Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara

  • Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Untuk Regional I, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10, yang meliputi:

    Zona 4: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).
    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.
    Zona 9: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Zona 10: Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Sementara itu, Regional II mencakup Zona 1,2,3, 8, dan 15 yang meliputi:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
    Zona 2: Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi.Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.
    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Regional III mencakup Zona 11 hingga Zona 14 yang meliputi:

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

    Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis. 

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi.

  • Jangan Kaget! Ini 10 Provinsi dengan Jumlah Orang Miskin Terbanyak

    Jangan Kaget! Ini 10 Provinsi dengan Jumlah Orang Miskin Terbanyak

    Jakarta –

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% versi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sedangkan di perdesaan turun 0,43 juta orang.

    “Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,34% menjadi 11,03%,” tulis Berita Resmi Statistik BPS, dikutip Senin (28/5/2025).

    Sebagai informasi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dibandingkan September 2024.

    Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) berupa makanan dan non makanan. Sumber data utama yang dipakai adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025.

    10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak per Maret 2025:

    1. Jawa Timur: 3.875.880 orang
    2. Jawa Barat: 3.654.740 orang
    3. Jawa Tengah: 3.366.690 orang
    4. Sumatera Utara: 1.140.250 orang
    5. Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 orang
    6. Sumatera Selatan: 919.600 orang
    7. Lampung: 887.020 orang
    8. Banten: 772.780 orang
    9. Aceh: 704.690 orang
    10. Sulawesi Selatan: 698.130 orang

    10 provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi per Maret 2025:

    1. Papua Pegunungan: 30,03%
    2. Papua Tengah: 28,90%
    3. Papua Barat: 20,66%
    4. Papua Selatan: 19,71%
    5. Papua: 19,16%
    6. Nusa Tenggara Timur: 18,60%
    7. Papua Barat Daya: 17,95%
    8. Maluku: 15,38%
    9. Gorontalo: 13,24%
    10. Aceh: 12,33%

    Tonton juga video “BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar” di sini:

    (acd/acd)

  • Rumah sakit terapung RS Kapal Nusa Waluya II siap melayani 4.000 pasien di Pulau Waigeo Utara

    Rumah sakit terapung RS Kapal Nusa Waluya II siap melayani 4.000 pasien di Pulau Waigeo Utara

    Senin, 30 Juni 2025 22:48 WIB

    Foto udara pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II di Pulau Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (30/6/2025). Pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II, yang merupakan sebuah rumah sakit terapung berbentuk tongkang (GT 726 ton), hasil kolaborasi PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) ditargetkan dari 10 Juni hingga Agustus 2025 melayani 4000 pasien di daerah terpencil di sekitar Pulau Waigeo Utara agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak baik dari fasilitas dan pengobatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Warga berjalan di dermaga usai mendapatkan pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II di Pulau Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (30/6/2025). Pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II, yang merupakan sebuah rumah sakit terapung berbentuk tongkang (GT 726 ton), hasil kolaborasi PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) ditargetkan dari 10 Juni hingga Agustus 2025 melayani 4000 pasien di daerah terpencil di sekitar Pulau Waigeo Utara agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak baik dari fasilitas dan pengobatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Tenaga medis melakukan pemeriksaan gigi pasien di RS Kapal Nusa Waluya II di Pulau Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (30/6/2025). Pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II, yang merupakan sebuah rumah sakit terapung berbentuk tongkang (GT 726 ton), hasil kolaborasi PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) ditargetkan dari 10 Juni hingga Agustus 2025 melayani 4000 pasien di daerah terpencil di sekitar Pulau Waigeo Utara agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak baik dari fasilitas dan pengobatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan dari warga yang berobat di RS Kapal Nusa Waluya II di Pulau Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (30/6/2025). Pelayanan medis di RS Kapal Nusa Waluya II, yang merupakan sebuah rumah sakit terapung berbentuk tongkang (GT 726 ton), hasil kolaborasi PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) ditargetkan dari 10 Juni hingga Agustus 2025 melayani 4000 pasien di daerah terpencil di sekitar Pulau Waigeo Utara agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak baik dari fasilitas dan pengobatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengemudi Ojek Dibacok di Deiyai, Satgas Cartenz Duga Pelaku KKB

    Pengemudi Ojek Dibacok di Deiyai, Satgas Cartenz Duga Pelaku KKB

    Manokwari, Beritasatu.com – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kini tengah menyelidiki insiden penyerangan terhadap seorang pengemudi ojek bernama Aris Munandar (28), yang diserang oleh orang tak dikenal (OTK).

    Peristiwa ini terjadi saat Aris sedang mengantar penumpang di area Pasar Baru Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, pada Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen PolFaizal Ramadhani, korban mengalami luka serius di pundak dan lengan akibat serangan senjata tajam dan kini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Paniai.

    “Korban saat ini dirawat akibat luka sabetan benda tajam. Kami bersama aparat TNI telah mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit untuk memastikan penanganan korban berlangsung baik,” ujar Faizal dalam keterangannya yang diterima di Manokwari, Minggu (27/7/2025) dikutip dari Antara.

    Faizal menyatakan pihaknya mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik dan menegaskan bahwa pelaku akan ditindak sesuai hukum.

    Tim penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam serangan ini.

    Berdasarkan keterangan saksi, Aris sebelumnya terlihat mengantar seorang penumpang perempuan. Ia kemudian ditemukan dalam keadaan terluka parah dan jatuh di depan sebuah kios oleh warga sekitar, yang segera mengevakuasinya ke RSUD Waghete II sebelum dirujuk ke RSUD Paniai.

    Diduga, tiga pelaku pembacokan menaiki satu sepeda motor dan langsung melarikan diri seusai menyerang. Identitas ketiganya hingga kini masih dalam penyelidikan dan belum dipublikasikan oleh aparat.

    “Proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan terukur,” tambah Faizal.

    Sementara itu, Kepala Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas kejadian ini. Ia menegaskan keamanan di wilayah Deiyai akan diperketat dan proses pemulihan korban akan dikawal penuh oleh aparat gabungan.

    “Kami mengajak seluruh warga untuk menjaga situasi tetap kondusif dan segera memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui keberadaan pelaku,” ujar Yusuf.

  • BPK minta Pemprov Papua Barat perbaiki tata kelola keuangan daerah

    BPK minta Pemprov Papua Barat perbaiki tata kelola keuangan daerah

    Manokwari (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbaiki tata kelola keuangan periode mendatang, agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

    Staf Ahli BPK RI Bidang Manajemen Risiko Heri Subowo di Manokwari, Minggu, mengatakan perbaikan pengelolaan keuangan harus difokuskan pada peningkatan akuntabilitas belanja barang dan jasa.

    “Harus ada pengawasan yang ketat sekaligus pastikan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan bendahara menjalankan tugas sesuai ketentuan,” kata Heri.

    Dia menyebut rekomendasi perbaikan tersebut tidak terlepas dari perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan terdapat sejumlah temuan signifikan yang memengaruhi kewajaran laporan keuangan Pemprov Papua Barat, termasuk belanja barang dan jasa senilai Rp9,72 miliar.

    “Belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, serta belanja tanpa bukti sah sebesar Rp12,37 miliar,” ujarnya.

    Walaupun meraih opini WDP, kata dia, jumlah temuan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan laporan pengelolaan keuangan tahun 2023 yang mencapai enam permasalahan utama.

    BPK juga mengingatkan agar Pemprov Papua Barat segera menindaklanjuti sisa temuan pada tahun 2023 kurang lebih senilai Rp7,43 miliar, karena sebagian temuan sudah dikembalikan ke kas negara.

    “Tahun 2024 hanya satu yang menjadi sorotan. Namun hal ini tetap harus segera dibenahi. Perlu pengawasan internal yang lebih ketat,” tegas Heri.

    Dia menjelaskan belanja transfer ke daerah terealisasi Rp4,72 triliun atau 93,75 persen dari total pagu anggaran yang diterima Pemprov Papua Barat pada tahun 2024 sebanyak Rp5,03 triliun.

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tercatat Rp133,94 miliar atau mengalami penurunan drastis sebesar 64,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Total aset daerah juga menurun menjadi Rp15,47 triliun.

    “Total aset turun Rp2,33 triliun dibanding tahun 2023 sebesar Rp17,80 triliun,” ujarnya.

    Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Syamsuddin Seknun memastikan bahwa pihaknya akan mengawal temuan BPK atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi tahun 2024.

    DPRP dalam waktu dekat segera mengagendakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua Barat untuk menyelesaikan semua temuan dimaksud.

    “DPRP mengoptimalkan fungsi pengawasan anggaran untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyatakan komitmen penuh untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

    Opini WDP terhadap laporan hasil pemeriksaan dari BPK menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan kualitas tata kelola keuangan pemerintah provinsi yang lebih baik di masa mendatang.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Sebuah tonggak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia kembali tercipta dengan diresmikannya Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu, (26/7/2025). 

    Sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan, Bayan Group melalui program CSR Bayan Peduli pilar kesehatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2024 lalu dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit Kapal di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis serta terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil juga turut memperparah kesenjangan layanan kesehatan nasional.

    Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli menjadi bukti nyata komitmen Bayan Group dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung sistem kesehatan nasional, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang maksimal.

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi Masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini akan menjadi sarana penting untuk penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk.

    Ia menambahkan “Tidak berhenti sampai disitu, di kesempatan yang sama Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama dengan doctorSHARE menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Rumah Sakit Kapal yang kedua “dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli II’’ untuk jalur sungai yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, serta Program Pelayanan Kesehatan di wilayah Kalimantan untuk satu tahun kedepan.’’

    Sementara itu, Tutuk Utomo Nuradhy, Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), menyampaikan harapannya atas inisiatif ini. “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Tutuk menambahkan rumah sakit kapal ini terdapat  25 tenaga medis yang tediri dokter umum, dokter gigi hingga analis laboratirium

    “Untuk Rumah Sakit Kapal Dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli ini sendiri direncanakan akan didukung sekitar 22-25 tenaga medis di atas Rumah Sakit Kapal selama pelayanan. Terdiri dari tenaga medis spesialis, dokter umum, dokter gigi, analis laboratirium, bidan dan perawat” ujarnya

    Tutuk juga mengatakan program ini akan  dimulai di Kutai timur, dimana itu katagori yang sulit dari akses layanan  kesehatan.

    “Bayan Resources melalui program Bayan Peduli itu kita akan masuk ke Kalimantan Timur terkhususnya di wilayah Kutai Timur. Kalau teman-teman mungkin tahu di hidungnya Kalimantan itu ada daerah di sekitar sana yang memang itu wilayah bisa dikategorikan sulit akses layanan” kata Tutuk

    Selain mendukung pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Kapal, Bayan Peduli bersama doctorSHARE juga menjalin kolaborasi dalam sejumlah program kesehatan lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, antara lain:

    – Program Dukungan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TBC), menjangkau 1.100 pasien yang berada di wilayah Kalimantan dan Papua.

    – Program Penanganan Kaki Pengkor, menjangkau 100 pasien yang tersebar di wilayah Kalimantan serta beberapa daerah lain di Indonesia.

    – Program Pengadaan Bank Darah untuk Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, yang saat ini beroperasi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.
    (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    1. Logo HUT Ke-80 RI diluncurkan oleh Presiden, ini wujud dan maknanya

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo HUT Ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, setelah melewati seleksi dan sayembara yang digelar oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) pada 23 Mei sampai dengan 1 Juni.

    Logo HUT Ke-80 RI, pilihan Presiden Prabowo itu, tampil dengan desain sederhana yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih sebagai tanda HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    Desain logo terdiri atas dua bidang berbentuk silinder yang kontras dengan outline luar angka 8 dan 0 yang jika dilepaskan dari garis luarnya memiliki makna “dua inti yang kuat”, yaitu “bersatu” dan “berdaulat”.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo sematkan tanda pangkat ke delapan penerima Adhi Makayasa

    Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada delapan penerima penghargaan bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, Presiden Prabowo nampak menyematkan tanda pangkat pada masing-masing bahu penerima Bintang Adhi Makayasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. KSAD jelaskan alasan masa pendidikan Akmil hanya tiga tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNU Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan pihaknya memperpendek masa pendidikan akademi militer (Akmil) dari empat tahun ke tiga tahun karena untuk mengefisienkan waktu belajar siswa.

    “Kita kan banyak berdiskusi bahwa pendidikan itu terlalu panjang,” kata Maruli setelah menjalani upacara penerimaan lulusan Akmil di Lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.

    Selain karena efisiensi waktu, Maruli menjelaskan percepatan masa pendidikan Akmil ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan banyak satuan akan personel untuk menjalankan tugas pertahanan wilayah dan pembangunan teritorial di beberapa titik.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua salah satunya terkait manajemen

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua salah satunya terkait manajemen pemasakan.

    Sebab, kata dia, selama ini terdapat perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk program MBG.

    “Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Istana sebut transfer data Indonesia-AS untuk pertukaran barang-jasa

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

    Pernyataan Hasan tersebut berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, di mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    6. Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    Kementerian Pertahanan berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) Arnold Putra yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada Antara mengatakan, Kemhan menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra.

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Frega di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Bayar Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bayar Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Sebuah tonggak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia kembali tercipta dengan diresmikannya Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu, (26/7/2025). 

    Sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan, Bayan Group melalui program CSR Bayan Peduli pilar kesehatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2024 lalu dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit Kapal di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis serta terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil juga turut memperparah kesenjangan layanan kesehatan nasional.

    Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli menjadi bukti nyata komitmen Bayan Group dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung sistem kesehatan nasional, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang maksimal.

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi Masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini akan menjadi sarana penting untuk penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk.

    Ia menambahkan “Tidak berhenti sampai disitu, di kesempatan yang sama Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama dengan doctorSHARE menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Rumah Sakit Kapal yang kedua “dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli II’’ untuk jalur sungai yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, serta Program Pelayanan Kesehatan di wilayah Kalimantan untuk satu tahun kedepan.’’

    Sementara itu, Tutuk Utomo Nuradhy, Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), menyampaikan harapannya atas inisiatif ini. “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Tutuk menambahkan rumah sakit kapal ini terdapat  25 tenaga medis yang tediri dokter umum, dokter gigi hingga analis laboratirium

    “Untuk Rumah Sakit Kapal Dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli ini sendiri direncanakan akan didukung sekitar 22-25 tenaga medis di atas Rumah Sakit Kapal selama pelayanan. Terdiri dari tenaga medis spesialis, dokter umum, dokter gigi, analis laboratirium, bidan dan perawat” ujarnya

    Tutuk juga mengatakan program ini akan  dimulai di Kutai timur, dimana itu katagori yang sulit dari akses layanan  kesehatan.

    “Bayan Resources melalui program Bayan Peduli itu kita akan masuk ke Kalimantan Timur terkhususnya di wilayah Kutai Timur. Kalau teman-teman mungkin tahu di hidungnya Kalimantan itu ada daerah di sekitar sana yang memang itu wilayah bisa dikategorikan sulit akses layanan” kata Tutuk

    Selain mendukung pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Kapal, Bayan Peduli bersama doctorSHARE juga menjalin kolaborasi dalam sejumlah program kesehatan lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, antara lain:

    – Program Dukungan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TBC), menjangkau 1.100 pasien yang berada di wilayah Kalimantan dan Papua.

    – Program Penanganan Kaki Pengkor, menjangkau 100 pasien yang tersebar di wilayah Kalimantan serta beberapa daerah lain di Indonesia.

    – Program Pengadaan Bank Darah untuk Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, yang saat ini beroperasi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.
    (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta