provinsi: PAPUA BARAT

Ara Minta Data Biaya Rumah Subsidi, Ini Jawaban Mengejutkan Pengembang

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta para pengembang untuk memberikan hasil perhitungan dari pembangunan rumah subsidi. Namun Ketua Umum Real Esstate Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa kajian dari setiap developer bakal berbeda sehingga pemerintah tidak bisa menyamaratakannya. Ada berbagai faktor yang bisa menjadi pembeda.

“Ada 5 faktor pembeda dari developer, misal developer Indonesia timur, dari lokasi berbeda, (kedua) dari cara pengemasan proyek, (ketiga) ada proyek yang khusus rumah MBR, ada rumah mix, ini beda, (keempat) luasannya juga beda, kelima harus diwaspadai ketika perhitungan itu disampaikan mereka yang secara kredibilitas ngga punya passing grade yang sama,” sebut Joko Suranto di kantor REI dikutip Rabu (5/2/2025).

Dibanding harus membuat perhitungan dari nol, pengembang menilai pemerintah bisa menggunakan perhitungan dari regulasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dulu, yakni tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

“Sekarang semua dimintain, kenapa nggak percaya (hitungan) PU pemerintah? karena mereka punya pedoman harga setempat menggunakan itu,”

“Himbauan kita menggunakan, hargai instansi yang lain secara tupoksi ada disitu, hargai karya mereka yang selama ini sudah dihargai Menteri Keuangan, PU untuk jadi harga jual FLPP, itu hasil karya SBY, Jokowi. Harusnya isu kelanjutan menghargai dan meneruskan yang baik, bukan membuat hal-hal yang ngga pasti, ngga teratur,” lanjutnya.

Sebelumnya Maruarar Sirait sudah meminta pengembang untuk menyerahkan data terkait biaya pembangunan rumah subsidi.

“Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

“Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, berikut daftar Harga Rumah Subsidi 2024 Keputusan Menteri PUPR Nomor 89/KPTS/M/2023.

Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.
Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.
Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.
Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.
Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

(fys/wur)

05/02/2025 21:40
BPS mencatat perekonomian Papua Barat 2024 tumbuh 20,8 persen

Capaian ini mencerminkan adanya penguatan kinerja perekonomian.

Manokwari (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Papua Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan impresif sebesar 20,8 persen secara kumulatif bila dibandingkan periode 2023 yaitu 3,91 persen.

Kepala BPS Papua Barat Merry, di Manokwari, Rabu, mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 Rp76,17 triliun, dan PDRB atas dasar harga konstan Rp49,48 triliun.

“Capaian ini mencerminkan adanya penguatan kinerja perekonomian,” kata Merry.

Ia menjelaskan bahwa seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali dua lapangan usaha yang terkontraksi, yaitu jasa konstruksi, kemudian jasa keuangan dan asuransi.

Pertumbuhan tertinggi disumbang oleh industri pengolahan sebesar 32,9 persen (c-to-c), diikuti lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebanyak 29,7 persen (c-to-c).

“Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Papua Barat 2024 mencapai 38,9 persen, kalau pertambangan dan penggalian 25,3 persen,” ujar Merry.

Dari sisi pengeluaran, kata dia lagi, perekonomian Papua Barat ditopang oleh ekspor barang jasa, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT).

Ekspor barang jasa mengalami pertumbuhan 16,10 persen (c-to-c), konsumsi LNPRT 9,8 persen (c-to-c), konsumsi rumah tangga 3,9 persen (c-to-c), dan konsumsi pemerintah 0,06 persen (c-to-c).

“Komponen pengeluaran yang terkontraksi hanya PMTB (pembentukan modal tetap bruto),” kata Merry.

Secara tahunan, kata dia pula, ekonomi triwulan IV tahun 2024 tumbuh 22,11 persen (year on year/yoy) dibanding periode yang sama sebelumnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Rp19,88 triliun dan atas dasar harga konstan Rp12,86 triliun.

Kinerja perekonomian Papua Barat tahun 2024 memiliki pertumbuhan tertinggi di wilayah Maluku dan Papua, dengan andil terhadap PDRB mencapai 12,36 persen.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

05/02/2025 21:25
OPM Ancam Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis, Begini Sikap Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang akan membakar sekolah penerima program makan bergizi gratis.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Sebab, program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.

“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie Sjamsoeddin usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Hal itu disampaikan, ketika ditanyakan ihwal adanya aksi penolakan MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di wilayah Papua. Selain itu, ada juga kaitannya dengan potensi ancaman OPM di dalamnya.

Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan program MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.

Ketika ditanyakan ada tidaknya penggunaan pendekatan tertentu dalam pelaksanaan program MBG di Papua, Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pula bahwa manfaat dari program tersebut nantinya akan masyarakat rasakan sendiri.

“Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” ujarnya.

Sjafrie Sjamsoeddin pun mengatakan pihaknya mencoba berpegang pada niatan baik untuk membantu pemenuhan gizi para penerima manfaat dalam mendukung terlaksananya program MBG di tanah Papua.

“Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.

“Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” kata Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan.

Ancaman OPM

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya menebar ancaman kepada seluruh pihak sekolah yang ada di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah untuk tidak menerima program makan bergizi gratis oleh pemerintah Indonesia, apabila tidak ingin menjadi target dari pasukan TPNPB.

Panglima OPM, Undius Kogoya bahkan tak segan akan membakar semua sekolah yang menjalankan program andalan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan bergizi merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meracuni generasi muda Papua.

“Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang. Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya,” katanya.

MBG di Papua

Pelaksanaan MBG perdana yang dilaksanakan pada Senin 20 Januari 2025 tak terbentur dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil. Salah satunya di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Dia pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

“Saya yakini bahwa pada akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ucap Prabowo Subianto.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

05/02/2025 20:13
1 Pelaku Penembakan Direktur LP3BH Manokwari Berhasil Ditangkap Polisi, 4 Lainnya Masih dalam Pengejaran

JABAR EKSPRES – Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil tangkap satu pelaku kasus penembakan Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, sementara empat lainnya masih dalam pengejaran.

Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Polisi Rivadin Benny Simangusong mengatakan tersangka yang ditangkap berinisial JT.

“Tersangka sudah kami amankan tadi subuh di Manokwari,” katanya.

BACA JUGA: 8 Orang Tewas, Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2

Dari hasil pemeriksaan, Rivaldi menjelaskan tersangka JT mengakui bahwa dirinya diajak oleh keempat pelaku lainnya berinisial OU yang merupakan pelaku utama, JU, HU, dan satu kerabat OU.

Keempat tersangka tersebut telah siapkan senjata api sebelum menjemput tersangka JT menggunakan kendaraan roda empat untuk melakukan aksi penembakan itu.

“Tersangka JT dijemput pakai mobil, dan di dalam mobil itu sudah tersedia senpi yang digunakan untuk menembak Pak Warinussy,” ujar Rivadin.

Ia menjelaskan motif penembakan ini dipengaruhi pelaku dendam terhadan Yan Christian Warinussy yang menjadi pengacara atas kasus pembunuhan Yahya Sayori beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penembakan Erik Tampubolon di Bogor, 2 Aktor Intelektual DPO

Kemudian, lima pelaku memantau pergerakan Yan Christian Warinussy saat keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari menuju salah satu bank Himbara pada 17 Juli 2024.

“Pak Warinussy ke bank karena sidang praperadilan kasus Yahya Sayori belum mulai. Pelaku buntuti Pak Warinussy, saat keluar dari bank baru mereka tembak,” ujar Rivadin.

Atas perbuatannya tersebut, polisi menjerat JT dengan Pasal 338 juncto Pasal 53 juncto Pasal 55 juncto Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

BACA JUGA: Viral Dua Oknum Polisi Ditangkap Warga Saat Memeras Pasangan di Mobil, Uang Rp2,5 Juta Diminta dengan Dalih Pelanggaran Hukum

Selain itu, tersangka JT ini terancam pidana penjara 12 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena terbukti memiliki senjata api ilegal pada kasus sebelumnya.

“Tersangka JT ini ada dua laporan polisi. Pertama soal kepemilikan senjata api ilegal, dan keterlibatan dalam kasus penembakan Pak Warinussy,” ujar Rivadin.

05/02/2025 14:50
Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

Jakarta –

Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

“Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

“Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

(agt/fyk)

05/02/2025 14:45
MK Tolak Hingga 100 Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sehari

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak banyak Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kandidat kepala daerah yang kalah bertarung di daerahnya masing-masing.

Alasannya penolakan tersebut bervariasi, mulai dari selisih suara yang cukup tinggi, alasan pengajuan PHPU yang tidak jelas dan tidak memiliki bukti. Hampir semua PHPU yang diajukan terkesan dipaksakan karena tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan catatan Bisnis sepanjang hari Selasa 4 Februari 2025 hingga pukul 24.00 WIB, MK sudah menolak 97 PHPU yang diajukan kuasa hukum dari Pilwakot, Pilgub dan Pilbup.

Berikut daftar lengkapnya:

PHPU Pemilihan Gubernur:

Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan

PHPU Pemilihan Wali Kota:

Lhokseumawe
Tomohon
Langsa
Solok
Gorontalo
Pekanbaru
Dumai
Banjarbaru
Medan
Manado
Baubau
Tangerang Selatan
Bima
Waringin
Kendari
Makassar

PHPU Pemilihan Gubernur

Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Papua Selatan
Kabupaten Mamuju Tengah
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Padang Panjang
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Lingga
Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten Pagar Alam
Kabupaten Bogor
Kabupaten Puncak
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Takalar
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Belitung Timur
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Binjai
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Pasangkayu
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Halmahera Barat
Kabupaten Subang
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Payakumbuh
Kabupaten Halmahera Timur
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Bandung
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Pematang Siantar
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Sikka
Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Tolikara
Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Waropen
Kabupaten Solok Selatan
Kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten Konawe Selatan
Kabupaten Muna
Kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Muring Jaya
Kabupaten Labuanbatu
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Halmahera Selatan
Kabupaten Banjar
Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Tanimbar
Kabupaten Lahat
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Konawe Utara
Kabupaten Buton
Kabupaten Sungai Penuh
Kabupaten Melawi
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Toba

05/02/2025 14:40
Istana Tegaskan OPM akan Berhadapan dengan TNI Bila Bakar Sekolah Penerima Makan Bergizi Gratis – Halaman all

Hasan mengatakan TPNPB-OPM akan berhadapan dengan aparat TNI-Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua.

Tayang: Rabu, 5 Februari 2025 12:18 WIB

TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

MAKAN BERGIZI GRATIS – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Hasan Nasbi merespon soal ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan membakar sekolah penerima program makan bergizi gratis (MBG).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan membakar sekolah penerima program makan bergizi gratis (MBG).

Hasan mengatakan TPNPB-OPM akan berhadapan dengan aparat TNI-Polri apabila melakukan pembakaran pada sekolah-sekolah di Papua.

“Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya program MBG merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Papua,” tuturnya.

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya kepada sekolah yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Panglima OPM, Undius Kogoya bahkan tak segan membakar sekolah yang ikut program tersebut. Menurutnya program MBG dinilai bisa meracuni generasi muda yang ada di Papua.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

05/02/2025 12:18
Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembali melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM khususnya untuk BBM nonsubsidi.

Diketahui kebijakan penyesuaian harga ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025.

Berdasarkan penyesuaian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan diantaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95) Dexlite hingga Pertamina Dex.

Terkait dengan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 10.000.

Begitu pula dengan harga Solar Subsidi yakni masih Rp 6.800 per liter.

Dikutip dari Kompas.com melalui Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communivation Pertamina mengungkapkan jika harga BBM setiap bulannya akan dilakukan update harga.

“Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina,” ujar Djoko Santoso.

Melalui laman resminya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Februari 2025:

Update Harga BBM Terbaru Per 1 Februari 2025

Aceh

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.600

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11.800
Pertalite: Rp 10.000
Dexlite: Rp 13.400

Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sumatera Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Riau

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Kepulauan Riau

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Turbo: Rp 13.350
Pertamax: Rp 12.300
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.900

Jambi

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Bengkulu

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Sumatera Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Bangka Belitung

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Lampung

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

DKI Jakarta

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Banten

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Yogyakarta

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Timur

Pertamax Turbo: 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Bali

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 19.700
Pertamax: Rp 12.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600
Biosolar (Non Subsidi): Rp 14.500

Kalimantan Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Kalimantan Timur

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Gorontalo

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Tenggara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Maluku

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Maluku Utara

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 13.900

Papua

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Papua Barat

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Papua Selatan

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950
Papua Pegunungan
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Papua Tengah

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950
Papua Barat Daya
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

(*)

05/02/2025 10:33
MK Tentukan Nasib 152 Perkara Pilkada dalam Putusan Dismissal Hari Ini Nasional 5 Februari 2025

MK Tentukan Nasib 152 Perkara Pilkada dalam Putusan Dismissal Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Mahkamah Konstitusi
(MK) kembali akan menggelar sidang pembacaan putusan/ketetapan
dismissal
untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 hari ini, Rabu (5/2/2025).
Setelah kemarin, Selasa (4/2/2025), hanya meloloskan 20 perkara dari 158 perkara yang disidangkan, MK hari ini akan membacakan nasib 152
sengketa pilkada
, apakah berlanjut pada tahap pembuktian atau tidak.
Dari ratusan sengketa tersebut, terdapat 14 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terdiri dari Pilkada Papua Pegunungan dua perkara, Pilkada Papua, dan Pilkada Papua Selatan dua perkara.
Kemudian ada Pilkada Papua Barat Daya, Pilkada Papua Tengah tiga perkara, Pilkada Maluku Utara tiga perkara, Pilkada Kalimantan Timur, dan Pilkada Sulawesi Tengah.
Sedangkan untuk sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota sebanyak 14 perkara, pemilihan bupati dan wakil bupati 124 perkara.
Dalam sidang hari ini, selain 14 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdapat dua sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati yang menjadi sorotan karena penggugat adalah seorang figur publik.
Pertama adalah artis
Hengki Kurniawan
dengan pasangannya, Ade Sudradjat Usman, yang menggugat hasil pilbup Kabupaten Bandung Barat.
Kemudian ada artis
Vicky Prasetyo
dengan pasangannya, Mochamad Suwendi, yang menggugat hasil pemilihan bupati Kabupaten Pemalang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/02/2025 07:56
KRI Tahitu Akan Dikerahkan Dalam Pencarian Jurnalis yang Hilang Saat Ledakan RIB Regional 4 Februari 2025

KRI Tatihu Akan Dikerahkan Dalam Pencarian Jurnalis yang Hilang Saat Ledakan RIB
Tim Redaksi
TERNATE, KOMPAS.com
– Pangkalan Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong akan mengerahkan KRI Tatihu untuk membantu pencarian satu
korban hilang
akibat ledakan rigid inflatable boat (RIB) milik
Basarnas
Ternate.
Pencarian yang memasuki hari keempat ini akan dilakukan di perairan Desa Gita, Oba, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu (5/2/2025) pagi.
“Saya ketambahan dari teman-teman potensi SAR TNI Angkatan Laut mengeluarkan KRI Tatihu dari Sorong, yang rencana akan tiba besok subuh,” ujar Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdani.
Dengan kehadiran KRI Tatihu, pencarian akan dibagi menjadi empat sektor.
Iwan juga menambahkan bahwa Basarnas akan menentukan luas area pencarian berdasarkan SAR Map.
“Sebarannya akan diperluas, namun baru akan ditentukan pada Rabu pagi,” ujarnya.
Selain dukungan dari KRI Tatihu, pencarian pada hari keempat juga akan melibatkan perahu-perahu longboat milik masyarakat setempat.
Hingga hari ketiga pencarian, upaya menemukan Sahril Helmi, jurnalis MetroTV yang menjadi korban
ledakan RIB
Basarnas, belum membuahkan hasil.
Pencarian akan dilanjutkan pada Rabu (5/2/2025) pukul 07.00 WIT.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/02/2025 22:18