Ketua KPU Pegunungan Arfak Apresiasi Upaya Damai dan Penyatuan Dua Paslon Pilkada 2024
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU
) Kabupaten
Pegunungan Arfak
, Papua Barat, Yosak Saroi, mengapresiasi upaya
damai
yang dilakukan kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati.
Pasangan calon bupati Marinus Mandacan dan calon wakil bupati Daniel Mandacan (Madam), serta pasangan calon bupati Dominggus Saiba dan Andi Salabay (Doman), telah sepakat saling merangkul.
“Kami menghormati, ini langkah positif yang menunjukkan
kedewasaan politik
di Pegunungan Arfak,” ungkap Yosak Saroi pada Rabu (4/12/2024) malam.
Yosak juga menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada keluhan yang muncul pascaproses penghitungan suara yang dilakukan pada 27 November 2024.
Ia menjelaskan, proses rekapitulasi di tingkat distrik berjalan lancar dan KPU akan menggelar pleno penetapan hasil pada Kamis (5/12/2024).
Berdasarkan data unggahan C Plano Rekapitulasi KPU Pegunungan Arfak, pasangan Madam memperoleh total suara sebanyak 9.499 yang tersebar di 10 distrik, sementara pasangan Doman meraih 23.147 suara di lokasi yang sama.
“Rapat pleno kami akan gelar di Pegunungan Arfak,” kata Yosak Saroi.
Sebelumnya, terdapat wacana bahwa pasangan Madam akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan data yang mereka miliki.
Namun, hal tersebut dibantah oleh Marinus Mandacan.
“Memang dari awal saya maju sejak tahapan awal, tapi sekarang Doman sudah terpilih dan saya mengakui saya hormat kepada yang menang,” ujar Marinus.
Sementara itu, calon bupati Dominggus Saiba menyatakan kesiapan merangkul calon yang kalah demi membangun Kabupaten Pegunungan Arfak.
Ia juga mengajak semua pendukung dan pimpinan partai politik untuk bersatu, menyatakan bahwa politik telah selesai.
“Kepada pimpinan partai politik baik yang mendukung Madam maupun kami, mari kita bersatu karena politik sudah selesai, kita bergandengan tangan untuk membangun Pegaf,” ajaknya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: PAPUA BARAT
-
/data/photo/2024/12/04/67506f90bfdc3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua KPU Pegunungan Arfak Apresiasi Upaya Damai dan Penyatuan Dua Paslon Pilkada 2024 Regional 4 Desember 2024
-

Mendagri sebut inflasi November 2024 terendah sejak merdeka
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada bulan November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen, atau angka tersebut terendah sejak Indonesia merdeka.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Tito menjelaskan bahwa Pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.
Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, menurut dia, akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.
“Sebaliknya, tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, dan nelayan, tetapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” kata Tito dalam keterangannya.
Kendati demikian, dia mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, kondisi di daerah masih beragam. Tercatat 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
Di tingkat provinsi, misalnya Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Di tingkat kabupaten, dia menyebutkan Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat.
Selanjutnya di tingkat kota, yakni Pematang Siantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.
“Meskipun angka inflasi provinsi yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.
Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.
Komoditas lain yang perlu diwaspadai, lanjut Tito, yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak pada permintaan komoditas pangan.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024 -

Harga Beras Mahal, KSP Sarankan Pemda Anggarkan Biaya Transportasi ke APBD
Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) menganggarkan biaya transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi disparitas harga beras.
Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan untuk daerah yang mengalami kendala mahalnya biaya distribusi beras, maka bisa menganggarkannya ke dalam APBD.
“Beberapa daerah yang [beras] harganya tinggi menyampaikan bahwa penyebab utamanya adalah karena biaya transportasi,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).
Menurut Edy, permasalahan ini bisa diatasi salah satunya dengan memberikan subsidi biaya transportasi bahan makanan pokok, termasuk beras.
“Ini sekaligus juga kesempatan karena berarti bapak [dan] ibu tahu kan bahwa masalah transportasi dan terbuka kemungkinan sebenarnya untuk pemerintah daerah memberikan subsidi untuk biaya transportasi bahan makanan pokok,” tuturnya.
Pasalnya, lanjut Edy, pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Selain itu, Pemda juga bisa mengoptimalkan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Dan kalau bisa yang dianggarkan di APBD untuk daerah-daerah yang memang memerlukan biaya distribusi yang tinggi atau mengoptimalkan dana dekonsentrasi yang ada di Badan Pangan Nasional,” terangnya.
Maka dari itu, KSP mengimbau agar Pemda untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah harga beras. Edy juga menyarankan agar Pemda meminta bantuan kepada Bulog untuk operasi pasar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di daerah. “Karena stok beras di Bulog sangat cukup,” imbuhnya.
Edy kembali meminta agar Pemda melakukan pemantauan baik secara langsung di pasar maupun dengan mengakses Panel Harga Bapanas atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Jangan tidak melakukan pemantauan karena harga di daerah itu bisa sangat berbeda dengan rata-rata di tingkat nasional,” tuturnya.
Per 29 November 2024, harga beras medium adalah Rp14.500 per kilogram, atau masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang senilai Rp13.033 per kilogram. Adapun, beras medium masuk ke kategori tidak aman dengan disparitas harga antardaerah sedang.
“Beras medium, kita sebut tidak aman karena meskipun harganya sangat stabil. Tetapi dia stabil tinggi di atas harga eceran tertinggi,” ucapnya.
Data menunjukkan, terdapat lima provinsi dengan harga beras medium tertinggi per 29 November 2024. Perinciannya, Papua Pegunungan Rp25.000 per kilogram, Papua Barat Rp17.000 per kilogram, Papua Tengah Rp16.833 per kilogram, Maluku Utara Rp16.375 per kilogram, dan Sumatera Barat Rp15.850 per kilogram.
Sementara itu, sebanyak lima provinsi dengan harga beras medium terendah per 29 November 2024 adalah Sulawesi Barat Rp12.325 per kilogram, Jawa Timur Rp12.602 per kilogram, Banten Rp12.673 per kilogram, Sulawesi Selatan Rp12.807 per kilogram, serta Jambi Rp12.812 per kilogram.
-

Penetrasi Internet di Papua Naik, Literasi Digital Makin Urgen
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan penetrasi internet di wilayah Papua makin meningkat pada 2024 seiring dengan ekspansi jaringan yang digelar operator seluler sepanjang 2024.
Sejalan dengan itu peningkatan literasi digital makin urgen agar infrastruktur yang tersedia dapat dioptimalkan secara optimal dan masyarakat Papua terhindar dari serangan siber.
Ketua Umum Apjii Muhammad Arif mengatakan saat ini asosiasi dan beberapa pemangku kepentingan tengah melakukan survei tahunan mengenai penetrasi internet di Indonesia, termasuk di Papua.
Hasil survei yang akan dirilis ke publik pada Januari 2025, kata Arif, memperlihatkan indikasi peningkatan penetrasi internet di Papua.
“Saya rasa kalau dari trennya akan meningkat penetrasi internet karena ada beberapa penyelenggara penyedia jasa internet (ISP) baru di Papua. Literasi digital menjadi pekerjaan rumah di daerah-daerah yang agak tertinggal seperti di Papua,” kata Arif kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).
Arif menambahkan dalam mendorong literasi digital di Papua, dan wilayah-wilayah lainnya, pemerintah diharapkan menggandeng pihak swasta sehingga upaya membangun literasi digital menjadi makin baik.
Penetrasi internet yang terus berkembang di wilayah Papua, termasuk Papua Barat, lebih cepat dibandingkan dengan literasi digital masyarakat setempat. Masyarakat Papua berpotensi menjadi target empuk bagi para penjahat siber.
Sebelumnya, Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 menempatkan Papua Tengah sebagai kabupaten dengan tingkat literasi digital terendah di Indonesia.
Skor literasi digital di Papua Tengah sebesar 23,3 poin terpaut 53,2 poin dibandingkan dengan Jakarta sebagai pemuncak klasemen (76,6 poin).
Adapun pada 2024, skor literasi digital Papua Tengah merosot 550 basis points (bps) menjadi 17,8. Menempati urutan terbawah bersama Papua Pegunungan yang memiliki skor sama. Sementara itu, wilayah Papua lainnya memiliki skor literasi digital yang lebih baik. Papua Selatan memiliki skor sebesar 28,4 poin, Papua Barat Daya 31,8 poin, dan Papua Barat 32,6 poin.
Skor literasi digital yang rendah ini menjadi tantangan lain, di tengah pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal yang terus dikebut.
Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan penetrasi internet di Papua tercata sebesar 63,15% pada 2023, turun dari posisi tahun lalu yang sebesar 68,03 persen.
Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia timur lainnya seperti Maluku (73,45%), Nusa Tenggara (73,23%) dan Sulawesi (73,59%), penetrasi digital di Papua merupakan yang terendah.
-

Indosat Tingkatkan Literasi Digital Gen Z di Papua, Bekal Indonesia Emas 2045
Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menilai talenta digital merupakan salah satu tulang punggung untuk menuju Indonesia Emas 2045, yang perlu terus ditingkatkan.
EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Ooredoo Hutchison Swandi Tjia mengatakan bahwa saat ini talenta digital di Indonesia hanya mencapai 25,87% atau sekitar 69,7 juta jiwa.
Indosat berkomitmen untuk memberdayakan (empowering) talenta di Indonesia dengan mempersiapkan talenta-talenta muda yang fokus terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Dengan keterampilan yang diberikan, Indosat berharap generasi muda makin berdaya dan memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu menghadapi Indonesia Emas 2045 melalui digital.
Swandi mengungkap data asosiasi penyedia layanan internet menunjukkan sebanyak 221 juta dari 278 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet.
Untuk itu, Swandi menyatakan bahwa Indosat berkomitmen untuk memperluas jaringannya di Sorong. Adapun, masyarakat Sorong sudah bisa menikmati jaringan internet Indosat di Sorong.
“Kalau kita lihat 69,9% itu cukup lumayan, tetapi kalau kita bandingkan dengan total seluruh Indonesia itu hanya 3,79%. Nah inilah Indosat Ooredoo Hutchison hadir di sini untuk membantu dan juga memperluas jaringan kita,” Swandi dalam acara GENsi BERAKSI dari kanal YouTube Bisniscom, Selasa (3/12/2024).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mediodecci Lustarini mengatakan bahwa mayoritas pengguna aktif di Indonesia adalah generasi Z (Gen Z).
Generasi ini disebut rata-rata mampu menggunakan internet hingga enam jam dalam sehari.
“35% pengguna aktif internet di Indonesia dengan rata-rata durasi penggunaan internet selama 6 jam per hari atau seperempat hari itu digunakan untuk berselancar di dunia maya, itu adalah teman-teman Gen Z dan saat ini adalah generasi produktif di Indonesia,” tuturnya.
Adapun, sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menunjukkan jumlah penduduk generasi Z sudah mencapai 75,49 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total populasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Mediodecci juga menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki masa keemasan pada 2045 mendatang, sehingga Gen Z akan mendominasi lanskap penduduk Indonesia.
“Gen Z merupakan aset bangsa yang punya peran vital menjadi penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Di samping itu, Mediodecci menyampaikan bahwa era digital turut menawarkan berbagai kemudahan bagi para anak muda atau gen Z, mulai dari akses informasi hingga kesempatan untuk beraksi, berkarya, dan menciptakan produktivitas diri.
-

Penetrasi Internet dan Literasi Digital Papua Belum Optimal
Bisnis.com, JAKARTA – Penetrasi internet yang terus berkembang di wilayah Papua, termasuk Papua Barat, lebih cepat dibandingkan dengan literasi digital masyarakat setempat. Masyarakat Papua berpotensi menjadi target empuk bagi para penjahat siber.
Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 menempatkan Papua Tengah sebagai kabupaten dengan tingkat literasi digital terendah di Indonesia. Skol literasi digital di Papua Tengah sebesar 23,3 poin terpaut 53,2 poin dibandingkan dengan Jakarta sebagai pemuncak klasemen (76,6 poin).
Adapun pada 2024, skor literasi digital Papua Tengah merosot 550 basis points (bps) menjadi 17,8. Menempati urutan terbawah bersama Papua Pegunungan yang memiliki skor sama. Sementara itu, wilayah Papua lainnya memiliki skor literasi digital yang lebih baik. Papua Selatan memiliki skor sebesar 28,4 poin, Papua Barat Daya 31,8 poin, dan Papua Barat 32,6 poin.
Skor literasi digital yang rendah ini menjadi tantangan lain, di tengah pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal yang terus dikebut.
Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan penetrasi internet di Papua tercata sebesar 63,15% pada 2023, turun dari posisi tahun lalu yang sebesar 68,03 persen.
Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia timur lainnya seperti Maluku (73,45%), Nusa Tenggara (73,23%) dan Sulawesi (73,59%), penetrasi digital di Papua merupakan yang terendah.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif berpendapat wilayah Papua termasuk kawasan Indonesia Timur lainnya masih membutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan akses internet, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko penggunaan internet.
“Upaya-upaya untuk meningkatkan penetrasi internet di wilayah itu dapat dilakukan mencakup beberapa hal,” kata Arif.
Arif memerinci beberapa hal yang dapat dilakukan di Papua antara lain pengembangan infrastruktur internet yang memadai, penurunan harga akses internet, serta pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat mengenai manfaat dan risiko penggunaan internet.
Dengan begitu, dia berharap penetrasi internet di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan internet dengan baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari akses internet yang tersedia.
-

KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024
“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
“Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).
Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:
1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -

Cerdas Digital jadi Aman Digital Melalui Program “Saatnya GENsi BERAKSI”
Bisnis.com, SORONG – Era digital telah mengubah cara hidup masyarakat, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang lahir di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi.
Menyadari potensi besar dan tantangan yang dihadapi Gen Z, Indosat Ooredoo Hutchison menginisiasi program literasi digital bertajuk “Saatnya GENsi BERAKSI (BERkarya dengan bijAK dan berprestaSI)” di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 3 Desember 2024.
Indosat Ooredoo Hutchison percaya melalui inisiasi tersebut, kesadaran Gen Z tentang pentingnya keamanan dan privasi digital bakal meningkat. Pasalnya, dalam menghadapi dunia digital yang penuh risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi dan kekerasan siber, Gen Z perlu dibekali keterampilan yang lebih dari sekadar kemampuan teknologi.
Gen Z dikenal merupakan generasi yang mahir dalam menggunakan internet dan media sosial. Namun, menurut laporan EV-DCI 2024, Papua Barat Daya masih berada di peringkat ke-32 dalam daya saing digital di Indonesia. Temuan menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dan literasi digital di wilayah Indonesia Timur.
“Gen Z di Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai talenta digital yang kompetitif. Namun, mereka juga perlu memahami ancaman digital dan cara melindungi privasi mereka,” ujar Swandi Tjia, EVP Head of Circle Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua (Kalisumapa) Indosat Ooredoo Hutchison..
Swandi menyebutkan program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga aman digital. Dalam acara ini, peserta akan diajarkan tentang etika digital, keamanan siber, dan cara memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Kolaborasi untuk Masa Depan Digital yang Lebih Aman
Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga praktisi-praktisi digital muda.
Para praktisi ini akan membahas isu-isu seputar pentingnya keamanan data pribadi di era digital, cara mengenali dan menghindari ancaman siber seperti phishing dan penipuan daring, hingga konsep cyber hygiene untuk menjaga keamanan digital sehari-hari.
Tantangan Infrastruktur Digital di Indonesia Timur
Adapun, ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah Indonesia Barat dan Timur menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan peningkatan literasi digital di Tanah Air. Lewat inisiatif ini, Indosat Ooredoo Hutchison berupaya mendukung percepatan pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami percaya bahwa akses terhadap teknologi harus disertai pemahaman yang mendalam tentang keamanan digital. Ini penting untuk menciptakan generasi muda yang mampu bersaing secara global,” tambah Swandi.
Dengan membekali talenta muda Papua Barat Daya dengan keterampilan keamanan digital, diharapkan mereka dapat menjadi bagian dari ekosistem digital yang kompetitif. Program ini juga menekankan pentingnya etika digital dalam menjaga reputasi dan privasi di dunia maya.
Acara literasi digital “Saatnya GENsi BERAKSI” adalah langkah nyata untuk membangun kesadaran dan keterampilan keamanan digital di kalangan Gen Z. Inisiatif ini tidak hanya mendukung transformasi digital di Indonesia Timur, tetapi juga mendorong Gen Z menjadi generasi yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab secara digital.
-
/data/photo/2024/12/02/674d7a6913757.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 TPS di Maybrat Galar PSU gara-gara Surat Suara Sudah Tercoblos Regional 2 Desember 2024
1 TPS di Maybrat Galar PSU gara-gara Surat Suara Sudah Tercoblos
Tim Redaksi
SORONG, KOMPAS.com
– Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Utara, Kabupaten
Maybrat
, Papua Barat Daya, menggelar
Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maybrat pada Senin (2/12/2024).
Pelaksanaan PSU ini merupakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maybrat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat, setelah ditemukan kecurangan berupa pencoblosan surat suara oleh pihak tidak bertanggung jawab sebelum pemilihan pada 27 November 2024.
Situasi sempat memanas di awal pelaksanaan PSU, ketika warga yang hadir melakukan protes dan adu argumen dengan petugas keamanan.
Massa pendukung pasangan calon bupati bahkan sempat terlibat ketegangan dengan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1809 Maybrat.
Namun, berkat pengamanan ketat dari ratusan aparat gabungan TNI dan Polri, situasi berhasil dikendalikan dan PSU berlangsung dengan aman hingga selesai.
Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat, Isai Asmuruf menjelaskan, PSU di TPS 001 Kampung Ayawasi dilakukan karena adanya temuan gangguan keamanan dan pelanggaran dalam proses pencoblosan sebelumnya.
“Berdasarkan temuan di lapangan, kami merekomendasikan PSU untuk memastikan integritas pelaksanaan pilkada,” ujarnya.
Sebanyak 305 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut hadir dengan tertib untuk menggunakan hak pilih mereka. Di bawah pengawasan ketat petugas keamanan, warga terlihat mengantre secara disiplin untuk mencoblos.
Meski diwarnai ketegangan di awal, proses pencoblosan berjalan lancar hingga selesai.
Isai Asmuruf juga memastikan bahwa kondisi Kabupaten Maybrat pasca-pelaksanaan PSU tetap kondusif.
“Pasca-pencoblosan tanggal 27 November lalu, situasi keamanan di Maybrat terpantau aman, dan tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
Pengamanan ketat ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Dengan berakhirnya PSU ini, diharapkan proses
Pilkada Maybrat
dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024
Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).
“Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.
Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.
Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:
A. PSU
1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
2. Bali: Karangasem (1)
3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
21. Papua Tengah (5)
22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)B. PSS
1. Papua: Sarmi (5)
2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)C. PSL
1. Banten: Kota Tangerang (1)
2. Jawa Barat: Karawang (1)
3. Maluku: Maluku Tengah (1)
4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
5. Papua Selatan: Asmat (1)
6. Papua Tengah: Paniai (53)
7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024