Xcloud.id

provinsi: PAPUA BARAT

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Foto Kenangan Paus Leo XIV di Papua pada 2003 Regional 9 Mei 2025

    Foto Kenangan Paus Leo XIV di Papua pada 2003 Regional 9 Mei 2025

    Foto Kenangan Paus Leo XIV di Papua pada 2003
    Tim Redaksi
    JAYAPURA,KOMPAS.com
    –
    Kardinal Robert Francis Prevost OSA
    resmi menjadi pemimpin umat Katolik sedunia pada Kamis (8/6/2025) malam waktu Vatikan Roma atau Jumat (9/5/2025) dini hari waktu Indonesia.
    Ia telah terpilih memakai nama
    Paus Leo XIV
    , mengantikan
    Paus Fransiskus
    yang meninggal dunia.
    Paus Leo XIV memiliki kenangan tersendiri bersama umat Katolik di tanah Papua. Sebab, ia pernah mengunjungi beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua pada 2003 seperti di Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, hingga Kabupaten Tambrauw.
    Saat itu, Paus Leo XIV masih menjabat sebagai Prior Jendral Ordo Agustinus (OSA) sedunia sehingga berkesempatan mengunjungi saudara-saudaranya seordo di Provisiat Ordo Agustinus Indonesia Papua yang berkedudukan di Keuskupan Manokwari-Sorong.
    Berikut ini adalah beberapa foto-foto kunjungan Paus Leo XIV dalam ke tanah Papua, tepatnya di wilayah Kepala Burung (Vogelkoop) tanah Papua yang dirangkum Kompas.com sebagai berikut:
    – Paus Leo XIV mengikuti perayaan misa yang berlangsung di Gereja Katedral Kristus Raja, Kota Sorong, Papua Barat Daya
    – Paus Leo XIV mengunjungi Seminari Petrus Van Diepen yang berada di Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
    – Paus Leo XIV mengunjungi dan menginap di dua paroki yang berada di daerah pedalaman kepala burung, yakni Paroki Santo Yosep Ayawasi, Kabupaten Maybrat dan Santo Yosep Senopi, Kabupaten Tambrauw.
    – Paus Leo XIV menyempatkan waktu mengunjungi anak-anak Papua yang bersekolah dan tinggal di Seminari Sorong, Papua Barat Daya.
    – Paus Leo XIV kunjungi Pastoran Paroki Santo Yosep Senopi, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap progres konstruksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek di Gorontalo mencapai 65%.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp1,4 triliun. Di mana, Pelabuhan Anggrek itu merupakan pelabuhan transhipment pertama di Indonesia Timur yang digarap dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta. 

    Secara lebih terperinci, Adjib menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Anggrek yang digarap Hutama Karya terbagi menjadi dua area utama, dengan progres pekerjaan sisi laut telah mencapai 85% sementara sisi darat masih sekitar 30%.

    “Untuk sisi laut, pekerjaan utama yang telah diselesaikan mencakup pembangunan struktur dermaga, trestle (jalan akses), serta pekerjaan pemancangan dan proteksi pantai,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Dengan capaian tersebut, Adjib mengaku optimistis dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sisi laut pada akhir bulan Agustus 2025.

    Meski berkomitmen merampungkan proyek sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, Adjib menyebut pengerjaan sisi darat proyek memang disebut masih menghadapi sejumlah tantangan pembebasan lahan.

    Sebagai informasi, Pelabuhan Anggrek didesain untuk dapat menampung hingga tiga kapal besar secara bersamaan, area penampungan kontainer seluas 19.000 meter persegi, depo empty seluas 9.700 meter persegi, area pergudangan, perkantoran, dan area pengelolaan limbah. 

    Secara keseluruhan, Pelabuhan Anggrek dirancang dalam area pengembangan seluas 4,8 hektar dari total luas 9,3 hektare sesuai Rencana Induk Pelabuhan.

    Nantinya, Pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai pelabuhan transhipment atau pelabuhan alih muat yang berperan dalam memfasilitasi perpindahan barang, khususnya peti kemas, dari kapal besar ke kapal-kapal feeder untuk didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul lainnya di Kawasan Timur Indonesia. 

    Pelabuhan ini akan terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Makassar, Bitung, Ternate, Sorong, serta pelabuhan besar di Indonesia bagian barat.

    “Pengembangan Pelabuhan Anggrek akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Dengan kapasitas sekitar 30.000 sd 35.000 TEUs per tahun, biaya logistik diperkirakan dapat turun hingga 15-25% dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.

    Selain itu, pengembangan Pelabuhan Anggrek juga diyakini bakal meningkatkan daya saing  komoditas lokal seperti jagung, ikan, dan hasil perkebunan serta menciptakan sekitar 500 hingga 700 lapangan kerja baru.

  • Alasan Jakarta dan Wilayah RI Lain Hujan Deras Walau Panas Mendidih

    Alasan Jakarta dan Wilayah RI Lain Hujan Deras Walau Panas Mendidih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa hari ini, masyarakat merasakan cuaca yang cukup panas. Selain itu hujan deras terus melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan 21% Zona Musim atau ZOM telah masuk ke awal musim kemarau pada bulan ini. Hujan terus turun di beberapa wilayah seperti Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Papua Selatan.

    Suhu maksimum masih berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Namun banyak masyarakat yang memang sudah merasakan cuaca panas.

    “Kelembaban udara yang masih relatif tinggi dan kecepatan angin yang cukup rendah membuat suhu udara terasa lebih tinggi dari yang tercatat,” tertulis dalam laporan BMKG di laman resminya.

    Meski cuaca panas, hujan masih akan turun di beberapa wilayah. Misalnya untuk intensitas lebat berada di wilayah Riau, Sumatra Utara, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

    Sementara untuk hujan dengan intensitas sedang berada di sebagian Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    BMKG mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat terkait cuaca yang beragam. Salah satunya untuk menjaga kesehatan dan terus terhidrasi.

    Masyarakat juga diminta menghindari paparan sinar Matahari langsung dalam waktu lama. Khususnya pada siang hingga sore hari.

    “Masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi radiasi Matahari yang tinggi di siang hari, serta terhadap potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir, khususnya yang terjadi dalam durasi singkat di siang menjelang malam hari,” kata BMKG.

    Sementara untuk prospek cuaca 5-8 Mei 2025, BMKG mencatat masih didominasi cuaca cerah hingga hujan ringan. Sejumlah wilayah yang diperkirakan akan mengalami angin kencang yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku.

    (dem/dem)

  • BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Kamis, umumnya berpotensi diguyur hujan.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Serang berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Kamis.

    Adapun di wilayah Sumatera, kata dia, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Sementara Aceh, Padang, dan Bandar Lampung diprakirakan berawan.

    “Denpasar dan Mataram diprediksi hujan petir dan hujan ringan. Sementara Kupang berpotensi berawan,” kata dia.

    Selanjutnya, lanjut dia, di wilayah Kalimantan yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat yakni Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Adapun Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan. Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Mamuju, Palu, Makassar, Gorontalo, dan Kendari, diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai petir.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata Aulia, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang seperti di Ternate, Ambon, Manokwari, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Adapun Jayawijaya dan Merauke diprakirakan hujan disertai petir.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata  Aulia Siti Syahdian.

    Sumber : Antara

  • Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai latar belakang perguruan tinggi seseorang tidak menjamin keberhasilannya di dunia politik. 

    Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada seseorang.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Bahlil memberi contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof. Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

    “Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace,” kata Bahlil di hadapan peserta acara.

    Bahlil membandingkan perjalanan karier akademik kedua tokoh tersebut untuk menekankan bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

    “Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, enggak perlu profesor, langsung Gubernur,” ujar Bahlil.

    Ia pun menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang, maksudnya termasuk saya,” tandasnya.

    Beda Nasib Karier Pendidikan Tiga Tokoh Golkar: Muladi, Ace Hasan hingga Bahlil

    TIGA TOKOH GOLKAR – Kolase tiga tokoh Partai Golkar, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, (Kolase Tribunnews/net)

    Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh publik yang dikenal luas bukan hanya karena perannya di politik, tetapi juga karena perjalanan pendidikannya yang beragam. Tiga di antaranya, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, menawarkan cermin perjalanan dari ruang kelas hingga ruang kekuasaan.

    Prof. Muladi: Akademisi Hukum Pidana yang Jadi Menteri

    Prof. Muladi adalah sosok intelektual yang lahir dari tradisi akademik yang kuat.

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S-1 Hukum Pidana) (1968)
    International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
    Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
    KSA III Lemhanas (1993)

    Muladi menjabat Rektor Universitas Diponegoro (1994–1998) dan kemudian dipercaya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1998) di masa transisi menuju reformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Gubernur Lemhannas RI (2005-2011).

    Di dunia politik, Muladi pernah menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014) dan anggota MPR-RI pada tahun 1997.

    2. Ace Hasan Syadzily: Dari Dunia Santri ke DPR RI

    Ace Hasan Syadzily mengawali karier intelektual dari pendidikan berbasis keagamaan.

    S1: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Jakarta), 2000.
    S2: Magister Sosiologi, Universitas Indonesia (UI), 2004
    S3: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 2014.

    Ace aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah sebelum terjun penuh ke dunia politik. Di DPR RI, ia telah menjabat sejak 2014 dan kini merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi isu sosial, agama, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan perempuan.

    Selain pernah menduduki jabatan penting tingkat DPD dan DPP Partai Golkar, kini Ace Hasan Syadzily merupakan Gubernur Lemhannas sejak 22 Oktober 2024. 

    3. Bahlil Lahadalia: Dari Jalanan Papua ke Kabinet, Gelar Doktor Dibatalkan UI

    Bahlil dikenal sebagai figur yang bangkit dari bawah. Lahir di Maluku dan tumbuh besar di Fakfak, Papua Barat, ia sempat menjadi kondektur dan sopir angkot sebelum menyelesaikan kuliahnya.

    S1: STIE Port Numbay Jayapura, Papua.
    S2: Tidak diketahui atau tidak dipublikasikan secara luas.
    S3: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (dibatalkan UI, 2025).

    Pada Oktober 2024, Bahlil sempat diumumkan lulus dan mendapat gelar doktor dari UI. 

    Namun, pada Maret 2025, UI resmi membatalkan gelar doktor tersebut karena pelanggaran prosedur akademik, termasuk keabsahan sidang promosi dan proses administratif lainnya.

    Meski begitu, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, lalu dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, bahkan sempat menjabat Plt. Menteri ESDM.

    Selain itu, Bahlil kini merupakan Menteri ESDM definitif dan Ketua Umum partai Golkar.

     

     

     

     

     

  • BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Rabu. Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa dominasi cuaca hujan tercatat meluas di berbagai kota besar dari barat hingga timur Indonesia.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatra, seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung,” kata dia.

    Berikutnya, ujar Aulia, di wilayah Jawa, hujan ringan juga berpotensi mengguyur Serang dan Semarang. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Mataram dan Kupang di wilayah Nusa Tenggara, serta sejumlah kota di Kalimantan seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

    Sementara itu, di Sulawesi, hujan ringan berpotensi turun di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, dan Kendari. Di wilayah timur Indonesia, potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selain hujan ringan, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bandung dan Jayapura. Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta Merauke di Papua Selatan, juga diperkirakan mengalami hujan sedang.

    Aulia menyampaikan BMKG memperingatkan potensi hujan yang disertai petir di beberapa kota, seperti Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Jayawijaya di Papua Pegunungan.

    “Sementara itu, kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan mendominasi Jakarta, Surabaya, Padang, Bengkulu, dan Denpasar,” kata dia.

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan disertai petir yang dapat berdampak pada aktivitas harian masyarakat. Ia menekankan pentingnya memantau pembaruan informasi cuaca yang tersedia setiap tiga jam melalui kanal resmi BMKG.

    “Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, serta memantau laman resmi www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Pekerja Media Mau Dapat Rumah Subsidi dari Pemerintah? Ini Syaratnya

    Daftar Isi

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Cibitung, CNBC Indonesia – Pekerja di industri media jadi salah satu yang mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah. Sekarang terdapat 124 karyawan industri media yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Pemerintah menyiapkan kuota 2.000 rumah untuk wartawan. Dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan.

    “Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) menjadi 3.000,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Program Rumah Untuk Karyawan Industri Media, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengatakan masih banyak wartawan yang belum mendapatkan rumah layak. Untuk itu negara hadir untuk bisa memberikan rumah bersubsidi.

    “Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu, 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” jelasnya.

    Meutya yang juga mantan wartawan menjelaskan pekerjaan itu memiliki kewajiban menjaga demokrasi. Namun di sisi lain kadang melupakan memenuhi kewajiban pribadinya, seperti memiliki hunian yang layak.

    Jadi kewajiban-kewajiban terhadap keluarga pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa Atas nama kepentingan umum. atas nama semangat menulis yang baik. Atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasiz

    Karena itu Ketika Pak Ara melepon saya Kurang lebih sebulan lalu Atau tempatnya kurang dari sebulan lalu, Saya sangat bergembira hati Dan langsung menyampaikan ke Pak WamenKita ditawari oleh Menteri Perumahan Untuk juga partisipasi Kita ini artinya karena kami juga ada wartawan Teman-teman wartawan Diminta berpartisipasi dalam rumah subsidi pemerintah.

    Pemerintah sendiri mengalokasikan ribuan rumah bersubsidi untuk para pekerja media. Program ini juga dirasa tepat karena negara hadir untuk keberpihakan pada mereka.

    “Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman) didetilkan. Dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki Rumah yang layak,” jelasnya.

    Penerima rumah bersubsidi harus memenuhi persyaratan, salah satunya jumlah pemasukkan per bulan. Ini dibagi dalam beberapa zona berdasarkan daerah.

    Berikut rinciannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 5 Tahun 2025:

    Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)
    Menteri PKP Maruarar Sirait hadir langsung dalam acara serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung ada Selasa (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin)

    Zona I (Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat)

    Umum
    Tidak kawin Rp 8,5 juta
    Kawin Rp 10 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 10 juta

    Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Umum
    Tidak kawin Rp 9 juta
    Kawin Rp 11 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 11 juta

    Zona III (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya)

    Umum
    Tidak kawin Rp 10,5 juta
    Kawin Rp 12 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 12 juta

    Zona IV (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Umum
    Tidak kawin Rp 12 juta
    Kawin Rp 14 juta
    Satu orang untuk peserta Tapera Rp 14 juta

    (npb/wur)

  • Program TMMD, TNI perbaiki rumah hingga MCK di Distrik Mayamuk PBD

    Program TMMD, TNI perbaiki rumah hingga MCK di Distrik Mayamuk PBD

    Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – TNI Angkatan Darat memperbaiki rumah hingga sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di Kampung Yeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya (PBD), melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai upaya percepatan pembangunan di pedesaan.

    Danrem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Totok Sutriono, saat menghadiri pembukaan kegiatan TMMD ke-124 di Kampung Yeflio, di Sorong, Selasa, menjelaskan TMMD merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah, sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    “Ini dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik,” jelas Totok, usai pembukaan kegiatan TMMD ke-124 di Kampung Yeflio, Kabupaten Sorong yang dibuka Wakil Bupati Sorong Sutedjo.

    Sasaran TMMD ke-124 itu lebih kepada perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni sebanyak delapan unit, perbaikan dua unit MCK, gapura gereja, serta pembuatan sumur bor di lima titik di Kampung Yeflio.

    Selain itu, dalam program TMMD itu TNI turut memperkuat ketahanan pangan dengan penanaman tanaman pangan di lahan seluas 2 hektare, serta membagikan paket kesehatan untuk membantu percepatan penurunan stunting.

    Sedangkan kegiatan nonfisik terdiri atas penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan pertanian, pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan keamanan ketertiban masyarakat dan pemutaran film perjuangan.

    Dia mengatakan, kegiatan TMMD ini berlangsung 6 Mei hingga 4 Juni 2025 dengan melibatkan 150 personel, terdiri atas Dansatgas dan staf sebanyak 15 orang, 25 orang asistensi atau tim penyuluh, serta 110 satuan setingkat kompi (SSK) TMMD.

    Wakil Bupati Sorong Sutedjo, mengatakan program TMMD ini adalah program lintas sektoral yang melibatkan sejumlah unsur penting, sehingga diharapkan partisipasi aktif semua pihak untuk menyukseskan program ini demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

    “Saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada TNI AD yang telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk menyentuh pembangunan di pedesaan Kabupaten Sorong,” ucapnya.

    Dia berharap lewat program TMMD ini pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan, tetap menjadi prioritas utama.

    Pemerintah Kabupaten Sorong pun memberikan dukungan konkret lewat penyaluran bantuan dana kepada TNI AD melalui dinas terkait.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan.

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat pendataan orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr. Ria Maria Come di Manokwari, Senin, mengatakan bahwa data OAP menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus pada tahun 2026, dan dana tambahan infrastruktur pada tahun yang sama.

    “Kementerian Keuangan sudah kirim surat minta data OAP, jadi kami percepat penginputan. Pada tanggal 31 Mei 2025, data harus dikirim ke kementerian,” katanya.

    Ria menyebutkan jumlah OAP di tujuh kabupaten yang sudah terdata pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus per 4 Mei 2025 sebanyak 259.779 orang (134.156 laki-laki dan 125.623 perempuan).

    Manokwari ada 87.962 orang, Fakfak 54.895 orang, Manokwari Selatan 24.997 orang, Kaimana 24.021 orang, Teluk Bintuni 23.466 orang, Pegunungan Arfak 23.414 orang, dan Teluk Wondama 21.024 orang.

    “Data ini hanya kategori 1 (ayah dan ibu asli Papua), kategori 2 (ayah asli Papua, ibu non-Papua), dan kategori 3 (Ibu asli Papua, ayah non Papua),” kata Ria menjelaskan.

    Kadisdukcapil mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dengan disdukcapil dari tujuh kabupaten guna mempercepat pendataan OAP se-Papua Barat.

    Ditegaskan pula bahwa data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

    “Kami sepakat satu minggu sebelum 31 Mei sudah berikan data yang diminta Kementerian Keuangan,” ucap Ria.

    Menurut dia, pendataan OAP menggunakan pendekatan marga sejak akhir tahun 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan dewan adat masing-masing kabupaten.

    Ia mengakui bahwa realisasi pendataan belum sesuai dengan ekspektasi karena sejumlah kendala di masing-masing kabupaten, antara lain, kualitas jaringan internet dan peralatan perekaman kurang memadai.

    Pada kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan berupa pengadaan peralatan dan tambahan anggaran untuk mempercepat pendataan OAP di tujuh kabupaten.

    Anggaran itu, lanjut dia, untuk melaksanakan strategi jemput bola sekaligus memperpanjang waktu operasional tenaga administrator yang menginput data ke dalam sistem SIAK Plus.

    “Layanan jemput bola harus keluar gedung, dan itu butuh biaya operasional serta peralatan yang mendukung kelancaran pendataan,” katanya.

    Sebelumnya, disdukcapil provinsi telah memfasilitasi peningkatan kapasitas operator aplikasi SIAK Plus, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP, kata dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025