provinsi: PAPUA BARAT

Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

Sorong (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyebutkan bahwa pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) butuh perhatian khusus melalui koordinasi lintas stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang representatif di provinsi ke-38 itu.

Wamendagri dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonomi baru sehingga membutuhkan perencanaan yang matang guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan representatif.

“Proyek ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat perjalanan yang masih panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan,” jelas Wamendagri saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga koordinasi dan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Proyek ini adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kita harus pastikan kualitas dan keberlanjutanya,” ujar Wamendagri.

Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu melakukan kunjungan ke pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi kawasan ini berada di Jl. Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong.

Wamendagri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah otonomi baru ini.

“Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern dan terintegrasi, sejalan dengan visi Papua Barat Daya yang lebih maju dan mandiri,” kata Wamendagri.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melaporkan bahwa status tanah untuk pembangunan kawasan tersebut sudah 95% memiliki sertifikat.

“Total lahan yang disiapkan mencapai hampir 53 hektare, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan,” beber Musa’ad.

Beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi itu meliputi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung DPRD, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Bank Indonesia (BI), dan Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” kata Musa’ad.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Provinsi Papua Barat Daya.

Ia optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

“Kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan ini, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bernhard.

Dia memastikan bahwa kawasan ini akan segera menjadi pusat pemerintahan yang memadai dan mendorong kemajuan di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

22/11/2024 14:35
KPU: Cagub Papua Barat Daya yang dibatalkan bisa ikut pilkada

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga calon itu bisa ikut Pilkada 2024.

“KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan tentang pembatalan keputusan terdahulu, di mana keputusan terdahulu telah membatalkan salah satu pasangan calon,” kata Idham di Jakarta, Jumat.

Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati.

Ia mengatakan dengan keputusan ini, pasangan calon yang sebelumnya dicabut haknya kini telah kembali menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

“Kini seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan dibatalkan tersebut telah kembali menjadi pasangan calon, memiliki hak-hak sebagai pasangan calon yang sama dengan yang lain,” ujarnya.

Fenomena yang sama juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kabupaten Fakfak, dan Kota Metro.

Idham memastikan KPU RI terus melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus serupa di berbagai wilayah.

“Sebenarnya tidak hanya di sana (Banjarbaru), di Fakfak juga ada, ya tentunya kami KPU RI akan melakukan monitoring, termasuk juga di Kota Metro,” tutur Idham.

Meski begitu, KPU memastikan bahwa perubahan ini tidak akan memengaruhi tahapan pilkada, terutama terkait pencetakan surat suara.

Sebelumnya, Selasa (5/11), KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur di provinsi ke-38 itu karena dinilai melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Kambu menjelaskan keputusan ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Pembatalan itu tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” jelas Ketua KPU Andarias Kambu.

Calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara pada tanggal 17 September 2024, menggantikan Mathius Aitem.

Selain itu, Abdul Faris Umlati juga telah mengganti Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang awalnya dijabat Yohanis Kabeth dan menunjuk Mathius N Louw sebagai Pelaksana tugas Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

22/11/2024 11:26
Prabowo Jemput Investasi Raksasa Migas Inggris Rp 111 Triliun

Jakarta –

Raksasa migas Inggris, bp, mengumumkan investasi lanjutan sebesar US$ 7 miliar atau sekitar Rp 111,3 triliun (kurs Rp 15.900) dalam pengembangan proyek LNG Tangguh di Papua. Keputusan investasi itu dijemput langsung Presiden Prabowo Subianto saat melakukan lawatan kenegaraan di Inggris.

bp mengumumkan keputusan investasi akhir atas proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC) senilai US$ 7 miliar yang berpotensi menghasilkan sekitar 3 triliun kaki kubik (TFC) sumber daya gas tambahan di Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Murray Auchincloss, selaku Chief Executive Officer bp, dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo di London pada tanggal 21 November.

“Proyek ini tidak hanya menghasilkan sumber daya gas yang luar biasa, tetapi juga menjadi proyek pertama di Indonesia yang memanfaatkan CCUS untuk memaksimalkan perolehan gas,” ungkap Auchincloss dalam keterangannya, Jumat (21/11/2024).

Investasi signifikan ini menunjukkan keyakinan bp dan para mitranya terhadap iklim investasi Indonesia serta komitmen untuk memperkuat kegiatan bisnis mereka di tanah air.

Proyek UCC, yang mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), serta kompresi di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia. Produksi di lapangan Ubadari diperkirakan akan dimulai pada tahun 2028.

Auchincloss mengatakan bp telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima puluh lima tahun dan hubungan yang erat dengan para mitra memungkinkan pihaknya membawa pengalaman teknis yang mendalam untuk mendukung pengembangan inovatif dalam sektor minyak dan gas di Indonesia.

“Kami sangat menghargai kerja sama yang terus-menerus dari Pemerintah Indonesia dan para mitra dan kami berharap dapat terus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat di kawasan ini,” sebut Auchincloss.

Tangguh CCUS bertujuan menjadi proyek CCUS pertama yang dikembangkan dalam skala besar di Indonesia, dengan potensi untuk melakukan sekuestrasi sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi Tangguh pada fase awal.

Proyek UCC ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan kelanjutan dari pengembangan Tangguh, setelah penambahan train LNG ketiga yang mulai beroperasi pada tahun 2023 dan meningkatkan total kapasitas likuifaksi LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

Investasi ini memenuhi tingkat pengembalian minimum bp dan sepenuhnya sejalan dengan kerangka finansial bp, mencerminkan fokus bp pada pertambahan nilai dan pengembalian investasi. Tangguh berada pada posisi yang strategis untuk mengakses pasar regional bernilai tinggi, dan investasi ini menunjukkan komitmen bp untuk senantiasa memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Lihat juga video: Kala Prabowo ‘Pamer’ Punya 8 Kucing-Bertemu Larry The Cat ke Wakil PM Inggris

(hal/rrd)

22/11/2024 11:13
Prabowo Raih Komitmen Investasi US$7 Miliar dari BP, Ini Rinciannya

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meraih komitmen investasi hingga US$7 miliar dari pertemuannya dengan British Petroleum dari lawatannya ke Inggris.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi US$8,5 miliar. US$7 miliar dari dengan pimpinan dari British Petroleum dan US$1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo.

Sekadar informasi, BP mewakili para mitra kontrak kerja sama Tangguh, pada Kamis (21/11/2024) mengumumkan keputusan investasi akhir atas proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC) senilai US$7 miliar yang berpotensi menghasilkan sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan di Indonesia.

CEO British Petroleum Murray Auchincloss menekankan bahwa komitmen investasi ini dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan energi Asia yang terus meningkat.

Investasi signifikan ini, kata Murray menunjukkan keyakinan perusahaan dan para mitranya terhadap iklim investasi Indonesia serta komitmen untuk memperkuat kegiatan bisnis mereka di Tanah Air.

Proyek UCC, yang mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), serta kompresi di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia. Produksi di lapangan Ubadari diperkirakan akan dimulai pada 2028.

“Proyek ini tidak hanya menghasilkan sumber daya gas yang luar biasa, tetapi juga menjadi proyek pertama di Indonesia yang memanfaatkan CCUS untuk memaksimalkan perolehan gas,” ujarnya.

Dia menyebut bahwa perusahaan telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima puluh lima tahun, dan hubungan yang erat dengan para mitra memungkinkan mereka membawa pengalaman teknis yang mendalam untuk mendukung pengembangan inovatif ini.

“Kami sangat menghargai kerja sama yang terus-menerus dari Pemerintah Indonesia dan para mitra dan kami berharap dapat terus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat di kawasan ini,” imbuh Murray.

Sekadar informasi, Tangguh CCUS bertujuan menjadi proyek CCUS pertama yang dikembangkan dalam skala besar di Indonesia, dengan potensi untuk melakukan sekuestrasi sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi Tangguh pada fase awal.

Proyek UCC ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan kelanjutan dari pengembangan Tangguh, setelah penambahan train LNG ketiga yang mulai beroperasi pada 2023 dan meningkatkan total kapasitas likuifaksi LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

Investasi ini memenuhi tingkat pengembalian minimum BP dan sepenuhnya sejalan dengan kerangka finansial BP, mencerminkan fokus BP pada pertambahan nilai dan pengembalian investasi.

Selain itu, Tangguh berada pada posisi yang strategis untuk mengakses pasar regional bernilai tinggi, dan investasi ini menunjukkan komitmen BP untuk senantiasa memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan kawasan sekitarnya.

22/11/2024 07:54
Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembal menginformasikan harga terbaru setelah melakukan penyesuaian harga BBM atau Bahan Bakar Minyak terhitung mulai hari Jumat 1 November 2024.

Sejumlah kenaikan harga berlaku pada beberapa jenis produk BBM non subsidi.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, penyesuaian harga dikaji setiap bulannya sesuai dengan standar aturan yang telah berlaku.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis Pertamina dalam laman resminya dikutip Tribun Jateng pada Kamis (31/10/2024) malam.

Terkait kebijakan tersebut berikut sejumlah harga BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian diantaranya Pertamax Turbo (RON 95) di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari harga Rp 13.250 per liternya menjadi Rp 13.500 per liternya atau sebesar Rp 250.

Begitu juga dengan Pertamax Green 95 yang semula seharga Rp 12.800 per liternya menjadi Rp 13.150 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 450.

Dexlite mengalami kenaikan dari harga semula Rp 12.700 per liternya menjadi Rp 13.050 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 350.

Lantas, bagaimana dengan harga BBM jenis lainnya?

Berikut Daftar Harga BBM Lengkap yang Berlaku di Seluruh Wilayah di Indonesia:

1. Provinsi Aceh
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440

2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang
– Harga Pertalite: Rp 0.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Pertamax: Rp11.100
– Harga Dexlite: Rp11.900
– Harga Pertamina Dex: (-)

3. Provinsi Sumatra Barat
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp13.650
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

4. Provinsi Sumatra Utara
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp 13.800
– Harga Dexlite: Rp 13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

5. Provinsi Sumatra Selatan
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp 13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp 13.730

6. Provinsi Riau
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp12.400
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

7. Provinsi Kepulauan Riau
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp12.400
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

8. Free Trade Zone (FTZ) Batam
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp11.500
– Harga Pertamax Turbo: Rp12.500
– Harga Dexlite: Rp12.100
– Harga Pertamina Dex: Rp12.500

9. Provinsi Jambi
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

10. Provinsi Bengkulu
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp13.500
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

11. Provinsi Bangka Belitung
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

12. Provinsi Lampung
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

13. Provinsi Banten
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

14. Provinsi DKI Jakarta
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

15. Provinsi Jawa Barat
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

16. Provinsi Jawa Tengah
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

17. Provinsi Jawa Timur
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp 13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp 13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

18. Provinsi DI Yogyakarta
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

19. Provinsi Bali
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp 13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

20. Provinsi NTB
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp 12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

21. Provinsi NTT
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.100
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.440
– Harga Pertamax Green: Rp13.150

22. Provinsi Kalimantan Barat
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

23. Provinsi Kalimantan Tengah
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

24. Provinsi Kalimantan Timur
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

25. Provinsi Kalimantan Selatan
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp12.400
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

26. Provinsi Kalimantan Utara
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
– Harga Dexlite: Rp13.500
– Harga Pertamina Dex: Rp14.020

27. Provinsi Sulawesi Utara
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

28. Provinsi Gorontalo
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

29. Provinsi Sulawesi Tengah
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

30. Provinsi Sulawesi Tenggara
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

31. Provinsi Sulawesi Selatan
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

32. Provinsi Sulawesi Barat
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

33. Provinsi Maluku
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-)

34. Provinsi Maluku Utara
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-)

35. Provinsi Papua
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-)

36. Provinsi Papua Barat
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

37. Provinsi Papua Barat Daya
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: Rp13.730

38. Provinsi Papua Selatan
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-)

39. Provinsi Papua Pegunungan
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax: Rp12.400
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-)

40. Provinsi Papua Tengah
– Harga Pertalite: Rp10.000
– Harga Bio-solar: Rp6.800
– Harga Pertamax Turbo: (-)
– Harga Pertamax Rp12.400
– Harga Dexlite: Rp13.050
– Harga Pertamina Dex: (-).

(*)

22/11/2024 05:39
Polresta Manokwari sekat tiga wilayah perbatasan pada 27 November

“Penyekatan ini mencegah mobilisasi massa dari kabupaten lain untuk melakukan pencoblosan di Kabupaten Manokwari maupun sebaliknya,”

Manokwari (ANTARA) – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Manokwari, Papua Barat akan melakukan penyekatan pada tiga wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga pada hari pemungutan suara 27 November 2024.

Kabag Ops Polresta Manokwari Kompol Wisnu Prasetyo di Manokwari, Kamis, mengatakan penyekatan tersebut untuk antisipasi mobilisasi massa dari kabupaten tetangga saat pelaksanaan Pilkada 2024.

“Penyekatan ini mencegah mobilisasi massa dari kabupaten lain untuk melakukan pencoblosan di Kabupaten Manokwari maupun sebaliknya,” ujarnya saat rapat koordinasi pemantapan persiapan pemungutan suara pada Pilkada 2024 di Manokwari.

Ia menjelaskan titik sekat pertama adalah di Kampung Kasi yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.

Titik sekat kedua adalah di Kampung Indafi yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Sedangkan titik sekat ketiga adalah jembatan Masabuy yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Menurutnya, untuk melakukan penyekatan tersebut pihaknya bekerjasama dengan TNI dan personel dari Polres ketiga kabupaten tersebut.

“Untuk kegiatan tersebut, Polresta Manokwari menerjunkan minimal empat personel di tiap titik penyekatan. Kita sudah melakukan survei di tiap titik penyekatan,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyekatan akan dilakukan selama proses pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.

Warga yang boleh melintas menuju Manokwari hanyalah warga yang memiliki KTP Manokwari, begitu juga sebaliknya.

“Apabila ada rombongan masyarakat yang tidak memiliki KTP Manokwari akan dicegah masuk ke Manokwari sampai selesainya proses pemungutan suara,” ujarnya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

21/11/2024 19:52
BMKG prakirakan sebagian besar daerah diguyur hujan pada Kamis

Sejumlah warga menggunakan payung saat turun hujan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (11/11/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia yang akan berlangsung pada Selasa (12/11) dan Rabu (13/11) yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi/fzn

BMKG prakirakan sebagian besar daerah diguyur hujan pada Kamis
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 21 November 2024 – 07:51 WIB

Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Kamis, mulai dari hujan berintensitas ringan hingga hujan disertai petir. Prakirawan BMKG Raeni Chindi dalam video Prakiraan Cuaca BMKG yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis pagi, menyampaikan bahwa terdapat berbagai wilayah yang diprediksi akan mengalami hujan ringan.

“Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Lampung; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Jakarta; dan Semarang, Jawa Tengah,” kata Raeni.

Berikutnya selain daerah-daerah itu, hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi oleh BMKG berpotensi mengguyur daerah lainnya, seperti Surabaya, Jawa Timur; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Manokwari, Papua Bara; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Ambon, Maluku.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Wilayah itu meliputi Kota Padang, Sumatera Barat; Medan, Sumatera Utara; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Makassar, Sulawesi Selatan; Sorong, Papua Barat; dan Nabire, Papua.

Selain hujan ringan dan sedang, ada pula sejumlah daerah yang diprediksi BMKG berpotensi diguyur hujan disertai petir. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Berikutnya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; Ternate, Maluku Utara; dan Merauke, Papua. Raeni lalu mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

“Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Raeni menambahkan.

Sumber : Antara

21/11/2024 11:57
Kemendagri: Pemda beri insentif fiskal PBBKB untuk kendalikan inflasi

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memberikan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap PBBKB. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait PBBKB.

“Ini sudah diatur di Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 99 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak di setiap daerah, di sana memang menyebutkan melalui kewenangan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sehingga SE ini tidak akan mengubah Perda, namun bisa disikapi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nya,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa masih terdapat 18 daerah yang menerapkan tarif PBBKB sebesar 10 persen.

“Harapan dan arahan Bapak Mendagri agar seluruh daerah yang masih menerapkan PBBKB sebesar 10 persen dapat menyesuaikan tarif PBBKB menjadi 7,5 persen,” ujarnya.

Dampak kenaikan tarif menjadi komponen penambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga sesuai regulasi diharapkan dalam pengaturan harga disesuaikan dengan konsumen BBKB.

Hal ini tentunya harus dipayungi dengan Perkada tentang pemberian insentif fiskal. Oleh karena itu, Maurits menekankan agar gubernur segera melakukan langkah strategis.

“Gubernur agar segera menetapkan Peraturan Gubernur mengenai pemungutan PBBKB sebesar 7,5 persen. Kemudian, melakukan sosialisasi Pergub tersebut kepada para pelaku usaha/penyedia BBKB dan masyarakat. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Pergub tersebut,” tegas Maurits.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat dan Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Budi Rinaldi.

Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh Penjabat (Pj.) Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

21/11/2024 11:02
Hari Ini, Sebagian Besar Kota di Indonesia Diguyur Hujan

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Kamis 21 November 2024. Berbagai wilayah akan diguyur mulai dari hujan berintensitas ringan hingga hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Raeni Chindi dalam video Prakiraan Cuaca BMKG yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta menyampaikan bahwa terdapat berbagai wilayah yang diprediksi akan mengalami hujan ringan.

“Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Lampung; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Jakarta; dan Semarang, Jawa Tengah,” kata Raeni dilansir Antara.

Berikutnya selain daerah-daerah itu, hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi oleh BMKG berpotensi mengguyur daerah lainnya, seperti Surabaya, Jawa Timur; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Manokwari, Papua Bara; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Ambon, Maluku.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Wilayah itu meliputi Kota Padang, Sumatera Barat; Medan, Sumatera Utara; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Makassar, Sulawesi Selatan; Sorong, Papua Barat; dan Nabire, Papua.

Selain hujan ringan dan sedang, ada pula sejumlah daerah yang diprediksi BMKG berpotensi diguyur hujan disertai petir. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Berikutnya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; Ternate, Maluku Utara; dan Merauke, Papua.

Raeni lalu mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

“Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Raeni menambahkan.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Kamis 21 November 2024. Berbagai wilayah akan diguyur mulai dari hujan berintensitas ringan hingga hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Raeni Chindi dalam video Prakiraan Cuaca BMKG yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta menyampaikan bahwa terdapat berbagai wilayah yang diprediksi akan mengalami hujan ringan.

“Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Lampung; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Jakarta; dan Semarang, Jawa Tengah,” kata Raeni dilansir Antara.
Berikutnya selain daerah-daerah itu, hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi oleh BMKG berpotensi mengguyur daerah lainnya, seperti Surabaya, Jawa Timur; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Manokwari, Papua Bara; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Ambon, Maluku.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Wilayah itu meliputi Kota Padang, Sumatera Barat; Medan, Sumatera Utara; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Makassar, Sulawesi Selatan; Sorong, Papua Barat; dan Nabire, Papua.

Selain hujan ringan dan sedang, ada pula sejumlah daerah yang diprediksi BMKG berpotensi diguyur hujan disertai petir. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Berikutnya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; Ternate, Maluku Utara; dan Merauke, Papua.

Raeni lalu mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

“Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Raeni menambahkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(END)

21/11/2024 08:29
Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
1.191TPS di Lokasi Khusus;
1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

Indikator

Jumlah TPS

TPS Rawan Paling Banyak

Variabel Penggunaan Hak Pilih

1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

95.171

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

2.      Terdapat pemilih tambahan

58.443

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

16.120

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

4.     Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

40.635

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

116.211

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

4.806

Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

Variabel Keamanan

7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

2.293

Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

penyelenggara pemilihan

2.426

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

332

Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

Variabel Politik Uang

10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

2.799

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

Variabel Politisasi SARA

11.

Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

lokasi TPS

814

Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

Variabel Netralitas

12.

TPS yang terdapat Petugas

KPPS berkampanye untuk pasangan calon

517

Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

13.

TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

1.127

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

Variabel Logistik

14.

Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

pada saat Pemilu

2.370

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

15.

Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

pemilu

6.066

Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

16

Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

pemilu

2.658

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

Variabel Lokasi TPS

17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

5.384

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

7.414

Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

4.027

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

20.

TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

1.918

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

21.

TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

pasangan calon

3.759

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

22.

TPS di Lokasi Khusus

1.191

Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

23.

TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

1.894

Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

Variabel Jaringan Internet dan Listrik

24.

TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

22.738

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

25

TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

8.457

Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

Sumber : Radio Elshinta

20/11/2024 19:37