Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman optimistis Papua bakal mandiri pangan pada 2026. Dia yakin langkah itu dapat tercapai dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangannya saat melakukan kegiatan penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).

    Amran menjelaskan bahwa kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000-124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk mencapai hal tersebut, dia menyebut bahwa cetak sawah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Amran juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. 

    Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan telah dialokasikan lahan sekitar 100.00 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025-2026.

    ”Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Namun, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri,” ungkapnya.

  • Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

    Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

    Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

    Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

    Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

  • Ramai Sorotan ke DPR Usai Endipat Sindir Donasi Rp10 Miliar, UU Ciptaker Disebut Punya Andil Picu Bencana

    Ramai Sorotan ke DPR Usai Endipat Sindir Donasi Rp10 Miliar, UU Ciptaker Disebut Punya Andil Picu Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI kini ramai jadi sorotan usai pernyataan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, viral di media sosial.

    Pasalnya, dia menyindir bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp10 miliar, yang gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah.

    Sindiran itu muncul dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menanggapi hal itu, publik terutama di media sosial banyak yang mengkritik terkait kinerja DPR RI dalam membuat undang-undang. Salah satu yang paling disorot adalah UU Cipta Kerja yang ditengarai turut jadi pemicu munculnya musibah banjir dan longsor.

    Pada 2021, dalam aksi damai di depan Gedung DPR RI, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengungkap bahwa okupansi lahan warga terang-terangan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan UU Ciptaker.

    Seperti yang dialami Bupati Sorong kala itu, yang digugat tiga perusahaan sawit karena izinnya dicabut, serta keindahan dan kesejahteraan warga Pulau Sangihe yang terancam akibat tambang emas yang akan beroperasi di sana.

    “Konflik-konflik ini memicu kemarahan publik, karena alih-alih mendatangkan investasi yang menguntungkan masyarakat setempat, justru penghidupan masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan yang menjadi taruhannya,” tegas Arie.

    Greenpeace Indonesia memandang kerusakan lingkungan hidup, hilangnya hak rakyat (khususnya masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), serta ancaman terhadap proses demokrasi adalah dampak dari menguatnya kekuatan ekonomi-politik Oligarki di Indonesia.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Bangun Konektivitas Nasional, Susi Pudjiastuti Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Bangun Konektivitas Nasional, Susi Pudjiastuti Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Bisnis.com, JAKARTA — Founder PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi Pudjiastuti memperoleh penghargaan dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dengan kategori Leadership for Excellence in National Connectivity.

    Penghargaan ini diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan 2014–2019 itu atas kepemimpinannya yang penuh semangat juang dalam membangun konektivitas nasional melalui sayap-sayap penerbangan yang menyentuh pelosok negeri.

    “Langkah tersebut menjadikan akses udara sebagai jembatan persatuan dan kemakmuran bagi bangsa maritim terbesar di dunia,” ungkap Dewan Juri.

    Keberanian Susi dalam mengambil keputusan dan komitmennya pada standar operasional terbaik dinilai menghadirkan layanan penerbangan yang menjangkau daerah-daerah terpencil, membuka akses logistik, evakuasi, dan transportasi yang sebelumnya tidak terlayani dengan optimal. Selain itu, gaya kepemimpinannya yang tegas dan visioner menjadi inspirasi bagi pembangunan kedaulatan dan konektivitas udara Indonesia.

    Dilansir dari laman resmi Susiair.com, PT ASI Pudjiastuti Aviation yang didirikan Susi Pudjiastuti merupakan operator pesawat Susi Air yang telah menggenggam Operator Certificate AOC 135-028.

    Maskapai yang didirikan pada 2004 ini mulanya beroperasi hanya dengan berbekal 2 pesawat. Pada tahun tersebut, Susi Air kali pertama beroperasi di Medan. Kala itu, Susi Air diturunkan sebagai bentuk respons atas gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah tersebut.

    Mulanya, Susi Air diperuntukkan charter dan melayani kegiatan bantuan yang ingin disalurkan berbagai organisasi kepada korban gempa. Namun karena kesuksesan Susi Pudjiastuti mengatur manajemen, Susi Air akhirnya melayani rute ke luar Kota Medan pada 2006.

    Saat ini, Susi Air mengoperasikan 48 armada pesawat dengan layanan 120 penerbangan per hari, 500 rute domestik, 26 rute komersial, dan 304 destinasi terjadwal.

    Susi Air memiliki 20 basis operasional utama di Medan, Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, dan Masamba. Kemudian terdapat basis operasional di Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke.

    Soal operasional, Susi Pudjiastuti tak sembarangan memilih orang. Susi Air diawasi dan dioperasikan oleh total lebih dari 140 pilot, 75 insinyur dan mekanik pesawat terbang, serta 650 staf darat dan pendukung lainnya.

  • Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu sekolah garuda, program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan lulusan mampu bersaing global.
    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan 700–1.000 beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi ternama di dunia.
    Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan
    sekolah garuda
    pertama mulai beroperasi Juni 2026 di empat lokasi: Kabupaten Soe (NTT), Desa Mayang (Belitung Timur), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
    “Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ujarnya di Makassar, Senin (8/12/2025).
    Najib menyebut pemerintah juga menargetkan tujuh sekolah baru dibangun pada 2026 dan beroperasi 2027, di antaranya di Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, NTB, Lampung, Aceh, dan Katingan.
    Najib menjelaskan kurikulum sekolah garuda menggabungkan empat kurikulum nasional dan pengayaan global untuk mendukung penerimaan mahasiswa ke kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan diasramakan sebagai bagian kurikulum karakter dan kebangsaan.
    “Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” katanya.
    Ia menyebut 80 persen siswa sekolah garuda diproyeksikan memperoleh beasiswa studi S1 ke kampus internasional.
    “Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.
    Pada 2025 pemerintah sudah memberi beasiswa S1 kepada 403 siswa dari berbagai sekolah.
    “Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” sambungnya.
    Saat ini pemerintah mempersiapkan rekrutmen dan pemutasian guru untuk sekolah garuda.
    “Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujarnya.
    Menurut Najib, kriteria guru dan kepala sekolah salah satunya kemampuan bahasa Inggris.
    “Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” jelasnya.
    Rekrutmen siswa juga disiapkan melalui tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
    “Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
    Najib menyebut sekolah garuda terbagi dua: sekolah garuda baru yang dibangun dari nol dan sekolah garuda transformasi yang merupakan sekolah unggulan yang ditingkatkan.
    Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar, sementara sekolah garuda transformasi akan didukung melalui pendanaan pengayaan dan penguatan kapasitas.
    “Itu ada beberapa anggarannya macam-macam yang berkaitan dengan persiapannya,” terangnya.
    Di Sulawesi, sekolah garuda baru saat ini dibangun di Konawe Selatan. Namun pemerintah merencanakan dua lokasi di Sulsel, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
    Najib menegaskan prioritas pembangunan bergantung pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah IPM rendah lambat mengajukan usulan.
    “Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” ujarnya.
    Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan daerah membutuhkan terlebih dahulu.
    “Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi saat Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya

    BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi saat Libur Nataru 2025, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan curah tinggi hingga sangat tinggi akan mengguyur sejumlah wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Periode curah hujan intensitas tinggi berlangsung pada Desember 2025-Januari 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi berkisar 300-500 mm/bulan.

    “Potensi meningkatnya curah hujan, utamanya terjadi pada minggu ke-2 Desember 2024 hingga minggu ke-1 Januari 2026,” katanya saat rapat bersama Komisi V, Senin (8/12/2025).

    Dia menjelaskan, pada periode Nataru 2025/2026 sejumlah fenomena atmosfer diprediksi aktif mulai dari Monsun Asia, MJO, Gelombang Atmosfer, Potensi Bibit Siklon/Siklon Tropis, La Nina Lemah, dan IOD Negatif.

    Faisal menyampaikan, potensi hujan pada periode Nataru terjadi dimulai pada 15 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Hujan di sejumlah lokasi akan disertai petir.

    “Itu banyak terjadi di bagian selatan dari Sumatra. Kemudian di sebagian terutama barat barat dari Pulau Jawa,” jelasnya.

    Dia meminta agar masyarakat berhati-hati khususnya pada periode 29 Desember 2025-10 Januari 2026, di mana seluruh daerah Pulau Jawa berpotensi mengalami hujan lebat hingga hujan petir.

    BMKG juga mendeteksi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus (CB) saat periode Nataru 2025. Sebab, awan ini akan membahayakan jalur penerbangan.

    Fadil merinci, potensi awan CB pada Desember 2025 terjadi di rute penerbangan di sekitar Laut Natuna, Selat Katimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Papua Bagian Utara.

    Potensi awan CB pada Januari 2026 akan terjadi di rute penerbangan sekitar Samudra Hindia Barat Sumatra hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, dan Papua.

    Sedangkan untuk jalur laut, BMKG memprediksi gelombang laut sedang ketinggian 1,25-2,5 meter yang diperkirakan terjadi di Perairan Barat dan selatan Sumatra, Selat Sunda, perairan selatan Jawa-NTT, perairan utara Kepulauan Anambas-Natuna, serta Samudra Pasifik utara dari Halmahera, Papua. Hal ini diprediksi pada Desember 2025.

    Pada Januari 2026, ketinggian gelombang laut juga berada di taraf yang sama. Lokasinya diperkirakan terjadi di perairan barat Sumatra, Selat Sunda, selatan Jawa hingga NTT, utara Anambas-Natuna, Laut Natuna Utara, Laut Halmahera, Kepulauan Sangihe-Talaud, serta Utara Papua Barat hingga Samudra Pasifik Utara Halmahera-Papua.

    Faisal menjelaskan tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberikan perkembangan informasi cuaca sehingga dapat melakukan mitigasi bencana. 

  • BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Nasional 8 Desember 2025

    BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini Nasional 8 Desember 2025

    BMKG Prakirakan Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas beragam pada Senin (8/12/2025), mulai dari hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.
    Melansir
    Antara
    , prakirawan
    BMKG
    Medayu Bestari menyampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.
    Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
    “Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata Medayu, Senin (8/12/2025).
    Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
    Lalu untuk kategori hujan ringan,
    cuaca
    diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
    Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Denpasar, Bali; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Manado, Sulawesi Utara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Nabire, Papua Tengah; Jayapura, Papua; serta Jayawijaya, Papua Pegunungan.
    Selain hujan, sejumlah kota juga diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal, seperti Banda Aceh, Aceh; Serang, Banten; Jakarta; Yogyakarta; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat.
    BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui situs www.bmkg.go.id dan aplikasi Info BMKG.
    “Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di aplikasi Info BMKG,” kata Medayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat pada akhir pekan ini di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari menyampaikan dalam prakiraan cuaca daring pada Sabtu (6/12/2025). Ia mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Banda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara hingga Maluku,” ujarnya.

    Untuk kota-kota besar di Sumatera, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan Tanjung Pinang, Pangkalpinang, dan Bandarlampung berpotensi hujan disertai petir.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bandung, dan Yogyakarta berpotensi mengalami hujan intensitas sedang. 

    Di wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan dapat terjadi di Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin, sedangkan Tanjung Selor diprediksi mengalami hujan disertai petir.

    Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kupang berpotensi hujan sedang. Peringatan juga diberikan untuk wilayah Sulawesi, dengan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, dan Kendari, serta hujan sedang di Mamuju dan Makassar. 

    Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia timur, seperti Ternate, Ambon, dan Merauke berpotensi mengalami hujan sedang. Hujan ringan juga diprakirakan turun di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

  • Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir hingga 10 Desember

    Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir hingga 10 Desember

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi dan banjir di berbagai wilayah Indonesia periode awal Desember. Kondisi cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

    Peringatan dini ini berlaku untuk periode hingga 10 Desember 2025, mencakup klasifikasi wilayah waspada, siaga, dan awas, serta prediksi mendetail mengenai daerah yang berpotensi mengalami banjir kategori tinggi. Simak informasi lengkap mengenai wilayah yang perlu diwaspadai dan prediksi potensi bencana hidrometeorologi berikut ini.

    Wilayah dengan Klasifikasi Awas-Waspada Hujan

    BMKG telah melakukan klasifikasi potensi curah hujan tinggi yang berlaku untuk periode 1 hingga 10 Desember 2025. Klasifikasi ini membagi wilayah menjadi tiga tingkat kesiapsiagaan, yaitu Awas, Siaga, dan Waspada.

    Menurut BMKG, wilayah yang berada dalam klasifikasi Awas meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Status ini mengindikasikan tingkat bahaya tertinggi, di mana curah hujan diprediksi sangat tinggi dan memerlukan langkah mitigasi segera.

    Sementara itu, klasifikasi Siaga diterapkan pada beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Potensi curah hujan tinggi juga perlu diwaspadai di wilayah-wilayah yang masuk kategori Waspada, yang meliputi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, Jawa Barat (Jabar), DI Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Papua Barat (Papbar).

    Daerah dengan Potensi Banjir Kategori Tinggi

    Berdasarkan data prediksi BMKG, sejumlah kabupaten/kota yang memiliki potensi banjir kategori tinggi pada Desember 2025 tersebar di beberapa pulau, antara lain:

    Pulau Jawa: Kabupaten Pandeglang (Kec. Carita, Cibalung, Cikaliung, Cikeusik, Cigeulis, dll.), Kabupaten Cirebon (Kec. Dukupuntang), dan Kabupaten Sukabumi (Kec. Cibitung, Kec. Surade).Pulau Sulawesi: Kabupaten Gowa (Kec. Pattallasang, Kec. Parangloe, dll.), Kota Makassar (Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, dll.), Kabupaten Maros (Kec. Bantimurung, Kec. Bontoa, dll.), Kabupaten Pangkep (Kec. Balocci, Kec. Bungoro, dll.), Kabupaten Bone (Kec. Tellolimpoe), Kabupaten Takalar (Kec. Pattallasang), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Kec. Wertamrian), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kec. Kendaghe, Kec. Tabukan Utara, dll.).Pulau Sumatra: Kabupaten Bangka (Kec. Riau Silip, Kec. Mebalong), Kabupaten Bangka Barat (Kec. Jebus, Kec. Parit Tiga), dan Kabupaten Belitung (Kec. Membalong).Pulau Kalimantan: Kabupaten Ketapang (Kec. Delta Pawan, Kec. Matan Hilir Selatan, dll.), Kabupaten Landak (Kec. Air Besar), Kabupaten Sanggau (Kec. Entikong, Kec. Meliau), dan Kabupaten Bengkayang (Kec. Seluas, Kec. Siding).Indonesia Timur: Kabupaten Maluku Tenggara (Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, dll.), Kabupaten Mimika (Kec. Iwaka, Kec. Kuala Kencana, dll.), dan Kabupaten Tual (Kec. P. Dulah Utara, Kec. Kei Besar Utara Utara).

    Masyarakat di seluruh wilayah yang disebutkan di atas, khususnya yang tinggal di dekat daerah aliran sungai atau lereng perbukitan, diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan melakukan upaya pencegahan dini.

    (wia/imk)