Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Profil Matius Fakhiri, Mantan Kapolda Papua yang Kini Jabat Gubernur

    Profil Matius Fakhiri, Mantan Kapolda Papua yang Kini Jabat Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030. Pelantikan mereka digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Matius menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekad untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

    “Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (9/10/2025).

    Matius juga menjelaskan bahwa sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.

    Matius menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

    “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta komite yang dibentuk presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” kata Matius.

    Profil Matius Derek Fakhiri
    Matius lahir pada tanggal 6 Januari 1968 di Ransiko, Manokwari Selatan, Irian Barat. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1990.

    Kariernya dimulai sebagai Pamapta Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada tahun 1990. Setelah itu, sejumlah amanah diembannya antara lain Kapolres Jayapura tahun 2009, Wakil Kepala Polda Papua tahun 2020, dan Kapolda Papua tahun 2021.

    Pada tahun lalu, Matius memutuskan mengundurkan diri lantaran maju dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Setelah melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Matius yang berpasangan dengan Aryoko memenangkan Pilgub Papua dengan raihan 259.817 suara atau 50,4% dari total suara sah.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pangdam Kasuari minta prajurit sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

    Pangdam Kasuari minta prajurit sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

    MBG tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak dan pelajar, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai seperti pemberdayaan petani lokal dan pembukaan lapangan kerja. Program MBG ini akan menjadi perhatian serius kami

    Sorong (ANTARA) – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meminta kepada seluruh prajurit TNI AD di wilayah Papua Barat Daya agar menyukseskan implementasi Program Asta Cita Pesiden Prabowo Subianto dengan aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

    “Saya minta seluruh prajurit memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan sukses di Papua Barat Daya,” kata Pangdam dalam acara ramah tamah bersama prajurit di Makodim 1802/Sorong, Kamis.

    Ia menjelaskan Program Asta Cita Presiden Prabowo bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Barat Daya.

    Menurut dia, Asta Cita merupakan visi besar yang harus dikawal bersama demi kemajuan bangsa. “Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

    Salah satu program yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Program ini dinilai sangat strategis dalam menunjang tumbuh kembang generasi muda serta membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.

    Pangdam juga memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit TNI untuk tetap menjaga disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

    “Tunjukkan kinerja terbaik di setiap lini. TNI harus hadir sebagai solusi dan penggerak dalam pembangunan, terutama di wilayah strategis seperti Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Komandan Kodim 1802/Sorong, Letkol Inf Renaldy, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan program-program nasional tersebut, terutama MBG yang telah diterapkan di wilayah Sorong.

    “Beliau (Pangdam Kasuari) memberikan instruksi tegas agar Kodim turut mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis. Kita siap berperan aktif dalam pengawasan sekaligus pelaksanaan di lapangan,” ujar Letkol Renaldy.

    Ia menyebut, MBG tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak dan pelajar, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai seperti pemberdayaan petani lokal dan pembukaan lapangan kerja.

    “Program MBG ini akan menjadi perhatian serius kami,” ucapnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 11 Provinsi Ini Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan pada Oktober 2025, Simak Syaratnya

    11 Provinsi Ini Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan pada Oktober 2025, Simak Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diberikan oleh sejumlah pemerintah daerah (pemda) pada Oktober 2025.

    Setidaknya ada 11 provinsi yang memberikan keringanan pajak bagi masyarakat. Namun, setiap daerah memiliki kebijakan dan jadwal pemutihan yang berbeda.

    Biasanya dimulai dari pembebasan denda keterlambatan hingga diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berikut daftar 11 provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2025.

    Daftar dan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Oktober 2025

    1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan

    2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

    3. Yogyakarta (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    4. Kalimantan Barat (Hingga 20 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB

    5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)

    Keringan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.

    6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.

    7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.

    8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

    Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)

    9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.

    10. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)

    Berbeda dari provinsi lain, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026.

    Program ini terutama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih berstatus pelajar namun telah memiliki kendaraan pribadi.

    11. Kalimantan Utara (Hingga Desember 2025)

    Pemprov Kalimantan Utara juga memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan hingga Desember 2025.

    Dalam program ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Syarat dan Cara Mendapat Pemutihan Pajak Kendaraan

  • Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Profil Mathius Fakhiri: Eks Jenderal Polisi yang Dilantik Prabowo jadi Gubernur Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Papua 2025-2030. 

    Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara pada Rabu (8/10/2025). Adapun, pengangkatan ini berdasarkan Keppres 108P tahun 2025 tentang pemberhentian pejabat gubernur dan pengesahan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030.

    Pelantikan Mathius sebagai Gubernur Papua berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Keppres itu. Mathius dan wakilnya Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen membacakan sumpah jabatannya kepada Prabowo Subianto.

    Lantas, siapa sebenarnya Mathius Derek Fakhiri?

    Profil Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri

    Mathius Derek Fakhiri merupakan pria kelahiran 6 Januari 1968 di Ransiki, Manokwari Selatan. Dia merupakan perwira Polri lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1990.

    Dilansir dari berbagai sumber, Mathius merupakan anak dari Letkol Purn Nathalis Yami Fakhiri dan perawat Martha Kabuate. Dia merupakan keluarga suku Awyu dan Inanwatan.

    Selain Akpol, Mathius juga telah lulus dari sekolah ia lanjutkan di Akpol di bidang Brimob tahun 1990, sekolah tinggi ilmu kepolisian alias STIK pada 2001. Dilanjutkan dengan Sespim Polri tahun 2005, dan Sesko TNI tahun 2018.

    Karier Mathius di kepolisian cukup cemerlang. Pasalnya, dia sempat menjabat di posisi strategis mulai dari Wakapolres Jayapura (2003);
    Kapolres Kaimana Polda Papua Barat (2005); Kapolres Jayapura (2009) hingga Korbrimob Polri (2018).

    Selanjutnya, dia juga menjabat sebagai Wakil Papua Barat (2020) dan Wakapolda Papua (2020). Dia kemudian menyandang bintang dua atau pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) saat menjabat sebagai Kapolda Papua (2021).

    Karier Mathius di Polri terakhir yaitu setelah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2024). Setelah itu, Mathius kemudian mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024.

  • Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). 

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut inisiatif ini sebagai penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional.

    “Sekolah Garuda adalah realisasi visi besar Presiden untuk membawa anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri menuju kampus terbaik dunia. Ini bagian dari persiapan generasi emas 2045,” ujar Stella.

    Peluncuran serentak ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

    “Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 sekolah baru,” ucapnya.

    Stella menjelaskan Sekolah Garuda ditopang oleh tiga pilar utama yaitu penyeimbang akses guna pemerataan kesempatan pendidikan unggulan.

    Kemudian, inkubator pemimpin guna membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, akademik dan pengabdian agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga berkomitmen mengabdi setelah menimba ilmu.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Human Capital Index menunjukkan rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54% dari potensi penuh mereka.

    Apalagi, kata Stella, data Kementerian Pendidikan mencatat, pada 2024 sudah ada 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang berhasil masuk ke 100 universitas terbaik dunia.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Sekolah Garuda diharapkan dapat memperbesar angka tersebut secara signifikan.

    “Sekolah Garuda bukan hanya sekolah unggulan, tetapi pusat lahirnya talenta-talenta sains dan teknologi yang akan mengabdi untuk kemajuan bangsa,” tegas Stella.

    Berikut Daftar Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru:

    Sekolah Garuda Transformasi:

    SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
    SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
    SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan
    MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya

     

    Sekolah Garuda Baru:

    Belitung Timur
    Timor Tengah Selatan, NTT
    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
    Bulungan, Kalimantan Utara

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    “Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia. 

    Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

    Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi. 

    “Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

    Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

    Nelayan membuka aplikasi di smartphone

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

    “Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan. 

    “Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

    Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

    IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

    Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

    Infrastruktur Internet

    Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.

  • Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik Nasional 6 Oktober 2025

    Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik Nasional 6 Oktober 2025

    Wamendagri Ribka: Metode Gasing Akan Diterapkan Mulai dari Distrik
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan bahwa metode pembelajaran matematika Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) yang dikembangkan oleh fisikawan Yohanes Surya akan diterapkan di seluruh provinsi di wilayah Papua.
    Langkah itu dinilai sebagai terobosan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mempercepat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan timur Indonesia.
    Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka usai menerima audiensi Yohanes Surya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas secara menyeluruh rencana implementasi dan perluasan program Gasing di enam provinsi di Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
    “Kami masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan Profesor Yohanes Surya untuk mendorong agar seluruh Tanah Papua dapat melaksanakan program Gasing guna meningkatkan numerasi,” ujar Ribka dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.
    Ia menambahkan, enam provinsi tersebut wajib melaksanakan program Gasing karena telah diterbitkan surat edaran dari Kemendagri yang menginstruksikan agar program ini dimasukkan dalam agenda prioritas daerah.
    Ribka mengungkapkan, program pembelajaran metode Gasing pada periode 2026–2029 akan mencakup 754 distrik yang tersebar di seluruh wilayah Papua.
    Rinciannya meliputi Papua Barat (85 distrik), Papua Barat Daya (126), Papua Tengah (120), Papua (98), Papua Pegunungan (243), dan Papua Selatan (82).
    Sebagai bagian dari strategi pelaksanaan, rangkaian pelatihan metode Gasing akan diawali dengan fokus utama pada guru-guru sekolah dasar di wilayah pedalaman dan pesisir.
    Pendekatan itu mengusung pola “guru melatih guru”, yakni peserta terbaik akan dibina menjadi fasilitator lokal yang selanjutnya melatih guru lain di distrik masing-masing.
    Selain itu, program Gasing juga nantinya menyasar para siswa di seluruh distrik.
    Ribka menegaskan, target 754 distrik dapat berkembang sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah (pemda).
    “Kalau para gubernur atau bupati dari 42 kabupaten/kota di Tanah Papua menginginkan penambahan distrik sebagai sasaran Gasing, itu sangat dimungkinkan. Semua tergantung pada permintaan daerah. Harapan kami, program ini dapat berjalan masif agar tidak ada lagi buta huruf maupun buta numerasi di Tanah Papua,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa peningkatan literasi dan numerasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kualitas SDM orang asli Papua (OAP).
    Oleh karena itu, pelatihan akan difokuskan pada distrik-distrik dengan populasi OAP terbesar agar manfaatnya terasa langsung di tingkat masyarakat.
    “Kami ingin guru-guru yang dilatih berasal dari daerahnya sendiri agar mereka merasa memiliki dan dapat mendidik anak-anak di wilayah masing-masing. Jika metode Gasing dilaksanakan secara masif, kuantitas dan kualitas guru akan meningkat, terutama di kalangan guru OAP,” tegas Ribka.
    Ia juga menyarankan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan metode Gasing di Tanah Papua.
    Ribka menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memperluas penerapan metode Gasing ke seluruh Indonesia.
    “Program ini akan menjadi daya ungkit penting dalam meningkatkan IPM nasional,” ucapnya.
    Ribka berharap penerapan metode Gasing di Tanah Papua menjadi tonggak kebangkitan pendidikan di wilayah timur Indonesia.
    “Ini bukan hanya tentang matematika, tetapi tentang membuka jendela masa depan anak-anak Papua agar mereka dapat berdiri sejajar dengan anak-anak di seluruh Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Bappenas: Tabel Kehidupan jadi kompas menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Muhammad Cholifihani mengatakan Tabel Kehidupan (Life Table) Indonesia adalah kompas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kita kumpul di sini semua untuk memastikan data kependudukan (Tabel Kehidupan) menjadi kompas Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya dalam agenda Diseminasi Tabel Kehidupan Indonesia: Mengukur Harapan Merancang Masa Depan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Dengan adanya Tabel Kehidupan, lanjutnya, maka dapat dibaca peta masa depan Indonesia melalui angka yang bercerita tentang harapan hidup, kualitas kesehatan, dan tantangan lintas generasi. Dalam bahasa lain, Tabel Kehidupan menjadi kompas atau panduan guna menargetkan kebijakan secara tepat, bukan hanya sekedar statistik belaka.

    Kebijakan publik harus bertumpu pada data kependudukan yang akurat dan presisi guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, katanya, menerangkan.

    Melalui Tabel Kehidupan Indonesia yang berfungsi sebagai kompas kebijakan itu, maka bisa dipetakan pola mortalitas dan usia harapan hidup, sehingga intervensi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial tepat sasaran, ujar dia.

    Selain itu, tabel tersebut menyediakan pula data-data untuk membantu penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang efektif dan efisien, lalu memiliki basis ilmiah kuat yang disusun berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dengan metode statistik mutakhir, sehingga lebih relevan kondisi Indonesia dibandingkan model global.

    Kemudian juga memberikan makna bagi generasi muda, mengingat arah kebijakan yang lebih tepat sasaran akan mendukung Indonesia menjadi tempat tumbuh yang berkualitas.

    Pemanfaatan Tabel Kehidupan juga digunakan untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas (IE) 1 terkait kesehatan untuk semua dan IE3 mengenai perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif.

    Untuk IE1, beberapa target yang telah ditentukan ialah membangun sistem kesehatan tangguh dan responsif, lalu setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan menekankan penurunan angka stunting menjadi 5 persen, tuberkulosis dan kusta tereliminasi, dan usia harapan hidup menjadi 80 tahun.

    Peran Tabel Kehidupan dalam hal ini ialah memastikan apakah angka kematian bayi menjadi 4,2 per 1.000 kelahiran untuk mencapai usia harapan hidup 80 tahun sudah sesuai.

    Adapun IE3 berupaya mewujudkan transformasi sosial melalui perlinsos adaptif yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlinsos. Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen pada tahun 2045.

    Menurut Cholifihani, Tabel Kehidupan berperan mendukung IE3 dengan adanya perbaikan iuran dan manfaat melalui proyeksi biaya/beban kesehatan, menguatkan paket manfaat bagi disabilitas, kemudian perlindungan kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional yang adaptif melalui analisis morbiditas penyakit langka/katastropik/kritis, dan peluang penyakit akibat pandemi/perubahan iklim/bencana alam.

    Lebih lanjut ia mengatakan dua manfaat lainnya ialah ekuitas dan pengurangan beban finansial dengan melengkapi sistem survelilans kesehatan yang terintegrasi sistem monev (monitoring dan evaluasi) guna mempercepat pengambilan keputusan, serta pengembangan manfaat kesehatan neonatal (periode 28 hari pertama kehidupan seorang bayi setelah lahir) hingga lansia agar dapat menghasilkan kebijakan health consciousness (kesadaran kesehatan).

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Tabel Kehidupan menyediakan parameter mortalitas yang akurat hingga tingkat daerah, sehingga proyeksi penduduk lebih presisi menurut umur dan jenis kelamin, serta memungkinkan skenario kewilayahan.

    World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan setiap negara memiliki Tabel Kehidupan nasional yang disesuaikan dengan kondisi demografi epidemiologi, dan kualitas data masing-masing.

    “Beberapa daerah kita di 38 daerah, tingkat kelahirannya beda-beda. Jakarta sudah di bawah 2 (sekitar 1,7-1,8), Bali 1,9, di Indonesia Timur (Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi) masih di atas 2,3-2,4,” kata Cholifihani.

    “Karena itu, kalau kita paham ini (Tabel Kehidupan), maka skenario kewilayahan kita bisa kita selesaikan tidak dengan satu kebijakan untuk semua provinsi, tetapi bisa berbeda-beda, sesuai realita yang ada di setiap daerah,” ujar dia.

    Tabel Kehidupan Indonesia turut memperkuat keadilan manfaat dan keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial, guna memperkaya tabel mortalitas yang sudah dibuat oleh lembaga asuransi di Indonesia, melalui perhitungan probabilitas kematian nan akurat, penyusunan besaran iuran dan manfaat yang berimbang, serta dukungan inklusivitas layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Ia mengatakan, jika disimpulkan, pertama, Tabel Kehidupan secara jangka pendek-menengah akan memperkuat registrasi kematian dan kualitas data vital. Kedua, mengintegrasikan Tabel Kehidupan dalam perencanaan pembangunan nasional, strategi jaminan sosial, dan perencanaan kabupaten/kota sehat.

    Secara jangka panjang, Tabel Kehidupan mendukung pencapaian usia harapan hidup 80 tahun pada 2045 melalui penurunan angka kematian bayi, pengendalian penyakit menular/tidak menular, penguatan layanan lansia, literasi kesehatan, serta lingkungan bersih dan aman. Kemudian juga memperkuat peran pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan lembaga asuransi, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta partisipasi generasi muda.

    “Kita berharap dengan hal ini, masa depan tabel ini pada akhirnya ada di tangan generasi Z dan generasi Alpha,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.