Xcloud.id

provinsi: PAPUA

  • Waspada! BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat & Ombak Tinggi 20-23 Desember

    Waspada! BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat & Ombak Tinggi 20-23 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia hingga beberapa hari ke depan.

    Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, pada periode 20-22 Desember 2026, beberapa wilayah diperkirakan akan mengalami hujan dengan level siaga.

    “Beberapa wilayah diprakirakan akan mengalami hujan dengan level siaga,” jelas BMKG dikutip dari akun resmi @infohumasbmkg, di media sosial X, Minggu (21/12/2025).

    Beberapa wilayah yang dimaksud yakni Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

    Selain itu, BMKG juga mengeluarkan imbauan terkait dengan potensi gelombang tinggi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada periode 20-23 Desember 2025.

    BMKG memperkirakan tinggi gelombang 1,25 m – 2,5 m berpeluang terjadi di wilayah selat Malaka bagian utara, perairan barat & selatan Sumatra–Jawa, Bali–NTB–NTT, Laut Jawa, Selat Makassar selatan, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.

    “BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pelaku kelautan untuk tetap waspada dan memantau info terbaru dari BMKG,” tulis BMKG.

    Halo #SobatBMKG!

    Periode 20 – 22 Desember 2025
    Beberapa wilayah diprakirakan akan mengalami hujan dengan level siaga

    Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain: Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,… pic.twitter.com/i6HYdURSxW

    — Humas_BMKG (@InfoHumasBMKG) December 20, 2025

  • Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO

    Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO

    Mutasi 1.086 Personel Polri, Kapolri Tempatkan Banyak Polwan di PPA dan TPPO
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi terhadap 1.086 personel Polri, termasuk penempatan polisi wanita (
    polwan
    ) di posisi strategis, sebagai upaya menjawab harapan masyarakat dan masukan dari Komisi Reformasi Polri.
    “Saya kira secara rutin institusi Polri melaksanakan kegiatan rotasi ataupun mutasi. Apalagi kalau kaitannya dengan ada yang kemudian berakhir masa dinasnya, kemudian kita harus melakukan pergantian,” ujar Sigit di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    Mutasi kali ini memberi fokus khusus kepada polwan. Banyak dari mereka ditempatkan pada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Dirres PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai polda.
    “Kami mengisi posisi-posisi jabatan Direktorat PPA dan TPPO yang kami isi secara spesifik dari teman-teman dari anggota Polwan ya,” ucap Sigit.
    Menurut Kapolri, penempatan polwan di satuan PPA dan TPPO sekaligus menjawab harapan masyarakat terkait layanan khusus.
    “Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjawab terkait dengan harapan dari masyarakat yang memang harus diberikan layanan khusus. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Polwan,” tuturnya.
    Selain itu, polwan juga menempati sejumlah posisi strategis, salah satunya Brigjen Pol Sulastiana yang dipercaya menjabat Wakapolda Papua Barat.
    “Dan ada juga posisi Wakapolda yang kami isi dengan Polwan juga. Ke depan kita akan terus lakukan perbaikan,” jelas Sigit.
    Jenderal bintang empat ini menambahkan, penempatan polwan ini juga mengakomodasi masukan dari Komisi Reformasi Polri dan aspirasi masyarakat.
    “Tentunya masukan-masukan selama kami diskusi dengan tim reformasi, bagaimana kita juga harus memperhatikan masalah gender, masalah hal-hal yang memang selama ini menjadi perhatian publik,” katanya.
    Mutasi sebanyak 1.086 personel tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.
    Dari jumlah tersebut, 35 polwan mendapatkan promosi. Selain Brigjen Pol Sulastiana, enam polwan juga dipercaya menjabat sebagai kapolres di berbagai daerah, termasuk Karimun, Majalengka, Batang, Tebing Tinggi, Purbalingga, dan Samosir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi! UMP Sulteng 2026 Disepakati Naik 9,08%, Jadi Rp3,17 Juta

    Resmi! UMP Sulteng 2026 Disepakati Naik 9,08%, Jadi Rp3,17 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah tahun 2026 sebesar Rp3.179.565.

    “Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati UMP 2026 serta UMSP untuk dua sektor, yakni pertambangan dan perkebunan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Sekretaris Dewan Pengupahan Sulteng Firdaus Karim di Palu, Sabtu.

    Nilai tersebut mengalami kenaikan 9,08% atau Rp264.565 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp2.915.000. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang digelar di Palu.

    Firdaus yang Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Sulteng menjelaskan UMSP untuk dua sektor strategis yakni sektor pertambangan dan penggalian lainnya ditetapkan sebesar Rp3.352.956,01, sedangkan sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp3.320.403,04.

    “Penetapan tersebut melalui proses pembahasan yang dinamis dan cukup panjang antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 17 Desember 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.

    Dalam perhitungan UMP 2026, Dewan Pengupahan menggunakan nilai alfa sebesar 0,6 yang ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Sulawesi Tengah tahun 2025.

    “Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Setelah pembahasan, disepakati alfa 0,6 untuk UMP, sedangkan untuk UMSP dua sektor menggunakan alfa 0,9,” jelasnya.

    Firdaus menambahkan, pada 22 hingga 23 Desember 2025, Dewan Pengupahan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan melakukan penetapan upah minimum kabupaten/kota. Daerah yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota akan mengikuti UMP dan UMSP Provinsi Sulawesi Tengah.

    Hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Sesuai ketentuan, penetapan UMP dan UMSP 2026 paling lambat dilakukan pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Menurut dia, Sulawesi Tengah menjadi provinsi keempat di Indonesia yang telah menetapkan upah minimum 2026, setelah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah. Ia berharap seluruh perusahaan di Sulteng dapat melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten.

    “Penetapan UMP ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif,” pesannya.

  • Gelombang Penolakan Menguat, Seruan Prabowo Tanam Sawit di Papua Dinilai Ancam Hutan Adat

    Gelombang Penolakan Menguat, Seruan Prabowo Tanam Sawit di Papua Dinilai Ancam Hutan Adat

    GELORA.CO – Wacana menjadikan Tanah Papua sebagai lumbung energi dan pangan nasional kembali memicu polemik. 

    Seruan Presiden Prabowo Subianto agar Papua ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong menuai penolakan luas dari masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yang menilai kebijakan tersebut berisiko besar terhadap kelestarian hutan dan ruang hidup Orang Asli Papua.

    Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tersebut saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Dalam arahannya, Prabowo menargetkan Papua mampu mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan, termasuk memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berbasis sawit serta etanol dari tebu dan singkong guna menekan ketergantungan impor energi nasional.

    Namun, rencana ambisius tersebut langsung memantik kekhawatiran berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Adat Papua menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dibuka secara masif untuk kepentingan investasi.

    Ketua Anak Muda Adat Knasaimos (AMAK), Nabot Sreklefat, menyatakan bahwa Papua memiliki sekitar 33–34 juta hektare hutan yang menjadi sumber kehidupan manusia, habitat satwa liar, sekaligus fondasi identitas budaya Orang Asli Papua.

    “Pembukaan hutan untuk sawit dan proyek berskala besar lainnya jelas mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat,” tegas Nabot dalam pernyataannya yang beredar hari ini, Sabtu (20/12/2025).

    Penolakan tersebut juga diperkuat oleh data lapangan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat sedikitnya 94 perusahaan perkebunan sawit telah beroperasi di Papua. 

    Akibatnya, lebih dari 1,33 juta hektare hutan dilaporkan telah terbuka, memicu deforestasi masif, konflik agraria, serta perampasan tanah adat.

    Situasi serupa terjadi di Merauke. Proyek swasembada pangan dan energi di wilayah tersebut dilaporkan berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat, serta minim izin lingkungan. 

    Dalam kurun hampir dua tahun, lebih dari 22.680 hektare hutan alam hilang, yang berdampak pada meningkatnya banjir di sejumlah distrik akibat rusaknya kawasan hulu.

    Greenpeace Indonesia menilai rencana tersebut sebagai kelanjutan dari pola lama eksploitasi sumber daya alam. Ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai penyumbang utama deforestasi, degradasi lahan gambut, dan lonjakan emisi karbon

    sebuah pola yang sebelumnya telah meninggalkan jejak kerusakan serius di Sumatra dan Kalimantan.

    Sementara itu, Walhi Papua bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menegaskan penolakan tegas terhadap pembukaan hutan adat di Papua. 

    Mereka menilai kebijakan swasembada pangan dan energi berpotensi memperkuat dominasi korporasi atas lahan skala luas, sekaligus mengancam keberlanjutan lingkungan, kedaulatan pangan lokal, dan hak-hak masyarakat adat.

    Gelombang penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan di Papua menuntut pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada perlindungan lingkungan serta hak Orang Asli Papua. *** (Guffe)

  • 9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – Podcast Madilog memotret persoalan kelapa sawit dari pangkal akar: tata kelola yang carut-marut. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menguliti data tentang jutaan hektare kebun sawit ilegal yang dibiarkan hidup bebas di negeri sendiri.

    Uli memaparkan temuan mengejutkan: sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas karena tidak memiliki dokumen lengkap, terutama HGU. Lebih jauh lagi, 537 perusahaan tercatat tengah diproses untuk memperoleh HGU dalam periode 2024–2025. Ratusan perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa legalitas penuh, bahkan terindikasi menikmati keuntungan tanpa kontribusi balik.

    Dua contoh nyata: PT Ana di Morowali Utara yang beroperasi sejak belasan tahun tanpa HGU, dan PT ABS di Bengkulu Selatan yang membuka lahan sejak 2016 dan baru mengantongi HGU pada 2025. Kedua wilayah itu berkonflik dengan masyarakat, menyisakan kisah tanah yang diklaim perusahaan, warga yang ditembak, dan kehidupan yang terampas.

    Uli menyebut perusahaan-perusahaan ini tak berdiri sendiri. “Ada yang terafiliasi dengan kelompok sawit raksasa nasional, menguasai ribuan hektare, sebagian berada di kawasan hutan, sebagian lagi di wilayah adat maupun tanah masyarakat,” ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi tersebut.

    Kementerian ATR/BPN sempat menerbitkan surat edaran soal proses HGU pada 2024, disusul Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 tentang penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan. Tetapi di lapangan, kata Uli, proses itu rawan menjadi ruang “pemutihan” lewat administrasi.

    Pertanyaan Margi sederhana, tapi membekas: jutaan hektare, beroperasi belasan tahun—masa tidak ada yang tahu? Uli menjawab pelan: “Harusnya tahu.” Pemerintah daerah, provinsi, kementerian, hingga aparat penegak hukum disebutnya punya tanggung jawab langsung memantau.

    Sorotan kian tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di Papua. Di saat jutaan hektare yang ada saja masih bermasalah, keberanian memperluas tampak seperti langkah tanpa cermin.

    Dalam satu jam percakapan, Madilog menghadirkan fakta yang pada akhirnya lebih bising dari opini: tata kelola sawit Indonesia sedang pincang. Dan negaranya—entah lalai, entah sengaja—membiarkan kebun ilegal tumbuh subur di depan mata. (*)

  • ​Sedia Payung! DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Merata Sepanjang Sabtu Ini

    ​Sedia Payung! DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Merata Sepanjang Sabtu Ini

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. 

    DKI Jakarta sepanjang Sabtu akan diguyur hujan intensitas ringan dengan rentang suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius.

    Pada wilayah Jakarta Pusat memungkinkan cuaca sepanjang hari akan cenderung lembap berkisar antara 65 hingga 90 persen. 

    Wilayah Jakarta Selatan pun akan mengalami kondisi serupa dengan suhu udara sama, namun dengan tingkat kelembaban sedikit berbeda yakni antara 64 hingga 90 persen. 

    Kondisi ini menunjukkan bahwa meski hujan tidak turun dengan deras, udara di wilayah selatan akan tetap terasa sangat basah dan dingin.

    Pada wilayah Jakarta Timur, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur dengan suhu udara di angka 25 sampai 30 derajat Celsius. Kelembaban udaranya diperkirakan mencapai angka 64 hingga 89 persen. 

    Sementara itu, warga di wilayah Jakarta Barat diimbau untuk bersiap menghadapi suhu yang sedikit lebih sejuk, yakni mulai dari 24 hingga 30 derajat Celsius. 

    Jakarta Barat akan diguyur kelembaban di beberapa titik pemungkiman. Tercatat potensi kelembaban tertinggi mencapai 92 persen dan memungkinkan adanya kabut tipis.

    Di sisi utara Jakarta, diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan rentang suhu yang lebih rendah dari wilayah lainnya, yaitu 25 hingga 29 derajat Celsius, serta tingkat kelembaban yang konsisten di angka 71 hingga 89 persen. 

    Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG melaporkan bahwa secara umum kondisi cuaca akan didominasi oleh langit berawan dengan suhu udara antara 27 hingga 28 derajat Celsius. 
     

    Namun, pada beberapa pulau seperti Pulau Kelapa di bagian utara kepulauan tetap diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan kelembaban hingga 84 persen. 

    Hal yang sama juga berlaku bagi Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Selatan yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celsius.

    DKI Jakarta termasuk dalam daerah yang berpotensi terdampak oleh munculnya bibit siklon tropis atau badai bertekanan rendah yang tengah berkembang di sekitar perairan Nusantara. 

    Hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. 

    Selain Jakarta, daerah lain yang patut waspada adalah Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan.

    (Syarifah Komalasari)

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. 
     
    DKI Jakarta sepanjang Sabtu akan diguyur hujan intensitas ringan dengan rentang suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius.
     
    Pada wilayah Jakarta Pusat memungkinkan cuaca sepanjang hari akan cenderung lembap berkisar antara 65 hingga 90 persen. 

    Wilayah Jakarta Selatan pun akan mengalami kondisi serupa dengan suhu udara sama, namun dengan tingkat kelembaban sedikit berbeda yakni antara 64 hingga 90 persen. 
     
    Kondisi ini menunjukkan bahwa meski hujan tidak turun dengan deras, udara di wilayah selatan akan tetap terasa sangat basah dan dingin.
     
    Pada wilayah Jakarta Timur, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur dengan suhu udara di angka 25 sampai 30 derajat Celsius. Kelembaban udaranya diperkirakan mencapai angka 64 hingga 89 persen. 
     
    Sementara itu, warga di wilayah Jakarta Barat diimbau untuk bersiap menghadapi suhu yang sedikit lebih sejuk, yakni mulai dari 24 hingga 30 derajat Celsius. 
     
    Jakarta Barat akan diguyur kelembaban di beberapa titik pemungkiman. Tercatat potensi kelembaban tertinggi mencapai 92 persen dan memungkinkan adanya kabut tipis.
     
    Di sisi utara Jakarta, diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan rentang suhu yang lebih rendah dari wilayah lainnya, yaitu 25 hingga 29 derajat Celsius, serta tingkat kelembaban yang konsisten di angka 71 hingga 89 persen. 
     
    Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG melaporkan bahwa secara umum kondisi cuaca akan didominasi oleh langit berawan dengan suhu udara antara 27 hingga 28 derajat Celsius. 
     

     
    Namun, pada beberapa pulau seperti Pulau Kelapa di bagian utara kepulauan tetap diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan kelembaban hingga 84 persen. 
     
    Hal yang sama juga berlaku bagi Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Selatan yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celsius.
     
    DKI Jakarta termasuk dalam daerah yang berpotensi terdampak oleh munculnya bibit siklon tropis atau badai bertekanan rendah yang tengah berkembang di sekitar perairan Nusantara. 
     
    Hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. 
     
    Selain Jakarta, daerah lain yang patut waspada adalah Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan.
     
    (Syarifah Komalasari)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau

    Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau

    Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memutasi posisi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tujuh wakil kepala kepolisian daerah (Wakapolda).
    Mutasi ini termuat dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.
    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).
    Dalam surat telegram itu, Irjen Edy Murbowo ditunjuk menjadi
    Kapolda NTB
    .
    Edy akan menggantikan Irjen Hadi Gunawan yang memasuki masa pensiun.
    Sementara jabatan Edy sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri akan diisi oleh Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja.
    “Irjen Pol Edy Murbowo Kakorbimnas Baharkam Polri diagkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda NTB,” tulis isi surat telegram.
    Selain itu, ada tujuh jajaran
    Wakapolda
    yang dimutasi lewat surat telegram yang sama.
    Brigjen
    Hengki Haryadi
    yang tadinya Penyidik Utama Tingkat II Bareskrim Polri mendapat jabatan baru sebagai Wakapolda Riau.
    Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo yang awalnya Wakapolda Riau akan dimutasi menjadi Wakapolda Kalimantan Timur.
    Kemudian, Wakapolda Kalimantan Tengah akan diisi oleh Brigjen Yosi Muhamartha yang sebelumnya menjabat Wakapolda Papua Barat.
    Sementara posisi Wakapolda Papua Barat akan dijabat seorang polisi wanita (polwan) yakni Brigjen Sulastiana.
    Sulastiana sebelumnya merupakan Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri.
    Kemudian Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung juga dimutasi dan akan diisi oleh Kombes Pol Murry Mirranda yang bakal mendapat kenaikan pangkat jenderal bintang satu.
    Selanjutnya, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen M Zulkarnain akan mendapat jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.
    Posisi yang ditinggal Brijen Zulkarnain akan diisi oleh Brigjen Rony Samtana, yang tadinya Wakapolda Sumatera Utara.
    Sedangkan posisi Wakapolda Sumatera Utara akan diisi oleh Brigjen Sonny Irawan, yang sebelumnya menduduki jabatan Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com 
    – Kabid Humas hingga Kapolres di Jajaran Polda Jambi dimutasi. Kombes Pol Mulia Prianto yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jambi dimutasi.
    Kini, Mulia Prianto menjabat sebagai Dirsamapta
    Polda Jambi
    , menggantikan Kombes Pol Yohanes Wong Niti Harto Negoro yang dimutasi menjabat sebagai Auditor Sispamobvitnas madya tk III Baharkam Polri.
    Sementara itu, jabatan Kabid Humas diisi oleh Erlan Munaji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Kalteng.
    Kemudian, Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar yang menjabat sebagai Dir intelkam Polda Jambi diangkat menjadi Agen Kepolisian Intelijen Madya tk II Baintelkam Polri.
    Posisi Hendri lalu diisi oleh Kombes Pol Yuli Hayudo, yang sebelumnya menjabat sebagai Agen Kepolisian Intelijen Madya tk III Baintelkam Polri.
    Sementara itu, Kombes Pol M Edi Faryadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Karoops Polda Jambi, kini digeser menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Jianstra Stamaops Polri.
    Posisi yang ditinggalkan Edi Faryadi kini diisi oleh Kombes Pol Vendra Riviyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Korlantas Polri.
    Sementara itu, Kabid Propam Polda Jambi yang sempat kosong kini dijabat oleh Kombes Pol Darno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat.
    Kemudian, Kombes Pol Tofik Sukendar yang menjabat sebagai Dirpamobvit Polda Jambi bergeser menjadi Karo Log Polda Jambi.
    Jabatan Dirpamobvit kini dijabat oleh Kombes Pol Bachtiar Alponso, yang sebelumnya menjabat sebagai Penata Kebijakan Madya Kapolri tk III Polda Riau.
    Sementara itu, Kombes Pol Agus Tri Waluyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirpolairud Polda Jambi kini diangkat menjadi Pemeriksa Labfor Kepolisian Madya tk II Bareskrim Polri.
    Selanjutnya, AKBP Dhovan Oktavianton dipercaya menjabat Dirpolairud Polda Jambi. Dia sebelumnya adalah Kabag Binkar Ro Sdm Polda Riau.
    Posisi Kabid Keu Polda Jambi yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Eko Yudyanto juga berganti, kini dijabat oleh Kombes Pol Fardiansyah Tossun. Sedangkan, Kombes Eko menjadi Kabid Keu Polda Kaltim.
    Tidak hanya jajaran pejabat utama, sejumlah Kapolres juga diganti. AKBP Agung Basuki yang menjabat sebagai Kapolres Tanjab Barat kini diangkat jadi Wadir Reskrimsus Polda Jambi.
    Jabatan Kapolres Tanjab Barat kini dipegang oleh AKBP Maulia Kuswicaksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjab Timur.
    Sementara itu, Kapolres Tanjab Timur kini dijabat oleh AKBP Ade Candra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi.
    Berikutnya, AKBP Muharman Arta, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Dalpers Polda Jambi, kini diangkat menjadi Kapolresta Pekanbaru, Polda Riau.
    Kemudian, Kapolres Batanghari, AKBP Handoyo, Yudhy Santoso diangkat dalam jabatan baru sebagai wadirpolairud Polda Kalimantan Selatan.
    Posisi Kapolres Kerinci juga berganti, yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Arya Tesa Brahmana, kini dijabat AKBP Ramadhanil yang sebelumnya menjabat sebagai KasubbagVerifperkapolda Bagverivkumpol Divkum Polri.
    Sementara itu, AKBP Arya Tesa Brahmana mendapat tugas baru menjadi Kapolres Batanghari.
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan penyegaran di lingkungan organisasi melalui rotasi dan promosi jabatan strategis.
    Mutasi ini secara resmi ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar.
    Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Mulia Prianto, menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    “Mutasi Jabatan adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran dalam organisasi dan pembinaan karier serta untuk menambah pengalaman dan wawasan bagi setiap personel Polri,” kata Mulia Prianto.
    Dengan rotasi ini, diharapkan jajaran Polda Jambi semakin siap dan adaptif dalam menjawab tantangan tugas serta semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jambi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly Megapolitan 20 Desember 2025

    Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly Megapolitan 20 Desember 2025

    Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kasubdit Sumber Daya Alam Ditekonomi Baintelkam Polri Kombes Pol I Putu Yuni Setiawan menggantikan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly sebagai Kapolres Jakarta Selatan.
    Nicolas Ary Lilipaly dimutasi ke Sekolah Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri sebagai pendidik atau Widyaswara Kepolisian Utama.
    “Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si. NRP 73090617 Kapolres Metro Jaksel Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri TTK,” dikutip dari isi surat telegram tersebut.
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 1.086 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Desember 2025.
    Total sebanyak 1.086 personel Polri tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) mutasi yang diterbitkan pada 15 Desember 2025
    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025)
    Dalam mutasi kali ini, tercatat sebanyak 35 polisi wanita (polwan) mendapatkan promosi.
    Salah satu pati polwan yakni Brigjen Pol Sulastiana dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat.
    Enam Polwan juga dipercaya menjabat sebagai kapolres di berbagai daerah.
    Dari keseluruhan mutasi, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara (flat), termasuk satu jabatan Kapolda NTB yang dipercayakan kepada Irjen Pol Edy Murbowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol

    Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional maupun jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa meskipun sebagian wilayah masih menghadapi kondisi bencana, Kementerian PU memastikan layanan infrastruktur nasional tetap berjalan optimal. Penanganan darurat bencana dan kesiapan Nataru dilaksanakan secara paralel dan terkoordinasi.

    “Kami memastikan penanganan bencana tidak mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Ruas-ruas strategis nasional, baik jalan tol maupun non-tol, kami jaga agar tetap aman, mantap, dan fungsional,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

    Lebih lanjut, Dody menuturkan bahwa jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 km berada pada tingkat kemantapan 93,65%.

    Sementara itu, jaringan jalan tol sepanjang 3.115,98 km telah beroperasi untuk melayani pergerakan masyarakat selama periode Nataru, didukung 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dilengkapi 189 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

    Untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, Kementerian PU menyiapkan sekitar 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari berbagai alat berat dan peralatan pendukung yang siap dikerahkan sewaktu-waktu.

    “DRU tersebut tersebar di berbagai wilayah, meliputi 331 unit di Pulau Sumatera, 249 unit di Pulau Jawa dan Bali, 121 unit di Pulau Kalimantan, 194 unit di Pulau Sulawesi, 166 unit di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, serta 89 unit di Pulau Papua,” kata Menteri Dody.

    Kemudian, sejumlah ruas tol telah dan akan dioperasionalkan, antara lain Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Seksi 1 sepanjang 4,7 km, penambahan lajur ruas Tangerang–Merak sepanjang 8,738 km, serta penambahan satu junction baru pada Ruas Palembang–Betung sepanjang 7,57 km yang siap operasional pada Desember ini.

    Selain itu, lima ruas jalan tol dengan total panjang 142,587 km akan difungsionalkan, yakni Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 24,67 km, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 sepanjang 12,86 km, Tol Palembang–Betung Seksi 2 sepanjang 30,75 km, Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 sepanjang 24,08 km, serta Tol Ibu Kota Negara (IKN) dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

    “Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Kementerian PU bersama BUJT juga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% pada 26 ruas jalan tol pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan sejumlah pengecualian sesuai ketentuan masing-masing ruas,” pungkas Dody.