Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Musim Hujan Datang Lebih Cepat, BMKG Paparkan Ancaman dan Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal. Ada ancaman dan peluang yang dihadapi.

    Berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025. Secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa dibandingkan dengan rata-rata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. 

    “Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (13/9/2025)

    Dari 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, 79 di antaranya (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025.

    Kawasan itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025 yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. 

    Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025 yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

    Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. 

    Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. 

    Di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

    Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. 

    ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.

    “Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan,” terangnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang sudah disediakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Di saat yang sama, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. 

    Untuk sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu. 

    Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan.

  • Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    Musim Hujan Maju, BMKG Sebut Bisa Dongkrak Produksi Pangan Nasional

    JAKARTA – Majunya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia dinilai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat dimanfaatkan petani untuk mempercepat masa tanam sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat malam, mengatakan bahwa sekitar 42 persen wilayah zona musim di Indonesia diperkirakan memasuki musim hujan lebih cepat dari kondisi biasanya jika dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020.

    “Ini kesempatan baik untuk memajukan awal musim tanam berikutnya sehingga upaya ketahanan pangan bisa lebih kuat,” ujarnya, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 13 September.

    Musim hujan diperkirakan berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026. Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November–Desember 2025 di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

    BMKG mengumumkan ada sebanyak 79 zona musim atau 11,3 persen diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025, meliputi sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan dan sebagian Papua Selatan.

    Sebanyak 149 zona musim atau 21,3 persen lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025, yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan dan Papua bagian tengah.

    Sementara itu, 15 persen zona musim lainnya akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025, yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

    “Dengan kata lain mayoritas wilayah Indonesia diprediksikan menghadapi musim hujan lebih cepat dari biasanya dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020,” katanya.

    Ardhasena menambahkan bahwa sifat hujan pada musim hujan 2025/2026 secara umum diperkirakan normal, yakni berada pada kategori normal 69,5 persen, artinya curah hujan musiman tidak jauh berbeda dengan biasanya.

    Lalu ada sekitar 27,6 persen wilayah zona musim akan mengalami hujan di atas normal, termasuk sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    “Kalau jumlah hujan yang jatuh bisa dikelola dengan baik di wilayah sentra pangan, kondisi ini sebenarnya peluang yang mendukung kegiatan pertanian,” katanya.

    Sejumlah rekomendasi

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam kesempatan yang sama memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pelaku sektor pertanian – perkebunan untuk meminimalisasi risiko gagal panen dan tetap menjaga peluang yang ada dari musim hujan ini.

    Para pelaku pertanian disarankan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap genangan air dan menyesuaikan jadwal tanam sebagaimana waktu yang disarankan di daerah masing-masing.

    Di samping itu, kata dia, dukungan pemerintah juga sangat diperlukan di antaranya dalam bentuk penyediaan benih cadangan, asuransi pertanian dan menjaga sistem irigasi – drainase agar berfungsi maksimal mengingat potensi curah hujan ekstrem dapat turun sewaktu-waktu dan secara singkat.

    Untuk pelaku sektor perkebunan mesti intensif memperhatikan pengendalian hama dan penyakit untuk mengantisipasi kelembaban tinggi, lalu menyesuaikan pola pemupukan demi mengurangi pencucian nutrisi akibat curah hujan tinggi.

    Dengan langkah-langkah ini, Dwikorita berharap sektor pertanian dan perkebunan tetap dapat menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional selama musim penghujan ini.

  • Demi Rp 25 Juta, Pria Asal Makassar Selundupkan Sabu di Celana Dalam Regional 12 September 2025

    Demi Rp 25 Juta, Pria Asal Makassar Selundupkan Sabu di Celana Dalam Regional 12 September 2025

    Demi Rp 25 Juta, Pria Asal Makassar Selundupkan Sabu di Celana Dalam
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – R (41), seorang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan diduga mengelabui petugas di Bandara Hasanuddin Makassar dengan memasukkan narkoba jenis sabu di dalam celana dalamnya. 
    Sabu yang dimasukkan dalam tiga kemasan kertas bening dengan berat total 61,82 gram itu dibawa ke Manokwari, Papua Barat.
    Aksi pria itu memang mulus keluar dari Makassar dengan menggunakan maskapai Super Air Jet.
    Namun, ketika tiba di Bandara Rendani, tepatnya di parkiran, R diciduk oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat.
    Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Jeperson Sinaga mengatakan bahwa R diamankan di parkiran Bandara Rendani pekan lalu saat tim mengamankan barang bukti yang disimpan di dalam tubuhnya.
    “Barang bukti yang diamankan terdiri atas satu bungkus plastik bening ukuran sedang seberat 4,72 gram, satu bungkus plastik besar seberat 26,74 gram, dan satu bungkus plastik besar seberat 30,76 gram,” kata Kombes Jeperson Sinaga, Jumat (12/9/2025).
    Sinaga mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku dititipi sabu-sabu oleh temannya di Makassar untuk dibawa dan diedarkan di Manokwari.
    “Baru pertama kali dia menjalankan aksi ini dengan iming-iming Rp 25 juta,” kata Diresnarkoba Polda Papua Barat.
    R telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Rutan Polda Papua Barat.
    Dia dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Kilang Pertamina Internasional berjaya lagi di ajang CSR internasional

    Kilang Pertamina Internasional berjaya lagi di ajang CSR internasional

    KPI menegaskan keberlanjutan bukan hanya soal bisnis energi, melainkan juga energi untuk kehidupan mewujudkan masyarakat inklusif, lingkungan lestari, dan masa depan bangsa yang tangguh.

    Jakarta (ANTARA) – Kilang Pertamina Internasional (KPI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional, melalui ajang 14th Edition Corporate Social Responsibility Summit & Awards 2025 yang diselenggarakan UBS Forums, di Chennai, India.

    Pada ajang bergengsi tersebut, lima unit operasi KPI berhasil meraih penghargaan berkat inovasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

    “Keikutsertaan KPI pada ajang internasional, merupakan salah satu cara kami untuk menyebarkan informasi baik, tidak hanya tentang KPI, tetapi juga tentang Indonesia di kancah internasional,” kata Pjs Corporate Secretary KPI Milla Suciyani sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Milla menjelaskan program-program yang diikutsertakan dalam ajang internasional ini merupakan program-program yang dinilai memberikan dampak bagi masyarakat.

    “Kami berharap program-program yang dilaksanakan di unit-unit operasi KPI, selain berdampak bagi masyarakat, program-program ini juga dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat lebih luas,” kata Milla.

    Di Balikpapan, KPI melalui Kilang Balikpapan mengikutsertakan program Kaliandra. Sejak 2022, Program Kaliandra dijalankan untuk menjawab kerentanan sosial-lingkungan di Kelurahan Baru Ilir.

    Program itu dilaksanakan berdasarkan hasil Social Mapping tahun 2024 yang menunjukkan adanya beberapa potensi risiko longsor di tanah lempung, keterbatasan ruang hijau, serta tantangan ekonomi masyarakat rentan.

    Dia menjelaskan, program Kaliandra dikembangkan dengan empat pilar utama, meliputi lingkungan berkelanjutan, ketangguhan bencana, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

    “Program Kaliandra menghadirkan solusi holistik bagi kawasan padat penduduk yang rawan longsor melalui teknologi Drum Eco Shield, lorong hijau, posyandu untuk lansia dan balita, hingga inkubasi UMKM perempuan yang memperkuat kemandirian ekonomi lokal,” ujar Milla lagi.

    Pada ajang itu bersama dengan Kilang Dumai operasi Sei Pakning, Kilang Balikpapan mendapat apresiasi sebagai Best CSR Project of the Year.

    Di wilayah kilang Dumai operasi Sei Pakning, masyarakat yang dahulu bergantung pada perburuan madu hutan kini bertransformasi menjadi peternak lebah gambut yang ramah lingkungan.

    Inovasi sederhana seperti kotak sarang buatan dan alat ekstraktor madu memampukan mereka menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

    Penghargaan lain didapatkan oleh Kilang Balongan dan Kilang Kasim untuk kategori Innovation in CSR Practices, sementara Kilang Dumai membawa pulang gelar Best Use of CSR Practices in Various Sector.

    “Setiap penghargaan ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan cerminan dari kisah perubahan yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kehadiran KPI tidak hanya sebagai mata rantai ketahanan energi, KPI juga harus memberikan manfaat berantai untuk masyarakat,” kata Milla.

    Dari Indramayu, Kilang Balongan menghadirkan program BERBISIK (Berdaya, Berkolaborasi Inklusif, Inovasi, dan Karya) yang membuka ruang bagi penyandang disabilitas tunarungu untuk berkarya melalui Kopi Teman Istimewa dan workshop kreatif.

    Bersama kelompok Wiralodra, mereka mengolah sampah plastik dan minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus memperkenalkan inovasi ramah lingkungan, seperti kompor hemat energi dan sistem peringatan darurat untuk teman tuli.

    Di ujung timur Indonesia, Kilang Kasim memberdayakan perempuan adat Moi Lemas, Papua Barat Daya, melalui Kalifiti Group. Dengan dukungan pembangkit listrik tenaga surya, mereka kini mengolah kelapa menjadi minyak sekaligus memanfaatkan limbah ampas kelapa menjadi biskuit bergizi untuk ibu hamil dan balita.

    Program ini bukan hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga membantu mencegah stunting serta meningkatkan pendapatan kelompok hingga lebih dari sepuluh kali lipat.

    Adapun Kilang Dumai melalui program “Serumpun Paman Bahri” menerapkan konsep Integrated Coastal Zone Management (ICZM) untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir Mundam dari ancaman abrasi pantai.

    Program ini meliputi rehabilitasi mangrove, pembangunan breakwater berbasis kearifan lokal, diversifikasi usaha nelayan, pemberdayaan perempuan pesisir, hingga pemanfaatan energi surya untuk budidaya perikanan.

    Dampak nyata program ini 150 meter garis pantai kini terlindungi, hasil tangkapan nelayan meningkat 15-25 kg per perjalanan, pendapatan rumah tangga setara upah minimum, dan status gizi balita serta ibu hamil lebih terpantau melalui Posyandu Sehati.

    Program ini menunjukkan bagaimana sinergi lintas pihak bisa melahirkan pesisir yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

    “Penghargaan ini adalah refleksi dari semangat kolaborasi antara KPI dan masyarakat. Program-program ini mencerminkan transformasi nyata dari masyarakat dan lingkungan sekitar kilang,” kata Milla.

    “Dari gambut di Riau, kampung padat penduduk di Balikpapan, hingga perempuan adat di Papua dan pesisir Dumai. Semuanya lahir dari kebutuhan lokal dan dikerjakan bersama-sama,” ujar Milla pula.

    Capaian ini sejalan dengan dukungan KPI terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance​​​​​ (ESG) serta kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 5 Kesetaraan Gender, dan TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim.

    Selain itu, program-program ini juga mendukung agenda pembangunan nasional melalui Astacita Pemerintah, terutama poin 4 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan poin 6 membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    “Dengan semangat people, planet, profit, KPI menegaskan bahwa keberlanjutan bukan hanya soal bisnis energi, melainkan juga energi untuk kehidupan mewujudkan masyarakat inklusif, lingkungan yang lestari, dan masa depan bangsa yang tangguh,” kata Milla.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini

    TNI AL perkuat diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini

    Sorong (ANTARA) – TNI Angkatan Laut dari satuan Komando Armada III (Koarmada III), Papua Barat Daya melaksanakan diplomasi maritim lewat misi port visit ke Papua Nugini (PNG) untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara tetangga.

    Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, di Sorong, Selasa, menjelaskan misi port visit ini merupakan bentuk nyata diplomasi pertahanan TNI AL yang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.

    “Misi ini membawa pesan persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan,” jelasnya.

    Menurut dia, Satgas Port Visit 2025 akan menjadi duta bangsa yang mencerminkan wajah TNI AL dan Indonesia di mata dunia internasional.

    Satgas Port Visit PNG 2025 dipimpin oleh Komandan Satgas, Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III.

    Satgas ini diberangkatkan menggunakan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991) dengan total kekuatan 188 personel, terdiri dari 163 awak kapal dan 25 personel staf pendukung dari berbagai satuan, termasuk tenaga medis dan personel Dinas Penerangan.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Lantas, siapa pemilik PT Gag Nikel?

    PT Gag Nikel Indonesia merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Izin operasi produksi tambang PT Gag Nikel ini sudah diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 2017. Namun sebelumnya, pengelolaan tambang di Pulau Gag ini dikelola oleh perusahaan asing berbentuk Kontrak Karya (KK).

    Berdasarkan situs PT Gag Nikel, perusahaan merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998.

    Awalnya, kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty Ltd) sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun sejak 2008 PT Antam Tbk berhasil mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nickel Pty Ltd, sehingga pada tahun 2008, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh PT Antam Tbk.

    Wilayah tambang yang dikelola PT Gag Nikel tercatat seluas 13.136 ha dan izin operasi produksi berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi, Ini Pemiliknya

    Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Izin tersebut diberikan terutama setelah PT Gag Nikel sempat dihentikan kegiatannya pada Juni 2025 lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas kementerian. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan, pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional PT Gag Nikel Indonesia, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Hal ini menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut telah merusak ekosistem alam sekitar di wilayah tersebut. PT Gag sendiri memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya sendiri mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.

    Sementara itu, pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom Tegaskan Transparansi Pemulihan SKKL, Terima Audiensi Pemda dan Masyarakat Papua Selatan – Page 3

    Telkom Tegaskan Transparansi Pemulihan SKKL, Terima Audiensi Pemda dan Masyarakat Papua Selatan – Page 3

    Audiensi disambut langsung oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin bersama jajaran direksi TelkomGroup, termasuk Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, dan Direktur Planning & Operation PT Telkom Infrastruktur Indonesia Suharyoto.

    Dalam sambutannya, Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa Telkom bukan hanya berperan sebagai penyedia layanan telekomunikasi, melainkan juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan konektivitas digital yang merata dari Sabang hingga Merauke. Telkom mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi pemulihan kabel laut ini. Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, Telkom membentuk Crisis Management Team (CMT) yang bekerja lintas fungsi dan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Lebih lanjut, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno memaparkan mengenai progress pemulihan kabel laut tersebut. Layanan di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana kini telah berfungsi normal pasca pemulihan kabel laut ruas Timika-Merauke. Saat ini, tim teknis sedang melakukan pemulihan pada kabel laut ruas Sorong-Fakfak yang diperkirakan akan rampung pada 14 September 2025.

    Proses pemulihan ini mencakup beberapa tahapan teknis, di mana pada tahapan tertentu akan menyebabkan penurunan sementara kualitas layanan TelkomGroup, baik untuk fixed maupun mobile broadband, di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada 9 September pukul 23.00 hingga 10 September pukul 11.00, selama sekitar 12 jam, serta pada 12 September pukul 23.00 hingga 14 September pukul 17.00, selama sekitar 41 jam.

  • Internet Telkom Group di Papua Melambat pada 9-14 September, Proses Pemulihan SKKL

    Internet Telkom Group di Papua Melambat pada 9-14 September, Proses Pemulihan SKKL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memperkirakan perbaikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) ruas Sulawesi – Maluku – Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong – Merauke rampung dikerjakan pada 14 September 2025.

    Sejalan dengan proses perbaikan tersebut pada 9-14 September 2025 kualitas internet akan di Papua sedikit berkurang.

    Direktur Network Telkom Nanang Hendarno mengatakan layanan di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana kini telah berfungsi normal pasca pemulihan kabel laut ruas Timika-Merauke. Saat ini, tim teknis sedang melakukan pemulihan pada kabel laut ruas Sorong-Fakfak yang diperkirakan rampung pada 14 September 2025.

    “Proses pemulihan ini mencakup beberapa tahapan teknis, di mana pada tahapan tertentu akan menyebabkan penurunan sementara kualitas layanan TelkomGroup, baik untuk fixed maupun mobile broadband, di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana,” kata Nanang dikutip, Senin (8/9/2025).

    Nanang menjelaskan waktu di mana kualitas layanan mengalami penurunan terjadi antara lain pada pada 9 September pukul 23.00 hingga 10 September pukul 11.00, selama sekitar 12 jam, serta pada 12 September pukul 23.00 hingga 14 September pukul 17.00, selama sekitar 41 jam.

    Telkom telah menerima kunjungan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas ojek online Papua Selatan untuk melakukan audiensi terkait perkembangan pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Papua.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plh Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan, Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Anggota DPD RI Komite IV Prov. Papua Selatan Rudi Tirtayana, S.E., Pj.

    Sekretaris Daerah Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si., Wakil Ketua II DPR Prov. Papua Selatan Viktorianus Ohoiwtun, S.Sos., Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.HI., M.H., dan Kepala Dinas kominfo Kab. Merauke Thomas Kimko.

    Audiensi diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, Direktur Planning & Operation PT Telkom Infrastruktur Indonesia Suharyoto, beserta jajaran senior leaders TelkomGroup.

    Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin mengatakan untuk memastikan penanganan berjalan optimal, Telkom membentuk Crisis Management Team (CMT) yang bekerja lintas fungsi dan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Telkom atas respon cepat dalam menindaklanjuti permintaan audiensi.

    Dia berharap pemulihan kabel laut dapat segera terselesaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD RI Komite IV Prov. Papua Selatan Rudi Tirtayana, S.E., Wakil Ketua II DPR Prov. Papua Selatan Viktorianus Ohoiwtun, S.Sos., dan Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.HI., M.H., yang mengungkapkan harapannya agar layanan dapat segera normal kembali.

    Perwakilan dari mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas ojek online turut menyampaikan aspirasinya. Mereka menekankan bahwa jaringan internet kini sudah menjadi kebutuhan primer yang hampir tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.