Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Kemhan Pastikan Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo Warga Sipil, Bukan Anggota TNI

    Kemhan Pastikan Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo Warga Sipil, Bukan Anggota TNI

    loading…

    Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan, klaim TPNPB-OPM terkait pembunuhan prajurit TNI di Yahukimo, Papua, sebagai bentuk disinformasi sistematis yang menyesatkan publik. FOTO/DOK.BIRO INFOHAN KEMHAN

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) menyatakan klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) terkait pembunuhan prajurit TNI di Yahukimo, Papua, sebagai bentuk disinformasi sistematis yang menyesatkan publik. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menegaskan tidak ada prajurit TNI yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Papua.

    “Kehadiran TNI di Papua semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk di wilayah Papua,” kata Frega kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, kata Frega, narasi yang dibangun oleh OPM yang menyamakan warga sipil seperti guru, tenaga kesehatan, hingga tukang bangunan dengan aparat keamanan dinilai sangat berbahaya.

    “Klaim mereka terkait pembunuhan terhadap agen intelijen merupakan pengakuan atas tindakan kekerasan ekstra-yudisial, yang dapat tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan,” tandasnya.

    Frega menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan hukum dan damai dalam menangani konflik di Papua, serta menolak terprovokasi oleh propaganda kekerasan yang disebarluaskan oleh kelompok bersenjata.

    Untuk diketahui, sebanyak 11 korban pembunuhan oleh OPM di Yahukimo merupakan warga sipil pendulang emas liar, bukan anggota TNI. Proses evakuasi terhadap korban dilakukan oleh Polri untuk memastikan informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara objektif.

    “Aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM bertujuan menebar ketakutan, khususnya terhadap masyarakat non-Papua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal di wilayah tersebut,” katanya.

    (abd)

  • Perda pengendalian miras jadi prioritas

    Perda pengendalian miras jadi prioritas

    Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono (ANTARA/Ali Nur Ichsan)

    Bupati Manokwari: Perda pengendalian miras jadi prioritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 15:24 WIB

    Elshinta.com – Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou menyatakan penyusunan peraturan daerah (perda) pengendalian minuman keras (miras) atau minuman beralkohol menjadi prioritas Pemkab Manokwari dalam masa kepemimpinannya.

    “Untuk itu penyusunan rancangan perda (ranperda) pengendalian minuman beralkohol kita masukan dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari,” kata Hermus di Manokwari, Jumat (11/4).

    Ia mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Pemkab Manokwari menggodok 11 ranperda untuk segera diterbitkan.

    Salah satu ranperda yang paling krusial dan mendapat atensi khusus adalah ranperda pengendalian minuman beralkohol sebab selama ini Pemkab Manokwari tidak mempunyai landasan hukum dalam mengatur peredaran miras.

    Perda Manokwari nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol telah dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014.

    Kondisi tersebut membuat minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari dikelola secara ilegal dan manfaatnya tidak dirasakan sama sekali oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat.

    Ketiadaan aturan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan miras lantaran tidak adanya kontrol dari pemerintah.

    Jika tidak bisa dilarang, maka Pemkab Manokwari perlu membuat regulasi agar peredaran miras dapat diatur dan memberi manfaat bagi warga Manokwari.

    “Dilarang atau tidak dilarang, minuman beralkohol tetap saja beredar. Karena itu, kita perlu segera menuntaskan perda ini sehingga dapat mengatur demi kepentingan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam menyusun ranperda miras, Pemkab Manokwari tidak bertindak sendiri, melainkan akan melibatkan partisipasi masyarakat terutama tokoh agama dan tokoh adat.

    Selain itu, Pemkab Manokwari juga bekerjasama dengan akademisi yaitu Universitas Papua (Unipa) dalam penyusunan ranperda.

    Dengan pelibatan masyarakat diharapkan ranperda bisa lebih efektif dan diterima masyarakat ketika sudah ditetapkan menjadi perda.

    “Kita berharap kajian akademiknya bisa kita tuntaskan, lalu kemudian konsultasi publik juga bisa kita tuntaskan, sehingga proses legal standing bisa segera kita tuntaskan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 130 Personel Dikerahkan Kejar Pelaku Pembantaian di Yahukimo

    130 Personel Dikerahkan Kejar Pelaku Pembantaian di Yahukimo

    Jayapura, Beritasatu.com  – Kasatgas Ops Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Rahmadhani mengaku telah mengirim 130 personel menuju Kabupaten Yahukimo untuk mengejar pelaku pembantaian pendulang emas di wilayah itu. 

    Menurutnya langkah tersebut dilakukan demi untuk mempercepat proses evakuasi juga untuk pengamanan dan pengejaran terhadap pelaku (KKB) 

    “Pada 6 dan 7 April 2025, kita sudah kirim 100 personel dan Jumat (11/4/2025) pagi ini kita kirim lagi 30 personel. Itu anggota Ops ODC, nanti di sana ada juga anggota Polres Yahukimo dan personel TNI yang mem-back up kita di lapangan,” ungkap Brigjen Faizal, Jumat (11/05/2025).

    Dibeberkan Brigjen Faizal, 130 personel ODC yang dikirim tersebut ada yang bertugas mengevakuasi, ada juga tim forensik yang akan mengidentifikasi jenazah di rumah sakit dan tim pemburu yang bertugas menyisir dan mengejar pelaku. 

    “Tentunya kita akan bersinergi dengan aparat yang ada di Yahukimo termasuk dari pihak TNI dan masyarakat setempat,” ujarnya tentang usaha mencari pelaku pembantaian pendulang emas di Yahukimo itu. 

    Sebelumnya diberitakan KKB dari kelompok Eltius Kobak membantai para pendulang emas tradisional di daerah 22 Muara Kum dan di sepanjang Kali Silet, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 

    Pembantaian tersebut terjadi selama dua hari (6-7 April 2025). Pihak Tentara Nasional Pembebesan Papua Barat (TPNPB) lewat juru bicaranya Sebby Sambom mengaku bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Nahkan pihak TPNPB mengeluarkan rilis dan menyebarkannya di media sosial lengkap dengan foto-foto korban di lokasi kejadian. 

    Dalam peristiwa tersebut TPNPB mengaku telah menghabisi 11 pendulang dengan alasan mereka adalah mata-mata dari pihak TNI yang menyamar sebagai pendulang. 

    Walau demikian hingga kini belum bisa dipastikan berapa jumlah pendulang yang tewas. Kasatgas ODC mengaku hingga Kamis (10/4/2025), pihaknya baru berhasil mengevakuasi dua jenazah dari salah satu lokasi pembantaian. 

    “Kita mengevakuasi dua jenazah dari titik pertama dan sudah tiba di Rumah Sakit Dekai. Namun, identitasnya belum kita ketahui karena baru saja tiba dan saat ini masih proses identifikasi dan visum,” ungkap Brigjen Faizal, Kamis (10/4/2025) petang. 

    Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi yang selamat, ada tiga lokasi pembantaian dan yang baru dikuasai oleh aparat gabungan adalah lokasi titik pertama. 

    “Di situ infonya ada tiga jenazah, tetapi baru dua jenazah yang berhasil dievakuasi. Karena cuaca memburuk kita putuskan menererbangkan dahulu dua jenazah. Satu jenazah lainnya mungkin besok baru kita evakuasi,” jelas Brigjen Faizal. 

    Dirinya juga mengatakan proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap, mengingat ketiga lokasi ini berjauhan. 

    “Kita fokus dahulu di lokasi pertama, setelah selesai barulah kita sisir lagi di lokasi kedua. Jadi konsentrasi aparat tidak terbagi,” ujar Brigjen Faizal. 

    Brigjen Faizal juga mengaku hingga kini pihaknya belum bisa memastikan jumlah korban tewas karena tim belum menyisir semua lokasi yang dilaporkan para saksi. 

    “Belum bisa kita pastikan berapa jumlah korban jiwa, karena saksi juga tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Kita baru bisa memastikan jumlah saat tim sudah berhasil menyisir semua lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian,” jelas Brigjen Faizal tentang pembantaian pendulang emas di Yahukimo.

  • 8 Jenazah Pendulang Emas yang Dibantai KKB Ditemukan di Yahukimo

    8 Jenazah Pendulang Emas yang Dibantai KKB Ditemukan di Yahukimo

    Jayapura, Beritasatu.com – Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 kembali menemukan enam jenazah pendulang emas korban pembunuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    “Sampai saat ini kita sudah menemukan delapan jenazah, kemarin ada dua jenazah, dan hari ini kita temukan lagi enam jenazah,” kata Kasatgas Operasi Damai Cartenz 2025 Brigjen Faizal Ramadhani di Jayapura, Papua, Jumat (11/04/2025).

    Menurutnya, kedelapan jenazah pendulang emas yang dibantai KKB itu ditemukan di tiga titik lokasi di sepanjang Kali Silet, Yahukimo.

    “Hari ini kita menemukan enam jenazah, lima dari Kampung Bingki kemudian satu dari lokasi 22 Muara Kum,” jelasnya.

    Sebanyak dua jenazah yang ditemukan sehari sebelumnya sudah evakuasi ke Dekai. “Sementara yang enam jenazah ini masih dalam proses evakuasi,” ujar Faizal. 

    Aparat TNI/Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 masih terus menyisir tiga titik lokasi yang diduga kuat menjadi tempat pembantaian para pendulang emas oleh KKB. 

    “Anggota kita masih melakukan pencarian, kita bagi menjadi beberapa tim. Doakan kami agar bisa menemukan semua jenazah, ” harapnya.

    Sebelumnya diberitakan KKB dari kelompok Eltius Kobak membantai para pendulang emas tradisional di daerah 22 Muara Kum dan sepanjang Kali Silet, Yahukimo pada 6-7 April 2025. 

    Pengakuan TPNPB

    Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembantaian para pendulang emas tersebut.

    TPNPB mengeluarkan rilis dan menyebarkannya di media sosial lengkap dengan foto-foto korban di lokasi kejadian. 

    TPNPB yang oleh polisi disebut sebagai KKB mengaku telah menghabisi 11 pendulang emas yang mereka yakini sebagai mata-mata TNI. 

  • KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mengingatkan enam pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat soal batas waktu penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I 2025.

    Keenam pemerintah daerah itu yaitu, Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.

    “Sampai sekarang belum ada pengajuan penyaluran. Kalau lewati batas waktu (22 Juli 2025), maka gagal salur. Dananya dihentikan,” kata Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

    KPPN, kata dia, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta inspektorat.

    Hal tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang dan jasa, pelelangan, hingga pendatangan kontrak kerja pelaksanaan program fisik yang dibiayai oleh APBN dapat berjalan maksimal.

    “Konsekuensinya jika gagal salur, proyek tersebut tidak didanai APBN. Pemda bisa lanjutkan, tapi dengan pendanaan dari APBD,” jelas Agus.

    Dia menduga keterlambatan pengajuan syarat penyaluran DAK fisik tahap I dipengaruhi masa transisi kepala daerah, dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Semua dokumen yang dimaksud diunggah melalui aplikasi OMPSPAN TKD untuk dilakukan verifikasi oleh KPPN Manokwari sebelum DAK fisik tahap I disalurkan kepada setiap pemerintah daerah.

    “Misalnya, ada lima item kegiatan, tapi setelah adanya kebijakan efisiensi, maka hanya bisa dua item kegiatan. Mungkin hal itu yang memengaruhi,” katanya.

    Agus merinci total DAK fisik tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp50,605 miliar dan Pemkab Manokwari mencapai Rp58,075 miliar.

    Berikutnya, Pemkab Manokwari Selatan sebanyak Rp87,402 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp35,673 miliar, Pemkab Teluk Bintuni Rp39,726 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp59,818 miliar.

    “Dibanding tahun-tahun sebelumnya, April itu sudah ada penyaluran DAK fisik tahap I. Tahun ini saja yang belum sama sekali,” kata Agus.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Manokwari Papua Barat beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari Papua Barat beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memberikan bantuan berupa dana stimulan kepada 178 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

    Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Herman Rona di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa bantuan dana stimulan yang disalurkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp984 juta.

    “Bantuan dana stimulan diberikan bervariasi sesuai dengan jenis usaha pelaku UMKM. Sebanyak 50 orang mendapatkan Rp10 juta, 50 orang mendapatkan Rp5 juta dan sisanya sebanyak 78 orang mendapatkan Rp3 juta,” katanya.

    Bantuan dana stimulan tersebut merupakan bagian dari program prioritas untuk 100 hari kerja Bupati Manokwari 2025-2030 Hermus Indou dan Wakil Bupati H. Mugiyono untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di daerahnya.

    Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM yang benar-benar aktif menjalankan usahanya.

    Pihaknya telah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap lebih dari 1.700 pelaku UMKM di Manokwari untuk pemberian bantuan dana stimulan tersebut.

    Keaktifan pelaku UMKM diverifikasi dengan melihat langsung kondisi usaha di lapangan dan mereka yang bisa membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban siap diberikan bantuan.

    Setelah diberi bantuan, Pemkab Manokwari juga melakukan evaluasi hingga tahun depan untuk melihat apakah usahanya sudah berkembang atau tidak.

    “Kita harus membuat target pengembangan skala. Kalau UMKM mengalami peningkatan dan berkembang dia akan kembali mendapatkan bantuan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Bank Papua untuk menyalurkan bantuan tersebut.

    Bantuan dana stimulan dari rekening pemda langsung ditransfer kepada pelaku UMKM dan tidak melewati dinas.

    Jika ada peningkatan saldo di rekening menandakan pelaku UMKM tersebut aktif menjalankan usahanya.

    Menurutnya bahwa pemberian dana stimulan dilakukan pemerintah agar pelaku UMKM di Manokwari bisa terus mengembangkan usahanya.

    Diharapkan dengan tumbuhnya pelaku UMKM di Manokwari maka perekonomian masyarakat juga meningkat.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Dua mahasiswa di Manokwari menerobos barikade polisi dengan motor saat polisi melakukan pengamanan aksi mahasiswa tolak UU TNI, Kamis (10/4/2025).
    Insiden penerobosan itu dilakukan tepat di depan Asrama Mansinam, kawasan Amban, Manokwari.
    Kedua mahasiswa, yakni Nikus Alua yang membonceng Donavemtura Siep, kemudian diamankan oleh polisi, tetapi akhirnya dilepas.
    Massa aksi berupaya tetap menggelar demo dengan titik kumpul di kawasan dekat Kampus Unipa Amban menuju Kantor DPR
    Papua Barat
    , tetapi massa hanya dapat bertahan dan berorasi di kawasan Fanindi, Jalan Gunung Salju Manokwari hingga sore.
    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nikus Alua, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memahami terkait dengan proses hukum mengenai peristiwa penganiayaan atau melawan petugas kepolisian,” kata Kapolresta Manokwari Humas Kombes Ongky Isgunawan, membacakan surat pernyataan sikap dua mahasiswa tersebut di hadapan massa aksi.
    Selanjutnya, kata Ongky, kedua mahasiswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.
    Massa aksi secara bergantian melakukan orasi di kawasan segitiga Fanindi Manokwari dengan tuntutan menolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.
    Massa juga menolak proyek strategi nasional (PSN) di Tanah Papua. Berikut tuntutan mereka:
    1. Cabut revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil dan membuka ruang bagi militerisme dalam ruang sipil.
    2. Hentikan dan evaluasi seluruh PSN di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bersama masyarakat adat dan hanya menguntungkan elite ekonomi politik.
    3. Kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara, bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
    4. Hormati hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
    5. Sahkan UU Masyarakat Adat demi menjamin masyarakat yang adil.
    Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Petrus Makcbon, yang juga hadir di hadapan massa aksi, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui saluran DPR.
    Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas menuju kawasan Amban dan sebaliknya ke arah Kota Manokwari lumpuh total.
    Terdapat barikade polisi dan juga kendaraan taktis polisi yang parkir di tengah jalan.
    Massa membubarkan diri setelah dua rekan yang sempat ditahan dilepaskan oleh kepolisian, serta massa membacakan pernyataan sikap aksi di hadapan wakil dari DPR dan MPR yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pulau Tubir Seram, Potensi Wisata Tersembunyi di Fakfak

    Pulau Tubir Seram, Potensi Wisata Tersembunyi di Fakfak

    Posisi patung yang menghadap langsung ke Kota Fakfak seakan mengingatkan masyarakat akan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Selain monumen Krapangit Gewab, Pulau Tubir Seram juga memiliki gapura dengan tulisan Selamat Datang di Bumi Merah Putih.

    Tulisan ini bukan sekadar sambutan bagi pengunjung, tetapi juga mencerminkan semangat nasionalisme yang tertanam kuat di hati masyarakat Fakfak. Sejarah panjang perjuangan rakyat Fakfak di bawah kepemimpinan Krapangit Gewab menjadi salah satu alasan mengapa setiap tanggal 16 November diperingati sebagai hari penting di Fakfak.

    Pada tanggal ini, masyarakat merayakan dua peristiwa besar, yaitu terbentuknya pemerintahan Kabupaten Fakfak serta peringatan Kota Fakfak sebagai kota perjuangan.

    Selain nilai sejarahnya, Pulau Tubir Seram juga menyimpan potensi wisata bahari yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Keindahan alamnya yang masih asri membuatnya cocok untuk aktivitas seperti snorkeling, menyelam, atau sekadar bersantai menikmati panorama laut.

    Jika dikelola dengan baik, pulau ini bisa menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan lokal tetapi juga mancanegara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan serta memperkenalkan Pulau Tubir Seram sebagai ikon wisata sejarah dan alam yang membanggakan.

    Bagi siapa pun yang berkunjung ke Fakfak, menginjakkan kaki di Pulau Tubir Seram bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi juga sebuah pengalaman mendalam dalam memahami sejarah dan perjuangan rakyat Papua Barat. Keindahan alam yang mempesona berpadu dengan jejak heroik masa lalu menjadikan pulau ini sebagai destinasi yang tidak boleh dilewatkan.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • Dibacok, Dipanah dan Ditembak OPM

    Dibacok, Dipanah dan Ditembak OPM

    GELORA.CO –  Sebelas pendulang emas korban penyerangan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan meninggal dunia dalam kondisi jasad memprihatinkan.

    Satgas Operasi Damai Cartenz sudah mengidentifikasi enam jasad korban. Sedangkan lima korban yang juga dinyatakan meninggal dunia lainnya dikabarkan masih dalam proses identifikasi. Sementara 52 pendulang emas yang selamat, dan berhasil dievakuasi ke wilayah aman.

    Kepala Satgas Damai Cartenz Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani menerangkan, pelaku penyerangan tersebut adalah kelompok separatis dari wilayah Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Nduga. Adapun peristiwa penyerangan itu terjadi pada Ahad (6/4/2025) dan Senin (7/4/2025).

     “Sebanyak 11 warga sipil yang tengah melakukan aktivias pendulangan emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” kata Brigjen Faizal dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025) malam.

    Dari keterangan para penambang emas yang berhasil selamat dari penyerangan tersebut, kata Brigjen Faizal, kelompok separatis melakukan penyerbuan di dua tempat. “Di Lokasi-22 dan di Muara Kum yang berada di Kabupaten Yahukimo,” ujar Brigjen Faizal.

    Brigjen Faizal mengatakan, belum ada tim atau pasukan keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Polri yang melakukan evakuasi atas jenazah korban. Namun dari penjelasan para pendulang emas yang berhasil menyelamatkan diri menyampaikan kondisi para korban meninggal dunia sangat memprihatinkan.

    “Berdasarkan informasi (dari saksi-saksi) yang diterima, korban yang meninggal dunia mengalami luka-luka pembacokan, luka-luka tembakan, dan luka-luka akibat terkena panah,” ujar Brigjen Faizal.

    Dari keterangan dari saksi-saksi yang selamat dari penyerangan brutal tersebut, korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Aidil, Sahruddin, Ipar Stenli, Wawan, Feri, dan Bungsu. “Dan lima korban meninggal dunia lainnya masih dalam proses identifikasi,” sambung Brigjen Faizal.

    Dia melanjutkan, informasi terjadinya penyerangan tersebut diketahui otoritas keamanan pada Senin (7/4/2025) malam.

    Dari informasi tersebut, upaya untuk melakukan evakuasi penyelamatan sudah dilakukan. Pada Rabu (9/4/2025) evakuasi yang dilakukan bersama-sama TNI-Polri mengeluarkan sebanyak 35 pendulang emas ke Kampung Mabul, di Distrik Koroway di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

    Sedangkan delapan orang lainnya kata Brigjen Faizal masih dalam pencarian karena terpisah dari rombongan yang selamat itu. “Dan hingga kini masih dalam pencarian karena belum diketahui keberadaannya,” ujar Brigjen Faizal.

    Sedangkan 12 pendulang emas yang selamat lainnya dievakuasi ke Distrik Dekai setelah berhasil menyelamatkan diri menggunakan motor air ke Pelabuhan Logpon.

    Dan dari seluruh korban yang selamat itu, kata Brigjen Faizal tercatat ada dua lagi pendulang emas yang selamat. Yakni atas nama Tuan Dusun yang bernama Dani bersama istrinya Gebi. “Namun kedua warga sipil tersebut diduga dalam penyanderaan oleh KKB,” ujar Brigjen Faizal.

    Pada Selasa (8/4/2025) kelompok separatis bersenjata Papua Medeka kembali mengabarkan tentang aksi-aksi penyerangan. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyampaikan kelompoknya telah melakukan pembantaian yang menewaskan 11 penambang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan.

    Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan para korban tersebut adalah anggota-anggota Tentara Nasional Indoensia (TNI) yang menyamar. Sebby menerangkan, pembunuhan para anggota militer yang menyaru sebagai penambang emas tersebut dilakukan dalam operasi penyerangan yang dilakukan sepanjang Ahad (6/4/2025), sampai Selasa (8/4/2025).

    Penyerangan tersebut, kata Sebby dilakukan oleh regu bersenjata Dejen Heluka dan Karis Giban yang merupakan anggota kelompok sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah pemimpin Hom Heluka dan Almarhum Giban dari Kodap III Nduga-Derakma.

    “Pembunuhan tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut hingga Selasa (8/4/2025) dan berhasil membunuh 11 orang anggota militer pemerintah Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas di wilayah operasi TPNPB,” ujar Sebby dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

    Selain menewaskan 11 orang, dalam penyerbuan kelompok tersebut, sayap bersenjata OPM itu juga mengeklaim membuat tiga orang lainnya luka-luka.

  • Diskominfo fokus bangun jaringan telekomunikasi di Pegunungan Arfak

    Diskominfo fokus bangun jaringan telekomunikasi di Pegunungan Arfak

    Porsi pembangunan lebih fokus ke Pegunungan Arfak karena masih kesulitan akses jaringan telekomunikasi digital

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Papua Barat fokus membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pegunungan Arfak karena masuk daftar kawasan blank spot.

    Kepala Diskominfo Papua Barat Frans Istia di Manokwari, Kamis, mengatakan sebagian besar wilayah Pegunungan Arfak belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi, sehingga membutuhkan penanganan serius selama lima tahun.

    “Porsi pembangunan lebih fokus ke Pegunungan Arfak karena masih kesulitan akses jaringan telekomunikasi digital,” kata Istia.

    Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun lima base transceiver station (BTS) sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan akses telekomunikasi.

    Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bupati Pegunungan Arfak terkait penyediaan lahan pembangunan BTS yang tersebar di Distrik Hing, Distrik Taige, Distrik Minyambouw, dan Ullong sebagai pusat pemerintahan.

    “Setelah dikomunikasikan pihak Telkomsel sanggupi empat BTS dan bupati minta satu lagi, sehingga semuanya jadi lima BTS,” kata Istia.

    Menurut dia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun satu BTS di Minyambouw beberapa tahun lalu, namun kapasitasnya sangat kecil sehingga kurang maksimal.

    Permasalahan itu menjadi dasar Bupati Pegunungan Arfak mengajukan penambahan pembangunan satu BTS, namun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan satu tower dan satu power.

    “Soal penyediaan satu tower dan power ini kami masih dikomunikasikan, apakah provinsi yang tanggung jawab atau kabupaten,” ujarnya.

    Selain pembangunan lima BTS, ada satu tower sudah dibangun di Kampung Kobrey tetapi belum dilengkapi perangkat BTS sehingga pemerintah kabupaten harus menyiapkan power sebelum pemasangan perangkat.

    “Kalau sudah ada power, Telkomsel pasang perangkat BTS dengan kapasitas lebih besar dari lima BTS itu. Jangkauan luas ke beberapa kampung,” kata Istia.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025