Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah pihak yang mewakili Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) mengaku solid mendukung Muhammad Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif dari partai berlambang ka’bah tersebut.

    “Kami, sebagaimana dari awal, Aceh melihat kemungkinan Bapak Haji Muhamad Mardiono yang luar biasa. Selama ini tidak pernah ketua umum yang saya rasakan selama ini yang seperti beliau, yang betul-betul kerja dengan hati, dengan keikhlasan,” kata Sekretaris DPW PPP Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal di arena Muktamar PPP X, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Senada, Ketua DPW PPP Papua Tengah, Frenny Anow memastikan, PPP Papua Raya yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan, dan Papua Pegunungan secara bulat memberikan dukungan kepada Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif.

    “Kami di Papua itu nama-nama lain itu kami tidak pernah dengar. Hanya yang mendengar itu hanya Muhamad Mardiono. Karena kenapa? Setelah dia ditunjuk menjadi Ketua Plt, itu dia kunjungi selama kepimpinannya 1,5 tahun. Itu dia keliling di Papua,” kata dia.

     

  • Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Strategi Menteri Bahlil Perbaiki Sistem di ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, belakangan menjadi sorotan di media sosial. Beberapa pihak menilai prestasi dan kebijakan yang ia lakukan justru dipersepsikan negatif, meski berbagai gebrakan dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dinilai bermasalah. Direktur Eksekutif Abuleke Institute Lamadi de Lamato menyoroti fenomena ini yang menekankan bahwa kritik yang diterima Bahlil terkadang bersifat destruktif dan tidak objektif. Menurut Lamadi, menteri yang pernah dibesarkan di Fakfak, Papua itu kerap menjadi sasaran buzzer yang sengaja menyebarkan opini negatif di media sosial.  

    “Prestasi yang ditorehkan Bahlil sebagai anak kampung yang berhasil menembus lapisan elit, sering dikaitkan dengan hal buruk. Apapun yang ia lakukan selalu dipersoalkan, terutama oleh buzzer jahat,” ujar Lamadi dalam keterangan tertulisnya (27/09/2025).

    Lamadi menilai, serangan terhadap Bahlil bukan berasal dari publik umum, melainkan oknum yang dekat dengan menteri itu sendiri. Ia menyebut strategi buzzer ini sengaja membentuk opini negatif demi kepentingan tertentu. “Mereka tidak ingin menteri asal Timur ini berada di posisi strategis. Hubungan harmonisnya dengan Presiden Prabowo justru menjadi target mereka,” kata Lamadi.

    Selain menyerukan agar buzzer bertobat, Lamadi juga menekankan pentingnya kritik yang konstruktif dan tidak menyinggung aspek rasial atau identitas. “Kritik itu sah, tapi harus dibangun dengan cara yang sehat,” tutur alumni Yale University, Amerika Serikat tersebut. Meskipun mendapat tekanan di media sosial, Lamadi menekankan bahwa Bahlil tetap terbukti berprestasi. Ia mampu memimpin kementerian strategis ESDM yang penuh tantangan, termasuk kepentingan mafia migas dan tambang. Lamadi bahkan mengutip pujian langsung dari Presiden Prabowo, yang menilai Bahlil memiliki kompetensi internasional meski menempuh pendidikan di Papua.

    “Bahlil, meski bukan lulusan luar negeri seperti Harvard, berhasil memimpin kementerian kelas berat. Setiap kebijakan yang ia lakukan merupakan gebrakan yang sangat dinanti untuk perbaikan sistem yang lebih baik,” pungkas Lamadi.

  • Rekam Jejak Kombes Calvijn, Kapolrestabes Medan Pernah Bongkar Sindikat Narkoba Internasional

    Rekam Jejak Kombes Calvijn, Kapolrestabes Medan Pernah Bongkar Sindikat Narkoba Internasional

    Kombes Pol Jean Calvijn sebelumnya sempat menjabat Wadirkrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP. Posisi itu diduduki Calvijn setelah menjabat Kapolres Trenggalek Jawa Timur.

    Calvijn menduduki jabatan Kapolres Trenggalek Jawa Timur sejak 23 September 2019. Jean Calvijn Simanjuntak lahir di Tangerang dan merupakan Alumni Akpol tahun 1999.

    Setelah lulus SMA pada tahun 1996, pria berdarah batak ini berhasil lolos seleksi Akpol dan lulus 3 tahun kemudian. Tahun 2015, Jean Calvijn mengikuti pendidikan Sespimmen Polri dan berhasil meraih predikat yang cukup membanggakan.

    Lulus dari Akpol 1999, Jean Calvijn berdinas sebagai Pampata III di Polda Riau. Satu tahun kemudian Jean Calvijn menjadi Kanit Resintel Polsek Lubuk Baja, Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar Poltabes Barelang Riau.

    Tahun 2003 akhir, Jean Calvijn dimutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai Penyidik Unit I SatI/Indag Dit Reskrimsus. Tahun 2008 bergeser lagi menjadi Kasatreskrim Polres Limboto Polda Gorontalo dan tahun 2013 dipercaya menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Medan Polda Sumut.

    Selang tiga tahun kemudian, Jean Calvijn ditugaskan menjadi Kasubdit III Ditreskrimum Polda Papua Barat dan pada tahun 2017 yang diamanahkan menjadi Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

  • Keindahan Laut hingga Pegunungan Jadi Menu Utama

    Keindahan Laut hingga Pegunungan Jadi Menu Utama

    Manokwari: Papua Barat Journey 2025, sebuah ekspedisi kolaboratif akan diselenggarakan pada 11–19 November 2025 di Manokwari dan Teluk Wondama. Mulai dari birunya laut Teluk Doreri hingga heningnya rimba Pegunungan Arfak, lalu berlayar menuju Teluk Wondama akan menjadi menu utama ekspedisi tersebut.

    Program ini memadukan petualangan, konservasi laut, dan pengalaman budaya otentik, dengan tujuan menghadirkan Papua Barat sebagai destinasi kelas dunia yang berakar pada identitas budaya serta harmoni dengan alam.

    Ketua Ketapang Dive Community, Alexander R. Sitanala, menjelaskan bahwa Papua Barat Journey 2025 merupakan ekspedisi wisata bahari yang difokuskan di Kabupaten Manokwari, tepatnya di perairan Teluk Doreri, wisata pengamatan burung di Kampung Kwau, serta wisata bawah laut di Kabupaten Teluk Wondama.
     

    “Papua Barat Journey 2025 diinisiasi oleh Ketapang Dive Community dan Rekam Dive Academy, dengan misi besar membuka pesona bahari di Papua Barat agar lebih dikenal. Selain itu, juga merangkul masyarakat adat sebagai fondasi utama tanpa merusak tatanan adat yang sudah terbentuk dan masih terjaga hingga saat ini,” ujar Alexander dalam keterangan tertulis.

    Ia menambahkan, ekspedisi ini bertujuan membentuk jalur wisata baru di Papua Barat sehingga dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan awal yang sudah dilakukan meliputi survei dan pelatihan bagi masyarakat adat berupa training pemandu wisata selam dan konservasi laut, dilanjutkan dengan pelatihan pertanian dan agrowisata untuk memperkuat kemandirian masyarakat lokal.

    “Papua Barat telah kehilangan Raja Ampat. Untuk itu, melalui Papua Barat Journey 2025, kami memperkenalkan spot wisata baru yang tidak kalah indahnya, dengan keunikan budaya masyarakat, seperti di Teluk Doreri dan Teluk Wondama,” lanjut Alexander.

    Berikut ini rangkaian program utama Papua Barat Journey 2025:

    – Pembukaan di Teluk Doreri – Orientasi peserta dan pengenalan visi program.
    – Penyelaman Sejarah – Ekspedisi bawah laut di situs Perang Dunia II (Shinwa Maru, Cross Wreck), ditambah kegiatan konservasi laut berupa transplantasi karang dan pelepasan tukik.
    – Trekking dan Pengamatan Burung di Kampung Kwau, Pegunungan Arfak – Menikmati biodiversitas Papua Barat sambil berinteraksi dengan komunitas adat.
    – Eksplorasi Kepulauan Teluk Wondama – Sailing menuju titik penyelaman unggulan, disambut dengan upacara adat autentik.
    – Penutupan di Teluk Wondama – Diskusi reflektif mengenai langkah selanjutnya untuk pelestarian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

    Melalui ekspedisi ini, Papua Barat diharapkan bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman hayati. Dengan semangat pemberdayaan dan kolaborasi, ekspedisi ini diproyeksikan menjadi simbol pariwisata berkelanjutan Indonesia Timur.

    Manokwari: Papua Barat Journey 2025, sebuah ekspedisi kolaboratif akan diselenggarakan pada 11–19 November 2025 di Manokwari dan Teluk Wondama. Mulai dari birunya laut Teluk Doreri hingga heningnya rimba Pegunungan Arfak, lalu berlayar menuju Teluk Wondama akan menjadi menu utama ekspedisi tersebut.
     
    Program ini memadukan petualangan, konservasi laut, dan pengalaman budaya otentik, dengan tujuan menghadirkan Papua Barat sebagai destinasi kelas dunia yang berakar pada identitas budaya serta harmoni dengan alam.
     
    Ketua Ketapang Dive Community, Alexander R. Sitanala, menjelaskan bahwa Papua Barat Journey 2025 merupakan ekspedisi wisata bahari yang difokuskan di Kabupaten Manokwari, tepatnya di perairan Teluk Doreri, wisata pengamatan burung di Kampung Kwau, serta wisata bawah laut di Kabupaten Teluk Wondama.
     

    “Papua Barat Journey 2025 diinisiasi oleh Ketapang Dive Community dan Rekam Dive Academy, dengan misi besar membuka pesona bahari di Papua Barat agar lebih dikenal. Selain itu, juga merangkul masyarakat adat sebagai fondasi utama tanpa merusak tatanan adat yang sudah terbentuk dan masih terjaga hingga saat ini,” ujar Alexander dalam keterangan tertulis.
     
    Ia menambahkan, ekspedisi ini bertujuan membentuk jalur wisata baru di Papua Barat sehingga dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan awal yang sudah dilakukan meliputi survei dan pelatihan bagi masyarakat adat berupa training pemandu wisata selam dan konservasi laut, dilanjutkan dengan pelatihan pertanian dan agrowisata untuk memperkuat kemandirian masyarakat lokal.
     
    “Papua Barat telah kehilangan Raja Ampat. Untuk itu, melalui Papua Barat Journey 2025, kami memperkenalkan spot wisata baru yang tidak kalah indahnya, dengan keunikan budaya masyarakat, seperti di Teluk Doreri dan Teluk Wondama,” lanjut Alexander.
     
    Berikut ini rangkaian program utama Papua Barat Journey 2025:
     
    – Pembukaan di Teluk Doreri – Orientasi peserta dan pengenalan visi program.
    – Penyelaman Sejarah – Ekspedisi bawah laut di situs Perang Dunia II (Shinwa Maru, Cross Wreck), ditambah kegiatan konservasi laut berupa transplantasi karang dan pelepasan tukik.
    – Trekking dan Pengamatan Burung di Kampung Kwau, Pegunungan Arfak – Menikmati biodiversitas Papua Barat sambil berinteraksi dengan komunitas adat.
    – Eksplorasi Kepulauan Teluk Wondama – Sailing menuju titik penyelaman unggulan, disambut dengan upacara adat autentik.
    – Penutupan di Teluk Wondama – Diskusi reflektif mengenai langkah selanjutnya untuk pelestarian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
     
    Melalui ekspedisi ini, Papua Barat diharapkan bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman hayati. Dengan semangat pemberdayaan dan kolaborasi, ekspedisi ini diproyeksikan menjadi simbol pariwisata berkelanjutan Indonesia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Divestasi Saham Freeport, Opsi Tambah Smelter di Papua Berlanjut?

    Divestasi Saham Freeport, Opsi Tambah Smelter di Papua Berlanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, opsi pembangunan smelter tembaga baru oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, semula opsi tersebut menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan IUPK selepas 2041, selain penambahan divestasi minimal 10% saham PTFI ke MIND ID.

    Alih-alih meminta pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, pemerintah akan mendorong PTFI untuk memprioritaskan pemanfaatan smelter tembaga di Gresik. 

    “Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua, tadinya. Tapi itu masih diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10% apalagi untuk sebagian ke [BUMD] Papua maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

    Adapun, pemerintah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI lebih dari 10%. Sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. 

    “Insyallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

    Bahlil menegaskan pembagian saham BUMD Papua akan terjadi selepas 2041. Dalam hal ini, dia menyebut, sejumlah tahapan negosiasi masih berlangsung dan rencananya pada Oktober 2025 ini akan kembali diadakan rapat final antara pemerintah dan Freeport. 

    “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tuturnya

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diungkap dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI.

  • Kemendagri Dalami Sengketa 3 Pulau Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat – Page 3

    Kemendagri Dalami Sengketa 3 Pulau Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat – Page 3

    Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

    Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

    “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

     

  • Waspada Minyak Tawon Papua Oplosan, Dicampur Minyak Goreng KITA dan Minyak Telon

    Waspada Minyak Tawon Papua Oplosan, Dicampur Minyak Goreng KITA dan Minyak Telon

    Liputan6.com, Papua – Minyak tawon dengan bahan campuran minyak goreng KITA, minyak kayu putih, minyak telon, menthol kristal, minyak GPU, serta pewarna sintetis beredar di Jayapura. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura.

    Kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu toko di Sentani pada 18 September 2025 yang diduga memproduksi minyak tawon palsu. Dalam penggerebekan itu tertangkap satu orang berinisial AH, 36 tahun.

    Dalam penyelidikan polisi, AH mengaku telah menjalankan bisnis ilegal ini sejak 2019 di Manokwari.

    “Lalu AH berpindah lokasi ke Jayapura pada 2021 dan melanjutkan bisnis haram tersebut,” kata Kasat Reskrim AKP Alamsyah Ali, Kamis (25/9/2025).

    Dari hasil penggeledahan, petugas menyita ribuan barang bukti berupa botol kosong, tutup botol, kertas pembungkus, label, hologram, bahan campuran, serta ratusan botol berisi minyak gosok palsu berbagai ukuran.

    Polisi juga menemukan 900 botol kaca kosong ukuran DD, 246 botol berisi minyak tawon palsu ukuran DD, 94 botol ukuran CC, 144 botol ukuran EE, 337 botol ukuran FF, serta ribuan perlengkapan produksi lainnya.

    “Kami juga menemukan barang bukti minyak tawon palsu siap edar sebanyak 192 botol,” katanya.

     

  • Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,”

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yakni Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang saat ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri akan segera menindaklanjuti.

    Sengketa ini memicu ketegangan di masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025). Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

    Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

    “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

    Diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dengan Papua Barat Daya. Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang bisa terjadi di lapangan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur PBD temui Wamendagri bahas pengembalian tiga pulau sengketa

    Gubernur PBD temui Wamendagri bahas pengembalian tiga pulau sengketa

    Sorong (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk membahas tiga pulau yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, ke dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    “Tiga pulau ini bukan sekadar tanah, tapi bagian dari identitas orang Papua. Secara historis, adat, dan yuridis, ketiganya adalah bagian dari Raja Ampat,” katanya dalam kerangan yang diterima di Sorong, Kamis.

    Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya tidak menerima jika tanah yang menjadi milik Raja Ampat itu diambil tanpa musyawarah dan persetujuan pemerintah daerah maupun masyarakat adat.

    Menurut Gubernur, sejak masa pemerintahan Belanda (1952–1955) dalam struktur onderafdeling Raja Ampat, ketiga pulau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Raja Ampat.

    Sejumlah dasar hukum pun memperkuat klaim atas wilayah tersebut, antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat).

    Kemudian, kata dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Tahun 2021–2041 yang masih mencantumkan ketiga pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Raja Ampat.

    Namun, pada tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 51 Tahun 2021, serta Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, status administrasi ketiga pulau tersebut berubah menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

    Gubernur menilai bahwa perubahan ini dilakukan secara sepihak tanpa pelibatan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat maupun Provinsi Papua Barat saat itu.

    “Kami anggap ini bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan daerah dan hak masyarakat adat,” ujarnya.

    Dia mengatakan proses ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Daerah dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mempelajari seluruh dokumen yang telah diserahkan oleh Gubernur PBD.

    “Kami akan mempelajari seluruh dokumen ini terkait status ketiga pulau itu,” ujarnya.

    Ia juga berkomitmen memfasilitasi dialog lanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna menyelesaikan persoalan batas wilayah ini secara damai dan berdasarkan hukum.

    Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Penjabat Sekda PBD, anggota DPR Papua Barat Daya, Karo Pemerintahan, Kesra, Otsus PBD, Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Sekda Raja Ampat, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Raja Ampat, serta sejumlah tokoh adat dan tokoh lintas suku dari Papua Barat Daya bertemu Wamendagri pada 24 September 2025 di di Ruang Rapat Gedung A Kemendagri, Jakarta.

    Dalam rapat tersebut, Gubernur Elisa Kambu menyuarakan langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan warga Papua Barat Daya agar Pulau Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas dikembalikan ke wilayah administratif Kabupaten Raja Ampat.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG: Cuaca Indonesia Rabu 24 September 2025 Sebagian Besar Turun Hujan – Page 3

    BMKG: Cuaca Indonesia Rabu 24 September 2025 Sebagian Besar Turun Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia, Rabu (24/9/2025) akan diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Rabu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Apdilah Akbar menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Serang, Banten; Jakarta; Bandung, Jawa Barat; dan Semarang, Jawa Tengah.

    “Berikutnya, hujan ringan juga diperkirakan mengguyur Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Manokwari, Papua Barat; dan Jayapura, Papua,” ujar Apdilah dalam tayangan informasi prakiraan cuaca, melansir Antara, Rabu (24/9/2025).

    Selain itu, lanjut dia, BMKG pun memprediksi cuaca Indonesia pada sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, yakni mengguyur Medan, Sumatera Utara; Mamuju, Sulawesi Barat; Nabire, Papua Tengah; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Merauke, Papua Selatan.

    Selanjutnya, Apdilah mengatakan BMKG juga mengingatkan masyarakat terkait adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah daerah, yaitu Bengkulu; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; Manado, Sulawesi Utara; dan Sorong, Papua Barat Daya.

    “Selain hujan, kondisi cuaca berawan diprakirakan terjadi di Aceh; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Pontianak, Kalimantan Barat,” terang dia.

    “Berawan tebal diperkirakan meliputi Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; dan Surabaya, Jawa Timur. Udara kabur berpotensi terjadi di Bandar Lampung, Lampung,” sambung Apdilah.

     

    Musim hujan kini terkadang dibarengi dengan cuaca ekstrem tak menentu. Selain disertai angin, curah hujan lebat dan petir ganas.