Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • KRI Belati-662 Dilengkapi Senjata yang Bisa Tembak Jatuh Drone dan Pesawat Nasional 24 Oktober 2025

    KRI Belati-662 Dilengkapi Senjata yang Bisa Tembak Jatuh Drone dan Pesawat Nasional 24 Oktober 2025

    KRI Belati-662 Dilengkapi Senjata yang Bisa Tembak Jatuh Drone dan Pesawat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan KRI Belati-622 dilengkapi teknologi senjata yang mampu menembak jatuh drone dan pesawat.
    “Kapal memiliki senjata yang terintegrasi dengan radar-radar sehingga dia mampu menembak pesawat maupun menembak drone,” kata Ali usai penyerahan KRI Belati-622 di Kolinlamil Jakarta, Jumat (24/10/2025), melansir
    Antara
    .
    Ia menjelaskan, kapal ini dilengkapi radar buatan perusahaan asal Turki untuk mendeteksi obyek di langit ataupun bawah laut buatan.
    Melalui radar ini, kapal seharga Rp 1 triliun ini bisa mendeteksi dan memetakan wilayah sekitar dengan gambaran tiga dimensi. Radar itu juga bisa mendeteksi jaran kedalaman laut dan ketinggian di atas kapal.
    Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan system management combat (SMC) yang dilengkapi dengan beberapa senjata. Beberapa senjata yang ada di KRI diantaranya misil surface to surface Roketsan Atmaca, meriam 40 mm Leonard Marlin 40 RC dan meriam 20 mm.
    “Senjata 40 mm ini
    rapid fire
    (ditembakkan secara berulang),
    super rapid fire
    ,” jelas Ali.
    Dengan hadirnya KRI Belati-622, diharapkan kekuatan TNI AL semakin meningkat sehingga mampu menjaga kedaulatan laut secara maksimal.
    Untuk diketahui, KRI Belati-622 merupakan kapal cepat rudal (KCR) yang diproduksi oleh PT. Tesco Indomaritim. KCR 60 meter ini merupakan kapal perang multifungsi yang dapat digunakan sebagai kapal patroli ataupun kapal kombatan untuk melakukan penyerangan.
    Kapal ini bermesin hybrid yakni terdiri dari propulsi water jet dan propeller yang membuat KRI ini irit bahan bakar namun tetap memiliki tenaga besar.
    Kapal yang dapat menampung 62 awak ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 30 knots dan dilengkapi CMS persenjataan yang lengkap.
    Kapal ini nantinya akan bertugas di wilayah Komando Armada (Koarmada) III yang berada di wilayah Sorong, Papua, Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK dan Menkeu Purbaya Sepakat Korupsi Masih jadi Masalah di Pemerintahan RI

    KPK dan Menkeu Purbaya Sepakat Korupsi Masih jadi Masalah di Pemerintahan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Korupsi dianggap masih menjadi akar permasalahan di Indonesia yang mengakibatkan tata kelola pemerintahan dari pusat ke daerah tidak berjalan maksimal. Masyarakatpun turut terdampak atas keegoisan segelintir pihak. 

    Persoalan itu diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa korupsi merupakan biang kerok masalah di Tanah Air. Uang yang digelontorkan pemerintah seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan

    “Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia. Dengan adanya korupsi yang masih terus terjadi, maka anggaran-anggaran yang disiapkan menjadi tidak optimal digunakan, diserap untuk pembangunan. Dengan adanya korupsi, sebagian anggaran tersebut bocor,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Budi menyampaikan bahwa korupsi menjadi hal yang ironi karena kualitas layanan masyarakat berada di bawah standar.

    Dia mencontohkan kasus penyelewengan dana hibah untuk Kelompok Kerja (Pokja) di Jawa Timur hanya terserap 50%-60% ke masyarakat. Sebab beberapa pihak melakukan pengkondisian pembagian dana tersebut.

    “Misalnya berangkat dari perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya hibah di Jawa Timur terkait dengan hibah untuk Kelompok Masyarakat. Dalam fakta-fakta yang ditemukan penyidik pada perkara itu, misalnya dari 100% anggaran ternyata hanya sekitar 50%-60%,” ungkap Budi.

    Budi menuturkan bahwa KPK akan memperketat supervisi ke lembaga maupun kementerian serta pihak terkait dari tingkat pusat hingga daerah guna menekan angka korupsi. KPK, katanya, juga akan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani hal tersebut.

    Kegelisahan itu juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Sebagai bendahara negara, dia mengungkapkan kasus korupsi mengakibatkan anggaran pemerintah tidak terserap secara optimal. 

    Purbaya menyinggung data Survei Penilaian Integritas 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Terlebih dia mengatakan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten. 

    “Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).  

    Korupsi juga mengakibatkan bocornya anggaran pemerintah untuk program-program strategis. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan sejumlah pihak kerap melakukan gratifikasi dan jual-beli jabatan untuk melancarkan aksinya yang merugikan keuangan negara.

    “KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” ujarnya.

    Dampak lainnya adalah anggaran ke daerah sulit untuk ditambahkan. Purbaya menjelaskan bahwa Presiden masih ragu menambah penyaluran dana ke daerah karena kerap disalahkan gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.

    “Saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD [transfer ke daerah]. Tapi dengan cara tadi tata kelolanya sudah baik, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupa-rupanya kalau itu,” ucap Purbaya.

    Baginya uang rakyat harus digunakan dengan optimal agar manfaat dirasakan langsung ke rakyat. Dia meminta kepada seluruh pihak menggunakan anggaran sebaik mungkin dan menjunjung integritas guna kebocoran dana tidak terjadi.

    Purbaya percaya jika anggaran digunakan sebagaimana mestinya mampu mendongkrak investasi di dalam negeri dan ekonomi daerah semakin tangguh.

    “Saya percaya dengan kerja disiplin, dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” terangnya

  • KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut

    KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan KRI Belati-622 merupakan simbol upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) laut.

    “KRI Belati-622 merupakan realisasi dari program prioritas pembangunan TNI angkatan laut, yaitu modernisasi alutsista serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI Angkatan laut,” kata Ali saat berada di kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    KRI Belati-622 dianggap menjadi simbol modernisasi karena kapal cepat rudal (KCR) 60 meter ini memiliki satu kelebihan unik dibanding KRI lain yang dimiliki TNI AL yakni bermesin hybrid.

    Mesin hybrid yang dimaksud yakni terdiri dari propulsi water jet dan propeller yang membuat KRI ini irit bahan bakar namun tetap memiliki tenaga besar. Selain itu, lanjut Ali, kapal ini dibuat oleh galangan asal Indonesia yakni PT. Tesco Indomaritim.

    Hal itu lah yang menjadikan KRI Belati-622 menjadi lambang kemajuan teknologi alutsista dalam negeri.

    Hal tersebut menurut Ali juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan kualitas alutsista produksi dalam negeri.

    “Komitmen pimpinan TNI angkatan laut untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah yaitu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta kemandirian industri pertahanan,” jelas Ali.

    Dengan adanya KRI Belati-622 ini, Ali berharap kekuatan pertahanan laut TNI AL semakin kuat dalam menjaga wilayah maritim Indonesia.

    Untuk diketahui, hari pihak Kementerian Pertahanan menyerahkan KRI Belati-622 ke TNI AL setelah sebelumnya selesai dibangun oleh PT. Tesco Indomaritim.

    Kapal tipe KCR ini sebelumnya juga telah melalui proses pemberian nama atau ship naming di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (1/10).

    Setelah selesai diserahkan, kapal tersebut nantinya akan bertugas di wilayah Komando Armada (Koarmad) III yang berada di wilayah Sorong, Papua, Barat Daya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

    Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat hujan sangat lebat terjadi di beberapa lokasi. Misalnya Jakarta Selatan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Manggarai.

    Sementara itu, cuaca panas mendidih yang semapt mengintai wilayah Indonesia sudah mulai menurun. Beberapa wilayah yang tercatat mengalami suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir adalah Kupang (37 derajat Celsius), Majalengka (36,4 derajat Celsius), dan Konawe Selatan (36,2 derajat Celsius).

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Pertama, BMKG mendeteksi indikasi peningkatan suplai uap air berdasarkan indikator DMI negatif. Kemudian ada peningkatan awan konvektif dari aktifnya MJO.

    Adapun gelombang atmosfer Rossby Equator, keberadaan sirkulasi siklonik di Laut China Selatan, Laut Sulu, Kalimantan dan Maluku, serta faktor lokal di masing-masing wilayah, dikatakan dapat memicu kondisi atmosfer yang relatif labil.

    Hal ini mendorong terjadinya hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

    Lebih lanjut, berikut laporan BMKG terkait prospek cuaca sepekan ke depan di wilayah RI, mulai dari 24 hingga 30 Oktober 2025:

    24-26 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel, Malut, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Angin Kencang: Sumut, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Kep. Riau, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalteng.

    27-30 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kalsel, Papua Pegunungan.

    Imbauan BMKG

    Siaga hujan lebat yang disertai angin kencang dan/atau petir.
    Jauhi wilayah terbuka, pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan/atau angin kencang.
    Jaga stabilitas cairan tubuh dan gunakan tabir surya.
    Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor.
    Pantau informasi cuaca terkini lewat kanal resmi BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sorong Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata untuk Bubarkan Massa

    Sorong Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata untuk Bubarkan Massa

    GELORA.CO  – Aksi protes sekelompok pemuda dan remaja di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (24/10/2025) dini hari, berujung bentrok dengan aparat. Massa yang memblokade Jalan Ahmad Yani sebagai bentuk protes terhadap pembakaran mahkota burung cenderawasih oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, terlibat dalam aksi anarkistis.

    Polisi mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin beringas. Massa membakar ban bekas dan menumpuk batu serta ranting pohon di tengah jalan, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. 

    Upaya aparat dari Polsek Sorong Kota yang dipimpin AKP Disa Javier Suwarta Putra untuk menenangkan massa dengan imbauan damai justru dibalas dengan lemparan batu, kayu dan botol kaca.

    “Kami belum tahu penyebab aksi blokade jalan tersebut. Kami masih cek dulu,” ujar Kapolsek Sorong Kota AKP Disa Javier Suwarta Putra dikutip dari iNews Sorong Raya.

    Setelah sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, satu regu Dalmas dari Polresta Sorong Kota dikerahkan untuk memperkuat pengamanan. Namun situasi semakin memanas, dengan massa melempari kantor Polsek Sorong Kota dan merusak fasilitas sekitar.

    Aksi anarkistis akhirnya mereda pukul 04.30 WIT. Hingga Jumat pagi, aparat gabungan masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi aksi lanjutan. 

    Meski belum ada pernyataan resmi dari kepolisian, kondisi dilaporkan mulai kondusif dan masyarakat diimbau tetap tenang serta tidak terprovokasi.

    Sementara itu, sumber internal kepolisian menyebut, aksi ini diduga dipicu oleh kemarahan sejumlah pemuda yang memprotes peristiwa pembakaran mahkota burung Cenderawasih oleh BKSDA Papua beberapa waktu lalu

  • Kericuhan di Sorong Dipicu Pembakaran Mahkota Burung Cenderawasih oleh BKSDA Papua

    Kericuhan di Sorong Dipicu Pembakaran Mahkota Burung Cenderawasih oleh BKSDA Papua

    GELORA.CO  – Aksi protes sekelompok pemuda dan remaja di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (24/10/2025) dini hari berakhir ricuh. Massa memblokade Jalan Ahmad Yani, tepat di depan pertokoan Saga, kompleks Sorpus, sebagai bentuk protes terhadap pembakaran mahkota burung cenderawasih oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua beberapa waktu lalu.

    Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan menumpuk batu serta ranting pohon di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas terhenti total.

    Aparat dari Polsek Sorong Kota yang dipimpin AKP Disa Javier Suwarta Putra mencoba menenangkan massa dengan imbauan agar aksi dihentikan. Namun, upaya tersebut dibalas dengan lemparan batu, kayu, dan botol kaca ke arah petugas.

    Dilansir dari iNews Sorong Raya, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Tak lama kemudian, satu regu Dalmas dari Polresta Sorong Kota tiba untuk memperkuat pengamanan. 

    Meski begitu, situasi semakin memanas. Massa bahkan melempari markas Polsek Sorong Kota, memecahkan kaca jendela, dan merusak fasilitas sekitar.

    Petugas akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Sekitar pukul 05.30 WIT, situasi berhasil dikendalikan.

    Hingga Jumat pagi, aparat gabungan dari Polresta dan Polsek Sorong Kota masih bersiaga penuh di sekitar lokasi untuk mengantisipasi aksi susulan. Polisi belum memberikan keterangan resmi, namun memastikan kondisi mulai kondusif dan mengimbau masyarakat tetap tenang.

  • BMKG: Gempa Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025 Terdeteksi Tiga Kali di Indonesia – Page 3

    BMKG: Gempa Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025 Terdeteksi Tiga Kali di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketenangan Tanah Air kembali terusik oleh guncangan lindu pada hari ini, Kamis (23/10/2025). Sampai dengan pukul 20.30 WIB, aktivitas seismik di Indonesia mencatat tiga kali gempa hari ini.

    Berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lindu pertama pada hari ini menggetarkan pagi tadi pukul 06:24:16 WIB di wilayah Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Gempa bumi di Indonesia itu berkekuatan magnitudo 3,4 dengan kedalaman 11 kilometer. Episenter lindu berada pada koordinat titik 3,38 Lintang Selatan (LS)-128,63 Bujur Timur (BT).

    “Pusat gempa berada di darat 7 kilometer barat laut Amalatu,” terang BMKG dilansir Liputan6.com dari laman resminya www.bmkg.go.id, Kamis (23/10/2025).

    Gempa dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III di Amalatu.

    Kemudian sore tadi pukul 17:37:26 WIB, lindu terjadi di wilayah Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Episenter gempa berada pada koordinat titik 4,61 Lintang Selatan (LS)-102,77 Bujur Timur (BT).

    Pusat lindu berada di laut 23 kilometer barat daya Bengkulu Selatan. Gempa dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III di Manna dan Kedurang. Lindu dilaporkan memiliki kekuatan magnitudo 4,7 dengan kedalaman 33 kilometer.

    Lalu malam tadi pukul 18:46:12 WIB, gempa bumi membuat wilayah Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bergetar. Lindu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II di Sorong dan MMI III di Kaimana.

    Gempa di Indonesia tersebut berkekuatan magnitudo 6,1 dengan kedalaman 117 kilometer. Episenter lindu berada pada koordinat titik 6,17 Lintang Selatan (LS)-131,08 Bujur Timur (BT).

    “Gempa tidak berpotensi tsunami,” jelas BMKG.

    Lindu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II di Saumlaki. Pusat gempa berada di laut 192 kilometer barat daya Maluku Tenggara.

    Jembatan Kuning di Palu Roboh akibat gempa

  • Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Suasana haru menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). 
    Anggit Bima Wicaksana, anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Papua, dimakamkan dalam upacara penghormatan yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
    Pria yang akrab disapa Bimo itu merupakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang gugur saat mengikuti program TEP di Papua.  
    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Bimo bukan sekadar mahasiswa atau peserta program, melainkan seorang patriot muda Indonesia.  
    “Ia memilih jalan pengabdian, jalan yang tidak mudah, tetapi mulia. Ia datang ke ujung timur negeri bukan untuk mencari kemudahan, melainkan untuk memberi arti bagi semua,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu saat memimpin upacara penghormatan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 
    Iftitah menambahkan, Bimo adalah seorang patriot yang gugur dalam pengabdian. Menurutnya, tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi daripada menyerahkan jiwa dan raga untuk negara, dan Bimo telah melakukannya.  
    “Saya masih ingat pesan terakhirnya kepada sang ayah, ‘Bapak, saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua, untuk Tanah Papua’,” jelas Iftitah.
    Bimo merupakan Koordinator TEP dari IPB yang ditempatkan di kawasan transmigrasi Bomberay, Fakfak, Papua Barat. 
    Semasa hidup, almarhum dikenal aktif sebagai Ketua Angkatan Ilmu Tanah 58, Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HMIT), Koordinator Lapangan Fakultas Pertanian, dan Asisten Praktikum Praksis Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan. 
    Iftitah mengatakan, Bimo bisa saja memilih jalan hidup yang mudah karena dia merupakan anak yang cerdas dan mempunyai banyak pilihan. 
    “Namun, ia memilih jalan yang sulit, jalan yang mulia, membangun Indonesia dari garis depan NKRI bersama rakyat di wilayah yang paling membutuhkan kehadiran negara,” katanya.
    Adapun Iftitah bersama tim Kementrans memimpin langsung evakuasi pemulangan jenazah almarhum Bimo dari kawasan transmigrasi hingga ke rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. 
    Saat menjemput almarhum di Fakfak, Iftitah menerima banyak testimoni dari peserta TEP lain hingga para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Mereka kompak menceritakan berbagai jasa almarhum yang dikenal sebagai pemimpin sejati, sosok berpengaruh yang rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain.
    Bimo juga dikenal aktif mengajak rekan-rekannya untuk ikut menjadi peserta TEP.  
    “Itulah makna sejati dari kata patriot yang tidak menunggu panggilan, tetapi datang lebih dulu untuk berbuat,” kata Iftitah.
    Atas dedikasi tersebut, Kementrans secara khusus memohon kepada negara agar Bimo dimakamkan di tempat terhormat yang tidak jauh dari rumah kedua orangtuanya, di TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Pejuang.
    “Hari ini sejarah seperti berputar dengan cara yang menyentuh. Seorang patriot muda yang mengabdi di tanah transmigrasi kini beristirahat di samping pendiri gagasan besar yang ia perjuangkan,” kata Iftitah. 
    Menurutnya, pemberian tempat persemayaman terakhir itu bukan kebetulan karena di lokasi yang sama juga dimakamkan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.
    “Bung Hatta merupakan sosok yang menggagas transmigrasi sebagai gerakan besar membangun keadilan dan industrialisasi di luar Pulau Jawa,” tutur Iftitah.
    Pada kesempatan yang sama, ayah almarhum Bimo, Ngatno Prawiro Parjan, tak kuasa menahan tangis saat memberikan sambutan mewakili keluarga. 
    Sebelum berangkat mengabdi di Bomberay, Fakfak, Bimo menyampaikan keinginannya untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya di Tanah Papua.
    “Dia menimba ilmu yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Seperti kata Bapak Menteri tadi, pesan terakhirnya kepada saya adalah ingin mengamalkan ilmunya di Papua untuk teman-temannya di sana. Itu yang selalu terngiang di kepala saya, di ingatan saya,” ujarnya. 
    Menurut Ngatno, semangat itu menggambarkan ketulusan Bimo. Sebagai orangtua, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan sang anak.  
    “Hari ini, dia telah berhasil menuntaskan tugasnya, tugas negaranya, tugas usianya, dan tugas dari Rabb-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerimanya,” ungkapnya sambil terisak.
    Ngatno juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, menteri dan jajarannya, serta IPB yang telah menjadi rumah kedua bagi Bima. 
    “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan luar biasa bagi anak kami yang hidup sederhana, bahkan lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Terima kasih, saya tidak punya kata-kata lagi. Mohon maaf dan mohon dimaafkan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]