Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Kemendagri komitmen kawal percepatan pembangunan wilayah Papua

    Kemendagri komitmen kawal percepatan pembangunan wilayah Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Hal ini disampaikan Ribka dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan pihaknya ditugaskan untuk melakukan pendampingan percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.

    Dia pun berharap percepatan pembangunan di Papua dapat terus diakselerasi sesuai program prioritas pemerintah pusat.

    “Hari ini kami bisa melakukan audiensi, untuk tentunya besar harapan kami, khususnya Indonesia yang ada di wilayah timur, yang sudah menjadi hasrat dan program pemerintah pusat, bagaimana percepatan pembangunan terjadi di Papua,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ribka mengungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kemarin telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet.

    Di dalamnya dibahas ihwal percepatan pembangunan hingga efisiensi anggaran. Untuk itu, Kemendagri akan terus melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).

    “Tentu mengapa itu dapat kami lakukan, karena adanya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ke daerah. Kemudian kita menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

    Dirinya menjelaskan poin-poin yang menjadi penekanan Mendagri Tito untuk tahun 2025, di antaranya soal pentingnya memastikan kesiapan pembangunan di berbagai aspek.

    Fokus utamanya meliputi proses perencanaan di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan fisik, kesiapan pendanaan, serta kelengkapan administrasi yang mendukung terlaksananya program-program prioritas.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan Kementerian PU terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua.

    Menurutnya, salah satu elemen penting dalam proses ini adalah pemenuhan readiness criteria, yaitu prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan program pembangunan.

    “Readiness criteria yang saat ini kami temui dari masing-masing provinsi dari Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, serta Papua Tengah, Alhamdulillah, kayaknya sudah beres semuanya ya sudah beres semuanya. Artinya ada dasar-dasar penugasannya ada,” ungkap Diana.

    Berikutnya, Kementerian PU juga melakukan pemrosesan sertifikat tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga dokumen master plan dan feasibility study (FS).

    Berkaitan dengan proses tersebut, sebagian sudah selesai, dan selebihnya masih terus berjalan. “Penting semuanya karena nanti kita prioritasi hal-hal besarnya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat.

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 07:49 WIB

    freepik.com

    Ilustrasi hujan lebat. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Jumat, 24 Januari 2025, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Jumat, 24 Januari 2025

    Peringatan Dini Hujan Sedang – Lebat

    Banten
    DI Yogyakarta
    Gorontalo
    Jawa Barat
    Kalimantan Barat
    Kalimantan Selatan
    Kalimantan Tengah

    Kalimantan Timur
    Kalimantan Utara
    Kep. Bangka Belitung

    Maluku
    Maluku Utara
    Papua Barat
    Riau
    Sulawesi Tengah
    Sulawesi Tenggara
    Sumatera Barat
    Sumatera Selatan

    Peringatan Dini Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh
    Bali
    Bengkulu
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Lampung
    Nusa Tenggara Barat
    Nusa Tenggara Timur
    Papua
    Sulawesi Barat
    Sulawesi Selatan
    Sulawesi Utara
    Sumatera Utara
    Jambi

    Peringatan Dini Angin Kencang

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 2 Polisi Gugur Ditembak KKB dalam 4 Hari, Iqbal Diserang saat Patroli, Ronald Usai Antre Beli Minyak – Halaman all

    2 Polisi Gugur Ditembak KKB dalam 4 Hari, Iqbal Diserang saat Patroli, Ronald Usai Antre Beli Minyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hanya berselang 4 hari, dua anggota Polri gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

    Briptu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Cartenz ditembak KKB saat melaksanakan tugas operasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (17/1/2025) pukul 16.30 WIT.

    Dia mengalami luka tembak pada bagian leher.

    Empat hari kemudian tepatnya Selasa (21/1/2025), anggota Polres Puncak Jaya, Brigpol Ronald M Enok juga menjadi korban kebrutalan KKB.

    Brigpol Ronald ditembak saat sedang membeli minyak tanah di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, untuk kebutuhan keluarga.

    Tembakan itu mengenai bagian dada korban sehingga Brigpol Ronald langsung terjatuh ke got.

    Nyawanya tak bisa diselamatkan.

    Berikut kronologis penyerangan KKB terhadap Briptu Iqbal Anwar Arif dan  Brigpol Ronald M Enok.

    Kronologis Briptu Iqbal Diserang

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan kronologis penyerangan hingga menewaskan anggotanya, Briptu Iqbal Anwar Arif.

    Kombes Yusuf mengatakan, awalnya mobil yang membawa anggota Satgas Damai Cartenz sedang melakukan patroli.

    Insiden penembakan berlangsung di sekitar PT AMO.

    Sebelum melewati tanjakan, satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang melintas.

    Namun saat hendak melewati tanjakan, mobil patroli Satgas Damai Cartenz terpaksa berhenti karena ada kayu papan yang melintang di jalan. 

    “Tepat sebelum mencapai puncak, tim patroli menemukan sebuah papan kayu melintang yang menghalangi jalan. Saat kendaraan mereka terpaksa berhenti, tembakan tiba-tiba dilepaskan dari arah tebing kanan,” ujarnya.

    Briptu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh.

    Rekan-rekannya segera melakukan manuver perlindungan dan evakuasi darurat untuk menyelamatkan korban. 

    Pengejaran terhadap pelaku pun sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil.  
     
    Briptu Iqbal sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Elelim sebelum dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.35 WIT.

    Sosok Iqbal Anwar

    Mengutip Tribun-Papua.com, Iqbal Anwar Arif merupakan personel tim Tindak Belukar Odc-2025 Brimob Resimen 3 Batalyon B.

    Iqbal Anwar Arif adalah Anggota Ba Provos Yon B Men III Pasukan Pelopor yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2025.

    Kapolres Yalimo Kompol Joni Samonsabra menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Iqbal Anwar.

    Kapolres juga mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan Brigpol Iqbal selama bertugas.

    Kapolres menyebut sosok Iqbal Anwar adalah prajurit terbaik.

    “Kami kehilangan seorang prajurit terbaik yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas negara,” kata Kapolres Kompol Joni Samonsabra. 

    Selama bertugas, Briptu Iqbal dikenal sebagai salah satu prajurit terbaik yang direkrut dalam melaksanakan Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, tahun 2025. 

    Kapolres Kompol Joni Samonsabra mengatakan Briptu Iqbal salah satu prajurit yang selama ini telah membantu dalam menjaga keamanan di Kabupaten Yalimo. 

    Joni menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Briptu Iqbal serta mengapresiasi dedikasi dan pengorbanannya selama bertugas sebagai anggota Polri di Kabupaten Yalimo. 

    “Kami mendoakan, semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucapnya. 

    Kepergian Briptu Iqbal meninggalkan duka yang mendalam.

    Tak hanya bagi keluarga besar Polri, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Yalimo yang selama ini merasakan langsung pengabdian almarhum selama bertugas di wilayah tersebut.

    “Penghormatan terakhir ini menjadi simbol penghargaan atas pengorbanan almarhum dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua,” ujarnya. 

    Briptu Iqbal Anwar Arif mendapatkan kenaikan pangkat anumerta, pasca-gugur ditembak KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

    Kini, Iqbal menyandang pangkat Brigpol anumerta.

    “Briptu Iqbal telah dinaikkan pangkat menjadi Brigpol Anumerta, usai dinyatakan gugur dalam melaksanakan tugas operasi di Yalimo,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faisal Rahmadani dalam keterangan tertulis dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/1/2025) malam.

    Jenazah almarhum telah diterbangkan dari Yahukimo ke Jayapura dan selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Jakarta untuk dimakamkan.

    Brigpol Ronald M Enok Diserang Usai Antre Minyak Tanah

    Brigpol Ronald ditembak saat sedang antre minyak tanah di sebuah Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Kampung Lima-Lima, Distrik Pagaleme.

    “Brigpol Ronald saat itu sedang antre minyak tanah sebelum ditembak KKB,” jelas Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz.

    Peristiwa penembakan terjadi di Kampung Lima-lima, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa (21/1/2025) sekira pukul 12.18 WIT.

    Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan kronologis penembakan KKB yang menyebabkan anggota Polres Puncak Jaya, Brigpol Ronald M Enok gugur.

    Peristiwa bermula saat Brigpol Ronald M Enok keluar dari Mapolres Puncak Jaya sekira pukul 11.30 WIT menuju kantor KPU untuk mengisi daya baterai handphone.

    Tiba di Kantor KPU, Brigpol Ronald M Enok langsung mengisi daya baterai handphone dan menitipkan handphonenya. 

    Kemudian Brigpol Ronald pergi untuk membeli minyak tanah guna kebutuhan di rumah.

    Setelah membeli minyak tanah, Brigpol Ronald hendak membawa minyak tanah yang dibelinya ke rumah.

    Namun tak disangka, sesampainya di Kampung Lima-lima, Brigpol Ronald ditembak.

    Tembakan itu mengenai bagian dada korban sehingga Brigpol Ronald langsung terjatuh ke got.

    Pada pukul 12.18 WIT, aparat keamanan menerima informasi dari masyarakat setempat lewat telepon bahwa ada penembakan terhadap anggota Polres Puncak Jaya di Kampung Lima-lima.

    Kemudian pukul 12.20 WIT, korban dievakuasi ke RS Mulia. 

    Diketahui korban terkena tembakan pada bagian dada sebelah kanan tembus pada bagian belakang.

    Dua lubang peluru pada bagian rusuk sebelah kiri tembus rusuk kanan dan ditemukan selongsong 9,9 mm.

    Saat korban ditembak, korban sedang melaksanakan tugas di Polres dan meminta izin untuk mengantre minyak tanah.

    Setelah insiden tersebut, Brigpol Ronald langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia untuk mendapatkan perawatan.

    Namun nyawanya tidak tertolong.

    “Pihak kami bersama Polres Puncak Jaya sedang melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku penembakan,” ujar Faizal, yang juga merupakan Wakil Kapolda Papua.

    Faizal mengatakan jenazah Brigpol Ronald telah diterbangkan ke kediamannya di Jayapura untuk disemayamkan dan dimakamkan.

    “Kami memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Saat ini, langkah-langkah investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik aksi ini,” ujar Brigjen Faizal.

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat tetap tenang.

    Dia meminta agar seluruh pihak membantu aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif,” kata Yusuf.

    TPNPB Akui Tembak Brigpol Ronald

    Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertanggung jawab atas tewasnya Brigpol Ronald M Enok.

    Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menjelaskan penembakan dilakukan saat pasukan TPNPB Kodap Yambi sedang melakukan operasi di Kompleks 55, Puncak Jaya sejak pagi hingga siang.

    Sebby Sambom juga menyampaikan pesan untuk segera menghentikan aktivitas di wilayah konflik bersenjata di Papua.

    “Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyampaikan kepada seluruh orang Papua yang telah bergabung sebagai anggota militer Indonesia untuk segera hentikan aktivitasnya di wilayah konflik bersenjata di tanah Papua,” ujar Sebby.

    Sumber: (Tribunnews.com/Reynas/Wik) (Tribunpapua.com/Paul Manahara Tambunan/Amatus Hubby) (Kompas.com) 

     

  • Mengkaji Baik Buruknya Sistem Pilkada Asimetris ala Tito Karnavian

    Mengkaji Baik Buruknya Sistem Pilkada Asimetris ala Tito Karnavian

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sedang mengkaji beberapa opsi alternatif, berdasarkan hasil evaluasinya terhadap proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung. Salah satu opsi yang dikemukakan, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan mengembalikannya ke DPRD atau Pilkada asimetris. 

    Usulan tersebut kini menjadi kontroversi, karena dirasa akan merubah sitem pemilu yang telah berlangsung selama ini. Sejatinya, metode yang diusulkan oleh Mendagri Tito Karnavian soal usulannya mengembalikan proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sudah pernah bergulir pada Sidang Paripurna DPR RI, 24 September 2014 silam. 

    Pada 2014 lalu, DPR disebut pernah menyepakati wacana Kepala Daerah dipilih dari DPRD. Namun sayangnya hal tersebut dibatalkan lewat Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Adanya usulan tersebut konon didasari karena alasan biaya yang mahal, potensi konflik yang diakibatkan karena pemilukada langsung yang dianggap tidak menjamin munculnya kepala daerah yang baik,” tulis Sri Nuryati dalam jurnal ilmiahnya berjudul ‘Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi’, pada 2015 silam.

    Hal itu juga ditunjang dengan, data Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sejak tahun 2013. Di mana terdapat 954 pasangan kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang terpilih, namun kemudian terjerat permasalahan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar Kemendagri untuk menata ulang mekanisme pemilukada langsung, pada saat itu.

    Berbicara mengenai pilkada asimetris, juga bukan hal baru di Indonesia, sebab telah ada beberapa daerah yang menggunakan mekanisme tersebut dalam memilih kepala daerahnya. Setidaknya, ada tiga daerah yang menerapkan sistem pilkada berbeda dibandingkan daerah lain, yakni DKI Jakarta, Yogyakarta dan Aceh.

    Perbedaan sistem pilkada langsung dan asimetris bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya. Pengamat politik Siti Zuhro menjelaskan, secara umum pilkada asimetris merupakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan diatur oleh daerah secara mandiri. Sehingga berbeda dengan pilkada di daerah lain. 

    “Pilkada asimetris itu artinya mengacu pada daerah yang bisa melakukan pilkada langsung ada yang melalui DPRD dengan berbagai persyaratan baru kan gitu,” Kata Zuhro saat dihubungi VOI, Rabu, 20 November.

    Menurut Zuhro pilkada asimetris itu tidak bisa dimaknai bahwa dengan itu pilkada bisa lebih berkualitas. Menurutnya hal itu lebih kepada otonomi daerah saja. “Khusus di Papua, Papua Barat, khusus di Aceh, khusus DKI Jakarta, ada istimewa di Yogyakarta. Itu disentralisasi asimetris,” jelasnya. 

    Zuhro menilai pilkada asimetris seperti madu dan racun. Bisa menjadi positif apabila edukasi pencerahan politik masyarakat cukup. Sehingga masyarakat bisa lebih banyak berperan aktif. “Tidak efektif hanya miliknya elit. Accuntable juga bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya seperti itu,” kata Zuhro.

    Sedangkan sebaliknya, bisa menjadi buruk ketika nalar-nalar politik masyarakat belum terbangun. “Sehingga yang terjadi adalah adanya vote buying (politik uang) bukan partisipasi aktif,” pungkasnya. 

    Hal senada juga diutarakan ahli hukum tata negara, Denny Indrayana yang mengatakan bila pilkada langsung, tidak langsung atau asimetris hanyalah pilihan dari sistem pemilihan kepala daerah yang disediakan oleh undang-undang. 

    “Memang kalau kita bicara pilkada, itu langsung atau tidak langsung secara UUD memungkinkan. Bahasa UUD-nya ‘kan dipilih secara demokratis. Jadi, itu pilihan politik hukum pembuat UU,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis, 21 November.

    Dirinya menambahkan, hal yang perlu digaris bawahi mengenai sistem pemlihan kepala daerah adalah prinsip jujur dan adil (Jurdil) serta prosesnya tanpa campur tangan politik uang, sehingga tidak ada praktik koruptif. “Baik pilkada langsung atau enggak langsung itu potensi politik uang ada. Nah, bagaimanakah kita meminimalkan. Ke mana arahnya? Ya, kita serahkan kepada pembuat UU.”

    Menteri Dalam Negeri memberikan sambutan dalam acara #RakornasPusatDanForkopimda2019#SinergiIndonesiaMaju#5PrioritasPembangunan#LimaVisiIndonesiaMaju#Kemendagri#Infokemendagri#BersamaIndonesiaMaju pic.twitter.com/LulQgcgD1m

    — Kementerian Dalam Negeri (@kemendagri) November 13, 2019

    Praktik Pilkada Asimetris

    Model pemilihan kepala daerah dengan mengunakan sistem asimetris, sejatinya bukanlah hal baru di Indonesia. Misalnya DKI Jakarta yang tidak memilih wali kotanya, sedangkan Yogyakarta tidak memilih gubernur, dan kota Aceh dengan keberadaan partai politik lokal.

    – DKI Jakarta

    Secara umum pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta berbeda dari provinsi lain, kota administratif yang ada di Jakarta tidak melakukan pilkada. Satu-satunya pilkada yang diselenggarakan di Jakarta hanyalah pemilihan gubernur. 

    Keistimewaan Jakarta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Pasal 10 UU tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, gubernur dibantu wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Adapun mekanisme penunjukkan walikota diatur di dalam Pasal 19 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jabatan itu dapat diisi pegawai negeri sipil yang diangkat gubernur atas pertimbangan DPRD. 

    – Aceh

    Pelaksanaan pilkada di Aceh, juga berbeda dengan mekanisme pemilihan di daerah lain. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh berhak memiliki partai politik lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

    Keberadaan parpol lokal ini, tidak terlepas dari kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finflandia, pada 15 Agustus 2005. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, tercatat ada empat partai lokal Aceh yang ikut di dalam kontestasi. Mereka adalah Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh. 

    – Yogyakarta

    Daerah istimewa Yogyakarta, bisa dibilang merupakan kebalikan dari mekanisme pilkada di DKI Jakarta. Sebab Yogyakarta masih melangsungkan pilkada langsung untuk posisi bupati dan walikota. Namun tidak ada proses pemilihan gubernur.

    Hal ini dikarenakan, posisi gubernur dan wakil gubernur telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintah yang bersifat istimewa. Sehingga jabatan gubernur dan wakil gubernur, harus dipegang oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

  • Kenapa Saat Imlek Hampir Selalu Hujan? Begini Penjelasannya

    Kenapa Saat Imlek Hampir Selalu Hujan? Begini Penjelasannya

    Jakarta –

    Saat ini masyarakat keturunan etnis Tionghoa tengah menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. Sudah menjadi kepercayaan mereka bahwa hujan saat Imlek akan membawa keberuntungan bagi mereka.

    Pada kenyataannya, hujan memang hampir selalu terjadi ketika Imlek. Bagaimana penjelasan ilmiahnya?

    Hujan Saat Imlek

    Kasi Data dan Informasi BMKG Kelas I Semarang, Iis Widya Harmoko, menjelaskan Imlek tahun baru China selalu jatuh di bulan Januari atau Februari. Sementara bulan tersebut termasuk dalam musim penghujan.

    “Di Indonesia, Imlek biasanya jatuh pada bulan Januari-Februari. Pada Januari ini merupakan periode puncak musim hujan,” kata Iis saat dihubungi detikcom, Rabu (22/1/2025).

    Letak geografis Indonesia yang dilewati garis ekuator juga menjadi penyebab Indonesia mengalami hujan pada bulan Januari. Hal ini bisa berbeda dengan negara lain di belahan bumi lain yang mungkin mengalami musim salju atau kering.

    “Karena Indonesia dilewati garis ekuator atau khatulistiwa, maka potensi hujan hampir ada sepanjang tahun. Intensitas hujan akan semakin bertambah seiring semakin dekat dengan pergerakan matahari,” ujar Iis.

    Prakiraan Cuaca Imlek 2025

    Imlek yang jatuh pada akhir Januari 2025 ini tentu memiliki potensi hujan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena bulan ini memang puncak dari musim penghujan. Namun bagaimana prakiraan cuaca Imlek 2025 menurut prediksi BMKG?

    BMKG secara rutin merilis prospek cuaca mingguan. Data terbaru di situs BMKG yang dirilis adalah untuk periode 21-27 Januari 2025. Secara umum, sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan sedang hingga lebat sepekan ke depan.

    Prediksi Periode 21-23 Januari 2025

    Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 21-23 Januari 2025:

    Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.Potensi Angin Kencang: Bengkulu dan Kep. Riau.

    Prediksi Periode 24-27 Januari 2025

    Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 24-27 Januari 2025:

    Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, DIY, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.Hujan Sangat Lebat-Ekstrem: Lampung dan Jawa Tengah.Potensi Angin Kencang: NihilPrakiraan Cuaca di Kota Tujuan Wisata Imlek

    Berikut ini prakiraan cuaca BMKG pada 29 Januari 2025 untuk beberapa daerah yang biasa menjadi destinasi wisata saat Imlek:

    DKI Jakarta: hujan ringan-hujan petir (suhu 23-29°C)Bogor: hujan ringan (suhu 23-27°C)Solo: udara kabur (suhu 23-26°C)Semarang: hujan ringan (suhu 24-26°C)Singkawang: udara kabur (suhu 23-27°C)Palembang: hujan ringan (suhu 23-28°C)Batam: hujan ringan (suhu 25-29°C)Manado: hujan ringan (suhu 24-27°C)

    Nah, sekarang detikers tahu kan, hujan memang umum terjadi di Indonesia saat Imlek karena bulan Januari adalah puncak dari musim penghujan. Jika detikers berencana menikmati malam Imlek, jangan lupa bawa payung, ya!

    (bai/row)

  • Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

    Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

    Kawasan

    Jumlah Anak Penerima Manfaat

    Asia Selatan

    125 juta anak

    Amerika Latin-Karibia

    80 juta anak

    Asia Timur Pasifik

    57 juta anak

    Eropa-Asia Tengah

    55 juta anak

    Afrika Sub-Sahara

    53 juta anak

    Amerika Utara

    29 juta anak

    Timur Tengah-Afrika Utara

    19 juta anak

    Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya. 

    Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

    Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu. 

    “Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan. 

    Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

    Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai. 

    Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

    Ketiga, pemerintah juga  bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG. 

    Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

    Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday. 

    Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

    Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis. 

    “Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

     

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

     

    Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

    Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun. 

    Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

    Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

    “Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal. 

    Utak Atik Kebijakan 

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

    Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan. 

    “Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

    Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan. 

    “Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

    Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

    Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN). 

    “Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

    Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik? 

    Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

    Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG. 

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya. 

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.  

    “Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya. 

    Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

    Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

    Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

    Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

    Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

    “Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan. 

    Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu. 

    “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

  • Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Masih Mendominasi di Berbagai Kota Besar Indonesia

    Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Masih Mendominasi di Berbagai Kota Besar Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan terus mendominasi mayoritas cuaca kota besar di wilayah Indonesia pada Kamis (23/1/2025) ini. Prakirawan BMKG, Sentia Arianti, menyebutkan hujan akan terjadi di berbagai wilayah mulai dari Indonesia bagian barat, tengah, hingga timur. 

    Berikut perincian prakiraan cuaca kota besar di Indonesia:

    Sumatera

    -Berawan tebal: Jambi, Pekanbaru.

    -Hujan ringan: Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang.

    -Hujan sedang: Padang.

    -Hujan petir: Tanjung Pinang, Bandar Lampung.

    Jawa

    -Hujan ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta.

    -Hujan petir: Jakarta, Bandung, Surabaya.

    Kalimantan

    -Hujan ringan: Banjarmasin, Samarinda.

    -Hujan sedang: Pontianak.

    -Hujan petir: Tanjung Selor, Palangkaraya.

    Sulawesi

    -Berawan tebal: Gorontalo.

    -Hujan ringan: Manado, Makassar, Palu.

    -Hujan lebat: Mamuju.

    -Hujan petir: Kendari.

    Wilayah Indonesia Timur

    -Hujan ringan: Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya.

    -Hujan sedang: Sorong, Nabire.

    – Hujan petir: Merauke.

    Dengan mengeluarkan prakiraan cuaca kota besar di Indonesia ini, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan petir di beberapa wilayah, terutama di daerah yang rawan banjir atau tanah longsor.

  • Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, 80 Kg Sirip Hiu Masuk ke Ambon Disita BKHIT Maluku

    Tak Bisa Tunjukkan Dokumen, 80 Kg Sirip Hiu Masuk ke Ambon Disita BKHIT Maluku

    MALUKU – Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku menyatakan telah menggagalkan pengiriman sirip hiu tak bersertifikat dari dan ke Ambon dengan total berat 80 kilogram (kg).

    “Pencegahan pengiriman ini dilakukan lantaran pemilik tak bisa menunjukkan dokumen karantina kepada petugas kami,” kata Petugas BKHIT Maluku Dandy di Ambon, Senin 20 Januari, disitat Antara.

    Ia mengungkapkan, petugas karantina melakukan penahanan 80 kilogram sirip hiu yang masuk ke Ambon. Kemudian pemilik meminta barang tersebut dikembalikan ke Manokwari.

    “Sebelum dikembalikan tetap harus disertai dokumen karantina, tetapi pemilik tidak mengajukan dokumen karantina tersebut,” katanya.

    Oleh sebab itu pihaknya pun melakukan penahanan pengiriman kembali 80 kilogram sirip hiu tersebut yang akan dikirimkan menuju Manokwari dan selanjutnya dimusnahkan.

    Ia pun menjelaskan bahwa prosedur pengiriman sirip hiu melalui Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan (BKHIT) dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemilik, disertai dokumen izin usaha, surat keterangan asal dan identitas.

    Setelah itu, BKHIT melakukan pemeriksaan visual dan fisik, pengambilan sampel untuk tes laboratorium jika diperlukan, dan penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) serta surat izin transportasi.

    Pengemasan dan pengepakan harus memenuhi standar internasional. Seluruh proses ini memakan waktu 1-3 hari kerja dengan biaya pemeriksaan sesuai peraturan BKHIT.

    “Penting memastikan sirip hiu berasal dari sumber sah dan memenuhi standar kesehatan serta keamanan,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, pemeriksaan sirip hiu di BKHIT merupakan proses penting untuk memastikan kesehatan, keamanan dan kualitas produk. Pemeriksaan ini mencegah penyebaran penyakit, kontaminasi dan memastikan keamanan konsumsi.

    Selain itu, pemeriksaan ini juga meningkatkan nilai ekspor, mencegah penolakan ekspor dan membangun kepercayaan pelanggan. Dengan memantau populasi hiu dan mencegah perdagangan ilegal, pemeriksaan ini mendukung konservasi dan kelestarian lingkungan laut.

    Pemeriksaan ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional dan nasional, mencegah sanksi dan penalti.

  • Beri Layanan Inklusif dan Merata, TASPEN Jangkau Peserta Hingga ke Wilayah Terluar Indonesia – Halaman all

    Beri Layanan Inklusif dan Merata, TASPEN Jangkau Peserta Hingga ke Wilayah Terluar Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk memberikan pelayanan inklusif dan merata kepada peserta pensiun hingga ke wilayah terluar Indonesia. Seperti para peserta di Desa Skouw Mabo di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air, termasuk wilayah terluar Indonesia.

    TASPEN tercatat telah melayani sebanyak 43.771 peserta pensiun di seluruh Pulau Papua, dengan 119 di antaranya tinggal di Distrik Muara Tami, hingga November 2024. Guna memastikan kemudahan akses layanan bagi para pensiunan di wilayah terpencil, TASPEN telah bekerja sama dengan mitra bayar yang tersebar di 365 titik di Jayapura. Jaringan ini dirancang untuk mendukung peserta dalam menerima manfaat pensiun tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

    Corporate Secretary TASPEN, Henra, menjelaskan, “Sebagai bagian dari komitmen untuk melayani setiap peserta pensiun secara inklusif dan merata, TASPEN terus berupaya memperluas jangkauan layanan, termasuk ke wilayah terluar di Indonesia, seperti di Provinsi Jayapura. Kami memahami pentingnya akses yang mudah dan nyaman bagi para pensiunan untuk mendukung kesejahteraan mereka.”

    Pada periode Januari hingga Desember 2024, TASPEN telah menyalurkan manfaat Program Pensiun kepada 11.060 peserta di seluruh Pulau Papua, termasuk Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Selain itu, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada 873 peserta, sementara manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian diterima oleh 4.070 peserta di wilayah perbatasan tersebut. Salah satu peserta pensiun TASPEN di Desa Skouw Mabo, Distrik Muara Tami, Kaleb Nally, mengungkapkan kemudahan akses yang dirasakannya dalam menerima manfaat pensiun.  

    “Walaupun berada di wilayah paling timur Indonesia, saya tetap bisa dengan mudah mengakses layanan TASPEN dan menerima manfaat pensiun setiap bulan tanpa kendala jarak,” ujarnya.

    Kaleb Nally, seorang pensiunan guru yang telah mendedikasikan 39 tahun hidupnya untuk mengajar di SD Impres Skouw Mabo—sekolah tertua di Desa Skouw Mabo—merupakan salah satu contoh nyata dari komitmen PT TASPEN (Persero) dalam memberikan layanan inklusif dan merata. Sejak pensiun pada tahun 2012, dirinya secara rutin menerima manfaat Program Pensiun TASPEN dan perlindungan dari Program Tabungan Hari Tua sebagai bagian dari jaminan kesejahteraannya.

    Kisah Kaleb Nally menggambarkan bagaimana TASPEN memastikan pensiunan, meskipun berada di wilayah terpencil sekalipun, tetap mendapatkan manfaat dan dukungan yang layak. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN Erick Thohir, yang menegaskan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi Indonesia, terutama dalam melindungi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Ke depan, TASPEN berharap dapat terus memperluas jangkauan layanan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

  • BMKG prakirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar pada Senin

    BMKG prakirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar pada Senin

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar pada Senin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan ringan terjadi di kota-kota besar pada Senin. Prakirawan BMKG Rira A Damanik pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan di wilayah Sumatra cuaca diprakirakan berawan tebal di Pekanbaru, sedangkan hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, dan Padang.

    “Masih di wilayah Sumatra, berpotensi udara kabur di Palembang, berawan tebal di Jambi, hujan ringan di Pangkal Pinang, serta waspadai hujan petir di wilayah Bengkulu dan Bandar Lampung,” katanya.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Serang, Bandung, dan Surabaya. Sementara hujan sedang diprakirakan terjadi di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, serta hujan sedang di wilayah Denpasar dan Kupang.

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda.

    “Waspadai potensi hujan petir di Pontianak dan Tanjung Selor,” ujar dia.

    Beranjak ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Makassar dan Gorontalo.

    “Hujan sedang diprakirakan terjadi di Palu dan Kendari, serta hujan lebat di Mamuju. Waspadai potensi hujan petir di Manado,” tuturnya.

    Selanjutnya di wilayah Indonesia bagian Timur, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Ambon, Sorong, dan Manokwari.

    “Kemudian hujan sedang di daerah Ternate, Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura, serta waspadai hujan disertai petir di wilayah Merauke,” ucapnya.

    Rira juga mengingatkan masyarakat waspada adanya potensi banjir rob di pesisir wilayah Jawa Tengah.

    Sumber : Antara