provinsi: PAPUA BARAT

  • Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri menjelaskan, kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Elba seperti dilansir situs resmi Kemenhub, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” kata Elba.

    Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024

    Penurunan Harga Avtur di 19 Bandara
    Lebih lanjut, Elba mengatakan Pertamina akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). Pertamina akan memberikan dukungan di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sampai dengan 10%.

    “Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,” ujarnya.

    Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

    Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%). Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

    Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

    “Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” kata Elba.

    (miq/miq)

  • Resmi! Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Resmi! Harga Tiket Pesawat Turun 10%, Berlaku di Semua Bandara RI

    Jakarta

    Pemerintah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    Pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” sebut Elba.

    Elba berharap kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru. Ia pun meyakini keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024.

    Lebih lanjut, Elba mengatakan PT Pertamina Persero Group akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 lokasi bandara. Rinciannya adalah bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak.

    Kemudian, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). PT Pertamina Persero Group akan memberikan support di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sd 10%.

    “Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,” sebutnya.

    Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

    Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%).

    Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

    Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

    “Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” tutup Elba.

    (ily/hns)

  • Bagaimana Aturan Jika Pilkada 2 Putaran? Ini Syarat dan Tahapannya

    Bagaimana Aturan Jika Pilkada 2 Putaran? Ini Syarat dan Tahapannya

    Jakarta

    Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat berpotensi terjadi dua putaran. Kemungkinan terjadinya Pilkada dua putaran ini berlaku dalam Pilkada Jakarta, sebab memiliki syarat dan ketentuan berbeda dalam perhitungan kemenangannya.

    Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” demikian syarat untuk jadi pemenangnya.

    Jika tidak terdapat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diadakan pemilihan putaran kedua. Peserta yang berpartisipasi adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

    “Dalam hal tidak terdapat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.”

    Tahapan Pilkada Dua Putaran

    Adapun tahapan pemilihan putaran kedua mencakup:

    Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon;Pemungutan dan Penghitungan Suara; danRekapitulasi hasil perolehan suara.

    (wia/imk)

  • Polresta Manokwari pastikan tidak ada pengerahan massa kabupaten lain

    Polresta Manokwari pastikan tidak ada pengerahan massa kabupaten lain

    Manokwari (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota Manokwari, Papua Barat, memastikan tidak ada pengerahan massa dari kabupaten lain saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Kepala Polresta Manokwari, Komisaris Besar Polisi Rivadin B Simangunsong, di Manokwari, Rabu, mengatakan, penyekatan wilayah dari polisi sudah berjalan efektif.

    “Hari ini kita pastikan tidak ada mobilisasi massa yang keluar-masuk dari kabupaten lain ke Kabupaten Manokwari saat pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

    Polisi menyekat di tiga wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga untuk antisipasi mobilisasi massa. Titik sekat pertama adalah di Kampung Kasi yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Titik sekat kedua adalah di Kampung Indafi yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

    Sedangkan titik sekat ketiga adalah jembatan Masabuy yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

    Setiap titik pos penyekatan dijaga 16 personel tentara dan polisi yang terdiri atas empat personel Polresta Manokwari, empat personel Kodim 1801 ditambah delapan personel TNI-Polri dari kabupaten tetangga.

    “Anggota sudah mulai menutup perbatasan sejak pagi 05.00 WIT dan dibuka pukul 15.00 WIT. Kami buku pukul 15.00 WIT untuk mengantisipasi jika ada TPS yang meminta perpanjangan waktu pemungutan suara,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manokwari secara umum berjalan aman, lancar dan kondusif. Setiap riak-riak kecil gangguan keamanan sudah ditangani tentara dan polisi di lapangan.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat ditemui awak media usai melakukan kunjungan kerja di Bawaslu Kabupaten Manokwari, Papua Barat. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengingatkan seluruh aparat TNI-Polri di wilayah Provinsi Papua Barat wajib menjaga netralitas saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024..

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma di Manokwari, Rabu, mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum calon kepala daerah melibatkan semua komponen bangsa, terutama TNI-Polri.

    “Personel TNI-Polri tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah manapun. Kalau mau berpolitik, keluar dulu dari institusi dan jadi warga sipil, ” kata Filep.

    Komite III DPD, kata dia, mendukung penuh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait sanksi pidana bagi aparat TNI-Polri yang tidak netral selama masa Pilkada Serentak 2024.

    Hukuman tersebut harus diimplementasikan bilamana ditemukan ada oknum aparat TNI-Polri yang terbukti ikut berpolitik praktis, seperti berkampanye mendukung salah satu calon kepala daerah.

    “Semua pernyataan dari pemerintah harus dilakukan, bukan hanya sebatas keluarkan statement saja. Masyarakat perlu bukti,” ujar Filep Wamafma.

    Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pengawasan partisipatif guna mencegah berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2024 di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Tujuh kabupaten itu meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

    “Supaya kepala daerah yang terpilih nanti berasal dari proses demokrasi yang benar, berkualitas, dan bermartabat,” kata Filep Wamafma.

    Sumber : Antara

  • Quick Count Pilkada Jakarta Dinilai Stabil sampai Akhir: Pramono Unggul, tapi Berpeluang 2 Putaran

    Quick Count Pilkada Jakarta Dinilai Stabil sampai Akhir: Pramono Unggul, tapi Berpeluang 2 Putaran

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dalam Pilkada Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno unggul atas dua pasangan kandidat lainnya, yakni Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. 

    Hasil itu berdasarkan hitung cepat atau quick count Litbang Kompas pada Rabu (27/11/2024) pukul 16.00 WIB. 

    Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 40,11 persen, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto memperoleh 10,36 persen dan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 49,53 persen. 

    Data yang masuk sudah mencapai 84,25 persen. 

    Menurut General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto hasil hingga akhir perhitungan cepat tak begitu jauh berbeda. 

    “Data sudah stabil sehingga tidak akan jauh berbeda hingga hasil akhir,” kata Ignatius. 

    Melihat dari hasil hitung cepat, Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 berpeluang berlangsung dalam dua putaran.

    Perlu ditegaskan bahwa quick count bukanlah hasil resmi dari Pilkada Jakarta 2024.

    Hitung cepat Litbang Kompas di Pilkada Jakarta 2024 menggunakan sampel dari 400 TPS yang ada di seluruh Jakarta.

    Penentuan sampel menggunakan metode acak sistematis berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di Pilkada Jatim.

    Adapun margin of error di bawah 1 persen.

    Dengan hasil tersebut, Pilkada Jakarta masih berpeluang terjadi dalam dua putaran.

    Sebab, mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat untuk memenangi Pilkada Jakarta berbeda dari pilkada di daerah-daerah lainnya.

    Kandidat harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen untuk bisa menang satu putaran.

    Bagaimana aturan 2 putaran?

    Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, DKI Jakarta satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran.

    Sebab, syarat perhitungan kemenangan untuk pemilihan gubernur (Pilgub) di DKI Jakarta berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. 

    Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

    Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub DKI Jakarta dinyatakan terpilih jika memperoleh suara lebih dari 50 persen.

    Jika seluruh pasangan calon tidak memenuhi syarat tersebut di atas dalam pemilihan, maka akan dilaksanakan Pilkada Jakarta putaran kedua.

    Aturan Pilkada dua putaran Jakarta

    Menurut ayat 2 Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016, jika tidak ada pasangan calon dalam Pilkada Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50 persen), akan diadakan Pilgub putaran kedua. 

    Pada putaran kedua, pasangan calon yang berpartisipasi adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

    Lebih lanjut dalam ayat 3 menjelaskan mengenai tahapan Pilkada Jakarta putaran kedua yang mencakup: Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon; Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan Rekapitulasi hasil perolehan suara.

    Nantinya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua Pilkada Jakarta dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

    Ketentuan Pilkada dua putaran dalam UU No.2 Tahun 2024

    Pilkada Jakarta putaran kedua diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

    Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan masih dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pj Gubernur sebut Pilkada 2024 di PBD berlangsung aman

    Pj Gubernur sebut Pilkada 2024 di PBD berlangsung aman

    Sorong (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2024 di provinsi itu lancar dan aman.

    “Kita bertemu dengan KPPS, PPS dan PPD, mereka sangat antusias memberikan pelayanan dalam pencoblosan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya,” jelas Pj Gubernur Musa’ad di TPS 002, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, usai menyalurkan hak suara, Rabu.

    Musa’ad mengatakan bahwa seluruh pihak terkait telah sepakat dan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga pilkada berjalan dengan baik dan demokratis.

    “Komitmen ini harus kita wujudkan supaya suasana damai aman pada Pilkada 2024 sama seperti Pemilu 14 Februari kemarin,” kata Musa’ad.

    Dia menyebutkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu mencapai 86 persen, da diharapkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lebih tinggi lagi.

    “Kita berdoa supaya angka partisipasi kota meningkat dan bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat untuk menjadi pemimpin lima tahun ke depan,” ucap Musa’ad.

    Jumlah TPS yang tersebar di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya sebanyak 1.554, terdiri atas Kota Sorong 380 TPS, Raja Ampat 154 TPS, Kabupaten Sorong, 388 TPS,, Sorong Selatan 152 TPS, Maybrat 260 TPS dan Tambrauw 220 TPS.

    KPU Papua Barat Daya menetapkan DPT pada Pilkada 2024 sebanyak 435.812 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 223.824 orang dan wanita 211.988 orang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Loyalis Anies: Bila Ingin Ngayal Bareng Adanya Disneyland Pulau Seribu, Maka Pilihlah Ridwan Kamil dan Suswono

    Loyalis Anies: Bila Ingin Ngayal Bareng Adanya Disneyland Pulau Seribu, Maka Pilihlah Ridwan Kamil dan Suswono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pencoblosan untuk Pilkada 2024 secara serentak digelar hari ini, Rabu, (27/11/2024). 

    Khusus Pilgub DKI Jakarta ada tiga Paslon yakni Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah memberikan sentilan kepada Ridwan Kamil-Suswono. 

    Dia menyampaikan bahwa, jika ingin menghayal bareng silakan memilih pasangan nomor urut 01 tersebut.

    “Bila ingin ngayal bareng adanya Disneyland Pulau Seribu maka pilihlah Ridwan Kamil dan Suswono,” kata Geisz Chalifah dalam akun X-nya. 

    Namun kata dia, jika ingin bersedih kepada Warga Kampung Bayam dan warga kota miskin lainnya, maka sepantasnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.

    “Tapi bila ingin bersedekah kepada Warga Kampung Bayam, kepada warga miskin kota lainnya. Maka pilihlah Mas Pram dan Bang Doel. (Rakyat Bersuara Inews TV. Aiman Witjaksono),” tandasnya. 

    Diketahui, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang bisa menyelenggarakan Pilkada 2024 dua putaran.

    Hal tersebut termuat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat. (selfi/fajar) 

  • Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax

    Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku melakukan sosialisasi pemajakan dan pajak daerah pengenalan Coretax di Sentani, Selasa (26/11). 

    Kegiatan ini dibuka Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi yang  dihadiri Kepala Bappeda, Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  Kanwil DJP Papabrama, Ricky F. Argamaya, berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Jayapura, PPAT, masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait.

    Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan perpajakan. Dengan adanya aturan baru terkait pajak maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan pajak seperti pajak bumi bangunan, IMB berubah kepajak gedung. 

    “Aturan pajak baru ini yang kita sosialisasikan kepada para pelaku usaha, masyarakat di Kabupaten Jayapura.  Jadi yang kami harapkan semua pajak ini akan berakumulasi pada pendapatan daerah yang tersedia untuk pembangunan di daerah ini baik jalan, listrik dan lainnya,” kata Hana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (26/11).

    Ia mengatakan, belum maksimalnya pembayaran pajak di Kabupaten Jayapura karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak, tetapi kami juga belum membantu tim-tim atau petugas dor to dor dalam melakukan sosialisasi. Untuk itu, Pemkab Jayapura kedepan akan memperketat pengawasan pajak pada masyarakat maupun ASN di daerah tersebut.

    Di tempat yang sama Kepala Bappeda, Edi Susanto mengatakan, pihaknya bersama Kanwil DJP Papabrama berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat wajib pajak melalui, konsultasi pajak dan sosialisasi Coretax maupun tentang pajak daerah dan pusat.

    “Pada sosialisasi ini, kita juga akan jelaskan terkait rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen. Kami harapkan para pengusaha, notaris, badara dan pengusaha lain bisa memahami apa yang menjadi kewajiban mereka ke daerah maupun pusat,”ujar Edi Susanto.

    Dikatakan dia, apabila aturan pajak daerah dan pusat tidak sama, ini bisa menyebabkan wajib pajak bigung dan akan terkesan beranggapan bahwa tagihan pajak itu banyak karena peruntukannya berbeda-beda. “Kita inginkan ada masyarakat yang ikut sosialisasi pajak ini ada masukan sehingga tidak ada ganda kedepannya,” katanya.

    Sementara itu Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  Kanwil DJP Papabrama, Ricky F. Argamaya menjelaskan, mengenai perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah serta pengenalan Coretax. Sebab beberapa wajib pajak menyampaikan kebingungan terkait apa yang mereka anggap sebagai pemajakan berganda oleh pihak DJP dan Pemda.

    “Ada sedikit kesalahpahaman. Pemajakan tersebut sebenarnya tidak berganda. Contohnya, restoran dan sejenisnya dikenakan Pajak Daerah atas Restoran, yang biasa dikenal dengan PB1. Sedangkan makanan dan minuman yang disajikan di restoran tersebut bukan objek PPN, sehingga tidak dikenakan pajak pusat berupa PPN,” jelas Ricky.

    Selain itu, kata Ricky, pihaknya juga mengenalkan sistem Coretax yang merupakan inovasi terbaru dalam administrasi perpajakan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara digital dan efisien.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KRI WSH-991 berhasil tuntaskan misi kemanusiaan di 4 negara Pasifik

    KRI WSH-991 berhasil tuntaskan misi kemanusiaan di 4 negara Pasifik

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 berhasil menuntaskan misi muhibah dan kemanusiaannya ke empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini (PNG), selama 48 hari berlayar sejak 9 Oktober 2024.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Satgas Port Visit Pasifik 2024 kembali ke markas di Sorong, Papua Barat Daya, Senin (25/11).

    Kedatangan Satgas Port Visit Pasifik 2024 itu, yang berlayar bersama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH), disambut oleh Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto dan Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Daya Victor F. Salosa di Dermaga Lantamal XIV Sorong.

    “Terima kasih kepada seluruh prajurit Satgas Port Visit Pasifik 2024 yang telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat juang luar biasa,” kata Kepala Staf Koarmada III membacakan sambutan Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan saat acara penyambutan, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Koarmada III.

    Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada III menjelaskan misi muhibah dan kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan bertujuan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Pemerintah RI sekaligus sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional di luar negeri.

    “Kegiatan ini juga diharapkan dapat mewujudkan kepercayaan dan persahabatan (confidence-building measure) dengan negara-negara di Pasifik Selatan, dan mewujudkan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan,” kata Pangkoarmada III dalam sambutannya.

    Dalam acara penyambutan itu, kepulangan Satgas Port Visit Pasifik 2024, yang dipimpin oleh Komandan Satgas (Dansatgas) Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto, juga disambut berbagai pertunjukan tarian dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Tari Yembo Papua, Tari Reog Ponorogo, Tari Saman Aceh, dan Tari Falabea atau tarian perang dari Papua.

    Di empat negara Pasifik Selatan itu, yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan PNG, Satgas Port Visit Pasifik melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di atas kapal, menyerahkan paket bantuan obat-obatan dari Pemerintah RI ke pemerintah masing-masing negara tujuan, kemudian memperkenalkan KRI WSH-991 yang merupakan kapal bantu rumah sakit buatan Indonesia, menggelar resepsi di atas kapal, dan bertemu dengan mitra-mitra Indonesia di tiap negara tujuan.

    “Selama menjalankan tugas, Satgas Port Visit Pasifik telah memberikan pelayanan medis yang profesional, dan mereka bekerja sepenuh hati. Mereka telah menjadi ujung tombak diplomasi kemanusiaan Indonesia di luar negeri,” kata Pangkoarmada III dalam sambutannya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024