Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Jebolan Akmil 1990-an Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 4 dan 5 Eks Ajudan Presiden Jokowi

    Jebolan Akmil 1990-an Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 4 dan 5 Eks Ajudan Presiden Jokowi

    loading…

    Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi resmi menutup Pendidikan Komando Angkatan 107 TA 2023 di Pantai Permisan Cilacap Jateng, Senin, 7 Agustus 2023. FOTO/DOK.MABES TNI

    JAKARTA – Sejumlah jebolan Akmil 1990-an sukses menjadi Danjen Kopassus . Dua di antaranya pernah dipercaya sebagai Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akmil merupakan singkatan dari Akademi Militer (Akmil), sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengutip dari situs resminya, Akmil didirikan tak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta, tepatnya pada 31 Oktober 1945. Waktu itu namanya Militaire Academie yang didirikan atas perintah Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo. Pada 1950, MA Yogyakarta ditutup sementara, dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikan di KMA Breda, Belanda. Sementara itu, Sekolah Perwira Darurat didirikan di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan TNI AD/ABRI.

    Pada 1 Januari 1951, SPGi AD (Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat) didirikan di Bandung, yang kemudian berubah menjadi ATEKAD pada 23 September 1956. Pada 13 Januari 1951, P3AD (Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat) juga didirikan di Bandung. Gagasan mendirikan Akademi Militer muncul pada 1952, dan pada 11 November 1957, Presiden Soekarno meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, yang merupakan kelanjutan dari MA Yogyakarta.

    Pada 1961, AMN Magelang diintegrasikan dengan ATEKAD Bandung. Kemudian, pada 16 Desember 1965, seluruh akademi angkatan (AMN, AAL, AAU, dan AAK) diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Pada 29 Januari 1967, AKABRI di Magelang diresmikan sebagai AKABRI Udarat, yang kemudian berubah nama menjadi AKABRI Bagian Darat pada 29 September 1979.

    AKABRI Bagian Darat berubah nama menjadi Akmil pada 14 Juni 1984. Setelah Polri terpisah dari ABRI pada 1 April 1999, AKABRI berubah menjadi Akademi TNI yang terdiri dari AKMIL, AAL, dan AAU. Berdasarkan Perpang Nomor 28/V/2008, pendidikan dasar keprajuritan Chandradimuka dan integratif Akademi TNI diatur di bawah Mako Akademi TNI, sementara Akmil menyelenggarakan pendidikan khusus untuk taruna Angkatan Darat tingkat II, III, dan IV.

    Dari sekian banyak taruna yang telah dicetak, beberapa jebolan Akmil 1990-an berhasil menduduki jabatan Danjen Kopassus. Jabatan ini cukup prestisius karena memimpin pasukan elite TNI AD yang dikenal sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia dan memiliki reputasi yang kuat dalam berbagai operasi militer, baik di dalam maupun luar negeri. Lalu siapa saja jebolan Akmil 1990-an yang sukses menjabat Danjen Kopassus?

    Jebolan Akmil 1990-an Sukses Jadi Danjen Kopassus

    1. Letjen TNI Mohamad Hasan

    Jebolan Akmil 1990-an sukses jadi Danjen Kopassus salah satunya adalah Letjen TNI Mohamad Hasan. Lulusan Akmil 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus) itu kini menjabat sebagai Komandan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad).

    Berdasar riwayat karier militernya, Mohamad Hasan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, di antaranya menjadi pengawal Presiden Jokowi dengan jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mohamad Hasan cukup lama menjadi Paspampres, yakni sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018.

    Dari Istana, putra daerah Sumatera Barat yang berasal dari Candung, Agam ini kemudian mendapat tugas sebagai Danrem 061/Surya Kencana pada 2018 hingga 2019. Setelah menjabat Danrem 061/Surya Kencana kariernya semakin moncer. Mohamad Hasan kemudian diangkat menjadi Wadanjen Kopassus periode 2019-2020.

    Puncaknya, ia menduduki kursi nomor satu di satuan Baret Merah, yakni Danjen Kopassus (2020-2021) yang kala itu menggantikan Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa yang dipercaya sebagai Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat. Mohamad Hasan kemudian menjadi Pangdam Jaya pada Maret 2023 menggantikan Mayjen TNI Untung Budiharto.

  • Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng sederhana, Minyakita, yang saat ini melambung bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, saat ini rata-rata harga Minyakita berada di level Rp17.200 per liter. 

    Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah telah meminta produsen minyak goreng agar menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 (D1). Dengan dipangkasnya alur distribusi, harga Minyakita diharapkan dapat terkendali.

    “Kita mengantisipasi, kita sudah meminta BUMN Pangan, kita sudah meminta produsen untuk menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 mereka sehingga itu memotong jalur distribusi,” kata Iqbal kepada awak media di Kantor Kemendag, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, pemerintah juga mengadakan operasi pasar terhadap kebutuhan pokok termasuk Minyakita, agar dijual di bawah HET dan harga acuan.

    Badan Pangan Nasional melalui Panel Harga melaporkan status harga Minyakita masuk dalam zona merah atau intervensi, lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Senin (24/2/2025) pukul 20.41 WIB, harga Minyakita secara rata-rata nasional berada di level Rp17.649 per liter atau meningkat 12,41% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Provinsi itu yakni Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Jawa Barat, Sumatra Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Bali, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Banten.

    Kemudian, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. 

    Sementara itu, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%—5%.

    Provinsi yang masuk dalam zona kuning yaitu Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

  • Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi  – Halaman all

    Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi  – Halaman all

    Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi 
     
     Willy Widianto/Tribunnews.com
     
      

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor menegaskan kesiapannya mendorong dan mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Utara hingga terealisasi. 

    “Keberadaan Kabupaten Raja Ampat Utara akan mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik lebih efektif dan efisien,” kata Paul Finsen Mayor saat bertemu dengan Tim Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Utara, di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/02/2025).

    Tim Pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara terdiri dari Melkisedek Maray, SKM (Ketua), Nimbrod Suruan, S.Pd.SD.MM ( Sekretaris) dan 3 anggota tim yaitu Nonske Mayor, Albertho Y Binur dan Yanis Burdames.

    Paul Finsen Mayor menilai penambahan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara akan membuka akses pembangunan yang selanjutnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat. Terpenting, Paul mengingatkan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberi ruang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua.

    “SDM Papua menjadi prioritas utama yang berkiprah bagi daerahnya sendiri. Sejak sekarang SDM harus dipersiapkan dengan baik karena juga menjadi syarat penting terbentuknya DOB,” papar dia lagi.

    Ketua Tim Pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Melkisedek Maray, SKM mengatakan bahwa mereka merupakan tim akar rumput. Artinya tim yang benar-benar muncul dari aspirasi paling bawah, dari rakyat.

    “Ada 3 suku besar di Raja Ampat Utara. Kami serahkan dokumen lengkap pemekaran Kabupaten Raja Ampat Utara. Kami sangat mengharapkan kehadiran DOB Raja Ampat Utara karena situasi dan kondisi di sana memang sudah wajib ada pemekaran,” tegasnya.

    Dijelaskan olehnya, Raja Ampat memiliki letak geografis kepulauan yang didominasi oleh laut. Dimana jarak Raja Ampat Utara itu jauh dari Waisai, sebagai ibukota induk Kabupaten Raja Ampat yang sekarang. Sehingga masalah transportasi, kesehatan dan pendidikan sangat tinggi secara cost.

    “Pada intinya semua hal terkait pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara sudah siap. Masalah SDM atau lokasi dan lain-lain sangat siap. Kita harapkan pemerintah dan DPR RI segera merealisasikannya, didukung dan dikawal para anggota DPD RI,” tukas Melkisedek Maray.

    Sedangkan Nimbrod Suruan, S.Pd.SD.MM, Sekretaris Tim, mengatakan usulan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DOB Kabupaten Raja Ampat Utara merupakan salah satu kabupaten yang telah diusulkan bersama Kabupaten Raja Ampat Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat  saat itu. Namun, usulan itu dipending oleh pemerintah pusat karena masih adanya program Moratorium. Hingga kini belum dibahas lagi. 

    “Di sisi lain, sudah ada revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua maka Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan ruang untuk melakukan pemekaran wilayah, terbukti dengan hadirnya 3 provinsi baru di Provinsi Papua dan 1 provinsi di Papua Barat. Artinya moratorium sudah ditarik dan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah dan DPR RI untuk tidak segera mengesahkan RUU DOB Kabupaten Raja Ampat Utara. Semoga tidak terlalu lama prosesnya,” pinta dia.

     

  • Kurikulum pendidikan-pelatihan harus disesuaikan kebutuhan industri

    Kurikulum pendidikan-pelatihan harus disesuaikan kebutuhan industri

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan harus dievaluasi dengan menyesuaikan kebutuhan industri.

    “Harus dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill (kemampuan) yang sedang dicari,” kata Justin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan ujung tombak untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

    Dia tak ingin kurikulum atau modul pelatihan yang diberikan kepada peserta didik tidak memuat pembelajaran tentang keterampilan yang dibutuhkan saat ini.

    “Kalau luput, maka semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar,” kata dia.

    Justin menambahkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara arah pendidikan dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta.

    Apalagi, anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai sebesar Rp18,4 triliun di Tahun Anggaran 2025 sudah selayaknya kurikulum pendidikan tidak lagi konvensional.

    “Harus adaptif, sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.

    Justin pun optimistis bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam program peningkatan produktivitas dan partisipasi di pasar kerja untuk memperkuat roda perekonomian di Jakarta dapat segera terwujud.

    Apalagi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 mencatat persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat yakni 6,75 persen, Banten 6,68 persen, Papua Barat Daya 6,48 persen, Papua 6,48 persen, dan Kepulauan Riau 6,39 persen.

    Justin menambahkan, tingkat pengangguran terbuka masih jadi masalah. Banyak orang sulit mencari pekerjaan penyebabnya bisa jadi karena pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar atau industri yang ada.

    Dia mengapresiasi Program “Job Fair” yang akan digelar Pemprov DKI di setiap kecamatan. Lalu, mendorong segera diwujudkan dalam 100 hari pertama gubernur-wagub DKI Jakarta menjabat.

    “Harapannya, ‘job fair’ yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Oknum Polisi Polres Kaimana Terduga Pelaku Rudapaksa 2 Remaja Dijemput Propam di Pulau Seram – Halaman all

    Oknum Polisi Polres Kaimana Terduga Pelaku Rudapaksa 2 Remaja Dijemput Propam di Pulau Seram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang oknum anggota polisi Polres Kaimana, Papua Barat diduga melakukan rudapaksa terhadap dua anak perempuan di bawah umur inisial M (13) dan C (14).

    Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ongky Isgunawan mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki kasus tersebut.

    Terduga pelaku diketahui saat ini sedang berada di kampung halamannya, Pulau Seram Maluku.

    “Masih kita lidik dan kita juga mintai keterangan dari saksi-saksi, ada nggak kemudian adanya dugaan rudapaksa oleh anggota, kemudian penyekapan,” kata Ongky kepada wartawan Senin (24/2/2025).

    Ongky menyebut, terkait dugaan penyekapan yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap kedua korban disinyalir nihil.

    Pihak kepolisian mengklaim keterangan korban mengaku tidak mengalami penyekapan.

    Keterangan dari korban sendiri bahwa tidak ada penyekapan.

    “Untuk kasus yang rudapaksanya, kita sedang proses dan dalam pemeriksaan saksi-saksi lain, dan juga saksi-saksi terlapor,” jelas Ongky.

    Ongky belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku karena posisinya masih di kampung halaman.

    “Sebelum adanya laporan, yang bersangkutan (terduga pelaku) mengajukan izin ke luar daerah, menjenguk orang tua. Dan kita minta bantuan Propam dari Pulau Seram untuk menjemput,” kata Ongky.

    Korban Melapor

    Seorang oknum polisi berinisial MEP dilaporkan ke Polres Kaimana, Papua Barat atas dugaan kasus rudapaksa terhadap 2 remaja perempuan berusia 13 dan 14 tahun. 

    Dugaan rudapaksa yang diduga terjadi di Markas Polres Kaimana ini menimbulkan kemarahan keluarga korban dan masyarakat setempat, serta menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

    Saat ini, proses hukum masih dalam tahap penyelidikan.

    Laporan yang diterima kepolisian, kasus ini terungkap setelah kedua korban mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan saat ditahan di Polres Kaimana.

    Mereka ditahan terkait dugaan tindak pidana pencurian.

    Kedua remaja tersebut sempat menghilang dari rumah sejak 17 Februari 2025, sebelum akhirnya ditemukan dan mengungkap kejadian tersebut kepada keluarga pada 20 Februari 2025.

    Salah satu orang tua korban menyatakan bahwa sebelum kejadian rudapaksa, kedua remaja itu juga mengalami penganiayaan oleh terduga pelaku.

    Korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang, yang kemudian diperiksa melalui visum et repertum di RSUD Kabupaten Kaimana sebagai bagian dari proses hukum. 

    “Mereka mengaku ada kejadian itu saat ditahan dan kami langsung buat laporan,” ujar salah satu orang tua korban yang enggan disebutkan namanya.

  • Dua Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025, Sama-sama Ditugaskan di BIN

    Dua Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025, Sama-sama Ditugaskan di BIN

    loading…

    Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025). FOTO/DOK.DISPENAD

    JAKARTA – Dua Perwira Tinggi (Pati) Angkatan Darat berpangkat Brigjen TNI naik menjadi bintang 2 pada awal Februari 2025. Dua-duanya kini ditugaskan di luar struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia.

    Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 Pati TNI telah diterima langsung Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menerima mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/02/2025). Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 18 Pati TNI AD, 2 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU.

    Kenaikan pangkat Pati TNI itu didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /230/II/2025 tanggal 7 Februari 2025. Khusus TNI AD, ada dua Brigjen yang naik bintang 2 atau menjadi Mayjen. Brigjen merupakan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI yang disimbolkan dengan tanda bintang di pundak seragamnya. Satu tingkat di atas pangkat Brigjen adalah Mayjen atau disebutkan juga bintang 2. Lalu siapa Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025?

    Brigjen Naik Pangkat Bintang 2 di Awal Februari 2025

    1. Mayjen TNI Tri Nugraha Hartanta, SSos

    FOTO TRI NUGRAHA/INSTAGRAM @kodim0801.pacitan
    Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025 adalah Tri Nugraha Hartanta. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 dari Kecabangan Infanteri itu naik pangkat menjadi Mayjen setelah mendapat promosi jabatan sebagai Staf Ahli Bid. Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Negara (BIN) pada Mutasi TNI 6 Desember 2024. Tri Nugraha sebelumnya menjabat Dirsismet Pusterad.

    Promosi jabatan yang diterima Tri Nugraha Hartanta tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    Tentara kelahiran Klaten, 17 Juli 1967 pernah mengemban sejumlah jabatan strategis antara lain Danyonif 731/Kabaresi, Asintel Kasdam XVI/Pattimura. Tri Nugraha pecah bintang atau meraih pangkat Brigjen TNI saat diangkat menjadi Danrem 151/Binaiya pada 2015. Setelah itu, ia dimutasi ke beberapa jabatan antara lain Kabinda Bali BIN, Staf Khusus KSAD, Kasdam VI/Mulawarman, Dirjianbang Kodiklatad, dan Dirsismet Pusterad.

    Setelah berpindah-pindah jabatan, Tri Nugraha akhirnya mendapat kenaikan pangkat bintang 2 atau menjadi Mayjen setelah dipromosikan menjadi Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN pada Desember 2024. Ia resmi menyandang pangkat Mayjen setelah Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).

    2. Mayjen TNI Deddy Irianto L, SIP

    FOTO/X @Cakra_Kostrad
    Brigjen TNI yang naik pangkat bintang 2 pada awal Februari 2025 selanjutnya adalah Deddy Irianto. Abituren Akmil 1997 dari kecabangan Infanteri itu kini menjabat sebagai Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN.

    Penunjukan Deddy Irianto Lebo menjadi Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN didasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Atas jabatan baru itu, tentara kelahiran Manokwari, Papua, tahun 1975 itu berhak mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI atau bintang 2.

    Deddy Irianto lama meniti karier di Kostrad. Salah satunya pernah menjabat sebagai Kepala Perhubungan (Kahub) Kostrad pada 2022. Alumni SMA Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan itu pecah bintang atau meraih pangkat Brigjen TNI setelah mendapat promosi jabatan sebagai Askomlek Kogabwilhan III pada Mei 2023.

    Setelah hampir dua tahun mengemban jabatan itu, Deddy Irianto ditunjuk sebagai Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN pada mutasi TNI pada Desember 2024. Atas promosi jabatan itu, Deddy berhak atas kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI atau jenderal bintang 2. Pangkat Mayjen resmi disandang usai Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025).

    Itulah dua Brigjen yang naik pangkat bintang 2 di awal Februari 2025.

    (abd)

  • Waspadai hujan petir di sebagian kota besar pada Senin

    Waspadai hujan petir di sebagian kota besar pada Senin

    logo BMKG

    BMKG: Waspadai hujan petir di sebagian kota besar pada Senin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di sebagian kota besar di Indonesia untuk mewaspadai cuaca hujan dan petir yang dapat terjadi pada Senin. Menurut prakirawan BMKG Rira A Damanik pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta, berawal dari Pulau Sumatera potensi cuaca hujan ringan terdapat di Pekanbaru dan Tanjung Pinang, sedangkan Kota Medan diprakirakan hujan sedang.

    “Waspada hujan petir di Banda Aceh dan Padang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, sementara masyarakat di Kota Jambi dan Palembang diminta waspada hujan yang dapat disertai petir. Beralih ke Pulau Jawa, potensi cuaca hujan ringan terdapat di Kota Serang, Jakarta, serta Surabaya, kemudian hujan sedang diprakirakan terjadi di Bandung dan Semarang.

    “Waspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Yogyakarta,” ujar dia.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan Kota Mataram, Denpasar, dan Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Pontianak, dan Palangkaraya, hujan sedang di wilayah Tanjung Selor, dan waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Samarinda dan Banjarmasin.

    Beralih ke Pulau Sulawesi, potensi cerah berawan terdapat di Manado, hujan ringan diprakirakan terjadi di Makassar, sementara Gorontalo dan Mamuju berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai potensi hujan petir yang terjadi di wilayah Palu dan Kendari,” tuturnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian Timur, potensi udara kabur terdapat di Sorong dan Manokwari, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Jayawijaya, dan Jayapura, sedangkan Merauke diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai hujan petir yang berpotensi terjadi di wilayah Nabire,” ucapnya.

    BMKG juga memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di 17 wilayah di Indonesia mulai 24 Februari hingga 5 Maret 2025. Situasi tersebut dipicu adanya fenomena bulan baru pada tanggal 28 Februari 2025 dan Perigee (fenomena astronomi saat bulan berada di titik terdekat terhadap bumi) pada 1 Maret 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Sumber : Antara

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Remaja Mendekam di Tahanan Polres Malah Dirudapaksa Oknum Polisi, Kasus Ditangani

    2 Remaja Mendekam di Tahanan Polres Malah Dirudapaksa Oknum Polisi, Kasus Ditangani

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib 2 remaja perempuan dirudapaksa oleh oknum polisi berinisial MEP.

    Kasus itu lalu dilaporkan ke Polres Kaimana, Papua Barat.

    Korban rudapaksa merupakan remaja perempuan berusia 13 dan 14 tahun.

    Mereka dirudapaksa di tahanan.

    Dugaan rudapaksa yang diduga terjadi di Markas Polres Kaimana ini menimbulkan kemarahan keluarga korban dan masyarakat setempat, serta menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

    Saat ini, proses hukum masih dalam tahap penyelidikan.

    Laporan yang diterima kepolisian, kasus ini terungkap setelah kedua korban mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan saat ditahan di Polres Kaimana.

    Mereka ditahan terkait dugaan tindak pidana pencurian.

    Kedua remaja tersebut sempat menghilang dari rumah sejak 17 Februari 2025, sebelum akhirnya ditemukan dan mengungkap kejadian tersebut kepada keluarga pada 20 Februari 2025.

    Salah satu orang tua korban menyatakan bahwa sebelum kejadian rudapaksa, kedua remaja itu juga mengalami penganiayaan oleh terduga pelaku.

    Korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang, yang kemudian diperiksa melalui visum et repertum di RSUD Kabupaten Kaimana sebagai bagian dari proses hukum. 

     “Mereka mengaku ada kejadian itu saat ditahan dan kami langsung buat laporan,” ujar salah satu orang tua korban yang enggan disebutkan namanya.

    Penyelidikan Polisi

    Kasat Reskrim Polres Kaimana, AKP Boby Rahman, memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius dan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka.

    “Pasti kami ambil tindakan tegas jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terduga pelaku terbukti bersalah,” tegas AKP Boby Rahman.

    Namun, penyelidikan masih terkendala karena oknum polisi berinisial MEP belum diperiksa.

    Pelaku dilaporkan telah mengajukan izin keluar daerah sebelum laporan dari pihak korban diterima oleh kepolisian.

    Meski demikian, pihak kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai hukum yang berlaku.

    “Terduga pelaku sekarang masih berada di luar Kaimana, tapi kami sudah jadwalkan pemeriksaannya,” lanjut AKP Boby Rahman.

    Sorotan Publik

    Kasus ini telah memicu keprihatinan di tengah masyarakat, terutama karena melibatkan aparat kepolisian.

    Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini untuk memastikan tidak ada upaya perlindungan terhadap pelaku yang berasal dari institusi penegak hukum. 

    Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam sistem peradilan, khususnya bagi mereka yang berada dalam tahanan.

    Organisasi perlindungan anak dan masyarakat sipil diharapkan turut mengawal jalannya proses hukum agar hak-hak korban mendapatkan keadilan.

    Harapan Keluarga Korban dan Masyarakat

    Keluarga korban berharap agar kasus ini diusut secara adil dan transparan, serta pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Mereka juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban agar dapat pulih dari trauma yang dialami. (Kompas.com/Tribun Papua/Paul Manahara Tambunan)

  • Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan status harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, masuk dalam zona merah atau intervensi lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Bapanas merekam, harga Minyakita pada Minggu (23/2/2025) secara rata-rata nasional berada di level Rp17.650 per liter atau naik 12,42% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Merujuk Panel Harga Bapanas, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, harga Minyakita terendah terjadi di Kepulauan Riau yakni Rp16.592 per liter. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau masuk dalam zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Selain Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Papua Tengah. Di provinsi ini, harga Minyakita mencapai Rp19.684 per liter menempatkannya pada zona merah.

    Selain Papua Tengah, provinsi lain yang masuk ke zona merah yaitu Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Kemudian, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Banten, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah.  

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.