provinsi: PAPUA BARAT

  • Oknum Polisi Rudapaksa 2 Remaja Putri di Ruang Tahanan Mapolres Kaimana Papua Barat Hebohkan Medsos – Halaman all

    Oknum Polisi Rudapaksa 2 Remaja Putri di Ruang Tahanan Mapolres Kaimana Papua Barat Hebohkan Medsos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KAIMANA – Seorang oknum polisi berinisial MEP dilaporkan ke Polres Kaimana, Papua Barat atas dugaan kasus rudapaksa terhadap 2 remaja perempuan berusia 13 dan 14 tahun. 

    Dugaan rudapaksa yang diduga terjadi di Markas Polres Kaimana ini menimbulkan kemarahan keluarga korban dan masyarakat setempat, serta menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

    Saat ini, proses hukum masih dalam tahap penyelidikan.

    Laporan yang diterima kepolisian, kasus ini terungkap setelah kedua korban mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan saat ditahan di Polres Kaimana.

    Mereka ditahan terkait dugaan tindak pidana pencurian.

    Kedua remaja tersebut sempat menghilang dari rumah sejak 17 Februari 2025, sebelum akhirnya ditemukan dan mengungkap kejadian tersebut kepada keluarga pada 20 Februari 2025.

    Salah satu orang tua korban menyatakan bahwa sebelum kejadian rudapaksa, kedua remaja itu juga mengalami penganiayaan oleh terduga pelaku.

    Korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang, yang kemudian diperiksa melalui visum et repertum di RSUD Kabupaten Kaimana sebagai bagian dari proses hukum. 

    “Mereka mengaku ada kejadian itu saat ditahan dan kami langsung buat laporan,” ujar salah satu orang tua korban yang enggan disebutkan namanya.

    Penyelidikan Polisi

    Kasat Reskrim Polres Kaimana, AKP Boby Rahman, memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius dan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka.

    “Pasti kami ambil tindakan tegas jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terduga pelaku terbukti bersalah,” tegas AKP Boby Rahman.

    Namun, penyelidikan masih terkendala karena oknum polisi berinisial MEP belum diperiksa.

    Pelaku dilaporkan telah mengajukan izin keluar daerah sebelum laporan dari pihak korban diterima oleh kepolisian.

    Meski demikian, pihak kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai hukum yang berlaku.

    “Terduga pelaku sekarang masih berada di luar Kaimana, tapi kami sudah jadwalkan pemeriksaannya,” lanjut AKP Boby Rahman.

    Sorotan Publik

    Kasus ini telah memicu keprihatinan di tengah masyarakat, terutama karena melibatkan aparat kepolisian.

    Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini untuk memastikan tidak ada upaya perlindungan terhadap pelaku yang berasal dari institusi penegak hukum. 

    Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam sistem peradilan, khususnya bagi mereka yang berada dalam tahanan.

    Organisasi perlindungan anak dan masyarakat sipil diharapkan turut mengawal jalannya proses hukum agar hak-hak korban mendapatkan keadilan.

    Harapan Keluarga Korban dan Masyarakat

    Keluarga korban berharap agar kasus ini diusut secara adil dan transparan, serta pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Mereka juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban agar dapat pulih dari trauma yang dialami. (Kompas.com/Tribun Papua/Paul Manahara Tambunan)

  • 2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda, Salah Satunya Punya Banyak Pengalaman di Polda Papua

    2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda, Salah Satunya Punya Banyak Pengalaman di Polda Papua

    loading…

    Ada 2 jenderal intelijen yang sukses menjabat Kapolda saat ini. Keduanya yakni Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare. Foto: Ist

    JAKARTA – Ada 2 jenderal intelijen yang sukses menjabat Kapolda saat ini. Salah satu di antaranya banyak pengalaman di wilayah hukum Polda Papua.

    Keduanya yakni Irjen Pol Achmad Kartiko dan Brigjen Pol Alfred Papare. Dua Perwira Tinggi (Pati) Polri ini berpengalaman di bidang intelijen.

    Kebanyakan Kapolda biasanya berasal dari lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse dan beberapa di antaranya bidang lantas, SDM, serta Brimob.

    2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda

    1. Irjen Pol Achmad Kartiko

    Achmad Kartiko lahir di Jakarta, 20 Maret 1968. Sejak 26 September 2023 lalu, dia telah dipercaya menjabat Kapolda Aceh.

    Lulusan Akpol 1991 ini melanjutkan pendidikannya di PTIK hingga lulus tahun 2007 kemudian meraih gelar magister di bidang hukum Universitas Sumatera Utara.

    Dalam riwayat penugasannya, Kartiko pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Indragiri hilir, Kapolres Bengkalis, dan Wadirreskrimum Polda Riau.

    Tahun 2015 menjadi Dirintelkam Polda Jatim dan setahun kemudian tahun 2016 menjadi Kabidkerma Baintelkam Polri.

    Kartiko juga pernah menjabat Kapolda Sulawesi Barat tahun 2020 dan Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah tahun 2021.

    2. Brigjen Pol Alfred PapareAlfred Papare yang baru saja menjabat Kapolda Papua Tengah setelah mutasi 11 November 2024. Pria asal Serui, Papua ini lahir pada 6 April 1974.

    Setelah lulus Akpol tahun 1995, Alfred melanjutkan pendidikannya di PTIK hingga lulus tahun 2006, Sespim dan Sespimti.

    Untuk riwayat penugasannya, jenderal bintang 1 ini pernah menjabat Kapolres Pegunungan Bintang Polda Papua tahun 2007, Kapolres Raja Ampat Polda Papua tahun 2009, Kapolres Mappi Polda Papua 2010, serta Kapolres Jayapura Kota Polda Papua tahun 2011.

    Alfred juga pernah bertugas sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya tahun 2017 dan Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri tahun 2018.

    Sebelum menjabat Kapolda Papua Tengah, Alfred menduduki posisi Irwasda Polda Papua tahun 2020 dan Wakapolda Papua Barat tahun 2023.

    (jon)

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota Komite II DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo berpartisipasi dalam pembahasan UU Minerba di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-Tim Media Graal Taliawo.

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat adat untuk menghindari konflik atas pemanfaatan lahan tambang dalam pembahasan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara Graal Taliawo menyatakan bahwa selama ini peran masyarakat adat terkait usaha pertambangan cenderung belum diperhatikan secara optimal.

    “Keberadaan dan eksistensi sejumlah masyarakat adat terancam karena lingkungan hidup mereka masuk kawasan IUP (izin usaha pertambangan), contohnya seperti suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur. Lahan-lahan itu bertuan. Kita semua tentu mengharapkan konflik serupa tak terulang lagi,” ucap Graal Taliawo di Jakarta, Jumat.

    Bersama Anggota DPD dari Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, ia menyampaikan data mengenai banyaknya kasus konflik lahan tambang dengan masyarakat adat, terutama di Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Para anggota DPD tersebut menyuarakan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah pertambangan dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

    Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pemetaan secara partisipatif bersama masyarakat adat untuk menentukan dan memperjelas tata lahan lokasi hutan adat, hutan lindung, lahan pertambangan, serta area terkait lainnya. Dalam UU ini diakomodasi bahwa masyarakat adat berperan sebagai subjek yang dilibatkan dalam penerimaan manfaat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Tidak hanya hak masyarakat adat, Graal mengatakan bahwa fungsi hutan lindung dan hutan konservasi juga perlu dijaga dari area pertambangan karena manfaatnya yang besar untuk kehidupan mahkluk hidup. Ia menuturkan bahwa hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

    “Fungsi ini begitu besar sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi perlu dilindungi, lestari, dan terbebas dari IUP. Tidak ada ruang atasnya untuk pertambangan,” ucapnya.

    Graal menyampaikan bahwa pelibatan instansi di daerah juga menjadi perhatian DPD dalam pembahasan UU Minerba, yakni terkait pelibatan BUMD dalam pengelolaan tambang serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang. Selain itu, perguruan tinggi yang berada di kabupaten/kota maupun provinsi lokasi eksplorasi juga dapat memperoleh manfaat dari aktivitas tambang berupa royalti.

    “Royalti atau manfaat yang diberikan kepada perguruan tinggi terbagi dalam dua bentuk, yakni dana abadi untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi dan dana untuk menjalankan Tri Darma perguruan tinggi,” ujarnya.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk melaksanakan tugas peninjauan dan pemantauan atas pelaksanaan UU Minerba tersebut. Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

     

    Sumber : Antara

  • Munas ke-III Forkonas PP DOB, Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi – Page 3

    Munas ke-III Forkonas PP DOB, Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi – Page 3

    Dia menegaskan pemerintah tidak perlu mengabulkan semua usulan pembentukan daerah otonomi baru jika memang ada keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian pemerintah juga tidak boleh menutup mata, bahwa ada calon daerah otonomi baru yang layak untuk dimekarkan.

    “Pemerintah bisa membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara parsial. Calon-calon DOB yang layak harus segera disetujui,” tegasnya.

    Huda menegaskan jika tidak semua wilayah hasil pemekaran bisa dikategorikan gagal. Menurutnya banyak wilayah baru yang berhasil membuka diri dan berbenah setelah resmi dimekarkan. Beberapa wilayah hasil pemekaran yang terus bergeliat di antaranya Banten, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Kepulauan Riau.

    “Dari evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri banyak daerah otonomi baru yang tidak sesuai harapan, tetapi ada beberapa wilayah baru dari data BPS yang menunjukkan berhasil menekan angka kemiskinan dari daerah induk,” katanya.

    Politikus PKB ini menegaskan lima tahun ke depan Forkonas PP DOB akan terus menguatkan struktur kepengurusan hingga level daerah. Selain itu Forkonas PP DOB akan terus melakukan kajian terkait kelayakan pembukaan DOB untuk memastikan kesiapan stakeholder.

    “Kami juga akan memperkuat komunikasi dengan para pihak untuk melihat penataan daerah secara lebih objektif sehingga moratorium pembentukan DOB bisa dibuka secara selektif,” pungkasnya.

  • Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar produktif di negeri sendiri hingga penghentian pencarian korban kebakaran Glodok Plaza menjadi lima berita teratas atau top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/1/2025).

    Selain itu, berita lain yang juga mendapat banyak perhatian adalah soal jadwal tur konser keliling dunia K-Pop Blackpink dan kepala daerah dari PDIP yang dilarang mengikuti retret di Magelang.

    Berikut Top 5 News Beritasatu.com:

    1. Dukung #Produktifdinegerisendiri, Nusron Wahid: Kita Panggil Talenta Terbaik

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendukung #Produktifdinegerisendiri sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang tetap berkarya di Tanah Air. #Produktifdinegerisendiri

    Ia menegaskan pemerintah berupaya menarik kembali putra-putri terbaik bangsa yang berada di luar negeri agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kita memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun negeri ini. Kok malah mengajak untuk pergi,” ujar Nusron dalam acara media gathering di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/2/2025).

    2. Simak! Ini Jadwal dan Lokasi Tur Konser Keliling Dunia Blackpink

    Grup idola K-Pop Blackpink, baru-baru ini mengumumkan tanggal dan tempat untuk tur dunia mereka yang akan dimulai pada Juli 2025.

    Dilansir dari News Asia pada Jumat (21/2/2025), konser tur Blackpink kali ini akan dimulai dengan dua malam pertunjukan di Stadion Goyang, Korea Selatan, pada 5 Juli 2025.

    Selain Korea Selatan, Blackpink juga akan mengunjungi berbagai kota besar di dunia, seperti Stadion SoFi di Los Angeles, Citi Field di New York, Stade de France di Paris, Stadion Wembley di London, dan Tokyo Dome di Tokyo. Namun, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand yang merupakan kampung halaman Lisa Blackpink, tidak tercantum dalam daftar tujuan tur kali ini.

    3. Detik-detik Atlet Angkat Besi Tewas Tertimpa Beban 272 Kg

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya berikutnya mengenai seorang atlet angkat besi di India tewas setelah gagal melakukan angkatan besi dengan beban 600 pon atau sekitar 272 kilogram (kg). Video mengerikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen ketika remaja tersebut tertimpa beban hingga tewas di lokasi latihan.

    Dalam rekaman video yang dilaporkan oleh NewsX, dikutip Jumat (21/2/2025), atlet bernama Yashtika Acharya (17) itu berusaha mengangkat beban besar dari rak squat. Seorang pelatih berdiri di belakangnya sebagai spotter untuk membantu menjaga keseimbangan.

    Namun, tak lama setelah mencoba mengangkat beban, kakinya langsung melemah. Spotter-nya tidak mampu menahan tubuhnya yang jatuh ke belakang, sementara palang besi menghantam lehernya dengan keras, sehingga menyebabkan lehernya patah dalam posisi membungkuk.

    4. Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    5. Polri Resmi Hentikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya adalah soal Polri resmi menghentikan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, karena tidak ditemukan lagi jasad korban hingga hari ini.

    “Kami sepakat bahwa pencarian (korban) saat ini kami close,” kata Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Eddy mengatakan tim gabungan sudah mencari korban yang masih hilang. Namun, hingga kini belum ada yang ditemukan.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025).

  • Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Bernard Mandacan menjadi salah satu kepala daerah yang transit di kantor DPD PDIP Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Namun, ia menegaskan tidak akan langsung menuju lokasi retret kepala daerah di Akmil, melainkan menunggu instruksi lebih lanjut di tempat lain di Magelang.

    “Saya akan menunggu instruksi lanjutan di Magelang, tetapi bukan di lokasi retretnya, melainkan di luar kompleks Akmil,” tambahnya.

    Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa kepala daerah telah tiba di kantor DPD PDIP DIY serta menginap di hotel di sekitar Yogyakarta. Beberapa di antaranya berasal dari Nias Selatan, Manggarai, Papua Barat, Papua Pegunungan Bintang, Lampung, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Bali.

    Mereka masih menunggu arahan resmi dari DPP PDIP sebelum melanjutkan perjalanan menuju retret kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang.

  • Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat

    Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dilantik Presiden di Istana Negara

    Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Bupati Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Karel Murafer, dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis (20/2) di Istana Negara, Jakarta, siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat.

    “Program pemerintahan yang akan kami jalankan bertujuan untuk menciptakan Maybrat aman, nyaman, maju, dan mandiri. Kami siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat,” ujar Karel Murafer, di Jakarta.

    Bupati Karel menyampaikan, strategi utama pemerintahannya akan mengacu pada instruksi Presiden serta Menteri Dalam Negeri, dan sesuai dengan anggaran APBD 2025 yang telah disahkan bersama DPRD.

    Dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut, pemerintah daerah akan berfokus pada program-program prioritas, termasuk program unggulan ‘Makan Bergizi Gratis’ (MBG), serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi anggaran dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

    Dalam waktu dekat, Bupati Karel dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa akan melaksanakan program 100 hari kerja yang mengutamakan pencapaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Salah satu prioritas utama mereka adalah memperjuangkan agar semua masyarakat yang berada di 17 distrik di Maybrat mendapatkan nomor identitas dari Kementerian Dalam Negeri. Ini akan memudahkan akses mereka terhadap berbagai layanan publik.

    Selain itu, Wakil Bupati Ferdinando Solossa menambahkan bahwa komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan daya beli masyarakat.

    Dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maybrat masih tergolong standar, Bupati dan Wakil Bupati bertekad untuk memperbaiki sektor-sektor tersebut secara menyeluruh.

    Wakil Bupati, Ferdinando Solossa, juga menegaskan terkait isu stunting dan kemiskinan ekstrem sebagai tantangan besar yang harus diatasi segera. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini, mereka akan melaksanakan program-program yang tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

    Salah satu langkah awal adalah melakukan review efisiensi anggaran, memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah.

    Bupati Karel dan Wakil Bupati Ferdinando menegaskan bahwa meskipun akan ada efisiensi anggaran di pemerintahan, hal tersebut tidak akan mengurangi komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Kami akan melakukan penyesuaian dalam struktur kelembagaan dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien,” ujar Ferdinando.

    Mereka berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memperkuat sektor-sektor yang sudah berjalan dengan baik, guna memastikan bahwa Maybrat semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa berharap dapat menciptakan Maybrat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih mandiri.

    Dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan layanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh distrik, mereka optimis dapat mewujudkan perubahan positif bagi seluruh masyarakat Maybrat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    logo BMKG

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kota-kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dalam prakiraan cuaca daring yang dipantau dari Jakarta, Kamis, Prakirawan BMKG Sentia Arianti menyebut potensi hujan dengan beragam intensitas diprakirakan terjadi di sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia mulai dari hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi.

    Dia menyatakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah sekitar Padang dan Bengkulu serta hujan disertai petir di Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandarlampung.

    “Diprakirakan akan terjadi hujan ringan di kota Serang, Jakarta dan Semarang sedangkan untuk kota Yogyakarta akan terjadi hujan sedang dan waspadai potensi hujan disertai petir di kota Bandung dan Surabaya,” tuturnya.

    Kemudian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dia menyebut BMKG memprakirakan terjadinya hujan ringan di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan dengan intensitas sedang di Kupang. Lalu untuk wilayah Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat pula potensi hujan petir yang perlu menjadi perhatian bagi mereka yang tinggal di Banjarmasin dan Tanjung Selor.

    Hujan ringan juga berpotensi turun turun di sejumlah kota di Sulawesi, mulai dari Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju dan Makassar. Wilayah Indonesia bagian timur, semua kota-kota besarnya berpotensi mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan kemungkinan hujan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Terdapat pula kemungkinan hujan intensitas sedang di Nabire serta hujan disertai petir di Ambon dan Merauke.

    Sumber : Antara

  • Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Mervin Komber angkat bicara soal demonstrasi para siswa di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung program MBG pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hanya saja kurang sosialisasi sehingga muncul demonstrasi.

    “Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papua sehingga para siswa yang melihat selama ini mereka kesulitan biaya pendidikan tetapi bisa makan dengan baik, inilah yang menyebabkan para siswa meminta sebaiknya kami dapatkan pendidikan yang gratis, barulah makan gratis.” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Mervin, program MBG yang digagas Presiden Prabowo didukung masyarakat Tanah Papua. Pasalnya, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini wajib dilaksanakan di Tanah Papua.

    “Saya tidak melihat adanya penolakan, mereka meminta pendidikan didahulukan barulah MBG, sehingga demonstrasi para siswa memberikan pesan bahwa ada persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, ini cara komunikasi siswa yang hendaknya jadi catatan kita bersama,” tandas mantan anggota DPD ini.

    Mervin menilai aspirasi para siswa hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar menata ulang sistem pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, biaya pendidikan masih menjadi masalah serius yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kami berharap dalam program retreat para kepala daerah terutama yang dari tanah Papua, presiden dapat menegaskan program MBG dan terbitkan inpres untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan di daerah,” imbuh Mervin.

    Lebih lanjut Mervin meminta pelaksanaan program MBG di tanah Papua, sebaiknya melibatkan organisasi lokal perempuan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik RI (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI, Muslimat NU di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.

    “Keterlibatan organisasi perempuan lokal penting agar memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan program MBG sehingga bisa diterima oleh para siswa serta agar program MBG tepat sasaran,” pungkas Mervin.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah memberikan respons atas demonstrasi sejumlah siswa di Papua menolak program MBG, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Papua, termasuk perbaikan fasilitas belajar bagi para pelajar di wilayah tersebut.

    “Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saudara-saudara kita di Papua harus ditangani dengan hati, dengan rasa sayang. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bukan berarti membeda-bedakan, tetapi memang ada kekhususan yang harus mendapat perhatian penuh,” tutur dia menambahkan.

    Dia menilai, adanya protes siswa Papua terhadap program MBG menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendidikan di Papua.

    Selain fasilitas belajar, pemerintah juga akan memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Mohon ditunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua mendapatkan perhatian penuh agar ketertinggalan bisa dikejar,” pungkas Prasetyo.