Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Dampak tambang di Sultra lebih parah dari Raja Ampat

    Dampak tambang di Sultra lebih parah dari Raja Ampat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Politisi PDIP: Dampak tambang di Sultra lebih parah dari Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wiryanti Sukamdani menyoroti dampak aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai lebih parah dibandingkan dengan kondisi lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kami melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk Sultra. Banyak informasi yang menyebut dampak limbah nikel hanya terjadi di Raja Ampat, tapi ternyata kondisi di Konawe Utara, Kabaena, dan Kolaka jauh lebih parah,” kata Wiryanti saat kunjungan ke Kendari, Jumat.

    Ia mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya di lapangan, limbah tambang bahkan telah mencemari sumur-sumur milik warga. Menurutnya, kondisi ini berisiko tinggi terhadap kesehatan, khususnya bagi anak-anak.

    “Kalau sampai limbah masuk ke tubuh anak, bisa menghambat tumbuh kembang otaknya. Ini sangat berbahaya,” ujar Wiryanti yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pariwisata DPP PDI Perjuangan

    Politisi senior tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan eksploitasi sumber daya alam di Sultra hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak lingkungan dan sosial yang berat.

    Ia juga menyoroti potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah tambang, akibat alih fungsi lahan secara masif dan tidak terkendali.

    “Kondisi ini harus segera ditangani secara serius melalui koordinasi lintas sektor. Kami akan membawa persoalan ini ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk mencari solusi bersama,” ucap Wiryanti.

    Selain menyoroti isu lingkungan, Wiryanti turut mengapresiasi kekayaan alam dan potensi pariwisata Sulawesi Tenggara karena lanskap wilayah ini tidak kalah dengan destinasi unggulan nasional lainnya.

    “Keindahan alam Sultra luar biasa. Ada Labengki, Pulau Muna, Buton, dan banyak lagi lokasi yang layak dikembangkan sebagai destinasi wisata kelas nasional,” ujarnya. 

    Sumber : Antara

  • Sederet Lapangan Migas Ini Beroperasi 2026-2027, Pasokan Gas Bertambah

    Sederet Lapangan Migas Ini Beroperasi 2026-2027, Pasokan Gas Bertambah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap sederet proyek lapangan gas baru yang akan mulai beroperasi pada rentang waktu 2026-2027.

    Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk mempercepat beroperasinya beberapa wilayah kerja migas baru.

    Pada 2026, dia menyebut, Blok Duyung, Lapangan Mako, Natuna yang dioperasikan oleh Conrad Asia Energy Ltd akan mulai beroperasi. Guna mengalirkan gas dari Blok Duyung ini, akan dibangun pipa gas dari West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Batam (Pulau Pemping).

    “Jadi ketika Mako itu mungkin katakanlah tahun 2027 akhir baru masuk tapi kita upayakan sejak 2026 sudah ada gas yang mengalir ke Pemping,” katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Selain itu, SKK Migas juga mendorong sejumlah proyek besar lainnya untuk segera diproduksikan. Misalnya, proyek Geng North yang dioperasikan perusahaan migas asal Italia, Eni, ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

    “Kemudian penemuan baru Geng North yang kita percepat, ini sejarah baru karena discovery Oktober 2023 PoD kurang 1 tahun dan dalam waktu 4 tahun kita rencanakan 2027 onstream (beroperasi),” katanya.

    Dia pun menilai, bukan isu krisis atau kelangkaan gas yang terjadi di domestik saat ini, melainkan isu ketidakcocokan atau mismatch antara lokasi sumber pasokan gas dan permintaan atau pasar gas itu sendiri.

    Dia menjelaskan, saat ini di area tertentu mengalami kelebihan pasokan gas seperti Kilang LNG Tangguh di Papua Barat, Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur, pasokan gas di Papua dan juga Jawa Timur. Tapi kelebihan pasokan gas ini ada kendala tidak bisa dikirimkan ke pusat permintaan karena belum adanya infrastruktur.

    Namun di sisi lain, dia pun mengakui ada juga wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas seperti di Sumatera dan Jawa Bagian Barat.

    “Namun di sisi lain ada wilayah surplus yang tadi mengalami kendala-kendala dari sisi belum adanya infrastruktur yang men-deliver gas tersebut sejak 2023 kita struggling menyelesaikan surplus di Jatim dan pemerintah sudah bangun Pipa Cisem (Cirebon-Semarang),” tandasnya.

    Dari sisi tren pemanfaatan gas untuk pasar domestik, menurutnya menunjukkan peningkatan.

    Dia menyebut, pemanfaatan gas bumi untuk domestik kini kurang lebih telah mencapai 69,26% atau hampir 70%. Sedangkan sisanya yakni sekitar 30% untuk kebutuhan ekspor.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PLN Bakal Dapat Tambahan Sumber Gas Baru Tahun Depan

    PLN Bakal Dapat Tambahan Sumber Gas Baru Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa mulai tahun depan, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) akan mendapat tambahan sumber pasokan gas baru. Hal ini seiring mulai beroperasinya Blok Duyung, Natuna yang dioperasikan oleh Conrad Asia Energy Ltd.

    Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menyampaikan, saat ini pihaknya telah memetakan adanya potensi penambahan sumber pasokan gas baru sekitar 15 BBTUD di wilayah Sumatera yang akan dipercepat produksinya.

    “Nah untuk PLN sendiri saat ini kontrak jangka panjang nya ini kan hanya 60 kargo, namun kebutuhannya hampir 100 kargo, sehingga itu lah gap yang harus kita penuhi. 60 kargo itu pun juga HGBT jadi sudah banyak pemerintah kasih insentif ke PLN,” kata Kurnia dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Ia lantas mengapresiasi langkah PT PLN EPI yang telah melakukan penandatanganan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Conrad Asia Energy Ltd. Dengan begitu, diharapkan proyek pembangunan pipa WNTS-Pemping dapat segera dimulai tahun depan.

    “Dengan tandatangan PJBG tadi maka pembangunan Pipa Pemping ini bisa akan dilaksanakan, sehingga kami berharap mulai tahun depan ada gas yang sudah mengalir melalui pipa Pemping ke Sumatera,” kata dia.

    Selain pemetaan sumber pasokan yang masuk melalui Sumatera, SKK Migas juga mendorong sejumlah proyek besar lainnya untuk segera diproduksikan. Pihaknya juga akan terus mengupayakan pemenuhan LNG bagi wilayah-wilayah yang mengalami defisit gas.

    “Saat ini kita juga lakukan dengan cara negosiasi dengan buyer kita di luar negeri mereka sangat paham kebijakan kita untuk mendorong ketahanan energi dalam negeri,” ujarnya.

    Dia pun menilai, bukan isu krisis atau kelangkaan gas yang terjadi di domestik saat ini, melainkan isu ketidakcocokan atau mismatch antara lokasi sumber pasokan gas dan permintaan atau pasar gas itu sendiri.

    Dia menjelaskan, saat ini di area tertentu mengalami kelebihan pasokan gas seperti Kilang LNG Tangguh di Papua Barat, Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur, pasokan gas di Papua dan juga Jawa Timur. Tapi kelebihan pasokan gas ini ada kendala tidak bisa dikirimkan ke pusat permintaan karena belum adanya infrastruktur.

    Namun di sisi lain, dia pun mengakui ada juga wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas seperti di Sumatera dan Jawa Bagian Barat.

    “Namun di sisi lain ada wilayah surplus yang tadi mengalami kendala-kendala dari sisi belum adanya infrastruktur yang men-deliver gas tersebut sejak 2023 kita struggling menyelesaikan surplus di Jatim dan pemerintah sudah bangun Pipa Cisem (Cirebon-Semarang),” tandasnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Kebut SK Koperasi Merah Putih untuk 1.000 Desa, Mayoritas di Papua

    Pemerintah Kebut SK Koperasi Merah Putih untuk 1.000 Desa, Mayoritas di Papua

    Pemerintah Kebut SK Koperasi Merah Putih untuk 1.000 Desa, Mayoritas di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU),
    Widodo
    , menegaskan pemerintah terus mengejar percepatan penerbitan
    Surat Keputusan
    (SK) badan hukum untuk
    Koperasi Desa Merah Putih
    (Kopdes) di wilayah
    Papua
    .
    Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh desa di Indonesia segera memiliki koperasi berbadan hukum sebelum Oktober 2025.
    “Total desa dan kelurahan di Indonesia ada 83.762. Saat ini yang sudah memiliki SK baru 80.068, artinya masih ada sekitar 1.000-an desa yang belum tercatat,” kata Widodo di kantornya, Jumat (18/7/2025).
    “Mayoritas berada di enam provinsi Papua, seperti Papua Pegunungan,” lanjut dia.
    Menurut Widodo, lambatnya proses legalisasi di Papua bukan disebabkan kurangnya dukungan, tetapi lebih karena tantangan geografis dan minimnya akses transportasi.
    Meski begitu, ia mengapresiasi langkah aktif dari sejumlah kepala daerah di wilayah timur Indonesia.
    “Di Papua Barat Daya misalnya, mereka sudah capai 70 persen dari target. Itu luar biasa. Pak Gubernur dan para bupati kerja keras sekali. Mereka tidak menjanjikan muluk-muluk, tapi tetap berusaha,” ujarnya.
    Widodo menjelaskan, pemerintah menargetkan pada bulan Oktober 2025, seluruh Kopdes Merah Putih yang sudah berbadan hukum dapat mulai beroperasi secara aktif di tengah masyarakat.
    Hal ini akan ditandai dengan peresmian gerai-gerai koperasi, peluncuran mock-up koperasi model, serta penguatan sistem manajemen dan regulasi.
    “Sekarang kita kejar SK-nya dulu. Tapi mulai Juli sampai Oktober, kita percepat dari sisi SDM, pembiayaan, dan peraturan teknis, supaya bisa langsung potong rantai pasok dari petani ke pasar, dari nelayan ke konsumen,” jelas Widodo.
    Sektor-sektor yang akan diprioritaskan mencakup pertanian, sembako, dan perikanan, agar keberadaan Kopdes dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan barang di daerah-daerah terpencil.
    “Puncaknya nanti di Oktober, presiden akan mencanangkan kembali seluruh koperasi yang sudah berbadan hukum harus sudah running memberikan pelayanan kepada masyarakatnya,” kata dia.
    “Sekarang baru SK badan hukumnya, nanti ada peresmiannya gerai-gerainya dan kemudian juga nanti ada mockupnya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat

    Ilustrasi – Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt/am

    BMKG prakirakan sebagian besar wilayah RI berawan tebal pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan tebal akan menyelimuti sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Jumat. Prakirawan BMKG Andika Hapsari pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan di Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang, sedangkan Banda Aceh dan Medan diprediksi berawan tebal.

    “Cuaca diprakirakan asap atau kabut di wilayah Kota Padang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan untuk wilayah Jambi dan Palembang, serta hujan ringan di Bandar Lampung.

    “Waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Bengkulu dan Pangkal Pinang,” ujar dia.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan cerah berawan di Kota Semarang, berawan tebal di Kota Yogyakakarta, dan udara kabur di Kota Surabaya. Untuk Kota Serang, Jakarta, dan Bandung berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan di Kota Denpasar dan Kupang, serta berawan tebal di Kota Mataram. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Banjarmasin, berawan tebal di Pontianak dan Samarinda, serta udara kabur di wilayah tanjung Selor.

    “Hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Palangkaraya,” ucap Putri.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Makassar, Gorontalo, dan Kendari. Kota Palu berpotensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Mamuju diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat di Kota Manado diminta untuk waspada potensi petir.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Ternate, hujan ringan di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

    “Sementara Kota Nabire dan Merauke diprediksi hujan dengan intensitas sedang,” tuturnya.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rob yang dapat terjadi di pesisir Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Selatan. Suhu maksimum mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius juga diprakirakan dapat terjadi di Bengkulu, Medan, dan Pekanbaru, sehingga masyarakat di wilayah tersebut diimbau untuk selalu mengenakan pelindung seperti topi dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan.

    Sumber : Antara

  • Demi Penuhi Suplai Gas, PGN Terus Berburu Pasokan LNG Baru

    Demi Penuhi Suplai Gas, PGN Terus Berburu Pasokan LNG Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sedang berupaya mendapatkan pasokan gas baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) di dalam negeri. Berbagai sumber telah dibidik oleh perusahaan untuk menambah suplai gas yang saat ini dinilai terus menurun.

    Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan pihaknya sedang melirik beberapa sumber LNG dari Banggai, Sulawesi Tengah oleh PT Donggi Senoro, proyek LNG Bontang, Kalimantan Timur oleh PT Badak NGL, hingga proyek LNG Tangguh Teluk Bintuni, Papua Barat oleh BP.

    “LNG yang kita upayakan mendapat dari Donggi Senoro, Bontang ataupun di Tangguh. Cuma, PGN ini sampai sekarang kan belum dapat term kontrak ya, hanya spot-spot ya,” jelasnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Yang terpenting, kata Arief, dari sumber-sumber gas baru itu, PGN berharap bisa membeli dengan harga ekonomis. Tidak lain, supaya distribusi yang dilakukan kepada konsumen juga bisa dibeli dengan harga terjangkau.

    “Nah saya berharap ke depan itu kami dapat term kontrak, kalau term kontrak itu memang harganya lebih steady dan jauh lebih murah dibanding saat kita mendapatkan spot market. Jadi kita beli dari domestik tapi spot. Sama kayak dari luar kan kadang-kadang nyari LNG dari spot,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, PGN menyalurkan hingga 90% kebutuhan gas nasional. Paling besar, kata Arief, konsumen gas berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Nah, untuk mencukupi kebutuhan itu, PGN akan menggantikan sebagian kekurangan gas itu dengan LNG. “Makanya kita aktif nyari-nyari gas dari sumber-sumber yang ada di upstream,” tandasnya.

    Untuk diketahui, di Indonesia Bagian Barat, PGN Group telah memiliki Pipa Transmisi Sumatera – Jawa, unit regasifikasi dan penyimpanan gas terapung (FSRU) Lampung, FSRU Jawa Barat dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi tulang punggung penyaluran gas bumi nasional. Apabila Pipa Dumai – Sei Mangkei telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya.

    Bila Pipa Dumai – SEI Mangkei selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas Pipa Cirebon Semarang (Cisem) Tahap II. Maka, masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga.

    Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG, sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa.

    Selanjutnya, permintaan yang potensial di wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh industri, kelistrikan dan smelter. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kodam Kasuari sebut 49 persen OAP lulus seleksi calon Tamtama 2025

    Kodam Kasuari sebut 49 persen OAP lulus seleksi calon Tamtama 2025

    Manokwari (ANTARA) – Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut sebanyak 263 orang atau 49 persen dari 542 calon Tamtama prajurit karir TNI AD gelombang II tahun 2025 merupakan putra orang asli Papua (OAP).

    Asisten Personel Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Gunnarto di Manokwari, Jumat, mengatakan jumlah kelulusan tersebut merupakan tertinggi sejak diterapkan kebijakan afirmasi otonomi khusus.

    Hal itu menjadi kebanggaan bagi Kodam XVIII/Kasuari dan seluruh masyarakat di Papua, sekaligus mencerminkan potensi generasi muda OAP mengabdi sebagai prajurit TNI AD.

    “Ini bukan sekadar angka statistik tapi harapan baru bagi masyarakat Bumi Kasuari (Papua Barat),” kata Gunnarto.

    Dia menyebut jumlah calon Tamtama OAP dinyatakan lulus pada tahap akhir sidang pemilihan tingkat pusat daerah (pantukhir sub panpus) terdiri atas 263 OAP dan 279 bukan OAP atau suku Nusantara.

    Keseluruhan calon Tamtama telah melewati proses seleksi yang panjang, dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kesehatan, jasmani, mental ideologi, kepribadian, dan psikologi.

    “Artinya, putra asli Papua mampu bersaing dan tampil terbaik. Mereka layak menyandang predikat calon prajurit TNI AD,” ujarnya.

    Dia menjelaskan 460 orang calon Tamtama akan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri (Rindam XVIII/Kasuari), 40 orang pada kecabangan Zeni (Pusdik Zeni), dan 42 orang kecabangan Kesehatan (Pusdik Bekang).

    Keberhasilan calon Tamtama OAP diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya di wilayah Papua Barat, sehingga jumlah kelulusan tahun-tahun mendatang lebih signifikan.

    “Semoga semakin banyak putra asli yang lolos dibanding bukan asli Papua,” ucap Gunnarto.

    Menurut dia, kelulusan calon Tamtama OAP tidak hanya membanggakan daerah, tetapi turut berkontribusi menjadi pelopor dalam mendorong kemajuan pembangunan Bumi Kasuari atau Papua Barat.

    Persentase kelulusan OAP bukti nyata Kodam XVIII/Kasuari tidak sekadar merekrut, tetapi membina, memberdayakan, dan mengangkat harkat masyarakat Papua dalam struktur pertahanan negara.

    “Mereka bukan hanya calon prajurit, tapi juga simbol harapan dan perubahan,” ujarnya.

    Salah satu orang tua calon Tamtama, Yance Dowansiba dari Suku Arfak mengapresiasi kebijakan afirmasi otonomi khusus yang diberlakukan dalam penerimaan prajurit TNI AD.

    Penyelenggaraan seleksi yang mengutamakan prinsip transparan, objektif, dan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) memberikan kesempatan bagi putra asli untuk bersaing.

    “TNI memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi putra terbaik Papua. Anak kami tidak dipungut biaya sepeserpun,” kata Yance.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Depan Wisudawan STIPAN, Rano Karno Singgung Peran Pendidikan Politik Kader PDIP – Page 3

    Depan Wisudawan STIPAN, Rano Karno Singgung Peran Pendidikan Politik Kader PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menghadiri Wisuda XVIII Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Tahun Akademik 2024/2025-GENAP di Ronatama Graha & Convention Hall, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/7/2025).

    Tak hanya Rano Karno, hadir juga Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat. Adapun, Sidang Senat STIPAN dipimpin oleh Prof Ermaya Suradinata, sedangkan jajaran STIPAN dipimpin oleh Ketua STIPAN, Sumarsono.

    Rano yang juga merupakan alumni STIPAN, merasa terhormat dan terharu bisa kembali ke kampus yang telah membentuknya, bukan hanya dalam hal pengetahuan, tapi juga nilai-nilai integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

    “Sebagai orang perfilman, saya tidak punya pengalaman dalam ilmu politik, apalagi ilmu pemerintahan. Pada waktu saya di Banten, saya diperintahkan belajar ilmu politik di STIPAN. Karena saya tahu, orang yang berkecimpung dalam dunia politik harus punya ilmu politik, orang berkecimpung di dunia pemerintahan harus punya ilmu pemerintahan,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rano juga menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai wakil bupati pada 2008 dalam kondisi minim pengetahuan teknokratis. Oleh PDI Perjuangan (PDIP) diwajibkan untuk memperdalam ilmu politiknya.

    “Kami diwajibkan partai kami, PDI Perjuangan, untuk terus sekolah” ungkap dia.

    Rano menekankan bahwa menjadi pemimpin publik memerlukan pemahaman mendalam tentang ilmu politik dan pemerintahan. “Di STIPAN, saya merasa menjadi semakin pintar,” ungkapnya.

     

     

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    1. Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

     

    2. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

     

    3. Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    4. Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset

     

    5. Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

     

    6. Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum

     

    7. Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    8. Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

     

    9. Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    10. Jehezkiel Devy Sudarso selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

     

    11. Andi Darmawangsa selaku DirekturUpaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    12. Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

     

    13. Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    14. Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

     

    15. I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    16. I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    17. Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

     

    18. Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

     

    19. Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    20. Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat