayar 20% saja dari Rp 350 juta, maka jumlahnya Rp 70 juta.

    Nah, untuk bisa bayar DP Rp 70 juta dengan gaji Rp 5 juta per bulan, 25% dari gaji bisa disisihkan setiap bulan, jumlahnya sekitar Rp 1,25 juta per bulan.

    Tentukan Cicilan yang Terjangkau

    Menentukan besar cicilan sesuai kemampuan adalah langkah krusial dalam menabung untuk beli rumah, apalagi dengan gaji yang terbatas. Andy menyarankan untuk mengikuti hitungan slik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu maksimal 30% dari penghasilan, kurang lebih sama seperti saat menyisihkan pendapatan untuk mencicil DP KPR.

    Andy menyarankan sebisa mungkin jangan mengambil cicilan dengan batas maksimal karena masih ada perabotan yang harus dibeli setelah beli rumah.

    Belum lagi harus memperhitungkan biaya tambahan saat memulai cicilan KPR, asuransi, pajak, biaya perawatan, biaya surat menyurat dan lainnya.

    “Kadang karena kita beli rumah pertama atau rumah impian, cicilannya dipentokin sampai 30% dari penghasilan. Kita lupa kan beli rumah masih kosongan, belum ada isinya. Padahal di sisi yang lain perlu beli furniture untuk isi rumah,” tutur Andy.

    Masyarakat juga bisa mempertimbangkan membeli rumah subsidi yang biaya DP dan cicilannya lebih murah. KPR subsidi sendiri bisa digunakan oleh orang yang batas maksimum gajinya yaitu Rp 8.000.000 atau Rp 10.000.000 khusus wilayah Papua dan Papua Barat, baik untuk gaji tetap maupun tidak tetap.

    Cari Penghasilan Tambahan

    Nah bila sudah mulai mencicil KPR, seseorang dengan gaji Rp 5 juta per bulan disarankan untuk mencari penghasilan tambahan. Bisa saja dengan mencari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

    Bisa juga dengan melakukan investasi dari uang bonus. Namun, penting untuk memilih jenis investasi yang tepat dan perhatikan faktor risiko dari setiap jenis investasi

    Disarankan juga bagi orang dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan saat mencicil rumah tidak punya utang yang lain, hal ini dilakukan agar bisa fokus membayar cicilan rumah.

    (hal/eds)

  • Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi Regional 4 Juli 2025

    Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi Regional 4 Juli 2025

    Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – FH, seorang pria di Kabupaten
    Teluk Bintuni
    , Papua Barat dilaporkan kabur setelah sempat diamankan di Kantor Kepolisian Resort Teluk Bintuni terkait dugaan menghamili anak dari pacarnya, HN, warga Jawa Barat, yang masih berusia 13 tahun. 
    Ketua Paguyuban Sunda di Kabupaten Teluk Bintuni, Dwi Tuti Widyawati, mengatakan, ibu korban membuat laporan polisi ke Mapolda Papua Barat, berdasarkan nomor LP/B/209/VI/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 16 Juni 2025.
    “Ini sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa kabur saat berada dalam pengawasan? Ini bukan kelalaian kecil. Ini bentuk nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak,” kata Dwi, Kamis (3/7/2025).
    Padahal pelaku sempat digerebek berkat kerja sama warga setelah paguyuban Sunda menerima informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap perempuan dan
    kekerasan seksual
    terhadap anak di bawah umur.
    Kasat Reskrim polres Teluk Bintuni AKP Boby mengatakan bahwa laporan polisi dengan nomor LP/B/102/VI/2025/SPKT/ POLRES
    TELUK BINTUNI
    /POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 21 Juni 2025, telah resmi diterima dan saat ini dalam proses penanganan lebih lanjut.
    “Tidak ada pandang bulu dalam kasus ini. Proses hukum akan kami jalankan sebagaimana mestinya. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Polda Papua Barat dan dinas terkait untuk pendampingan psikologis kepada korban, serta langkah-langkah lanjutan terhadap pelaku,” kata Kasat Reskrim AKP Boby Rahman, Jumat (4/7/2025).
    Menurut dia, terduga pelaku sebelumnya telah diamankan di Polres Teluk Bintuni berdasarkan permintaan dari tim khusus Polda Papua Barat yang menangani kasus dugaan penganiayaan.
    Namun, karena pada saat itu status hukum laporan dari Polda belum masuk tahap penyidikan, atau masih sebatas LP, sehingga belum memiliki dasar administrasi penahanan resmi terhadap pelaku.
    “FA kami amankan sementara karena menunggu keesokan harinya akan dibawa ke Polda untuk proses lebih lanjut. Sayangnya, pada pagi harinya, pelaku melarikan diri sebelum proses pemberangkatan dilakukan. Saat itu juga LP tentang kekerasan seksual terhadap anak baru masuk ke Polres,” ujar AKP Boby.
    AKP Boby mengakui bahwa pelaku saat itu tidak ditahan di sel hanya, tetapi diamankan dalam ruangan di polres.
    Terduga pelaku kabur saat petugas tengah menjalankan ibadah subuh. “Kami segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk FA,” katanya.
    “kami tidak akan berhenti sampai pelaku ditangkap. Kami sudah tetapkan tersangka, dan akan terus memburu hingga pelaku ditangkap kembali. Ini komitmen kami untuk memberikan keadilan kepada korban,” ucap Boby. 
    Ia juga menambahkan bahwa proses pendampingan terhadap korban terus dilakukan dengan melibatkan instansi perlindungan anak, psikolog, serta dukungan dari berbagai lembaga terkait.
    FA merupakan kekasih HN. Keduanya telah hidup bersama hingga suatu ketika FA meminta anak HN yang tinggal di Jawa Barat untuk datang ke Teluk Bintuni, Papua Barat.
    Mengikuti kemauan FA, HN kemudian mendatangkan anaknya pada tahun 2024. Saat itu, FA menjemput anak itu.
    Namun, dalam perjalanan, anak usia 13 tahun itu diperkosa.
    “Anak ini tidak hanya diperkosa, tapi juga dipaksa melakukan aktivitas seksual menyimpang bersama pelaku dan ibunya. Ini trauma luar biasa yang akan membekas seumur hidup bagi korban,” tutur Dwi Tuti.
    Tindakan pelaku terhadap ibu dan anak ini diketahui setelah HN melarikan diri ke Manokwari kemudian melaporkan ke paguyuban Sunda di Kabupaten Manokwari.
    “Kami awalnya mendapat laporan tentang seorang perempuan yang dianiaya pacarnya dan melarikan diri ke Manokwari. Setelah ditelusuri, kami temukan bahwa anaknya yang masih di bawah umur ternyata telah menjadi korban kekerasan seksual dan sedang mengandung,” kata Dwi Tuti.
    Ia mendesak pihak Polres Teluk Bintuni untuk bekerja lebih maksimal dalam mengejar dan menangkap pelaku.
    Ketua Paguyuban Sunda itu menyebut bahwa kasus ini bukan hanya kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga mengandung unsur penyimpangan orientasi seksual yang sangat mengkhawatirkan.
    “Saya tidak ingin ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Kita harus jaga bersama anak-anak kita, karena mereka adalah generasi penerus bangsa,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI serap aspirasi pembangunan di Papua Barat Daya

    DPR RI serap aspirasi pembangunan di Papua Barat Daya

    Sorong (ANTARA) – DPR RI melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait perkembangan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang nantinya menjadi dasar implementasi kebijakan pemerintah pusat ke depan.

    Ketua Komisi II DPR RI Dr Muhammad Rifqinizami Karsayuda, di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

    “Kami datang untuk mendengarkan secara langsung agar solusi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua Barat Daya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa DPR RI telah menyiapkan langkah-langkah legislasi yang akan mengakomodasi berbagai persoalan daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.

    “Kami ingin pembangunan di Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal ini sampai ke Senayan,” tegasnya.

    Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Tambrauw, Maybrat hingga Raja Ampat menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, di antaranya isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan potensi kelautan.

    Salah satu isu yang paling disoroti datang dari masyarakat Raja Ampat yang menyampaikan keluhan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kekayaan alam laut yang begitu melimpah.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw mengangkat persoalan konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum tuntas meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan.

    Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap akses energi listrik, pembangunan jalan lintas, serta perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman warga.

    “Seluruh persoalan ini akan kami bawa ke tingkat pusat untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait. Kita harapkan pada tahun 2027 akan terjadi perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,” beber Rifqinizami.

    Ia menegaskan bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, melainkan wajah timur Indonesia yang harus disejahterakan bersama.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan Anggaran Masih Rendah, Mendagri Tito Kawal Percepatan Belanja 4 DOB Papua

    Serapan Anggaran Masih Rendah, Mendagri Tito Kawal Percepatan Belanja 4 DOB Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan belanja APBD di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua masih rendah.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian minta gubernur setempat untuk merealisasikan belanja APBD, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di empat DOB Papua tersebut.

    Tito mencatat hingga 27 Juni 2025 kemarin, realisasi belanja APBD dari Provinsi Papua Pegunungan hanya sekitar 20,25%, sementara Provinsi Papua Selatan sebesar 18,09%, Papua Tengah 15,98%, dan Papua Barat Daya 11,51%.

    “Padahal mereka dananya dari pusat. Nah kenapa bisa begini? Karena syarat salurnya yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi mereka. Nah ini menyangkut masalah teknis,” tuturnya di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal terus mengawal, mengevaluasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Daerah tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

    Selain itu, Tito mencatat berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025, dari keempat DOB Papua, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar 48,75%.

    Sementara itu, realisasi terendah dicatat oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 14,76%. Adapun Provinsi Papua Selatan mencatat realisasi 23,17 persen dan Papua Barat Daya sebesar 17,47%.

    “Hampir seluruh pendapatan empat DOB itu bergantung pada dana transfer pusat,” kata Tito.

  • Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Jakarta, CNNBC Indonesia – Sejumlah wilayah Indonesia masih tetap berpotensi mengalami hujan lebat. Ini terjadi meskipun 25% daerah telah masuk ke musim kemarau.

    Laporan BMKG mengatakan hujan dengan intensitas tinggi bakal terjadi di sejumlah daerah dalam sepekan ke depan. Alasannya karena adanya faktor regional lokal yang memberikan variasi hujan harian yang tinggi.

    “Tingginya curah hujan yang tercatat di sebagian wilayah Indonesia juga disebabkan oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berosilasi di wilayah maritim Indonesia, serta gelombang atmosfer tropis seperti gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator yang turut mendukung pembentukan awan hujan,” jelas BMKG dalam situs resminya, dikutip Kamis (3/7/2025).

    “Selain itu, kelembapan udara yang masih relatif tinggi menjadi bahan bakar yang efektif dalam pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia,” BMKG menambahkan.

    Selama satu minggu ke depan, BMKG mencatat sejumlah wilayah Indonesia khususnya bagian selatan dan timur diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau Outgoing Longwave Radiation (OLR) yang menunjukkan nilai negatif.

    Menurut BMKG, kondisi tersebut terjadi karena fenomena cuaca global Madden-Julian Oscillation (MJO) di Indonesia khususnya bagian timur. Gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuator juga terlihat aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian selatan.

    Begitu juga Gelombang Kelvin yang diprediksi aktif di wilayah Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    “Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” tulis lembaga tersebut.

    Sirkulasi sikonik terpantau berada di wilayah perairan barat daya Lampung dan Selat Karimata. Ini membentuk daerah perlambatan kecepatan anging yang memanjang dari Selat Sunda hingga perairan barat daya Lampung, Laut Jawa dan Selat Karimata.

    Sirkulasi tersebut juga membentuk daerah belokan dan pertemuan angin yang memanjang untuk wilayah Laut China Selatan dan Perairan utara Maluku Utara hingga Kepulauan Papua.

    Peningkatan kecepatan angin ( lebih dari 25 knot) terdeteksi di sejumlah wilayah perairan Laut China Selatan, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

    Cuaca di sejumlah wilayah Indonesia juga terjadi karena dorongan udara kering di belahan bumi selatan yang memperkuat ketidakstabilan atmosfer. Instrusi udara kering bergerak dari selatan dan akan melintasi perairan selatan Jawa.

    Prospek Cuaca Sepekan Ke Depan

    Periode 1-3 Juli

    Kondisi didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan intensitas rendah, terjadi di wilayah sebagai berikut : Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang diprediksi terjadi di beberapa wilayah.

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan.

    • Angin Kencang: Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, dan Papua Selatan.

    Periode 4-7 Juli

    Didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Tengah dan Papua Pegunungan.

    • Angin Kencang: Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Selatan

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Di Papua Barat Tim Peneliti UGM Menemukan Tujuh Spesies Baru Lobster Air Tawar

    Di Papua Barat Tim Peneliti UGM Menemukan Tujuh Spesies Baru Lobster Air Tawar

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim peneliti Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada berhasil mengidentifikasi tujuh spesies baru lobster air tawar genus Cherax dari wilayah Papua Barat. Penelitian yang dipublikasikan secara terbuka pada 6 Juni 2025 dalam artikel berjudul “Seven New Species of Crayfish of the Genus Cherax (Crustacea, Decapoda, Parastacidae) from Western New Guinea, Indonesia” yang diterbitkan di jurnal Quartil 2 (Q2) Arthropoda ini melibatkan kolaborasi antara UGM, peneliti independen dari Jerman, serta lembaga riset di Berlin.

    “Papua adalah hotspot keanekaragaman hayati yang masih menyimpan banyak misteri. Penemuan ini hanya sebagian kecil dari potensi luar biasa yang belum tereksplorasi,” ungkap Rury Eprilurahman, Dosen Fakultas Biologi UGM sekaligus penulis kedua dalam publikasi ini, Kamis 19 Juni 2025.

    Rury menyatakan penemuan ketujuh spesies itu, Cherax veritas, Cherax arguni, Cherax kaimana, Cherax nigli, Cherax bomberai, Cherax farhadii, dan Cherax doberai, di lokasi terpencil di Misool, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni yang masih memiliki ekosistem air tawar yang relatif alami. Proses identifikasinya dilakukan secara integratif, menggabungkan pendekatan morfologi dan filogeni molekuler berbasis gen mitokondria 16S dan COI untuk memastikan hasil yang kuat secara ilmiah dan akurat dari sisi taksonomi.

    “Kami tidak hanya melihat bentuk tubuh dan warna, tetapi juga membandingkan DNA-nya untuk memastikan bahwa ini benar-benar spesies yang berbeda,” jelas Rury.

    Rury mengatakan lobster air tawar di Papua ini awalnya berasal dari perdagangan akuarium hias internasional dengan nama dagang seperti Cherax sp. “Red Cheek”, Cherax sp. “Amethyst”, dan Cherax sp. “Peacock” sebelum diidentifikasi secara ilmiah. Melihat fakta ini, pentingnya kerja sama antara peneliti dan penghobi hewan air dalam mengungkap keanekaragaman spesies dan bahkan beberapa kolektor lokal bahkan terlibat dalam pencarian spesimen di lapangan.

    “Komunitas pecinta lobster hias justru sering menjadi sumber awal informasi kami, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan riset sistematis,” ujarnya.

    Hasil analisis DNA dan morfologi, ketujuh spesies tersebut tergolong dalam kelompok Cherax bagian utara (northern lineage), yang sebelumnya telah mencakup 28 spesies dan kini bertambah menjadi 35. Klasifikasi ini menurutnya penting, karena menunjukkan bahwa wilayah Papua Barat merupakan pusat evolusi bagi kelompok ini, berbeda dari spesies yang ada di Australia atau Papua Nugini dengan ciri khasnya, baik dari warna tubuh, bentuk capit (chelae), maupun struktur rostrumnya untuk membedakan spesies baru dari kerabat dekatnya.

    “Misalnya Cherax arguni memiliki tubuh dominan biru gelap dengan belang krem, serta capit dengan patch putih transparan yang khas,” kata Rury sambil menunjukkan foto spesimen.

    Hasil filogeni molekuler menunjukkan bahwa Cherax arguni merupakan kerabat dekat Cherax bomberai, dengan jarak genetik yang cukup signifikan untuk diklasifikasikan sebagai spesies tersendiri. Analisis ini dilakukan dengan metode Bayesian dan Maximum Likelihood menggunakan data DNA mitokondria.

    Penanda genetik ini menjadi landasan utama dalam menentukan batas antarspesies secara objektif. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan genetik dalam taksonomi modern, terutama di wilayah tropis yang biodiversitasnya sangat tinggi.

    “Perbedaan pada sekuens DNA mitokondria bisa mencapai 11%, yang menunjukkan adanya isolasi evolusioner yang cukup lama,” ujar Rury.

    Penemuan ini sekaligus menunjukkan urgensi konservasi spesies lobster air tawar di Papua yang rentan terhadap eksploitasi dan degradasi habitat. Menurut Rury, banyak dari spesies ini hidup di sungai kecil dan anak-anak sungai yang belum banyak terpetakan secara ekologis.

    Beberapa di antaranya bahkan baru diketahui dari satu titik lokasi, membuatnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sekecil apapun. Lokasi asal spesimen tidak sepenuhnya diungkap dalam publikasi demi menjaga kelestarian populasi alami. Ke depan, riset lanjutan dan pemetaan sebaran spesies akan sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan konservasi yang berbasis data.

    “Kami harus menjaga keseimbangan antara eksplorasi ilmiah dan perlindungan habitat, apalagi banyak dari spesies ini hidup di wilayah yang mulai terjamah aktivitas manusia,” tambah Rury.

    Publikasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan ilmiah tentang keanekaragaman fauna Indonesia, tetapi juga mempertegas posisi UGM sebagai pusat unggulan riset hayati tropis. Terlibatnya Fakultas Biologi UGM dalam proyek lintas negara ini menunjukkan kapasitas akademik yang berdaya saing global. Dengan publikasi di jurnal bereputasi tinggi, UGM memperlihatkan komitmen terhadap riset yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan penguatan basis data biodiversitas nasional.

     

    Modus Penipuan Bagi Untung Jual Beli HP, Pria Pemalang Ditangkap Polisi

  • Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua untuk ditingkatkan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap kebijakan yang diambil menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

    Hal itu disampaikan Romy dalam rapat evaluasi 4 DOB antara Mendagri dengan Komisi II DPR RI, Rabu (2/7/2025). Romy mengatakan pembangunan papua berbicara rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

    “Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” kata Romy.

    Romy mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk memperluas cara pandang. Penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua disebut tak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

    “Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

    Evaluasi 4 DOB

    Mendagri, Tito Karnavian, menjabarkan evaluasi daerah otonom baru (DOB) 4 provinsi di Papua. Ia menyebut ada perbedaan secara pendapatan dan belanja antara provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    “Papua Tengah itu tidak buruk sangat bagus sekali pendapatannya 48%, 48,7% nomor 2 se-Indonesia, baru diikuti yang lain DKI dan seterusnya. Idealnya Di 27 Juni itu semua daerah sudah di atas 40% yang warna-warna hijau,” kata Tito dalam rapat.

    Tito mengatakan target pendapatan Papua Pegunungan baru di angka 14%, sedangkan Papua Barat 17%. Tito mengungkap Papua Selatan untuk pendapatan berada di angka 23%.

    Kendati demikian, Tito juga menyoroti belanja dari masing-masing DOB. Ia mengatakan meski anggaran pendapatan Papua Tengah tinggi sebesar 48%, tetapi belanjanya masih di angka 15%.

    “Papua Tengah ini 48% Pak anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15%. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur mengecek masalahnya di mana,” ujar Tito.

    “Bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya kurang. Ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas sehingga uangnya mohon maaf dengan segala hormat ditahan di tingkat provinsi Pak Gubernur,” kata Tito.

    Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Gubenur Papua Tengah. Adapun untuk Papua Pengunungan pendapatan ada di angka 14%, sementara belanjanya mencapai 20%.

    “Nah kemudian Papua Pegunungan Ini yang memprihatinkan kita karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14% di bulan Juni, belanjaannya sudah 20%. Artinya terjadinya defisit di Papua Pegunungan,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Kementerian Keuangan untuk membentuk tim khusus guna mengakselerasi penyerapan anggaran di daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Mendagri mengatakan Provinsi Papua Tengah berhasil menyerap anggaran hingga 48 persen, sedangkan tiga provinsi lainnya baru bisa menyerap anggaran di bawah 18 persen.

    “Kami sudah diskusikan dengan Wakil Menteri Keuangan, kami akan bentuk tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk datangi daerah-daerah ini. Tiga ini yang rendah penyerapannya sampai 27 Juni ini ya, harusnya 40 persen ke atas,” kata Tito di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan pihaknya menggandeng Kementerian Keuangan karena kendala yang dihadapi tiga provinsi baru di Papua tersebut berkaitan dengan persyaratan untuk penyaluran anggaran yang merupakan bidang yang ditangani Kemenkeu.

    “Padahal, mereka dananya dari pusat. Nah kenapa? Karena syarat salurnya yang disyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi. Nah ini menyangkut masalah teknis, oleh karena itu, ya mungkin masalah kompetensi yang menanganinya ya,” ujarnya.

    Tim khusus tersebut juga akan memberikan bimbingan teknis kepada tiga jajaran pemerintahan provinsi tersebut sehingga realisasi anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut bisa segera diwujudkan.

    “Kami akan berikan bimbingan tenis kepada mereka supaya penyalurannya lebih mudah dan gampang,” tuturnya.

    Kemendagri bersama Kementerian Keuangan pada Rabu ini menggelar rapat evaluasi dengan Komisi II DPR RI soal Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua. Empat provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat Panitia Kerja Evaluasi DOB Empat Provinsi di Papua ini membahas transfer dana otonomi khusus hingga anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat evaluasi tersebut dilakukan setelah tahun ketiga atau tahun terakhir bagi pemerintah pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah empat provinsi tersebut sejak diresmikan, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pembentukan keempat provinsi tersebut.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui dana transfer untuk membangun infrastruktur pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua tidak sebanding dengan harga integrasi Papua.

    “Ini semua harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan integrasi Papua. Satu pilihan kita berbangsa, di mana tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang merasa dianaktirikan di Republik Indonesia tercinta. Cost (biaya) rupiah yang harus kita keluarkan itu tidak sebanding apa pun dengan harga integrasi Papua,” kata Rifqi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rifqi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Membangun infrastruktur perkantoran, membangun pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua, yang angkanya sebetulnya sangat kecil kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan infrastruktur bangsa yang lebih besar ini, itu harganya harus kita nilai bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun integrasi bangsa,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana otonomi khusus (otsus) ke Papua, memang dibutuhkan untuk menghapus kesenjangan Papua dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa saudara-saudara kita di Papua memang membutuhkan perhatian khusus agar kesenjangan antara Papua dengan luar Papua, terutama Jawa, misalnya, Sumatera, atau kampung saya, Kalimantan, itu memang harus kemudian segera kita carikan solusi dan percepatan. Kita juga memberikan otonomi khusus karena kita menghargai kekhasan dengan lokalitas Papua,” tuturnya.

    Untuk itu, Rifqi menekankan upaya untuk memperbesar transfer keuangan pusat ke Papua hanya persoalan teknis dalam rangka mempertahankan prinsip dasar untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Jauh dari itu, kita sekarang sedang mempersiapkan peradaban bangsa yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Ia juga berharap penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di empat DOB di Tanah Papua dapat rampung sebelum tahun 2028.

    “Kalau bisa lebih cepat, mungkin jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita harus menunggu,” tambahnya.

    Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya Komisi II DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat dana transfer ke daerah (TKD), baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana tambahan infrastruktur (DTI), maupun dana otonomi khusus (otsus) dengan formulasi yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada empat DOB di Tanah Papua.

    Kemudian, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan infrastruktur di empat DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum hingga serapannya minimal 80 persen untuk APBN tahun 2025.

    Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan MRP di empat DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028, sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonomi baru.

    Berikutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat provinsi baru di Tanah Papua.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Kelautan Nasional momentum evaluasi pengelolaan SDA laut

    Hari Kelautan Nasional momentum evaluasi pengelolaan SDA laut

    Dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya kelautan harus menjunjung nilai-nilai keberlanjutan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mengatakan Hari Kelautan Nasional merupakan momentum penting bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dengan bijak.

    “Hari Kelautan Nasional ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sebaik apa kita berinteraksi dengan laut, serta bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang unggul agar dapat mengelola laut dengan bijak,” kata Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik itu dilihat dari luasan wilayah laut, letak geografis yang berada antara dua samudra dan dua benua, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan megabiodiversitas.

    Hendra menilai, potensi ini bisa dikelola dengan baik apabila sumber daya manusia (SDM) juga dipersiapkan dengan matang dan berkelanjutan.

    “Dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya kelautan harus menjunjung nilai-nilai keberlanjutan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita,” kata Hendra.

    “Asas keberlanjutan dan bermanfaat untuk kemakmuran bersama menjadi sangat penting, agar sumber daya laut dapat sampai kepada generasi selanjutnya,” ujarnya pula.

    Selain itu, ia menilai para pemangku kepentingan perlu untuk kembali menata ekonomi kelautan Indonesia dengan mengedepankan nilai keberlanjutan.

    Oleh karena itu, Hendra menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai larangan ekspor pasir laut adalah kabar baik, begitu pun dengan pencabutan izin tambang di Raja Ampat.

    Persoalan lainnya, adalah bagaimana kembali menjadikan laut sebagai jalan hidup bersama.

    Hendra mengatakan masyarakat pesisir umumnya memiliki keterampilan yang khas dalam mengelola sumber daya kelautan, sehingga perlu dibangun distribusi yang lebih baik agar produk tersebut sehingga dapat diserap oleh pasar luas.

    “Lantas apa yang harus dilakukan terkait dengan masih banyaknya PR di sektor kelautan? Pertama, kembali pulihkan ekosistem laut. Alangkah baiknya, bila pengelolaan ini diberikan kepada kelompok masyarakat lokal/community based,” kata Hendra pula.

    Selanjutnya, pentingnya sarana pendidikan yang memiliki ketersesuaian dengan potensi sumber daya kelautan dan permintaan industri kelautan, seperti penguatan pendidikan sosial-ekonomi perikanan.

    “Hal ini tidak terbatas dalam pendidikan formal, jalur nonformal juga dapat diberikan di kampung-kampung pesisir kepada pemuda-pemuda pesisir,” ujarnya.

    “Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, misalnya hingga saat ini masih marak penggunaan alat tangkap trawl di Sumatera Utara, ataupun bagaimana perkembangan pagar laut di Tangerang yang tidak jelas kabarnya. Maka dari itu, kami mendorong adanya ketegasan pemerintah dalam melindungi laut dan nelayan kecil,” katanya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.