Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Fintech Lending Days jadi Ajang Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Papua

    Fintech Lending Days jadi Ajang Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Papua

    JAKARTA – KrediOne menegaskan komitmennya sebagai platform pindar yang mendorong pemerataan dan peningkatan literasi inklusi keuangan dengan berpartisipasi dalam Fintech Lending Days, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 9–10 Juli 2025 di Sorong, Papua Barat Daya.

    CEO KrediOne Kuseryansyah mengatakan, KrediOne memberikan edukasi mengenai manfaat dan tata cara penggunaan layanan pinjaman daring legal yang aman dan terpercaya.

    “Kami meyakini bahwa Papua memiliki potensi luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, KrediOne hadir untuk memberikan literasi dan edukasi agar masyarakat memahami perbedaan antara platform pindar resmi dan pinjaman online ilegal, serta dapat memanfaatkan layanan pinjaman daring secara bijak dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat, 11 Juli.

    Melalui kegiatan ini, KrediOne tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mengajak para pelaku UMKM untuk tumbuh dan memperkuat fondasi ekonomi mikro.

    Dengan memperkenalkan layanan pinjaman daring yang legal, aman, dan transparan, KrediOne ingin memastikan bahwa masyarakat Papua dapat mengakses solusi pembiayaan yang mendukung produktivitas, berkelanjutan serta bertanggung jawab.

    Selain itu, KrediOne juga terus menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta berkomitmen tinggi terhadap perlindungan dan pelayanan konsumen.

    Partisipasi KrediOne dalam Fintech Lending Days semakin mempertegas peran sebagai platform yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

    “KrediOne percaya bahwa literasi keuangan yang merata adalah fondasi penting agar masyarakat terhindar dari jerat pinjol ilegal, mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi nasional,” lanjut dia.

    Tidak hanya Fintech Lending Days, KrediOne bersama dengan AFPI juga mengadakan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian donasi dan alat tulis sekolah kepada para siswa SD dan SMP di Kampung Wisata Sauwandarek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua pada 11 Juli 2025.

    Melalui kegiatan CSR, KrediOne berharap dapat menyalakan semangat belajar dan membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk meraih cita-citanya.

    Hal ini meneguhkan komitmen KrediOne sebagai perusahaan pindar yang peduli terhadap lingkungan sosial dan terus berdampak bagi masyarakat.

  • BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) memperingatkan bahwa
    cuaca ekstrem
    masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun
    musim kemarau
    secara klimatologis telah dimulai.
    Pasalnya, hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau.
    “Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya
    hujan lebat
    dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip dari siaran pers BMKG, Sabtu (12/7/2025).
    Sebagian besar wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.
    Dwikorita menegaskan, hal ini terjadi lantaran dinamika atmosfer yang kompleks.
    Dinamika tersebut masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.
    Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.
    Dwikorita mengemukakan, intensitas hujan yang signifikan telah tercatat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
    Pada 9 Juli, hujan harian di atas 50 mm terjadi di Nabire dan Kalimantan Barat.
    Sementara pada 8 Juli, hujan sangat lebat tercatat di Papua Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Papua.
    Kondisi ini telah menyebabkan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga kerusakan infrastruktur.
    BMKG, kata dia, memprakirakan bahwa potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12–18 Juli 2025.
    Hujan lebat
    berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.
    Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
    Di lautan, kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan, seperti perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, Laut Seram, Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.
    Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap enteng potensi cuaca ekstrem yang bisa datang tiba-tiba.
    Ia juga meminta masyarakat menjauhi area terbuka saat terjadi petir, menghindari pohon atau bangunan tua saat angin kencang, serta tetap menjaga kesehatan karena cuaca terik masih mungkin terjadi di tengah pola hujan yang aktif.
    “Masyarakat harus tetap waspada, meskipun secara kalender kita berada di musim kemarau. Jangan lengah. Cuaca bisa berubah cepat dan membawa dampak besar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Siap Dipindahkan ke Papua, Ternyata ini Alasannya

    Gibran Siap Dipindahkan ke Papua, Ternyata ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wapres Gibran Rakabuming mengaku siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Hal itu merespons pemberitaan yang beredar terkait penunjukannya untuk berkantor di Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, mengutip detik, Minggu (12/7).

    Melalui unggahan video, Gibran mengatakan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru. Penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.

    Bahkan, jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan mengecek kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun. “Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucapnya.

    Gibran juga mengungkapkan, terkait perkara teknis pelaksanaan tugas seperti penempatan kantor, Ia juga fleksibel dalam hal lokasi kerja baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” tegasnya

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apa pun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua.

    Untuk mendorong hal tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat untuk mengurusi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Mandat itu ternyata bukan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus).

    “Concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, mengutip YouTube Komnas HAM.

    Menurutnya, penugasan kepada Wapres Gibran merupakan yang pertama kali. “Karena sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” imbuhnya.

    Yusril menjelaskan, penugasan terhadap wapres ini hal yang wajar. Sama halnya seperti Wapres ke-13 Ma’ruf Amin yang diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Dengan penunjukan Gibran menangani masalah pembangunan di Papua, terbuka kemungkinan orang nomor 2 di Indonesia tersebut akan berkantor di Papua.

    “Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan lain, Yusril menekankan, penunjukan tugas Gibran dalam mempercepat pembangunan di Papua berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” sebutnya mengutip detik.

    Badan khusus itu dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Perpres No 121 Tahun 2022. Namun, Yusril mengungkapkan, aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Adapun Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Yusril menyebut, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, mereka tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut.

    “Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” jelas Yusril.

    Yusril memaparkan, Gibran memiliki tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden.

    Menurut Yusril, secara konstitusional, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah. “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Banjir! BMKG Peringatkan Hujan Lebat Hantam Wilayah RI Sepekan

    Awas Banjir! BMKG Peringatkan Hujan Lebat Hantam Wilayah RI Sepekan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hujan lebat dan angin kencang diprediksi masih akan menghantam wilayah Indonesia sepekan ke depan, dalam periode 11-17 Juli 2025. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30% zona musim (ZOM) di Indonesia yang sudah masuk musim kemarau.

    Hal ini berarti sebagian besar ZOM di Indonesia masih berada dalam fase peralihan dengan curah hujan tinggi. Lebih spesifik, wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih menunjukkan potensi hujan tinggi.

    “Cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor atmosfer dan laut yang saling mendukung. Kombinasi dinamika atmosfer inilah yang menyebabkan masih terdapat potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan,” tertera dalam keterangan resmi BMKG, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Lebih spesifik, berikut fenomena yang memengaruhi cuaca di Indonesia sepekan ke depan, menurut BMKG:

    •⁠ ⁠Gelombang Equatorial Rossby aktif di: Sumatera, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT

    •⁠ ⁠Gelombang Kelvin memengaruhi: Sulawesi Utara, NTB, NTT, dan Papua Selatan

    •⁠ ⁠Sirkulasi Siklonik diperkirakan terbentuk di: Samudra Pasifik timur Filipina dan Samudra Hindia barat Bengkulu,.yang membentuk zona konvergensi dan konfluensi angin di wilayah sekitarnya.

    •⁠ ⁠Labilitas atmosfer lokal yang cukup kuat di berbagai wilayah turut mendorong pembentukan awan konvektif dan hujan lebat secara sporadis.

    Prospek Cuaca Sampai 17 Juli 2025 di RI

    13 Juli 2025

    Waspada (Hujan Sedang-Lebat):

    Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Siaga (Hujan Lebat-Sangat Lebat):

    Aceh, Papua Selatan

    Angin Kencang Berpotensi Terjadi di:

    Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulut, Papua Selatan

    14-17 Juli 2025

    Waspada (Hujan Sedang-Lebat):

    Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Malut, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan

    Siaga (Hujan Lebat-Sangat Lebat):

    Sumsel, Kep. Babel, Maluku, Papua Pegunungan

    Angin Kencang Berpotensi Terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Sulut, Sulsel, Papua Barat, Papua Selatan

    BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

    •⁠ ⁠Perhatikan perubahan cuaca harian yang dapat berlangsung cepat dan tiba-tiba.

    •⁠ ⁠Hindari aktivitas luar ruangan saat terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

    •⁠ ⁠Jauhi pohon besar, baliho, tiang listrik, serta bangunan yang rapuh saat cuaca buruk.

    •⁠ ⁠Tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, khususnya di wilayah rawan.

    •⁠ ⁠Saat cuaca cerah dan panas, lindungi diri dengan tabir surya dan cukupkan asupan cairan tubuh.

    •⁠ ⁠Pantau akun resmi BMKG di berbagai platform untuk memantau kondisi cuaca terkini.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.

    “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.

    Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.

    Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.

    Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.

    “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.

    Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.

    Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.

    Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.

    (shc/rrd)

  • Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab suhu dingin yang terjadi di bulan Juli 2025 ini.

    Benarkah penyebabnya adalah fenomena Aphelion?

    BMKG menjelaskan, Aphelion adalah fenomena astronomi tahunan ketika posisi bumi berada pada titik terjauhnya dari matahari.

    Biasanya, menurut BMKG, fenomena ini terjadi sekitar bulan Juli.

    “Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dan, terjadi setiap musim kemarau. Yakni sekitar bulan Juli hingga September,” tulis BMKG dalam unggahan di akun Intagram resmi, dikutip Jumat (11/7/2025).

    BMKG lalu memaparkan cuaca dingin yang tercatat pada awal bulan Juli 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Khususnya di dataran tinggi dan wilayah selatan khatulistiwa, mengacu data stasiun meteorologi di seluruh Indonesia.

    Berikut datanya:

    1 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    2 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    3 Juli 2025 – Enarotali (Papua Tengah): 13 derajat Celcius

    4 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    5 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    6 Juli 2025 – Frans Sales Lega (NTT): 13 derajat Celcius

    7 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 11 derajat Celcius

    8 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 12 derajat Celcius.

    “Cuaca dingin belakangan bukan karena Aphelion. Tapi karena ada beberapa faktor cuaca,” jelas BMKG.

    Faktor-faktor tersebut adalah:

    1. mulai memasuki musim kemarau, yang ditandai dengan dominasi angin timuran (Monsoon Australia) yang bersifat kering dan dingin

    2. langit cerah yang mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer saat malam hari

    3. hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah turut menambah rasa dingin karena membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan sinar matahari.

    “Menghadapi banyaknya informasi cuaca yang simpang siur, BMKG mengimbau masyarakat jangan langsung percaya pada informasi yang viral di media sosial, terutama yang tidak mencantumkan sumber resmi,” tegas BMKG.

    BMKG juga mengingatkan masyarakat agar membagikan informasi yang sudah terverifikasi agar tidak ikut menyebarkan kepanikan. Dan selalu memastikan kebenaran informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, seperti situs BMKG, media sosial, atau aplikasi infoBMKG.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem, seperti suhu dingin, hujan lebat, angin kenang, atau gelombang tinggi. Serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” tegas BMKG.

    Peringatan Dini Cuaca Periode 11-13 Juli 2025

    Secara cuaca di Indonesia didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan.

    Namun, BMKG mengingatkan waspada adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Aceh, Papua Selatan.

    Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bawa Misi Sosial, Rumah Sakit Kapal Hadir di Raja Ampat

    Video: Bawa Misi Sosial, Rumah Sakit Kapal Hadir di Raja Ampat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan besar untuk masyarakat di wilayah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Melihat kebutuhan ini, PT Pertamina International Shipping kembali berkolaborasi bersama yayasan dokter peduli doctorshare, menghadirkan penyediaan layanan kesehatan terapung rumah sakit kapal Nusa Waluya II. Seperti apa wujud fasilitas rumah sakit kapal ini?

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 11/07/2025) berikut ini.

  • Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan tidak melanjutkan rencana pembangunan rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi (m2).

    Ara menegaskan, keputusan itu diambil usai mengantongi masukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga suara angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    “Saya sudah dengar begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V. Maka saya sampaikan permohonan maaf dan saya cabut ide itu,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2025).

    Dengan demikian, rancangan draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai) batal diteken.

    Adapun, payung hukum pengadaan rumah subsidi masih mengacu pada aturan lama yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 yang menetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Berikut Daftar Harga Rumah Subsidi yang Berlaku:

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024 

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

  • Anak Ingusan Begitu Mana Bisa

    Anak Ingusan Begitu Mana Bisa

    GELORA.CO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua.

    Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua.

    Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. 

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. 

    Namun, Sebby Sambom meragukan putra sulung  Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. 

    “Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua. Apa kualifikasinya? tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua”, kata Sebby, Rabu (9/7/2025). 

    Menurut Sebby, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua.

    Gibran Siap Bertugas Kapanpun Dimanapun 

     

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. 

    Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, sudah ada sejak era Wapres Ma’ruf Amin.

    “Oh itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Warpres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama,” kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua.

    “Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap. Kita siap,” tuturnya.

    Bahkan kata Gibran, saat Keppres tentang penugasan tersebut belum keluar dirinya siap untuk bertugas sesuai arahan Presiden Prabowo. 

    Selama ini kata Gibran tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ditugaskan ke Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Timur Indonesia tersebut.

    “Misalnya Keppresnya belum keluar pun saya sudah siap, kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG Jadi nanti tinggal atur waktu aja,” katanya.