Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Kementerian ESDM targetkan Pegunungan Arfak 100 persen gunakan EBT

    Kementerian ESDM targetkan Pegunungan Arfak 100 persen gunakan EBT

    Pegunungan Arfak (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang 100 persen kebutuhan listriknya dipasok dari energi baru terbarukan (EBT).

    Upaya tersebut ditempuh melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi I berkapasitas 150 kW, dan dilanjutkan dengan pembangunan PLTMH Anggi II berkapasitas 500 kW.

    “Hari ini kami lakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTMH Anggi II. Ini proyek multiyears,” kata Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Anggi, Pegunungan Arfak, Rabu.

    Menurut dia, penambahan kapasitas PLTMH Anggi II bertujuan memperkuat sistem kelistrikan berbasis EBT, setelah PLTMH Anggi I yang memanfaatkan daerah aliran sungai Enggimun beroperasi sejak Maret 2023.

    Pembangunan PLTMH Anggi II merupakan wujud optimalisasi suplai listrik ramah lingkungan yang akan diintegrasikan dengan sistem kelistrikan sebelumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

    “Proyek ini juga merupakan bagian dari program dedieselisasi untuk mengurangi pemakaian BBM (bahan bakar minyak) pada PLTD di Pegunungan Arfak,” ujar Eniya.

    Sebelum adanya PLTMH, kata dia, masyarakat di Pegunungan Arfak menggunakan aliran listrik PT PLN yang bersumber dari PTLD sehingga suplai energi listrik sangat bergantung terhadap ketersediaan BBM jenis solar.

    Pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN agar pembangunan jaringan transmisi dan integrasi sistem kelistrikan segera diselesaikan, supaya pasokan listrik dari PLTMH dapat menjangkau sejumlah distrik atau kecamatan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diharapkan dapat fungsional pada tahun 2027.

    “Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,” ujar Diana di Jakarta, Rabu.

    Diana melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk terkait progres empat DOB Papua.

    “Untuk Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tadi kita sampaikan bahwa progres semua sekarang ini berjalan untuk pembangunan gedung Gubernur, gedung kantor DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) di keempat daerah DOB tersebut,” katanya.

    Diana mengatakan, progres terakhir yang baru tanda tangan adalah Papua Tengah pada tanggal 21 Oktober untuk pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP.

    “Kita laporkan bahwa semuanya berprogres dan yang belum adalah untuk Papua Pegunungan. Karena Papua Pegunungan kemarin berpindah lokasi,” katanya.

    Diana lebih lanjut menjelaskan, setelah rapat dengan Komisi II DPR RI dan dilanjutkan dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) waktu itu ke Papua Pegunungan, akhirnya lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi kriteria kesiapan (readiness criteria).

    “Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya. Mungkin nanti baru akan dilakukan untuk tahun 2026 itu yang Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Namun, kalau untuk yang Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah sudah progres, kemungkinan ada yang selesai di tahun 2025 ini, tetapi ada juga yang sampai tahun 2026.

    “Itu yang kita harapkan progres pembangunan untuk Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Itu tadi yang kita diskusikan,” kata Diana.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik

    Minahasa, Sulut (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya memprioritaskan angka rasio elektrifikasi (RE) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan target pada 2029-2030 seluruh wilayah Indonesia sudah dialiri listrik.

    “Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik,” kata Bahlil di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Disampaikan Bahlil, hingga semester I tahun 2025, RE nasional mencapai 99,83 persen. Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan, mengingat masih banyak yang belum dialiri listrik.

    “Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu,” kata Bahlil.

    Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, RE hingga akhir semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40 persen, dengan hanya 0,60 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80 persen dan 89,22 persen.

    Untuk Sulawesi Utara, Bahlil meminta untuk segera dituntaskan rasio elektrifikasi yang tersisa di tahun 2026.

    “Ada sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai.Jangan sampai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, itu nasionalismenya kurang,” ucapnya lagi.

    Adapun pihaknya telah meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan untuk desa, yaitu Merdeka dari Kegelapan yang dipusatkan di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

    ‎”Ini sangat penting karena kehadiran negara dalam memberikan keadilan pemerataan terhadap energi. Ini adalah bagian terpenting yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam Astacita,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara peresmian di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Program elektrifikasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo ini mencakup tiga kegiatan, yakni Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta peresmian PLTMH Anggi Tahap I (1 x 150 kW) dan peletakan batu pertama PLTMH Anggi Tahap II (2 x 250 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.

    Di tingkat global, indeks Dipole Mode Index (DMI) menunjukkan nilai negatif sebesar -1,27, yang menandakan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat meningkat signifikan.

    Pada skala regional, aktivitas fenomena atmosfer seperti MJO, Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang secara bersamaan melewati wilayah Indonesia menjadi pemicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain itu, faktor lokal di masing-masing wilayah menjadikan kondisi atmosfer relatif labil.

    “Sehingga meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 Oktober – 3 November 2025, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di fase 4 atau wilayah Maritime Continent, memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatra bagian barat, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

    Selain itu, aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan hingga Pulau Jawa bagian utara yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

    BMKG juga mengamati adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, perairan selatan Kalimantan Tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Fenomena ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di sejumlah wilayah, yang turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.

    Daerah konvergensi dan konfluensi ini memanjang mulai dari Laut Natuna Utara hingga Laut Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Papua bagian barat. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lebih labil, memperbesar peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

    Dalam periode 28-30 Oktober 2025, status siaga hujan lebat-sangat lebat berlaku untuk Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan.

    Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pada periode 31 Oktober-3 November 2025, potensi hujan lebat masih akan berlanjut di sejumlah wilayah dengan peringatan siaga khusus untuk Papua Pegunungan.

    BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan air, hingga longsor. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran drainase agar tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas.

    “Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang,” tulis imbauan BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Bisnis.com, MINAHASA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 112 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

    Agenda tersebut dilakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Untuk diketahui, BPBL merupakan bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan ‘Merdeka dari Kegelapan’ yang merupakan bagian dari bantuan elektrifikasi pemerintah.

    “Saya sebelum ke sini menghadap Bapak Presiden Prabowo dan kemudian saya melaporkan saya akan datang meresmikan beberapa listrik desa. Karena program listrik desa ini adalah program Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kami. Saya bilang saya akan ke kampung [halaman] Bapak hari ini. Bapak Presiden tanya, ‘kapan?’, Malam ini juga saya Kampung Bapak,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian tersebut.

    Minahasa, kecamatan Langowan merupakan daerah tanah asal kelahiran dari garis keturunan ibu Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar.

    Seiring dengan itu, Bahlil menegaskan bahwa program elektrifikasi yang masuk dalam bagian listrik desa ini merupakan upaya kehadiran negara dalam memberikan pemerataan.

    “Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik 4.400 dusun yang belum ada listrik,” tuturnya.

    Momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyapa warga yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman ibu Prabowo Subianto, Kec Langowan, Sulawesi Utara / BISNIS-Afifah Rahmah

    Dalam catatan ESDM, realisasi program BPBL di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023–2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga, sedangkan tahun ini telah terealisasi 112 rumah tangga.

    Program BPBL juga ikut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

    Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100.000.

    Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

    Tak hanya itu, proyek strategis ini juga mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

  • Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru di 11 Provinsi, Cek di Sini!

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Terbaru di 11 Provinsi, Cek di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 11 provinsi di Indonesia masih menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Adapun jadwal pemutihannya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing daerah. Beberapa di antaranya menggelar pemutihan hingga 31 Desember 2025.

    Kemudian program ini akan menyasar tunggakan pajak yang jatuh tempo, denda keterlambatan, pajak progresif, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Dokumen yang harus dibawa saat ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan yakni STNK, KTP, BPKB, dan dokumen pendukung lainnya.

    Daftar dan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

    1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan

    2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

    3. Yogyakarta (hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    4. Kalimantan Barat (hingga 20 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB

    5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.

    6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.

    7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.

    8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

    Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)

    9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.

    10. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)

    Berbeda dari provinsi lain, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026.

    Program ini terutama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih berstatus pelajar namun telah memiliki kendaraan pribadi.

    11. Kalimantan Utara (hingga Desember 2025)

    Pemprov Kalimantan Utara juga memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan hingga Desember 2025.

    Dalam program ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempererat kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor. 

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah itu diambil karena kerja sama dalam program yang dijalankan bersama IFAD seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

    “Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tetapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program Tekad bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Yandri Susanto saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Mendes Yandri menegaskan keberlanjutan program Tekaad menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan. 

    Selain itu Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

    Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

    Dengan mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui program Tekaaad tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program Tekad telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.

    Ia menegaskan IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.

    “Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.

  • 5 Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026 Nasional

    5 Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026 Nasional

    Daftar 5 Provinsi yang Terbanyak dan Tersedikit Dapatkan Kuota Haji Reguler 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi merilis jumlah kuota haji reguler yang diperoleh 34 provinsi di Indonesia.
    Dalam ibadah haji 2026, Indonesia mendapatkan total kuota sebanyak 221.000 jemaah. Dari total kuota itu, haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320 jemaah. Sedangkan untuk haji khusus mendapat kuota sebanyak 17.680 jemaah.
    Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi yang mendapatkan kuota haji reguler terbanyak pada 2026. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mendapatkan kuota haji reguler 2026 sebanyak 42.409 jemaah.
    Di peringkat kedua ada Jawa Tengah yang mendapatkan kuota sebanyak 34.122. Sedangkan di peringkat ketiga ada Jawa Barat yang mendapat jatah haji reguler sebanyak 29.643 jemaah.
    Berikut lima provinsi yang paling banyak mendapatkan kuota haji reguler 2026:
    Selain terbanyak, terdapat lima provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026. Bahkan empat dari lima provinsi tersebut mendapatkan jatah tidak lebih dari 500 jemaah.
    Sulawesi Utara menjadi provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026 dengan 402 jemaah. Sedangkan di atasnya ada Papua Barat dengan 447 jemaah, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendapatkan 516 kuota haji reguler.
    Berikut lima provinsi yang paling sedikit mendapatkan kuota haji reguler 2026:
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembagian kuota disusun sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Sistem pembagian ini mengedepankan prinsip keadilan, sehingga provinsi yang memiliki jumlah pendaftar lebih banyak otomatis mendapatkan kuota lebih besar.
    “Berkaitan dengan hal tersebut, kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antar provinsi,” kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).
    Dalam rapat tersebut, Dahnil juga menjelaskan bahwa masa tunggu jemaah haji reguler di seluruh provinsi kini disamaratakan menjadi 26 tahun.
    Penyamarataan masa tunggu tersebut membuat nilai manfaat yang diterima setiap jemaah haji akan sama, karena lamanya waktu tunggu juga setara.
    “Perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum. Sedangkan rencana kuota tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2025. Waktu tunggu jemaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun, sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama,” kata Dahnil.
    Berikut daftar lengkap kuota haji reguler untuk 34 provinsi di Indonesia:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

    “Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

    Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

    “Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

    Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

    1.            Aceh: 5.426

    2.            Sumatera Utara: 5.913

    3.            Sumatera Barat: 3.928

    4.            Riau: 4.682

    5.            Jambi: 3.276

    6.            Sumatera Selatan: 5.895

    7.            Bengkulu: 1.354

    8.            Lampung: 5.827

    9.            Jakarta: 7.819

    10.          Jawa Barat: 29.643

    11.          Jawa Tengah: 34.122

    12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

    13.          Jawa Timur: 42.409

    14.          Bali: 698

    15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

    16.          Nusa Tenggara Timur: 516

    17.          Kalimantan Barat: 1.858

    18.          Kalimantan Tengah: 1.559

    19.          Kalimantan Selatan: 5.187

    20.          Kalimantan Timur: 3.189

    21.          Sulawesi Utara: 402

    22.          Sulawesi Tengah: 1.753

    23.          Sulawesi Selatan: 9.670

    24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

    25.          Maluku: 587

    26.          Papua: 933

    27.          Bangka Belitung: 1.077

    28.          Banten: 9.124

    29.          Gorontalo: 608

    30.          Maluku Utara: 785

    31.          Kepulauan Riau: 1.085

    32.          Sulawesi Barat: 1.450

    33.          Papua Barat: 447

    34.          Kalimantan Utara: 489

  • Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Menurut BMKG, pada skala global, indikator Dipole Mode Index (DMI) saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar −1.27, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut.

    Faktor lain, menurut dia, di antaranya terpantau Madden-Jullian Oscillation (MJO) di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektifitas di wilayah tersebut.

    “Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Samudra Hindia barat daya Banten hingga selatan NTB dan Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua,” papar BMKG.

    BMKG menjelaskan, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah Sirkulasi Siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Teluk Thailand, di Laut Natuna, dari Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari perairan utara Maluku Utara hingga Laut Seram.

    “Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua pegunungan hingga Papua Barat Daya,” terang BMKG.

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

    Sementara itu, labilitas atmosfer lokal yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan sebagian besar Kep.Papua.